Artikel

KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 di Aula Setda, Senin (20/3/2023). Dalam Musrenvang kali ini Bupati Pekalongan menegaskan bahwa dirinya ingin mendengar dan menerima masukan dari masyarakat tentang apa yang harus Pemkab perhatikan di tahun 2024.

Kegiatan yang dihadiri Forkompimda Kabupaten Pekalongan, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Sekda Kabupaten Pekalongan, OPD, Para Camat, Para Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat serta LSM tersebut di awali dengan sambutan dari Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Pekalongan, sambutan Bupati Pekalongan, Sambutan DPRD dan pemaparan kebijakan Pemkab Pekalongan oleh Sekretaris Daerah.

Dikatakan Bupati, pada Musrenbang ini dirinya mengedukasi masyarakat dengan memperlihatkan anggaran real termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengeluaran rutin. “sehingga masyarakat bisa memahami bahwa dengan uang yang sedikit ini harus bisa berbagi di 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan,” terangnya.

Untuk fokus pembangunan di tahun 2024, tambahnya, masih sama dengan tahun sebelumnya yakni memperbaiki jalan yang rusak, kesehatan gratis, serta juga dalam sektor pendidikan. “masih banyak jalan yang rusak, kesehatan gratis cuma pakai KTP serta bantuan untuk penunggu pasien dan pemberian seragam gratis kepada siswa-siswi terutama untuk yang sekolah negeri dan semoga bisa merambah ke sekolah swasta,” tutur Fadia.

Dirinya berharap, melalui Musrenbang 2024 ini, kedepan Kabupaten Pekalongan menjadi jauh lebih baik, masyarakat tambah sejahtera serta masalah-masalah di Kota Santri terutama jalan teratasi semua.

Sementara itu dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun menyebutkan pokok-pokok pikiran DPRD dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 diantaranya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan SDM, penyediaan air bersih, fasilitasi penerangan jalan dan RTLH. “selain itu juga peninggkatan kelompok masyarakat baik petani, nelayan, UMKM dan lainnya, serta peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Kepala Bappeda Litbang Trisno Suharsanto, menuturkan, tujuan dari Musrenbang diantaranya adalah memperoleh masukan dari semua stakeholder yang hadir guna penyempurnaan dan penyusunan RKPD 2024. Menyelaraskan program perangkat daerah agar sesuai dengan prioritas pembangunan serta menyepakati isu strategis dan arah kebijakan di tahun 2024.

KAJEN - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam acara ‘Penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2022’ yang diselenggarakan di Gedung BPK Semarang, Jum’at (17/03/2023).

Dalam kesempatan itu, Bupati Pekalongan hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi, Inspektur Kabupaten Pekalongan Ali Reza, serta Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan Casmidi.

Laporan keuangan Unaudited diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho.

Dalam sambutannya Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho menyampaikan bahwa penyerahan laporan keuangan unaudited merupakan amanah Peraturan Perundang-Undangan No.1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyerahkan Laporan Keuangannya kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Jadi laporan keuangan ini paling lambat diserahkan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan kami pun diatur terkait dengan pemeriksaan. Kami paling lambat 2 bulan setelah laporan keuangan diserahkan, kami sudah harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaan,” jelasnya.

Karenanya, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada daerah yang telah menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu,“Kamu ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak dan Ibu atas penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu bahkan lebih cepat dari tenggang waktu yang ditetapkan yakni 27 maret 2023. Kami yakin dengan perbaikan-perbaikan laporan sesuai dengan rekomendasi perbaikan dari BPK, laporan keuangan yang disajikan bisa makin transparan, akuntabel,” katanya.

Demikian, ia berharap agar laporan keuangan yang diserahkan kepada BPK dapat memenuhi standar yang menjadi penilaian pemeriksaan laporan keuangan BPK.

Selain Kabupaten Pekalongan, dalam kesempatan itu terdapat pula 6 Kabupaten di Jawa Tengah yang juga menyerahkan laporan keuangannya meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Tegal.

KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) telah menyepakati adanya 16 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada tahun anggaran 2023.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar yang mewakili Bupati Pekalongan Fadia Arafiq pasa kegiatan Rapat Paripurna DPDR dalam Rangka Penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Tentang Perubahan PROPEMPERDA Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 dan Penyampaian Tiga Rancangan Peraturan Daerah di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Jumat (10/3/2023).

Adapun ke 16 Raperda tersebut terdiri dari empat Raperda Inisiatif DPRD dan Dua Belas Raperda usulan dari Pemerintah Daerah. “empat Raperda inisiatif DPRD diantaranta, Raperda Tentang Pendiidkan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Raoerda Tentang Ketertiban Umum, Raperda tentang Perubahab Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan serta Raperda tentang Desa Wisata,” katanya.

