Senin, 3 Oktober 2016
KAJEN – Dihadapan lebih dari 100 tamu undangan yang terdiri dari kuran leblih 50 duta besar dan perwakilan negara tetangga serta para pengusaha Nasional. Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH,MSi Jumat malam (30/9/2016) memaparkan potensi yang dimiliki Kabupaten Pekalongan yang disebutnya dengan The Beauty of Kabupaten Pekalongan. “Silahkan datang ke kabupaten Pekalongan, kami akan melayani dengan sepenuh hati, memudahkan investasi dan tentu saja menyuguhkan panorama alam yang luar biasa untuk anda semua,” ujar Bupati dalam acara yang digelar di Oasis Restaurant, Cikini-Jakarta Pusat tersebut.
Acara yang bertajuk “Diplomat Friendly Gathering Night” ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan tujuan selain untuk bersilaturahmi dengan para duta besar negara tetangga juga agar dapat terjalin suatu investasi kerjasama dengan Kabupaten Pekalongan mengingat potensi yang luar biasa yang dimiliki Kabupaten yang satu ini.
Adapun para duta besar yang hadir antara lain Kolonel Usman dari Pus Bahya Kemban , Brigjen Palitha Fernando dari Sri Lanka, Pham van San dari Vietnam, Mayu Beneta Navata dari Fiji Islaros, Julia Mirangwanda dari Zimbabwe, Kolonel Aziz Malik dari Pho Islamabad, Doyun Yu dari Zmsus Konza, Ruzaini A. Razak dari Kualalumpur, Gonzalo Vega dari Embassy of Equador, Philip O Onand dari Philipina, Belay saba dari Perancis, Imtizo Hussain Naz dari Pakistan, Le Nguyen Huang Trih dan Nguyen De Ngar Grang dari Vietnam, Taher Hamed dari Palestina, Mubashin Najix Furogi dari Pakistan, Abdullah Al fadhli dari Kuwait, An Kwang Se dan Kim Myong Chol dari Korea, Dilini Lenasala dari Sri lanka, Oxana Paushan dari Pour Seasonss Setiabudi, Eva Schilling dari Sun Rise House Setiabudi, Sandi Gikhosly dari Libya, Gol Sanjay Khamol dan Ltgh Anoop dari India, Tumur dan Myaga dari Mongolia, Alexey Kelogin dari Kedubes Rusia, Davel Bluronlev dari Russian Embassy, Renade Saibanpi dari Jerman, Daniella Hirsiger dari Switzerland, David Zhau dan Nathau Posey serta Kaneko Zanos dari Amerika Serikat, Manisa dari DCM embassy of Indonesia, Masond Elkhosly dari Libya, Nicholas Lee dari Sigapura, Alexander dari Embassy of Belorus, Xie Kamgum dan Wei Qing dari china, Anirban Neogel dari Banglades, serta duta besar dari Venuzuela, Italia dan lain sebagainya.
KAJEN – Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2016 yang bertema “Kerja nyata untuk kemajuan bangsa sebagai wujud pengamalan Pancasila “ di Kabupaten Pekalongan, hari ini di gelar upacara di Alun – alun Kajen dengan Inspektur upacara Kapolres Pekalongan, AKBP. Roy Ardhya Chandra, SIK. M.Si. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Pekalongan, Ir. Arini Harimurti, segenap jajaran Muspida, Kepala SKPD di lingkungan Pemkab. Pekalongan serta LVRI Pekalongan.
Upacara berlangsung khidmat dengan peserta upacara terdiri dari unsur TNI/POLRI, PNS, serta Pelajar. Dalam upacara tersebut dibacakan pula Ikrar oleh Anggota Komisi D DPRD Kab. Pekalongan Rossi Ardiyanti, ST. M.Kes. Ikrar yang ditandatangani oleh Ketua DPR RI, Dr. H. Ade Komarudin, M.H tersebut berisi pernyataan kebulatan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai – nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik indonesia. (dian/Aan)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
KAJEN - Bupati Pekalongan. H. Asip Kholbihi, SH MSi, Rabu lalu (28/9) memimpin rapat terkait Penegakkan Perda di Kabupaten Pekalongan. Dalam rapat tersebut, diantaranya Bupati menyatakan bahwa nilai religiusitas telah menjadi komitmen dan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. Untuk itu dirinya menegaskan bahwa harus ada ikhtiar dari jajaran Pemkab untuk melakukan amar ma’ruf nahi mungkar.
