KAJEN - Sebanyak ratusan warga Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo mendapat Sertipikat Tanah gratis program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pemberian secara simbolis diberikan oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M di Gedung Olahraga (GOR) desa setempat, Senin (6/3/2023).
Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten 1 Setda Totok Budi Mulyanto, S.E, Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan Supriyadi, SE., MM, Perwakilan BPN Pekalongan, Forkompimcam Wonopringgo, Perwakilan Kepala Desa Wonopringgo serta masyarakat Desa Galangpengampon.
Bupati Pekalongan mengatakan bahwa pada kesempatan ini ada 630 Sertipikat yang dibagikan untuk warga Desa Galangpengampon. Dirinya berharap para kepala Desa SE Kabupaten Pekalongan bagi warganya yang belum punya sertipikat untuk segera mendaftar program PTSL. "Kita dari Pemkab Pekalongan bersama BPN di tahun 2023 ini ada program Sertipikat gratis sebanyak 27 ribu. Jadi bagi warga yang belum mempunyai sertipikat agar segera mengurus program sertipikat gratis tanpa dipungut biaya," katanya.
Dirinya berharap agar sertipikat yang sudah didapat dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan apabila untuk keperluan ekonomi agar diperhitungkan secara matang.
Sementara itu Kepala Desa Galangpengampon Muhammad Wildan mengucapkan terikasih kepada Bupati Pekalongan, Pemkab Pekalongan dan BPN Pekalongan yang telah memberikan program PTSL di desanya. "Saya atas nama warga Desa Galangpengampon mengucapkan terimakasih atas sertipikat tanah yang diberikan kepada warga lewat program PTSL ini," ucapnya.
Senin, 6 Maret 2023
Pihaknya juga berterimakasih atas program kesehatan dengan cukup pakai KTP dari Bupati Pekalongan yang sudah banyak membantu warga di desanya. "Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini sudah banyak warga kami yang menggunakannya dan sangat bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya.
KAJEN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pekalongan meminta agar warga masyarakat dapat ikut mengawasi penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Kota Santri. Pasalnya, belakangan terjadi pencurian suku cadang PJU berupa kontaktor dan timer yang mengakibatkan padamnya ratusan lampu PJU di wilayah Kabupaten Pekalongan.
Menanggapi sejumlah laporan mengenai padamnya PJU di sejumlah ruas jalan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Agus Purwanto, S.STP, MAP, didampingi Sekretaris Muhammad Abdillah Abadi, SH, M.Pop, HR dan Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan, Suhirdi, S.Pi, di kantornya, kemarin mengungkapkan, padamnya PJU biasanya dikarenakan ada suku cadangnya yang rusak atau dicuri. Namun, pihaknya sering tidak bisa serta merta mengetahui kondisi PJU, dikarenakan jumlah tenaga monitoring PJU dan teknisi di dinasnya yang sangat terbatas. Sedangkan wilayah Kabupaten Pekalongan cukup luas dan jumlah PJU mencapai sekitar 12.900 unit, sehingga petugas sering tidak dapat menjangkau seluruh PJU. Pihaknya meminta agar warga melapor kepada pihaknya atau ke pihak kepolisian, jika ada hal-hal yang mencurigakan di sekitar unit PJU. “Karena disinyalir pencurian suku cadang PJU dilakukan pada siang hari oleh orang yang mengaku sebagai petugas Dishub,” ungkap Agus.
Saat ini, jumlah tenaga monitoring dan teknisi PJU di Dishub Kabupaten Pekalongan, disebutkan, hanya 12 orang. “Mereka setiap malam berkeliling mengecek PJU. Namun karena wilayah yang luas dan jumlah lampu yang mencapai 12 ribuan, tidak bisa dalam satu malam 12 ribu lampu tersebut kita cek,” tutur Agus.
Dengan luasnya wilayah dan jumlah PJU yang banyak, kata dia, terkadang ada beberapa ruas atau titik lampu yang padam, namun pihaknya sering tidak bisa langsung mengetahui kondisi PJU di lapangan tanpa adanya pengecekan oleh petugas atau laporan masyarakat. “Kita belum punya aplikasi semacam Smart System PJU, yang dapat mengontrol dari jauh atau dari kantor, Kami berharap ke depan kita bisa menerapkan aplikasi tersebut. Ini menjadi tantangan kita,” harap Agus.
Selain keterbatasan jumlah SDM, Dishub juga memerlukan tambahan armada, karena jumlah armada monitoring dan pemeliharaan saat ini hanya 2 unit.
