KAJEN – Sejak diproklamirkannya kemerdekaan, bangsa Indonesia telah berjanji dan berketetapan hati bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini adalah harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam kondisi dan keadaan apapun. “NKRI adalah Negara demokrasi berlandaskan ideologi Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat,” Demikian antara lain isi sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara yang dibacakan Bupati Pekalongan Drs.H.A.Antono, MSi dalam Upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108 Jumat pagi (20/5) di Alun-alun Kajen.
Menurut Menteri, menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa Indonesia secara konsisten untuk menjaga, melindungi dan memelihara tegaknya NKRI dari gangguan apapun, baik dari dalam maupun dari luar dengan cara menerapkan prinsip dan nilai-nilai nasionalime dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih lanjut Rudiantara menekankan pentingnya menegaskan Komitmen terhadap NKRI mengingat setelah sekian lama berdiri sebagai bangsa, ancaman dan tantangan akan keutuhan NKRI tidak selangkah pun surut. Bahkan melalui kemajuan teknologi digital, ancaman radikalisme dan terorisme, misalnya mendapatkan medium baru untuk penyebaran paham dan praktiknya. “Selain itu, kita juga menghadapi permasalahan ketahanan bangsa secara kultural dengan munculnya kekerasan dan pornografi, misalnya, terutama yang terjadi pada generasi yang masih sangat belia, adalah satu dari beberapa permasalahan cultural utama bangsa ini yang akhir-akhir ini mengemuka dan memprihatinkan,” ujarnya.
Ditambahkan Rudiantara, ketika berbicara tentang lanskap dunia dalam konteks teknologi digital tersebut, kita juga menghadapi problem kaburnya batas-batas fisik antara domestic dan internasional. “Potensi pergaulan dan kerja sama saling menguntungkan akibat relasi dengan dunia internasional tumbuh makin lntens, tetapi juga sekaligus makin rentan terhadap penyusupan ancaman terhadap keutuhan NKRI dari luar wilayah negeri ini,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut Rudiantara juga menjelaskan tema yang diangkat dalam peringatan Harkitnas tahun ini adalah "Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter". Dengan tema ini Bangsa Indonesia ingin menunjukkan bahwa tantangan apapun yang dihadapi saat ini harus kita jawab dengan memfokuskan diri pada kerja nyata secara mandiri dan berkarakter.
Rudiantara berpendapat bahwa ada penekanan pada dimensi internasional dalam tema tersebut, bahwa kerja nyata kita, kemandirian kita, dan karakter kita semua terpusat pada pemahaman bahwa saat ini kita dihadapkan dalam kompetisi global, dan ini merupakan kunci untuk memenangkannya. “Persaingan bukan lagi muncul dari tetangga-tetangga di sekitar lingkungan kita saja, sebaliknya justru inilah saat paling tepat bagi kita untuk bahu-membahu bersama sesama anak bangsa untuk memenangkan persaingan-persaingan pada aras global, karena lawan tanding kita semakin hari semakin muncul dari seantero penjuru dunia,” tambahnya.
Ditambahkan Rudi, kini bukan saatnya lagi mengedepankan hal-hal sekadar pengembangan wacana yang sifatnya seremonial dan tidak produktif. Kini saatnya bekerja nyata dan mandiri dengan cara-cara baru penuh inisiatif, bukan hanya mempertahankan dan membenarkan cara- cara lama sebagaimana yang telah dipraktikkan selama ini, hanya karena telah menjadi kebiasaan sehari-hari,”Kita harus membiasakan yang benar dan bukan sekadar membenarkan yang biasa,” tegasnya.
Tak lupa Rudi mengajak para pemangku kebijakan untuk menyelenggarakan proses-proses secara lebih efisien. “ Mari pangkas segala proses pelayanan yang berbelit-belit dan berkepanjangan tanpa alasan yang jelas. Mari bangun proses-proses yang lebih transparan. Mari berikan layanan tepat waktu sesuai jangka waktu yang telah dijanjikan.,” ajaknya.
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Jumat, 20 Mei 2016
KAJEN – Bupati Pekalongan Drs. Amat Antono, M.Si hari ini (19/5) melaunching Website Desa Pungangan, Kec. Doro, Kab. Pekalongan. Pembuatan web yang diprakarsai masyarakat Desa Pungangan dan mahasiswa KKN STAIN Pekalongan ini diantaranya memuat data demografi dan monografi desa lengkap dengan berbagai potensi desa Pungangan.