Dijelaskan Bupati bahwa kondisi aktual yang membutuhkan ikhtiar dan menjadi fokus amar ma’ruf nahi mungkar diantaranya adalah keberadaan tempat hiburan, rumah karaoke, dan praktik prostitusi. Karena lokasi – lokasi tersebut ditengarai beroperasi tidak sesuai nilai moral dan religi, tidak berijin serta mendapatkan penolakkan dari masyarakat. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian dalam penegakkan perda adalah tempat usaha tidak berijin serta jam operasi Warnet (warung internet).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati secara tegas dan gamblang menjelaskan bagaimana menyikapi kondisi tersebut, yaitu Bagi lokasi atau tempat usaha yang tidak berijin agar ditempel stiker BELUM/ TIDAK BERIJIN, tunggu respon pemilik, pendekatan/ persuasi, beri notice, beri dan buat time line. Jika tindakan awal diatas sudah dilakukan namun pemilik usaha tidak mengindahkan atau tetap tidak mengurus ijin, maka Bupati menginstruksikan untuk segera menindak tegas dengan menutup lokasi atau usaha tersebut.
Bupati juga berpesan agar upaya penegakan Perda dilakukan secara subtantif dan efektif (mengarahkan untuk mengurus ijin atau menutup tempat usaha/ hiburan, terlaksana) namun tetap dengan memperhatikan situasi yang berkembang di lingkungan/ masyarakat, “ Kurang lebih: "Kena ikan tak keruh air", Mari berikhtiar, dan ber ‘amar ma’ruf nahi mungkar, dan menjadi khodimul ummah yang baik,” tegasnya mengakhiri arahannya.
Kemendikbud – Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo, yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga miskin/tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah/sederajat. Selain itu, PIP ditujukan untuk membantu meringankan biaya personal pendidikan, mencegah agar siswa tidak putus sekolah, serta mendorong siswa putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun non formal.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 mengamanatkan agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak-anak yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada pemegang KIP di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A sebesar Rp225.000,-/semester (Rp450.000,-/tahun), tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B sebesar Rp375.000,-/semester (Rp750.000,-/tahun), dan tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Paket C sebesar Rp500.000,-/semester (Rp1.000.000,-/tahun), serta Rp1.000.000,- untuk Peserta Kursus selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Program Indonesia Pintar penting untuk mencegah generasi putus sekolah. “Melalui PIP ini kita ingin memutus kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Tidak ada lagi alasan anak Indonesia untuk tidak sekolah. Saya mengajak semua pihak untuk ikut mendorong agar KIP betul-betul sampai ke tangan siswa yang berhak," ujar Mendikbud saat memantau penyaluran KIP beberapa waktu yang lalu.
Pemerintah akan mengucurkan dana bantuan sebesar 3,5 Milyar untuk menanggulangi sekolah yang berada di kawasan terdampak rob di Kabupaten Pekalongan. Bantuan tersebut rencananya akan disalurkan pada bulan Oktober 2016 untuk wilayah Kecamatan Tirto dan Wonokerto. “ SDN di wilayah Kabupaten Pekalongan, tercatat terkena dampak rob akan mendapat bantuan”menurut Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan, Arif Gunawan.
Rencananya, 15 sekolah dasar tersebut akan ditinggikan lantainya menggunakan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 3,5 miliar. "Sekitar bulan Oktober 2016 sudah dimulai pekerjaannya dan rencananya akan selesai pada akhir tahun," kata dia, di SDN Tratebang, Rabu (21/9/2016).
Dia menyampaikan, dua sekolah dasar yang tidak mendapatkan bantuan itu karena rob belum masuk ke dalam ruang kelas. Dua sekolah itu yakni SDN Wonokerto
Kulon 4, dan SDN Sijambe.
Adapun sekalah yang akan mendapat bantuan adalah SDN Mulyorejo (1 ruang),SDN Kranding (6 ruang) , SDN Tegaldowo (6 ruang) , SDN Karangjompo (2 ruang), SDN Jeruksari (3 ruang), SDN 01 Depok (4 ruang), SDN 01 Wonokertokulon (5 ruang), SDN 01 Wonokertowetan (7 ruang), SDN 01 Pecakaran (6 ruang), SDN 01 Api-api (8 ruang), SDN Tratebang (5 ruang), SDN 02 Wonekertokulon (6 ruang), SDN 02 Api-api (6 ruang), SDN 02 Pecakaran (6 ruang) dan SD Plus Baiturrahman (4 ruang).