Karena jumlah tenaga monitoring dan teknisi yang terbatas, pihaknya berharap partisipasi masyarakat agar ikut mengawasi dan melaporkan jika ada kerusakan atau lampu PJU yang padam. “Mungkin ada masyarakat yang menilai ini lampu mati sampai beberapa hari tapi kok belum diperbaiki, Karena jangkauan yang luas dan keterbatasan personel kami, sehingga kami tidak bisa merespon cepat kerusakan,” ujar Agus Purwanto.
Dia mengakui, aduan masyarakat cukup banyak, yang masuk ke pihaknya. “Kami menyadari aduan masyarakat cukup banyak sebenarnya Namun kami berkomitmen untuk menerangi semua jalan dengan sebaiknya-baiknya,” ungkap dia. Dikatakannya, warga dapat menyampaikan laporan atau aduan PJU melalui Layanan Aduan Aplikasi maupun Website LaporGub, WA Lapor Bupati 085600900300, IG dishub_kabpkl maupun WA Penerangan Jalan Umum Dishub Kabupaten Pekalongan 085866434997. “Yang semuanya, muaranya ke Tim PJU kami,” ucap Agus.
Pihaknya mengharapkan masyarakat melapor jika ada PJU yang padam, karena selain dari hasil monitoring, dasar pemeliharaan PJU juga dari laporan warga. “Dari laporan yang masuk, kami inventarisir, kemudian kami terjunkan tim ke lokasi yang diadukan, kita lihat kebenaran aduan, baru kemudian ditindaklanjuti. Kalau sudah menggunakan Smart PJU, lebih enak, karena bisa dikontrol dari komputer, laptop, maupun hp. Ke depan harus berbasis elektronik atau berbasis teknologi,” ujar Agus. Pihaknya akan terus mengusulkan pengadaan aplikasi dan perangkat Smart System PJU. (Tim Dinkominfo)
Jumat, 3 Maret 2023
KAJEN - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M , membuka secara resmi gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 2023 Tingkat Kabupaten Pekalongan. Kegiatan yang berlangsung di Alun-Alun Kajen tersebut diikuti sebanyak ribuan peserta dari berbagai jenjang pendidikan.
Total ada ribuan atlet pelajar dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA se Kabupaten Pekalongan mengikuti turnamen ini diantaranya tingkat SD/MI sebanyak 1.118 atlet, SMP/MTs 2.324 atlet dan jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 1.636 atlet sehingga total ada 5.708 atlet yang berlaga.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M mengucapkan syukur bahwa POPDA 2023 sudah dibuka secara resmi dan terlihat anak-anak dan guru bersemangat mengikuti event ini. “semoga Popda kali ini berjalan dengan lancar, anak-anak semua sehat dari awal hingga akhir dan tidak ada masalah apapun sehingga bisa sukses dan dapat menghasilkan bibit unggul yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Pekalongan,” kata Bupati.
Bupati mengaku sudah menyiapkan apresiasi bagi anak-anak yang nanti bisa juara di Popda Tingkat Propinsi Jawa Tengah. “kita sudah siapkan apresiasi agar mereka bisa lebih semangat lagi dalam bertanding,” terangnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Ir. Bambang Irianto, M.Si dalam sambutannya menyampaikan Popda 2023 akan berlangsung dari 27 Februari hingga 7 Maret 2023. “ada 18 Cabang Olahraga yang dipertandingkan dan diselenggarakan dibeberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Pekalongan,” katanya.
Adapun tema yang diusung dalam even kali ini yakni ‘Sportif Merah Prestasi Olahraga Kabupaten Pekalongan’. “tujuannya yakni sebagai wadah berkompetisi bagi atlet pelajar Kabupaten Pekalongan dan menyiapkan atlet yang akan bertanding di Popda Tingkat Karisidenan Pekalongan dan Popda Tingkat Propinsi,” paparnya.
Selasa, 28 Februari 2023
KAJEN - Sudah menjadi kebiasaan bagi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E,.M.M jika berkunjung ke masyarakat pada saat bertepatan hari Jumat, yakni dirinya memberikan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu serta memberikan bantuan ke Masjid. Seperti yang dilakukan saat Bupati berada di Kecamatan Paninggaran karena ada beberapa kegiatan, Jumat (24/2/2023). Dirinya memberikan 50 paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu serta memberikan bantuan ke Masjid Khoirul Huda.
“ini kebetulan saya ada kegiatan di Kecamatan Paninggaran dan pas hari Jumat. Tadi pagi ada penyuluhan bahaya Narkoba di SMA 1 Paninggaran dan siangnya kita memberikan sertifikat gratis program PTSL kepada warga di dua Desa Yakni Desa Werdi dan Desa Lambangggelun,” katanya.