Sedangkan Raperda usulan dari Pemerintah Daerah yaitu, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggran 2023, Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan, Raperda tentang Perumahan dan Pemukiman Kumuh, Raperda tentang Bangunan Gedung, Raperda tentang Penetapan Status Desa, Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Dirinya berharap dengan kepada perangkat daerah yang terkait penyusunan dan pembahasan Raperda baik inisiatif DPRD maupun usulan Pemerintah Daerah agar benar-benar melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan mempedomani peraturan perundang-indangan. “sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan berkualitas, tepat waktu dalam penyusunan dan pembahasanya serta dapat diimplementasikan dengan baik,” pintanya.

KAJEN - Kecamatan Kandangserang akan mendapat alokasi anggaran yang besar untuk merehabilitasi jalan pada tahun 2023 ini, untuk itu masyarakat khususnya para siswa untuk bersabar karena akan banyak jalan yang akan diperbaiki.

Demikian disampaikan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M saat kegiatan Bupati Fadia Arafiq menyapa yang diselenggarakan SMAN 1 Kandangserang, Rabu (8/03/2023).
Bupati Fadia menyapa adalah program Bupati Pekalongan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Kab. Pekalongan dalam rangka mensosialisasikan Pencegahan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), penanggulangan kekerasan di sekolah (bullying), pencegahan pernikahan dini, pencegahan terjadinya tawuran antar pelajar/tawuran antara kelompok, serta program unggulan Pemkab Pekalongan lainnya.

Menurutnya, setelah menjabat sebagai bupati, dirinya mendapat warisan berupa banyak jalan yang rusak, selain itu juga ada persoalan banjir dan juga longsor di daerah atas. Sehingga harus secara bertahap diselesaikan. “tetapi saya berkomitmen, sesuai visi misi ‘setara’ saya tidak mau ada perbedaan antara daerah atas dan bawah, sehingga saya alokasikan anggaran infrastruktur yang banyak di daerah atas,” katanya.

Kepada siswa dan siswi SMAN 1 Kandangserang, Fadia menyampaikan himbauan agar menjauhi Narkoba, karena ga keren dan akan merugikan diri kita, menghancurkan masa depan kita dan juga membuat sedih dan malu orang tua kita. Fadia juga menghimbau agar para siswa dan siswi waspada terhadap oknum – oknum yang memanfaatkan anak-anak sekolah menjadi kurir narkoba untuk menyebarluaskan narkoba yang berakibat pada rusaknya masa depan.

Lebih lanjut, Bupati juga memberikan pesan khususnya kepada siswa- siswi SMAN 1 Kandangserang agar tidak buru-buru menikah setelah lulus. “Jangan terlena oleh cinta, saya minta kalian kejar cita – cita dulu, matangkan diri kalian dulu, bikin bangga orang tua dulu, jangan langsung kawin, jadilah anak yang mampu mengangkat derajat hidup orang tua, dan Ibu yakin kalian bisa, karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha dan berdoa,” ungkap Fadia.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Kandangserang Bambang Wirudi menuturkan bahwa kedatangan bupati memberikan motivasi sekolah untuk untuk berprestasi serta memberikan rasa bahagia khususnya para siswa. “terimkasih atas kedatangannya kepada Ibu Bupati di sekolah kami, semoga dengan kedatangan orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan ini bisa memberi dorongan semangat kepada kami semua untuk lebih bersemangat lagi dalam belajar dan meraih cita-cita,” katanya.

KAJEN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE., MM meminta seluruh OPD di Kabupaten Pekalongan berkomitmen mendukung Satu Data Indonesia dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Kabupaten Pekalongan.

“Saya minta komitmen yang kita bangun hari ini benar-benar dijalankan. Kita mau membuat kemudahan-kemudahan supaya kita bisa bekerja lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat,” ujar bupati dalam acara ‘Penggalangan Komitmen Bersama Dukungan Satu Data Indonesia Dan Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan’ yang bertempat di Aula Lantai I setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (08/03/2023).

Dia mengatakan bahwa data-data yang terhimpun di Kominfo Kabupaten Pekalongan menjadi Satu Data Indonesia, nantinya akan sangat membantu Bupati, Sekda, maupun OPD lain yang membutuhkan data tersebut. Bahkan menurutnya data tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Selain itu, bupati sekaligus mendorong seluruh OPD di Kabupaten Pekalongan untuk dapat memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik (TTE),

“TTE ini membantu saya yang dari pagi sampai malam punya kegiatan diluar. Jadi banyak surat yang bertumpuk. Bahkan sampai jam 3 malam masih harus memeriksanya. Tapi sekarang dengan adanya TTE ini. Misalnya ada dinas yang memberitahu saya ada surat yang penting, saya bisa menggunakan TTE ini. Jadi semuanya benar-benar jadi mudah. Kita bekerja juga jadi cepat,” ujarnya.