Sementara itu Ibu Wakil Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti pada kesempatan Kunker ke SDN Tratebang yang terkena dampak rob menjelaskan bahwa apa yang dilaksanakan dengan meninggikan lantai ini merupakan jangka pendek. Agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik.
Sementara itu untuk jangka panjang dalam menanggulani rob ini, dari Kementrian PU Republik Indonesia telah menyampaikan komitmennya agar rob yang terjadi diwilayah Pekalongan dan Semarang untuk diselesaikan. “ Saat ini sudah disusun basic design yang dilanjutkan dengan detil design untuk mengulangi masalah rob dan direncakan masuk anggaran 2017 dengan mekanisme anggaran Multiyears” terangnya. Untuk secara tehnis pelaksanaan konstruki penanggulan rob ini relatif mudah, dengan tehnis dengan pembangunan polder tanggul untuk kemudian dilakukan penyedotan.” Namun yang berat adalah masalah sosial yang harus diselesaikan dan menjadi tugas bersama antara Pemkab dengan masyarakat terkait berbagai dengan kepentingan didalamnya”tandasnya.
KAJEN – Jamaah Haji Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari kloter 4 dan kloter 5, hari Selasa siang (20/9/2016), telah tiba di Kabupaten Pekalongan. Bupati Pekalongan, H. Asip Kholbihi, SH. M.Si, beserta Wakil Bupati Pekalongan, Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan dan Jajaran Muspida Kab. Pekalongan, menyambut para jamaah haji di Pendopo Rumah Dinas Kab. Pekalongan di Kajen.
Rombongan yang datang pertama berasal dari kloter 4 yang terdiri dari 352 orang, dan tercatat ada 1 orang Jamaah haji yang wafat di tanah suci yaitu Bapak M. Subhan bin Mastur Mas’ud asal Desa Gejlig, Kecamatan Kajen. Sedangkan dari kloter 5 tercatat dari 348 Jamaah haji, terdapat 1 Jamaah haji yang meninggal yaitu Ibu Nisih binti Sumitro asal Desa Sawangan, Kec. Doro.
Bupati Pekalongan dalam sambutannya pada acara penyambutan mengungkapkan rasa sukacitanya atas kepulangan Jamaah haji kembali di Kabupaten Pekalongan. Tak lupa Asip mengucapkan turut berbela sungkawa kepada keluarga jamaah haji yang meninggal di tanah suci, dan berharap mereka diberikan kesabaran dan keikhlasan.
Pada kesempatan tersebut Asip Kholbihi selaku Bupati Pekalongan juga mohon doa dari para jamaah haji agar diberikan kekuatan dan kelancaran dalam mengemban amanah yaitu menjalankan roda pembangunan Kabupaten Pekalongan agar menjadi lebih baik lagi. “Ayo kita bawa spirit haji di tanah suci ke Kajen, Wata’awanu ‘alal birri wa taqwa (saking menolonglah kalian dalam hal kebaikan, bersama membangun Kabupaten Pekalongan menjadi lebih baik,” tegasnya.
Ditambahkan Asip, bahwa untuk selanjutnya pembinaan para jamaah haji setelah pulang dari tanah suci akan dilakukan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Cabang. Kab. Pekalongan. Sementara itu terkait kuota haji, Asip berharap tahun depan ada penambahan kuota untuk Kab. Pekalongan sedangkan terkait pelaksanaan haji tahun ini, Bupati cukup puas karena TPHD (Tim Pendamping Haji Daerah) aktif memberikan “progress record’ sehingga dirinya bisa memantau kondisi jamaah haji di tanah suci setiap saat. (dian’s/diyon/di2k)
KAJEN – Pelaksanaan Pembukaan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II (Reguler 97 dan Sengkuyung II) Tahun 2016 di Kabupaten Pekalongan (20/9) diwarnai dengan penyerahan bantuan untuk merehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam bentuk buku tabungan sejumlah masing masing 10 juta rupiah kepada 17 orang warga desa Sambiroto Kecamatan Kajen. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, MSi didampingi Wakil Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti kepada Kartubi dan Wastri.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan Desa Sambiroto Kajen tersebut, Dansatgas Sengkuyung II, yang juga Danramil 03/Kajen Kodim 0710 Pekalongan Kapt. Inf. Parman dalam laporannya menyampaikan, selain merehap RTLH, program TMMD Sengkuyung II lainnya adalah pembuatan makodam jalan dengan volume panjang 1.232 M x lebar 4 M, pengaspalan jalan dengan volume panjang 760 M x lebar 2,8 M, pembuatan turap dengan volume panjang 120 M x tinggi 1 M dan volume panjang 70 M x tinggi 1 M serta pembuatan plat dekker volume panjang 5 M x lebar 1 M sebanyak 2 buah. “TMMD ini juga akan memberikan penyuluhan dan pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan dan potensi yang ada di lokasi TMMD, “ ujar Parman.