Kepala Desa Pungangan, Rubai dalam sambutannya mengungkapkan bahwa proses pembuatan web telah dilakukan selama 5 bulan sejak Januari 2016. Disebutkan Rubai bahwa data – data yang telah dipetakan dan kini ada di dalam web, diharapkan mampu dijadikan acuan atau rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek.
Hadir dalam acara yang diselenggarakan di Lapangan Desa Pungangan tersebut antara lain Ketua STAIN Pekalongan, Kepala SKPD terkait, Muspika Doro serta perwakilan PTPN IX Belimbing. Dalam kesempatan tersebut Bupati Pekalongan juga menerima Buku Pungangan Dalam Angka Tahun 2016 dari perwakilan STAIN Pekalongan.
Sementara itu, dalam sambutannya Bupati menyatakan apresiasi dan rasa terimakasihnya kepada STAIN Pekalongan atas partisipasinya dalam pembuatan Website Desa Pungangan. Menurutnya hal ini dapat menjadi catatan dan inspirasi tersendiri dalam membangun Kabupaten Pekalongan, dan diharapkan kedepan desa-desa yang lain bisa melakukan hal yang sama.”Ini adalah langkah cerdas masyarakat dalam upaya untuk memperkenalkan desa menuju masyarakat desa yang berdaulat dan bermartabat”.
Ditegaskan Antono, agar masyarakat Pungangan jangan hanya berhenti sampai dengan adanya website ini, namun harus bisa menjadikan keberadaan website tersebut sebagai sarana informasi yang mampu mensejahterakan masyarakatnya, diantaranya dengan mempublikasikan potensi desa, sehingga mampu menarik investor.
KAJEN - Bertempat di Ruang Rapat Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Kabupaten Pekalongan pagi tadi (11/5), Bupati Pekalongan yang diwakili oleh Asisten II Sekda Hari Suminto, SH, MH menerima kunjungan kerja Komisi C dan D DPRD Kabupaten Blora-Jawa Tengah di Kabupaten Pekalongan.
Kunjungan Kerja yang dipimpin oleh Ketua Rombongan Ir. Siswanto, serta diikuti oleh 24 orang perwakilan dari bidang Pekerjaan Umum, Pendidikan dan PSDA Pemkab. Blora dan berlangsung selama 1 hari (11 Mei 2016) ini dalam rangka study banding ke daerah-daerah diluar Blora termasuk di Kabupaten Pekalongan dengan harapan agar bisa diperoleh informasi dan masukan yang lebih rinci dan jelas dari SKPD terkait, sehingga bisa mendapatkan tambahan ilmu untuk ditularkan didaerahnya.
Asisten II yang didampingi perwakilan Kepala SKPD Kab. Pekalongan dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang pada rombongan yang telah memilih Kab. Pekalongan sebagai lokasi kunjungan kerja. Hari juga menuturkan sekilas tentang Kab. Pekalongan dan pengelolaan kegiatan di Kabupaten Pekalongan khususnya kegiatan di DPU dan Dinas Pendidikan.
“Untuk kegiatan di DPU dan Dinas Pendidikan, kami minta pendampingan dari Kejaksaan, dari sejak penyusunan program hingga pelaksaan kegiatan. Hal ini untuk menjaga agar tidak ada yang tersangkut masalah hukum karena semuanya telah sesuai ketentaun sejak awal,” jelasnya.
Lebih lanjut Asisten II mengungkapkan bahwa Kabupaten Pekalongan merupakan daerah industri, khususnya kerajinan batik dan jins. Menurutnya, untuk pemasaran kerajinan home industri di daerahnya ini relatif lebih mudah karena Pekalongan terletak di jalur Pantura. “Ini merupakan bentuk kepekaan dari para pengrajin. Dan untuk melindungi mereka agar bisa terus menjalankan home industrinya ini, kami telah membangun sebuah area IBC (Internasional Batik Centre) untuk memudahkan mereka memasarkan produk-produknya,” ungkap Hari.
Ada informasi yang beredar di media sosial tentang penyalahgunaaan Petugas Sensus Ekonomi dengan memamaki atribut petugas BPS yang melakukan tindak kriminal kepada narasumber. Mereka berkedok memakai seragam petugas sensus sebagai modus untuk kemudian melakukan perampokan kepada warga yang mintai data. “Bagaimana pihak BPS menyikapi permasalahan ini, agar masyarakat tenang tidak memiliki fikiran negatif terhadap petugas yang akan melaksananan sensus,” tanya Bupati Pekalongan Drs, Amat Antono kepada Tim Sensus Ekonomi Tahun 2016 .