Bupati berharap dengan memberikan bantuan tersebut, dirinya bisa dekat dengan masyarakat dan bisa tahu masukan-masukan secara langsung dari masyarakat. “dengan dekat kita bisa tahu perkembangan yang ada di desa dengan mendengar langsung dari warga,” terangnya.
Sementara itu, Takmis Masjid Khoirul Huda Agus Joko Santoso mewakili takmir masjid mengucapkan terikasih atas bantuan yang diberikan Bupati Pekalongan, dirinya berharap agar Bupati bisa diberikan umur panjang serta dapat memmimpin Kabupaten Pekalongan menjadi lebih baik.
“bantuan ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat khususnya yang lemah secara ekonomi. Dan semoga siapapun yang menjadi pemimpin mempunyai kepedulian kepada masyarakat miskin,” harapnya.
Jumat, 24 Februari 2023
KAJEN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE.,MM menyerahkan sertipikat tanah gratis di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran pada Jumat (24/2/2023). Sebanyak 946 sertifikat diserahkan kepada warga Desa Werdi.
Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pekalongan, total bidang tanah di Desa Werdi sebanyak 2.424 bidang. Adapun yang sudah bersertifikat sebanyak 1.676 atau baru 69,14 persen atau tersisa 748 bidang atau 30, 86 persen.
Dan jika masyarakat sanggup, maka BPN akan menyelesaikan sisa bidang tanah yang belum bersertifikat pada tahun ini. Karena tahun ini ada program 27.944 sertifikat gratis di Kabupaten Pekalongan.
Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan selamat kepada masyarakat yang sudah menerima sertipikat tanah dan berharap dengan sudah memiliki sertipikat masyarakat lebih tenang, dan mengetahui kejelasan batas dan luas tanahnya, karena banyak orang bersengketa karena batas tanahnya.
“Saya minta dimanfaatkan dengan baik, agar hati kita tenang, semuanya sudah jelas, asal sertipikatnya jangan disekolahkan, karena sertipikat itu untuk kejelasan, apalagi kalau sertipikat rumah sampai melayang, sayang jangan sampai itu terjadi, kita harus jaga rumah kita karena rumah itu sangat penting,” ujarnya.
Diungkapkan Fadia, bahwa dalam pengurusan sertipikat tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ini, masyarakat hanya dikenakan biaya pra sertifikasi saja itu pun untuk kepentingan membeli patok.
“materai, serta pemberkasan, dan tidak serupiah-pun masuk ke pemerintah ataupun BPN, sedangkan untuk biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) digratiskan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Pekalongan, Imawan Abdul Ghofur, ST.,M.Si mengungkapkan bahwa, target program PTSL Tahun 2023 di Kabupaten Pekalongan sebanyak 27.944 sertipikat. Pihaknya mempersilahkan kepada masyarakat yang belum memiliki sertipikat tanah untuk segera mengajukan permohonan, dan Insya Allah akan diselesaikan maksimal sampai Tahun 2025.
Jumat, 24 Februari 2023
KAJEN - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M meminta kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan bisa memanfaatkan pensertifikatan tanah gratis melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Hal itu lantaran di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 ada kuota sebanyak 27 ribu lebih sertifikat tanah gratis dari program ini.
“masyarakat yang belum mempunyai sertifikat dan sesuai kriterianya segera mendaftar, sayang kalau program ini tidak dimanfaatkan,” katanya saat menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 570 sertifikat kepada warga Desa Lambanggelun Kecamatan Paninggaran, Jumat (24/2/2023). Untuk di Desa Lambanggelun sendiri ada 2.289 bidang tanah dan yang sudah tersertifikat ada 1.539 bidang atau 59,79 persen.
Fadia menegaskan pengurusan sertipikat tanah melalui program PTSL ini, masyarakat hanya dikenakan biaya pra sertifikasi saja itu pun untuk kepentingan membeli patok, materai, serta pemberkasan, dan tidak serupiah-pun masuk ke pemerintah ataupun BPN, sedangkan untuk biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) digratiskan. “Sayang kalau kesempatan seperti ini tidak dimanfaatkan dengan baik,”tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Pekalongan, Imawan Abdul Ghofur, ST.,M.Si menuturkan untuk capaian sertifikat tanah di Kabupaten Pekalongan sudah mencapai 70 persen dari 560 ribuan bidang tanah atau kurang 30 persen. Dirinya meminta kepada masyarakat yang belum mempunyai sertifikat agar bisa segera mengurus dengan datang ke Pemerintah Desanya masing-masing untuk diusulkan ke BPN. “bagi yang belum bisa datang ke desa untuk diusulkan kepada kami. Target kita pada tahun 2025 kekurangan sisa bidang tanah yang belum tersertifikat bisa selesai,” terangnya.