Lebih lanjut Parman melaporkan, TTMD yang dibiayai dengan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sebesar 430 juta rupiah tersebut akan digelar selama 21 hari dari tanggal 20 September hingga 10 Oktober 2016. Ditambahkannya bahwa manfaat yang bisa didapat dari proyek tersebut diantaranya adalah akan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, memperlancar arus lalu lintas, mendorong semangat masyarakat dalam membangun desanya, dan juga meningkatkan kemanunggalan TNI-Rakyat.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, SH, MIP dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, MSi memberikan apresiasi atas sinergitas TNI/Polri bersama Kementerian, Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan desa melalui TMMD. “TMMD telah betul-betul menjadi sebuah program nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di desa-desa. Semangat gotong royong yang terus terawat dengan baik lewat TMMD inilah kemanunggalan TNI dengan rakyat yang telah banyak memberi manfaat nyata bagi rakyat itu sendiri,” katanya.
KAJEN – Penandatangan MoU ini merupakan sebuah terobosan dan sebagai langkah maju yang diambil Bapak Asip Kholbihi sebagai seorang Bupati dan ini langka di republik ini, dimana berinisiatif untuk mendorong agar aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.
Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Hanif Dhakiri, seusai menyaksikan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekalongan dengan Paguyuban Kepala Desa (Bahurekso) Kabupaten Pekalongan, pada acara “Sarasehan Bersama Menteri Ketenagakerjaan RI dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Pekalongan”, Sabtu (17/9/2016) di Pendopo Rumah Dinas Jabatan Bupati Pekalongan.
Kegiatan dihadiri antara lain oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Hamid, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH, FKPD Kabupaten Pekalongan, Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Dra. Wika Bintang, MM, Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Mukaromah Syakoer, MM beserta kepala SKPD, Camat, dan Kepala Desa se Kabupaten Pekalongan, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Asosiasi Pekerja serta ratusan tamu undangan lain.
“Jadi para perangkat desa pantas dan wajib bersyukur karena ada inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memberikan perlindungan sosial bagi Kepala Desa dan aparatur Desa melalui skema BPJS Ketenagakerjaan ini. Dan mudah-mudahan dengan peridungan sosial dari BPJS Ketenagakerjan ini akan mendorong peningkatan kinerja dari Kepala Desa dan aparatur Desa,” terang Mennaker Hanif.
Berbicara Pekalongan, maka identik dengan batik. Oleh karenanya untuk lebih mengenalkan akan kain tradisional ini, dalam acara yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti, Pimpinan DPRD Hj. Hindun dan beberapa anggotanya, serta Sekda Kab, Pekalongan Dra. Mukaromah Syakoer, MSi beserta jajarannya ini, para diplomat disuguhi fashion show Batik Pekalongan yang diperagakan oleh para model.
Tidak hanya itu, para tamu kehormatan tersebut juga disajikan dengan display batik mulai dari batik dengan harga yang paling murah hingga harga ratusan juta rupiah. Disamping itu, para tamu undangan malam itu juga dapat menyaksikan bagaimana cara membuat batik dengan warna alam yang ramah lingkungan. Semuanya ini mengandung harapan agar setelah event ini selesai, para pengusaha batik akan menjadi pembatik yang ulung.
Lebih lanjut orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan ini berharap dengan kegiatan ini hubungan antar pemerintah dan negara tetangga bisa terus terjalin untuk menguatkan bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik sehingga bisa bersama-sama saling melengkapi satu sama lain. “Saya mengundang para duta besar untuk datang ke kabupaten Pekalongan, dan lain waktu saya akan berkunjung ke Kedutaan Besar dalam rangka menjelaskan tentang Kabupaten Pekalongan secara lebih luas,” ujar Asip.
Untuk itulah dalam kesempatan tersebut Asip juga memperkenalkan Kabupaten Pekalongan yang terkenal sebagai daerah yang sudah memproduksi batik sejak lama dan seni batik pekalongan ini juga sudah diakui oleh dunia. “Kalau bapak dan ibu datang ke Pekalongan bisa melihat proses membatik dari awal sampai akhir. Sentra-sentra batik, jenis jenis keunggulan batik serta ciri khas batik Pekalongan juga dapat Bapak Ibu ketahui,” tambahnya.
