Artikel

Alamat

Link Terkait

• Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan

• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar upacara Hari Guru Nasional dan HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan. Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq membacakan amanat Mendikdasmen yang menegaskan pada tahun 2026 mendatang honor guru naik dari Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu.

Selain itu Pemerintah juga akan membuka beasiswa bagi 150 ribu guru hingga beban administrasi guru dikurangi.

“Selain membuka beasiswa untuk guru sebanyak 150 ribu, Guru honorer juga dapat kado special tahun 2026 honornya naik dari Rp300 ribu menjadi Rp 400 ribu,” terangnya.

Selain menyampaikan amanat, Bupati juga memberikan penghargaan kepada sejumlah guru berprestasi, dan santunan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah atas inovasi dan kontribusi mereka di dunia pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Kholid, juga menyampaikan bahwa momentum Hari Guru harus menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kompetensi pendidik agar mampu menjawab tantangan zaman.

Kholid menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen mendorong program-program peningkatan kualitas guru, mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga penguatan literasi dan digitalisasi sekolah.

“Kami ingin para guru di Kabupaten Pekalongan tidak hanya mampu mengajar, tetapi juga menjadi sosok yang inspiratif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan peserta didik saat ini,” ujar Kholid.

Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh tenaga pendidik yang tetap berdedikasi meskipun menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan kurikulum hingga perkembangan teknologi yang cepat.

Disampaikan Bupati Fadia,  Inisiatif ini diharapkan dapat menguatkan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat program keluarga dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan. 

Menurutnya dengan mendukung penuh pelaku UMKM itu berarti menjadi upaya pemerintah menumbuhkan ekonomi masyarakat. 

"Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendukung penuh terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai upaya, dari Pelatihan, pemasaran dan pameran kita juga upayakan setiap tahunnya," terangnya.

Ditambahkan Fadia, Melalui pelatihan yang digelar akan membekali para pelaku UMKM dengan keterampilan usaha yang praktis mulai dari produksi hingga manajemen usaha agar mereka tidak hanya mampu bertahan, tapi juga berkembang dalam pasar lokal maupun lebih luas.

Menurut Bupati, kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkrit dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi di level akar rumput. Dukungan Pemprov Jateng dalam bentuk pelatihan dan fasilitas ini dianggap sangat penting untuk membuka peluang baru, terutama bagi ibu-ibu PKK, pemuda, dan pelaku usaha rumah tangga di Talun.

Dikesepatan yang sama, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Hj Nawal Nur Arafah Taj Yasin menyampaikan, 

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jateng dalam memperkuat peran keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kapasitas ekonomi berbasis potensi lokal. Pelatihan menghadirkan ratusan peserta yang terdiri dari kader PKK, perempuan pelaku usaha, dan kelompok masyarakat desa.

"Program pengembangan ekonomi keluarga harus berjalan searah dengan gerakan PKK dan program Bangga Kencana yang menekankan pentingnya keluarga berkualitas, mandiri, dan berdaya saing. Pelatihan ini menjadi langkah konkret bagi pemerintah dalam membuka peluang usaha baru dan mendukung kemandirian ekonomi keluarga,” terangnya. 

Pada kesempatan tersebut, Pemprov Jateng juga meresmikan pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana di Kecamatan Talun. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara gerakan PKK, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui edukasi, pemberdayaan, serta program kependudukan dan keluarga berencana.

Ditambahkan, HKG PKK (Hari Kesatuan Gerak PKK) merupakan gerakan yang menyatukan peran PKK dalam pembangunan keluarga, sedangkan program Bangga Kencana adalah upaya pemerintah untuk menguatkan keluarga melalui program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan rasa syukur karena dapat berkumpul bersama warga NU untuk menyaksikan secara langsung peletakan batu pertama pembangunan gedung tersebut.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk menjadi saksi bersama-sama, karena di sini akan dibangun gedung serbaguna sekretariat NU dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama Ranting Madukaran Pesantunan,” ujar Sukirman.

Ia menilai pembangunan sekretariat ini merupakan catatan sejarah luar biasa bagi NU Ranting Madukaran Pesantunan. Menurutnya, semangat dan cita-cita besar yang dimiliki sebuah ranting untuk membangun sekretariat bersama menunjukkan kekuatan kebersamaan dan komitmen warga Nahdliyin.

“Ini sungguh luar biasa. Sekelas ranting memiliki semangat besar untuk membangun sekretariat bersama. Tanpa modal semangat yang luar biasa dari Bapak Ibu semua, mustahil cita-cita membangun gedung ini bisa terwujud,” tuturnya.