Tak lupa Imawan mengucapkan terimakasih kepada Bupati Fadia Arafiq beserta jajaran Pemkab Pekalongan atas dukungan penuhnya, sehingga program PTSL dapat berjalan dengan sukses. “Masih ada kesempatan sampai tahun 2025, silahkan dimanfaatkan sebaik baiknya, semoga dengan dukungan dari Ibu Bupati, kesempatan ini sangat terbuka untuk Bapak ibu sekalian,” ujarnya menutup sambutan.
Jumat, 24 Februari 2023
KAJEN – Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq hari ini, Kamis (23/2/2023) menghadiri secara langsung penandatanganan pakta Integritas, pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di RSUD Kajen.
Dalam sambutannya di depan 530 civitas hospitalia RSUD Kajen yang telah menandatangani pakta integritas, Fadia berpesan agar semua unsur yang ada di RSUD Kajen terus solid, selalu taat aturan dan terus menjaga agar tidak ada komplain, dan tidak ada pungutan – pungutan apapun diluar aturan.
Fadia mengungkapkan, bahwa Tahun 2023 RSUD Kajen akan punya hajat besar, yaitu melaksanakan pembangunan gedung baru senilai Rp 47 Milyar bersumber dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia.
Diungkapkan Fadia, dirinya memilih RSUD Kajen terlebih dulu yang akan dibangun, karena RSUD Kajen dinilainya yang paling memenuhi syarat.
Terkait hal tersebut, Fadia menekankan agar semua elemen di RSUD Kajen dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin utamanya dalam melayani masyarakat Kabupaten Pekalongan.
“Saya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, saya ingin masyarakat yang berobat ke RSUD Kajen antriannya tidak berjubel, yang rawat inap dapat tempat yang layak, sekarang bukannya tidak layak, namun kapasitasnya belum memadai, apalagi untuk mengakomodir program saya yaitu pengobatan gratis cukup dengan menunjukkan KTP, ini salah satunya yang ingin saya perbaiki,” jelas Fadia.
Pada kesempatan tersebut Fadia juga mengungkapkan bahwa nantinya akan ada sistem reward, yaitu berupa pemberian sertifikat dan tambahan kesejahteraan bagi karyawan RSUD Kajen yang selama 3 bulan berturut turut menjadi terbaik dalam berbagai unsur penilaian yang telah ditentukan oleh manajemen, namun akan ada juga punishment bagi yang tidak disiplin.
“Saya minta reward dan punishment harus disiapkan, saya mengedepankan sistem kekeluargaan, santun namun tegas, karena semua ada resikonya, yang penting semua harus sesuai aturan, jangan tidak sesuai aturan,” tegasnya.
Menutup sambutannya Fadia berharap RSUD Kajen sebagai rumah sakit percontohan penerapan WBK, agar semua harus sesuai aturan, jangan sampai ada yang diluar aturan.
“Saya berharap RSUD Kajen bisa jadi rumah sakit terbaik di Kabupaten Pekalongan bahkan mungkin terbaik di luar Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Kajen dr. Imam Prasetyo mengungkapkan bahwa rumah sakit sebagai organisasi yang kompleks perlu sinergi yang luar biasa yang kompak antara manajemen, tenaga medis, tenaga keperawatan serta tenaga lainnya, karena rumah sakit tanpa 3 komponen tersebut tidak akan berjalan maksimal.
“Alhamdulillah RSUD Kajen Tahun 2022 lalu sudah dapat predikat paripurna, ini adalah salah satu ikhtiyar untuk menjaga kualitas mutu dan keselamatan pasien,” ujarnya.
Terkait pencanangan WBK dokter Imam melaporkan bahwa RSUD Kajen telah melaksanakan berbagai terobosan, diantaranya telah menerapkan rekam medis elektronik, absensi dengan geotek melalui handphone serta menerapkan 6 area perubahan, yaitu area manajemen, area tatalaksana, area sumber daya manusia, area akuntabilitas, area pengawasan dan area pelayanan public.
“Saya mohon dukungan, arahan dan bimbingan dari Ibu Bupati, Dewan Pengawas, Inspektur, serta seluruh civitas hospitalita RSUD Kajen untuk mewujudkan WBK, “ ujar Imam.
Kamis, 23 Februari 2023
KAJEN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Republik Indonesia H. Abdullah Azwar Anas, M. Si, meresmikan serentak tujuh Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Jawa Tengah, termasuk MPP Kabupaten Pekalongan.