Selain batik, Asip pun menjelaskan bahwa kabupaten pekalongan juga mempunyai satu-satunya hutan perawan yang masih tersisa di pulau Jawa dengan luas kurang lebih 12 hektar yang terletak di Kecamatan Petungkriyono. Dijelaskan Asip, hutan Petungkriyono ini akan dijadikan sebagai pusat konservasi dan pusat penelitian flora dan fauna serta pusat salah satu destinasi wisata unggulan di kab. Pekalongan yaitu wisata alam. “Hutan Petung ini termasuk dalam kategori hutan rimba dan akan kita jadikan sebagai Cultural Tekhno Forensty Park,“ jelasnya.
Sementara itu, menurut Asip, di sektor Agrobisnis, berbagai produk agrobisnis sudah mulai nampak kualitasnya, Kab. Pekalongan memiliki durian yang bagus, dan juga manggis dengan kualitas ekspor. “Kami juga punya karet, pinus dan berbagai tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga sangat memungkinkan apabila bapak dan Ibu sekalian menanamkan investasi di sektor Agrobisnis di kab. Pekalongan,” tambahnya.
Ditambahkan Asip, Kabupaten Pekalongan juga kaya akan budayanya, baik budaya tari, tarik suara bahkan budaya religi dimana ada pusat-pusat pengembangan agama Islam dan Hindu yang telah ada sejak jaman syailendra.
Destinasi wisata di Kabupaten Pekalongan sangat lengkap, mulai dari panorama pantai yang mempunyai panjang pantai dari utara pulau jawa sepanjang 10 km, area persawahan yang menghampar luas, hutan yang lebat, perkebunan yang menawan serta banyak sekali air terjun-air terjun yang jumlahnya puluhan dan menghiasi hutan-hutan sekitar kabupaten Pekalongan. “Ini adalah your best investment. Kalau ada yang ingin menanamkan modal di kabupaten Pekalongan, tentu kami akan melakukan berbagai kemudahan, mulai dari persyaratan hingga jaminan keamanan. UMRnya juga masih standar yaitu rata-rata 1 juta 200 ribu rupiah. Lahan di Kab. Pekalongan juga masih sangat murah dengan didukung oleh kondisi sosial yang ramah serta kesetiaan tenaga kerja yang terampil yang sudah disiapkan,” tambahnya.
Para perwira mancanegara sebagai jendral di negaranya diharapkan selalu ingat pada Kabupaten Pekalongan sehingga dapat mendorong para investor datang ke kabupaten Pekalongan, sebuah kabupaten yang terkenal akan batik, budaya dan potensi alamnya yang indah. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa para duta besar ini bagaikan ikan gurita yang memiliki lengan panjang, mereka mempunyai jari untuk investasi, dan juga mempunyai jari para stakeholder.
Duta besar terkesan dengan Kabupaten Pekalongan
Duta Besar Mongolia Tumur dan Myaga dari Mongolia mewakili para duta besar yang lain dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya pernah datang ke Pekalongan pada saat Festival Durian pada tahun 2014 lalu, dan juga pernah berkunjung ke rumah batik di Pekalongan. Pada saat kunjungannya ke rumah batik inilah beliau menemukan ide bagus tentang design batik dan kemudian dirinya menyampaikan idenya pada designer batik dari Mongolia untuk membuat batik nasional mongolia dengan batik Pekalongan. “Batik Pekalongan sudah sangat familiar, dan pada tanggal 2 Desember tahun ini di Grand Billiant akan hadir ratusan tamu dan disitu saya akan pamerkan dann saya agungkan Batik Pekalongan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Bupati mengaku senang dengan kehadiran para duta besar malam itu. Menurut Bupati, pada umumnya mereka sangat terkesan dengan seni batik kab, pekalongan yang memang Pekalongan adalah the lind of batik (kawasan batik) dan the legend of batik. Selanjutnya dalam waktu dekat mereka mengutarakan akan berkunjung ke kabupaten Pekalongan “Mereka tertarik dengan panorama kab, Pekalongan yang ternyata masih menyimpan hutan yang masih perawan dan menawarkan kerjasama untuk penyelamatan lingkungan,” jelas Asip.