Demikian, bupati mengajak seluruh OPD agar bisa bersama-sama mendukung perbaikan-perbaikan yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk kemajuan Kabupaten Pekalongan.

Seusai sambutan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan dan para kepala OPD menandatangani secara simbolis Komitmen Bersama Dukungan Satu Data Indonesia Dan Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik Disaksikan oleh Bupati Pekalongan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan selaku Ketua Panitia Supriyadi, SE., MM. dalam laporannya menyampaikan beberapa tujuan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut,

“Kegiatan ini bertujuan agar Terwujudnya tata kelola data yang berkualitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Kabupaten Pekalongan, OPD memahami kedudukan dan fungsinya di dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Pekalongan, serta terlaksananya penyelenggaraan pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Selain itu, dia juga mengungkapkan peserta kegiatan adalah Kepala Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dan sebagai narasumber kegiatan adalah dari Bappenas, Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

KAJEN - Musim penghujan tak hanya identik dengan musibah banjir dan longsor, tapi juga berimbas pada rusaknya jalan-jalan aspal yang menyebabkan terjadinya lubang-lubang. Terlebih jika hujan turun dengan intensitas tinggi, maka akan semakin memperluas lubang-lubang yang ada di jalan tersebut.

Karena seperti diketahui, bahwa air adalah musuh utama bagi aspal. Karena itulah, semakin sering jalan tergenang air, maka semakin mempercepat kerusakan jalan itu sendiri.

Banyak jalan-jalan utama di daerah-daerah yang tak luput dari kerusakan, yang bahkan sudah berlangsung menahun. Kabupaten Pekalongan, menjadi salah satu daerah yang terdampak adanya musim penghujan ini yang menyebabkan beberapa jalan rusak dan berlubang di jalan-jalan arteri dan jalan umum.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Pekalongan di sela-sela kunjungannya di daerah Kecamatan Kedungwuni langsung berhenti ketika menemui jalan yang berlubang, dan meminta kepada dinas terkait untuk segera memperbaiki.

“jalan di Kecamatan Kedungwuni terutama yang jalan utama menuju Pasar Kedungwuni beberapa titik ada yang rusak, saya minta kepada Pemda untuk gerak cepat memperbaiki, jangan nunggu sampai ada komplain,” katanya.

Tidak hanya itu, bahkan terlihat menyemprot langsung beberapa titik jalan berlubang tersebut dengan cat warna putih, agar bisa terlihat dan segera dilakukan perbaikan.

“fokus utama selama saya menjabat adalah rehabilitasi dan perbaikan jalan, maka saya minta masyarakat untuk bersabar karena akan dikerjakan tahap demi tahap, tidak bisa sim salabim,” pungkasnya.

KAJEN - Disela-sela kunjungan ke Desa Galangpengampon untuk menyerahkan sertipikat tanah program PTSL kepada warga. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M berkesempatan meninjau kondisi jembatan penghubung di desa tersebut yang kondisinya mengkhawatirkan.

Kondisi Jembatan Galangpengampon yang mempunyai panjang 150 meter dengan lebar 1,5 meter tersebut menghubungkan dukuh galangwolu dan dukuh sibetok yang biasanya digunakan warga untuk kegiatan sehari-hari.

Namun pasca luapan sungai beberapa waktu yang lalu menyebabkan kondisi jembatan menjadi miring sehingga berpotensi membahayakan. Untuk itu Bupati beserta rombongan meninjau langsung jembatan untuk melihat secara langsung kondisinya.

Dikatakan Bupati, bahwa setelah mencoba berjalan dijembatan tersebut kondisi jembatan sudah goyang dan mengkhawatirkan. Untuk itu dirinya mengajak dinas terkait untuk mengecek dan menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki jembatan ini.

"Karena ini sudah tahun 2023 dan sudah masuk bulan Maret, maka sepertinya sulit untuk dianggarakan tahun ini, namun kita upayakan agar masuk di tahun 2024," katanya, Senin (6/3/2023).

Menurutnya, untuk memperbaiki jembatan memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga harus satu persatu. "Tahun ini kita memperbaiki jembatan yang ada di Kecamatan Bojong-Sragi, mungkin yang lainnya menunggu tahun berikutnya. Karena dengan anggaran yang agar bisa dibagi-bagi dan pembangun bisa berjalan," terangnya.

Dirinya meminta kepada masyarakat untuk bersabar karena dimasa kepemimpinannya akan banyak jalan dan jembatan yang akan diperbaiki.