Wabup juga menyinggung bahwa di beberapa kecamatan masih ada Majelis Wakil Cabang (MWC) NU yang berada dalam proses pembangunan, karena itu, ia menyambut positif inisiatif NU Ranting Madukaran Pesantunan.

“Tentu kita menyambut ini sebagai sesuatu yang sangat positif demi pengembangan NU, demi terus menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah,” ujarnya. Sukirman menambahkan bahwa ke depan keberadaan gedung ini juga akan berpotensi mendukung pengembangan pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya, serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup menyampaikan salam dari Bupati Pekalongan, Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., yang tidak dapat hadir karena berbagi tugas dengan Bupati yang pada Kamis pagi mendampingi istri Wakil Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi pada kegiatan pembinaan PKK, bakti sosial lansia, serta pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan UMKM.

“Beliau menitipkan salam kepada kita semua dan tentu berharap pembangunan ini dapat terwujud dengan baik sesuai harapan panitia,” katanya.

Menutup sambutan, Wabup Sukirman berharap pembangunan gedung serbaguna ini dapat selesai tepat waktu dan memberi manfaat besar bagi jamaah dan masyarakat sekitar. “Semoga saja pembangunan ini sesuai cita-cita panitia dan bisa terwujud dalam dua bulan ke depan,” ungkapnya.

Dalam laporannya yang disampaikan oleh perwakilan Pengurus Ranting NU Madukaran Pesantunan Mudhoha, pihaknya menjelaskan bahwa Ranting NU Madukaran Pesantunan menerima titipan tanah wakaf pada tahun sebelumnya. Tanah tersebut diamanatkan oleh pihak wakif untuk dimanfaatkan sebagai gedung yang berguna bagi masyarakat.

“Kami ketitipan tanah wakaf yang diwakafkan kepada NU, dan dipesani dari pihak wakif untuk dibuat gedung yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama bermanfaat di bidang agama,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa berdasarkan sertifikat, luas tanah tersebut tercatat 165 meter persegi. Namun untuk tahap pertama, pembangunan gedung akan dilaksanakan seluas 120 meter persegi dengan konstruksi satu lantai. Proyek ini diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp168 juta.

“Hari ini baru kita mulai duduk dan harapannya dua bulan ke depan sudah bisa selesai,” katanya.

Lebih lanjut, Mudhoha menuturkan bahwa pendanaan pembangunan sepenuhnya berasal dari swadaya para aghnia dan warga Nahdliyin di lingkungan ranting Madukaran Pesantunan.

“Untuk sumber dananya kami memang swadaya, kami dari aghnia-aghnia Nahdliyin di Ranting Madukaran, belum keluar ke mana-mana,” jelasnya.

Ia pun memohon doa dan dukungan agar proses pembangunan berlangsung lancar tanpa hambatan. “Mudah-mudahan pelaksanaan rencana pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apa pun,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Fatkhiana Dewi, dan Hj. Nisrochah dari Muslimat NU Kabupaten Pekalongan.

Kajen — Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Hj. Nawal Arafah Yasin, M.Si., menghadiri kegiatan “Mengaji untuk Damai Negeri” yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan, Kamis (20/11/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kader PKK berserta organisasi perempuan Kabupaten Pekalongan dan turut dihadiri Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan, Dr. Hj. Galuh Kirana Sukirman, S.S., M.Pd., Ketua Bhayangkari Cabang Pekalongan, Rosna Rachmad, Ketua Fatayat Kabupaten Pekalongan, Dra. Siti Masruroh, M.Si., serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pekalongan, Tri Rafika Yulian Akbar.

Dalam kunjungan kerjanya, Ketua TP PKK Provinsi tidak hanya menyapa kader PKK, tetapi juga membawa sejumlah program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat. 

“Kegiatan ini merupakan rangkaian agenda TP PKK di daerah, selain kunjungan ke posyandu dan lokasi binaan. Pengajian menjadi bagian dari upaya memberikan penguatan bagi kader di berbagai wilayah,” ujar Ibu Nawal.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan PKK saat ini difokuskan pada tiga bidang utama, yaitu peningkatan pendidikan bagi anak usia dini, pelayanan kesehatan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Melalui rangkaian kegiatan rutin setiap bulan di berbagai daerah, TP PKK berkomitmen menyebarkan edukasi dan penguatan kapasitas kader agar program berjalan optimal.