Ditambahkan Asip, setelah acara ini, target selanjutnya adalah bagaimana mengfollow up pertemuan malam ini untuk meningkatkan ekomoni masyarakat Kabupaten Pekalongan. Pada jangka pendek akan ada roodshow dari Pemkab. Pekalongan dan pengusaha ke luar negeri untuk mengenalkan Kab, Pekalongan secara lebih komprehensif. “Mereka sangat welcome dan dalam waktu menengah mereka akan mengadakan event event di negara masing-masing dan mereka juga sanggup untuk mempromosikan Kab. Pekalongan, Yang menarik adalah ada keinginan yang kuat dari mereka untuk datang ke Kab. Pekalongan. Insya allah kita akan menjadi tuan rumah yang baik untuk menyambut kedatangannya,” tambah Asip.
Sementara itu disela-sela makan malam bersama para Duta Besar sebagain besar mereka terarik akan Kabupaten Pekalongan dan mengundang Pemkab untuk menindaklanjuti datang ke Duta Besar mereka masing masing untuk membicarakan berbagai hal . Dan Berharap agar Pemkab Pekalongan mengundang mereka agar mengetahui lebih dalam tentang Kabupaten Pekalongan.
Dubes Korea Utara Ann Kwang mengungkapkan bahwa dirinya sangat terkesan dengan nikmatnya kopi petung yang pernah dibawakan temannya dari Pekalongan. An Kwang juga menyampaikan Kemungkinan untuk dapat bekerjasama mengimpor sutra dari Kab. Pekalongan ke negaranya.
Mendengar hal ini, Dubes Rusia Alexander Smirnov pun mengajak Bupati Pekalongan untuk melakukan pertemuan berikutnya di Jakarta terkait dengan ekspor sutra ke negaranya. Bupatipun menyambut baik hal tersebut dan berjanji akan mengatur segala sesuatunya.
Sementara itu Wakil Bupati Pekalongan di kesempatan yang sama menyampaikan semoga selanjutnya dengan diadakan kegiatan dapat membangun komunikasi dengan negara lain. Sehingga akan terbangun kerjasama yang baik sehingga dapat meningkatkan kesejahetaraan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan
Dibagian lain Ketua DPRD Kab. Pekalongan Hj. Hindun memberikan komentarnya bahwa acara Diplomat Friendly Gathering Naight seperti ini sangat bagus sekali untuk mempromosikan Kab. Pekalongan tentang berbagai wisata yang ada serta batik sebagai budaya asli masyarakat Kab. Pekalongan yang harus dikembangkan. “Kita dukung apa yang dilakukan Bupati, agar Pekalongan bukan hanya Go Nasional tapi Go Internasional, karena itu berdampak luas bagi kondisi ekonomi masyarakat kita,” ujarnya.
Dilain pihak H. Failasuf sebagai pengusaha batik juga berpendapat bahwa acara pertemuan antara pengusaha, pemerintah dan juga para duta besar seperti ini sangat baik. “Pertemuan malam ini terasa hangat, santai dan rilex, namun menurut saya tidak cukup berhenti disini, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan pertemuan yang lain. Mereka yang datang ketempat kita atau kita yang berkunjung ke negaranya,” harapnya.
Ditambahkannya, para duta besar tersebut sangat tertarik dengan proses pembuatan batik, yang baru mereka ketahui bahwa ternyata proses pembuatan batik sampai menjadi design di baju sangatlah rumit dengan rentang warna hingga menjadi sebuah baju yang sangat indah dipakai. “Dengan melihat proses pembuatannya, pewarnaannya yang sulit, lalu diperagakan, mereka lebih tertarik untuk membeli dan memakai kain khas kab. Pekalongan ini,” tambahnya.
Sebagai Ketua KADIN Kabupaten Pekalongan, H. Failasuf berharap ada event-event lain untuk dapat mengundang para Dubes datang ke Kabupaten Pekalongan sehingga lebih efektif karena mereka akan melihat secara langsung proses pembuatan batik dari awal hingga akhir, tidak seperti disini yang hanya memberikan gambaran singkat tentang Pekalongan,” harapnya.