Peresmian 7 MPP di Jawa Tengah digelar di MPP Askara Bumi Sukowati, Kabupaten Sragen pada Senin (20/02) siang dan ditayangkan melalui aplikasi zoom yang bisa disaksikan di Tujuh Lokasi MPP yang diresmikan termasuk di Kabupaten Pekalongan.
Tujuh Mal Pelayanan Publik yang diresmikan adalah MPP Kabupaten Sragen, MPP Kabupaten Wonogiri, MPP Kabupaten Demak, MPP Kabupaten Semarang, MPP Kabupaten Pekalongan, MPP Kabupaten Pemalang, dan MPP Kabupaten Purbalingga.
Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos, M.Si, menghadiri Peresmian 7 MPP Serentak di Kabupaten Sragen.
MenPAN RB Abdullah Azwar Anas dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Kementerian PANRB saat ini sedang menggodok program MPP berbasis digital guna memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah dengan aplikasi (super app).
"Kalo kemarin semua pelayanan kita lipat jadi satu dengan nama MPP, ke depan dan sekarang sedang berjalan akan dilipat lagi menjadi MPP digital. Tadi juga sudah disinggung oleh pak gubernur. Nanti targetnya adalah kabupaten/kota dan kita semua bisa mengerjakan ini, sudah hebat," ucap Abdullah Azwar Anas.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, S. H, M. IP yang hadir dalam peresmian tersebut menyampaikan dalam sambutannya bahwa nantinya MPP bukan hanya sekedar gedung yang melayani di lokasi saja. Namun bisa berkembang menjadi layanan-layanan yang berbasis digital. Sehingga akan banyak masyarakarat yang bisa mengakses dengan cepat dan terbaik.
"Gedung adalah gedung, yang tidak bisa menggunakan digital, silakan datang, yang bisa digital silakan bisa gunakan aplikasi. Maka seluruh lapisan mayarakat bisa mengakses pelayanan sesuai kondisi masing-masing," Tutur Ganjar Pranowo.
Usai diresmikan MenPAN RB Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan ditinjau oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kementerian PANRB Republik Indonesia yaitu Insan Fahmi, S.T., M.M, didampingi para asisten Sekda Kabupaten Pekalongan, Kepala DPMPTSP dan Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Pekalongan serta para tamu undangan lainnya untuk melihat aktvitas pelayanan yang berlangsung di MPP Kabupaten Pekalongan. (Tim Dinkominfo)
Senin, 20 Februari 2023
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) setempat mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk beralih dan aktivasi ke Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan adanya IKD, masyarakat akan lebih mudah melakukan transaksi maupun mengakses pelayanan publik atau privat hanya melalui telepon genggam.
Kepala Dindukcapil Kabupaten Pekalongan, Ajid Suryo Pratondo melalui Sekretaris Dinas Isroi mengatakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital merupakan aplikasi PPID Kemendagri yang dapat didownload pada smartphone. Seperti diketahui KTP Digital bisa terintegrasi dengan Kartu Vaksin, NPWP, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu, BPJS, dan lainnya, sehingga bisa memudahkan kebutuhan administrasi serta terjamin keamanan datanya. “adapun persyaratan untuk mendaftar di aplikasi IKD mudah yakni harus sudah memiliki KTP-el, memiliki telepon genggam berbasis android, internet dan dapat mengoperasikan gawai. Sedangkan, cara mendapatkannya juga mudah yakni cukup mengunduh aplikasi IKD milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui playstore," ucapnya.
Pihaknya menambahkan, setelah semua data sesuai, selanjutnya masuk ke tahap scan QR Code. Untuk mendapatkan kodenya, pendaftar akan diminta datang ke kantor kecamatan terdekat atau Kantor Dindukcapil Kota Pekalongan. Setelah itu, dilakukan aktivasi akun yang akan dikirimkan melalui e-mail.
“masyarakat umum saat ini sudah bisa melakukan registrasi KTP digital di kantor Dindukcapil dengan membawa smartphone android, nomor handphone aktif, email, dan KTP elektronik. Cukup mengunduh aplikasi IKD milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui playstore. Kemudian, buka aplikasi untuk mengisi data NIK, e-mail, dan nomor ponsel. Selanjutnya, pendaftar akan diminta foto diri (swafoto) tanpa menggunakan kacamata atau masker, sesuai dengan foto yang ada di KTP-el," paparnya.
menurutnya, dengan adanya aplikasi IKD segalanya akan lebih mudah daripada menggunakan identitas fisik KTP-el. Dengan menggunakan IKD, bukan hanya pelayanan yang semakin mudah, tetapi pemkot juga semakin tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada warganya.
Rabu, 15 Februari 2023