Untuk pengajian kali ini, Ibu Nawal mengangkat tema ketenangan hati. Menurutnya, penting bagi para kader untuk memahami makna takdir Allah dengan lapang dan menumbuhkan ketenangan dalam berbagai kondisi kehidupan. 

“Kami ingin mengajak ibu-ibu memaknai takdir Allah dan membangun ketenangan hati agar mampu menghadapi berbagai ketentuan-Nya dengan baik,” ungkapnya.

Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran dan dukungan Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Ia menegaskan bahwa program-program PKK memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.

“Tiga fokus besar yang dibawa Ibu Ketua TP PKK—pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi—sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat kita. Beliau juga memberi banyak masukan positif bagi upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan,” tutur Wakil Bupati.

Wabup menambahkan bahwa penutupan kegiatan dengan pengajian turut sejalan dengan karakter masyarakat Kabupaten Pekalongan yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. 

“Di bawah kepemimpinan Ibu Bupati Fadia, tradisi keagamaan tetap terjaga. Maka kegiatan duniawi diimbangi dengan siraman rohani sebagai penguat mental dan spiritual para kader,” imbuhnya.

Kegiatan Mengaji untuk Damai Negeri berlangsung khidmat dan antusias, menjadi ruang silaturahmi sekaligus wahana penguatan spiritual bagi para kader PKK dan organisasi perempuan di Kabupaten Pekalongan.

Penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI melalui Dirjen Pembangunan Daerah Kemndagri Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE ini menambah daftar prestasi Yulian Akbar setelah sebelumnya pada tahun 2024 juga meraih predikat Sekda Terbaik Pertama di Indonesia dalam ajang yang sama.

ADLG Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Asosiasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi se-Indonesia kepada para Sekretaris Daerah sebagai “Orkestrator Pemerintah Digital”. Ajang ini bertujuan mengapresiasi kepemimpinan digital dalam mempercepat transformasi pemerintahan daerah melalui delapan kategori penilaian, seperti Vision, Engagement, Governance, Technology Leadership, dan kategori lainnya.

Proses pemilihan pemenang dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran, pra-asesmen, penilaian dokumen, observasi, survei ASN, wawancara, hingga paparan finalis di hadapan tim penilai independen.

Di tengah percepatan transformasi digital nasional, para Sekda sebagai koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah dituntut tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga mampu mengarahkan organisasi, menggerakkan SDM, dan menciptakan ekosistem digital yang inklusif bagi masyarakat.

Kepemimpinan digital yang diharapkan bukan sekadar penggunaan teknologi baru, tetapi juga kemampuan membaca data, berpikir strategis, mengambil keputusan berbasis data, serta mendorong inovasi perubahan di lingkungan birokrasi. Seorang Sekda harus mampu menjadi provokator dan navigator dalam menghadapi dinamika era digital, mulai dari tata kelola pemerintahan elektronik, literasi digital masyarakat, perlindungan data, hingga inovasi layanan publik.

Upaya transformasi digital di Kabupaten Pekalongan terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Digitalisasi menjadi sarana penting untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dalam mengelola perubahan dan memastikan layanan publik selalu beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan bahwa transformasi digital berjalan terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Analis Kebijakan Muda Pengadaan Barang dan Jasa, Muta’ali, S.E., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menghadirkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun perwakilannya dari masing-masing OPD. Hal ini penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memperoleh pemahaman yang sama terkait teknis pelaksanaan pengadaan.

“Harapan kami, semua OPD dapat hadir karena kami akan menyampaikan hal-hal terkait adendum kontrak. Ketika kontrak pengadaan barang dan jasa sudah berjalan, bisa saja diperlukan perubahan, sehingga harus masuk dalam adendum kontrak,” jelas Muta’ali.

Pada kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi mengenai perencanaan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang disampaikan oleh narasumber, Sutikno, S. K. M, M.M Selaku pengelola pengadaan barang jasa ahli madya PBJ Kabupaten Pekalongan. Sedangkan untuk materi Adendum Kontrak disampaikan oleh Cipto Hadi Prayitno, S. ST selaku analis kebijakan bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kedua Materi ini menjadi tindak lanjut atas informasi yang beredar di media sosial terkait ketidaktepatan dalam proses perencanaan di beberapa OPD.

Menurut Muta’ali, sejumlah pengadaan di Kabupaten Pekalongan tercatat sebagai swakelola meskipun pada praktiknya pembelian dilakukan melalui penyedia. Ketidaktepatan tersebut, katanya, lebih disebabkan oleh kesalahan teknis dalam penyusunan perencanaan.