Salah seorang pengusaha batik dan designer batik dari Jakarta Nina Kareniena mengaku sangat senang dengan acara ini, diapun tertarik dengan batik warna alam yang ditampilkan dalam acara tersebut, dan bahkan ingin belajar lebih dalam tentang bagaimana cara membuat batik dengan warna-warna alam yang ramah lingkungan ini. (451h & Hamhum)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Sabtu, 1 Oktober 2016
Sabtu, 1 Oktober 2016
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Kamis, 29 September 2016
Aktivasi KIP
PIP tidak hanya diperuntukkan bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C yang belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan juga Peserta Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). PIP juga dapat digunakan untuk mengikuti program yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) telah melakukan sosialisasi penggunaan KIP kepada masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki target jumlah penerima KIP terbanyak, diantaranya propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Banten. Namun demikian, masih ditemukan cukup banyak pemegang KIP yang belum memahami cara penggunaan KIP serta mengalami kesulitan dalam mencairkan dana manfaat.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad mengatakan, ada dua syarat yang harus dipenuhi pemegang KIP, yaitu berstatus sebagai peserta didik di sekolah, atau pendidikan kesetaraan, atau di lembaga kursus dan pelatihan, dan namanya terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Untuk segera mendapatkan manfaat PIP, Pemilik KIP dapat mendatangi sekolah/lembaga pendidikan non formal untuk dapat mendaftarkan KIP-nya ke dalam aplikasi dapodik. Setelah itu, Kemendikbud melakukan verifikasi untuk dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Manfaat PIP. SK yang berisi daftar nama penerima manfaat PIP tersebut dikirimkan ke bank penyalur manfaat (BRI dan BNI), Dinas Pendidikan, dan lembaga pendidikan. Setelah data sesuai dan lengkap, lembaga pendidikan memberikan surat keterangan kepada pemilik KIP untuk pencairan manfaat PIP di bank yang ditunjuk. Pencairan dapat dilakukan secara individu maupun kolektif.
Pendaftaran dan Pendataan KIP Hingga 30 September
Pendaftaran dan pendataan KIP pada aplikasi Dapodik diperpanjang hingga 30 September 2016. Perpanjangan waktu pendaftaran KIP di Dapodik tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud nomor 19/D/SE/2016, tentang Percepatan Penyaluran KIP dan Penerimaan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Pelajaran 2016/2017.
Kemendikbud memperpanjang batas waktu pendaftaran KIP setelah melakukan evaluasi mengenai penyaluran KIP tahun 2016 ini. Dalam Surat Edaran Dirjen Dikdasmen dijelaskan, terdapat dua hasil evaluasi yang menjadi landasan perpanjangan waktu pendaftaran KIP. Pertama, hingga batas waktu 31 Agustus 2016 yang lalu, data KIP yang masuk dalam Dapodik baru mencapai 40 persen. Kedua, dari hasil pemantauan Kemendikbud, ditemukan sejumlah KIP yang masih tertahan di kantor desa/kelurahan dan belum disalurkan kepada anak usia sekolah di wilayahnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menginstruksikan perangkat daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan sosialisasi tentang tata cara penggunaan dan pencairan dana manfaat KIP, segera melakukan aktivasi data pemilik KIP pada aplikasi Dapodik, serta menyelesaikan masalah pendataan anak yang berhak mendapatkan KIP untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan aturan. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 420/3019/SJ tentang Pelaksanaan Penggunaan Kartu Indonesia Pintar Untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan Formal dan Non Formal yang disampaikan untuk mendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
Bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/tidak mampu yang belum memiliki KIP dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Penerima KIP di satuan pendidikan formal/non formal. Sekolah/PKBM/SKB/LKP melakukan seleksi Calon Penerima KIP sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP Tahun 2016, diantaranya memprioritaskan calon yang berasal dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), pemegang KKS, dan berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus. Usulan tersebut disampaikan ke Dinas Pendidikan setempat untuk diteruskan melalui aplikasi pengusulan PIP kepada Kemendikbud.
Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di tahun 2016 Kemendikbud menargetkan 17,9 juta anak Indonesia untuk mendapatkan KIP dan menerima manfaat bantuan pendidikan PIP. Target untuk peserta didik di jenjang SD/Paket A sebanyak 10.360.614 orang, untuk SMP/Paket B sebanyak 4.369.968 orang, sementara untuk SMA/Paket C sebanyak 1.367.559 orang, dan untuk SMK/Kursus dan Pelatihan sebanyak 1.829.167 orang. Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemdikbud dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
Ayo daftarkan KIP-mu sebelum 30 September 2016!
#AyoBelajar #DaftarkanKIPmu
Jumat, 23 September 2016
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Rabu, 21 September 2016
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Selasa, 20 September 2016
Lebih lanjut Ganjar menyampaikan dengan infrastruktur jalan dan jembatan desa yang makin baik serta pembangunan fisik lainnya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa. “Tidak kalah memberi manfaat untuk yang non fisik. Ini menjadi pola-pola pemberdayaan agar rakyat makin berdaya saing. Rakyat desa makin punya kemampuan secara mandiri untuk lepas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, serta sekaligus punya daya tangkal kuat atas berbagai potensi ancaman dan gangguan yang membahayakan kondusivitas wilayah serta tetap tegaknya NKRI,” jelasnya.
Ditambahkan Ganjar, pada prinsipnya, TMMD bagian dari ikhtiar dan upaya bersama untuk menanggulangi kemiskinan, keterbelakangan, ketertinggalan dan ketergantungan, khususnya di lingkup perdesaan dan juga diberbagai kawasan pinggiran dan perbatasan. “Ini cara merawat ke-Indonesia-an kita hari ini. Dengan kesengkuyungan dan kegotong royongan kita bangun dan berdayakan masyarakat desa, dan kita dayagunakan potensi untuk mengatasi persoalan dengan solusi,” tambahnya.
Terkait dengan angka kemiskinan di Jateng yang masih cukup tinggi, yaitu per Maret 2016 sebesar 13,27% atau 4,507 juta jiwa, Ganjar menganggap hal ini adalah PR besar yang harus segera diselesaikan mengingat masih ada 15 daerah yang berada pada zona merah kemiskinan. “Kita sedang dan terus mengatasi masalah ini dengan prioritas pada wilayah yang berada di zona merah kemiskinan. Strateginya, bagaimana kita membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatan mereka,” tegasnya.
Untuk itu, lanjutnya, beberapa saat lalu bersamaan dengan kegiatan Pesta Rakyat dalam rangka Hari Jadi Jateng ke-66 di Kota Magelang, yang mana pada saat itu diluncurkan Kartu Jateng Sejahtera, adalah bagian dari cara Pemerintah mengurangi kemiskinan di Jateng. Saat itu diberikan bantuan kepada 12.764 warga di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masuk kategori tidak sejahtera. “Kenapa hanya 12.764 warga yang menerima KJS? Karena yang lain sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Ini khusus untuk mereka yang ketlingsut, yaitu masuk warga miskin tapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Atau tidak “ter-cover” anggaran negara, baik APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota,” jelasnya. (451h & Her)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Selasa, 20 September 2016
Sementara itu, Bupati Pekalongan, H. Asip Kholbihi, SH., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sedangkan jaminan sosial ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. “Jadi sangat penting untuk kita ikuti karena ini adalah mandat dari UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial, serta diperkuat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial,” ujarnya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan adalah bentuk perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sabagai akibat peristiwa keaadaan yang dialami oleh tenaga kerja akibat kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 pada pasal 2 ayat (3) berbunyi Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja 10 orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit 1 juta per bulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk itu, Bupati menghimbau kepada seluruh pengusaha maupun perusahaan di Kabupaten Pekalongan untuk mematuhi Peraturan Pemerintah tersebut.
“Saya minta Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan untuk melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 ini. Kita undang Asosiasi Pengusaha Indonesia dan seluruh pengusaha di Kabupaten Pekalongan agar ada hak-hak jaminan sosial tenaga kerja,” pinta Bupati.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan santunan jaminan kematian karena kecelakaan kerja kepada salah satu ahli waris sebesar Rp 80.450.650. Dan pemberian santunan tersebut diserahkan secara langsung oleh Mennaker Hanif Dhakiri didampingi Bupati Asip Kholbihi.
Menurut Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Bambang Indriyanto, saat ini kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Kabupaten Pekalongan meliputi 201 perusahaan (dari berbagai jenis usaha dan golongan), dengan jumlah pekerja terdaftar sebanyak 12.150 orang. Sedangkan untuk sektor Aparatur Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Dimana data Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Pekalongan saat ini mencapai 272 Desa dengan jumlah aparatur desa sebanyak 2.500 orang.
Sebagai gambaran, papar Bambang, hingga periode bulan Agustus 2016 jumlah klaim yang telah dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan sebesar Rp 51.421.148.402,- terdiri dari klaim Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 630.631.611,-, klaim Jaminan Kematian sebesar Rp 2.444.400.000,-, klaim Jaminan Hari Tua sebesar Rp 48.324.480.120,- dan klaim Jaminan Pensiun sebesar Rp 21.636.670,-.
Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Pekalongan pada siang hari itu, Mennaker Hanif Dhakiri beserta rombongan juga meninjau secara langsung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pekalongan didampingi Bupati Asip Kholbihi dan Wakil Bupati Arini Harimurti beserta segenap jajarannya. (d12k)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Minggu, 18 September 2016