“Untuk pelaksanaannya tetap dilakukan sesuai kebutuhan, misalnya membeli dari penyedia. Namun dalam perencanaan memang ada yang kurang pas. Dengan adanya acara ini, kami berharap ke depan OPD lebih memperhatikan proses penyusunan RUP agar sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya ketepatan perencanaan guna menghindari kesalahan administrasi serta mendorong pengadaan barang dan jasa yang transparan, efisien, dan efektif. “Harapannya, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bisa berjalan lebih baik dan tidak terjadi kesalahan di kemudian hari,” tambahnya.

Cipto Hadi Prayitno yang menjadi narasumber dalam acara Rapat koordinasi terkait Adendum Kontrak dan Evaluasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2025. Pihaknya berharap agar semua PPK dapat memahami tata cara adendum kontrak apabila dalam pekerjaan sedang berjalan namun diperlukan ada perubahan.

“Saya menjelaskan seputar perubahan kontrak apabila dalam perjalanan pekerjaan terdapat perubahan. Perubahan kontrak itu lebih dikenal sebagai Adendum,” ujar Cipto Hadi Prayitno, Analis Kebijakan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Ia menambahkan, “Tujuan penyampaian materi ini agar semua pejabat pembuat komitmen se-Kabupaten Pekalongan dapat memahami tata cara melakukan adendum kontrak.”

Rangkaian ziarah dipimpin langsung oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, didampingi Wakil Bupati Sukirman, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Ajid Suryo Pratondo dan Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi. Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut, Ketua PCNU Kabupaten Pekalongan, KH. Muslikh Khudlori beserta jajaran pengurus, serta Ketua Baznas Kabupaten Pekalongan KH. Muhtarom.

Rombongan peserta ziarah terdiri dari pada Para ulama dan organisasi masyarakat, seperti dari PCNU, Muhammadiyah, Rifai'yah dan LDII. 

Rombongan mengawali ziarah dengan berkunjung ke Makam KH. Hasyim Asy’ari di kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Di lokasi tersebut, Wabup Sukirman dan rombongan melaksanakan doa bersama sebagai bentuk penghormatan kepada pendiri Nahdlatul Ulama tersebut. Selain itu juga sekaligus ziarah ke Makam Presiden ke-4 sekaligus Pahlawan Nasional yakni KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Perjalanan dilanjutkan menuju Makam salah satu Walisongo yakni Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di makam tokoh penyebar Islam pertama di tanah Jawa itu, Bupati, Wakil Bupati, beserta rombongan melakukan doa bersama dan tabur bunga untuk keselamatan bangsa dan masyarakat Pekalongan.

Selain dua lokasi utama tersebut, Bupati dan Wakil Bupati juga sempat berziarah ke Makam Kyai Tumenggung Poesponegoro, Bupati pertama Gresik sekaligus Mursyid Thoriqoh Syattariyah ke-29.

Bupati Fadia, dalam keterangannya terkait rangkaian kegiatan Ziarah Hari Santri 2025, menyampaikan bahwa tradisi ziarah tahunan pada Hari Santri akan terus dilestarikan. “Tahun ini ziarah pertama dilakukan tadi pagi ke makam Hasyim Asy’ari. Sore hari ini ditambah dengan ziarah ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik). Setiap tahun tempat yang dikunjungi berbeda-beda,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ziarah ke makam KH Hasyim Asy’ari merupakan agenda yang akan dilakukan setiap tahun. “Itu setiap tahun kita laksanakan,” tambahnya.

Bupati Fadia juga menyampaikan harapan dan doa dalam kegiatan tersebut. Ia bersama Wakil Bupati serta jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap ziarah ini membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat, “Insya Allah ziarah ini membawa barokah untuk kita semua, untuk Kabupaten Pekalongan agar selalu kondusif, dijauhkan dari berbagai bahaya, dan kami dapat memimpin dengan baik serta dimudahkan dalam segala urusan, terutama dalam upaya membangun Pekalongan yang lebih baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Wabup Sukirman, menyampaikan bahwa Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Gus Kikin, memberikan apresiasi atas inisiatif Bupati yang melibatkan seluruh komponen kiai dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan ziarah, “Tidak hanya Nahdlatul Ulama, tetapi juga Muhammadiyah, Rifaiyah, dan LDII ikut serta. Ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah, umara, dan ulama yang harus terus ditingkatkan,” ujarnya.