Hal tersebut terungkap saat kegiatan Sensus Ekonomi keluarga Drs. Amat Antono, MSi yang didampingi Arini Harimurti di rumah dinas Bupati Pekalongan baru baru ini (10/5). Rombongan dipimpin oleh Kepala BPS Kabupaten Pekalongan Unang Syaifudin Rofi’I,S.Sos, Budi Suswantoro Camat, Daryanto Lurah Kajen dan para petugas Sensus Ekonomi Tahun 2016.
Menanggapi permasalahan tersebut Kepala BPS Kabupaten Pekalongan Unang Syaifudin Rofi’I,S.Sos menjelaskan bahwa pihaknya selalu dilengkapi indentitas resmi baik tanda pengenal, atribut serta surat tugas yang jelas. Dari hal itu masyarakat bisa mengidentifikasi apakah hal tersebut oknum atau petugas resmi. “Para petugas Sensus data ini juga didampingi oleh petugas petunjuk jalan dari RT atau petugas yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang sehingga menambah kelegalan petugas dalam menjalankan tugas, ” terangnya.
Sementara itu pada kesempatan diskusi Bupati berharap BPS hendaknya dapat menyajikan data dasar yang riil lebih cepat waktu, karena saat ini data merupakan hal penting untuk mengambil kebijakan.
Sebagai contoh tentang data perkembangan ekonomi, jika menurut Bagawan Ekonomi Indonesia Sumitro bahwa data ekonomi yang ideal dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jika diatas itu, data tersebut sudah kadaluwarsa. Sensus Ekonomi yang dilakukan saat ini setiap 10 tahun sekali. Contoh lain, penggunakan data penerima bantuan Raskin yang memakai data tahun 2011. Padahal dinamika dilapangan selama 3 tahun tersebut banyak terjadi. Hal ini tentunya dilapangan dapat menimbulkan permasalahan. “Jika begini terus BPS dapat ditinggal sebagai acuan data untuk mengambil kebijakan,” tandanya.
KAJEN – Menteri Sosial Republik Indonesia Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga miskin di Kabuaten Pekalongan, Sabtu (7/5/2016). Sebanyak 12.400 jiwa akan menerima bantuan program perlindungan sosial tersebut.
Penyerahan simbolis tersebut dilakukan di aula lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dan disaksikan langsung oleh Bupati Pekalongan Drs. H. Amat Antono, M.Si. PKH adalah sebuah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi melalui bantuan tetap. “Program ini untuk diberikan supaya keluarga bisa sejahtera, anak-anaknya sehat dan cerdas,” kata Menteri Khofifah.
Pada kesempatan tersebut Menteri Khofifah menyerahkan secara simbolis bantuan PKH kepada 10 orang ibu pengelola rumah tangga, 5 anak peserta PKH berprestasi, 33 penyandang disabilitas (25 kursi roda, 1 krek dan 7 protese/kaki palsu).
Tahun 2016, di Kabupaten Pekalongan penerima PKH sebanyak 12.400 keluarga dengan nilai total bantuan Rp. 23.102.345.000. PKH terdiri atas bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan bantuan tetap. Bantuan pendidikan dimpelmentasikan lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan menyasar anak usia SD, SMP, Dan SMA. Nilainya untuk Sekolah Dasar (SD) Rp 450 ribu/ tahun, Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp 750 ribu/ tahun, serta ana Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat Rp 1 juta/ tahun.
Ujian Nasioal Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pekalongan berjalan jujur. Karena sampai selesai pemantauan Bupati Pekalongan, nihil adanya laporan kebocoran soal atau yang kunci jawaban. “ Tentang kebocoran soal atau jawaban, sampai detik ini saya belum mengidentifikasi bocoran jawaban, saya berharap semua itu tidak ada, karena pendidikan itu mengajarkan moral jiwa dan raga yang baik” ungkap Antono saat meninjau pelaksanaan UN SMP Tahun 2016.
Jika seandainya ada bocoran, akan saya telusuri siapa yang bertanggung jawab. Kalau itu oknum ya saya beri sanksi sesuai aturan yang ada, karena lembaga pendidikan itu disamping mencerdaskan otak tetapi juga mendidik hati. Sehingga dapat membentuk generasi yang jujur dan percaya diri.
Selanjtunya bupati menyampaikan adanya peningkatan kualitas pelaksanaan UN semakin bagus karena adanya masukan dari berbagai pihak yang terkait. Kita percayakan dalam dunia pendidikan itu ya kepada pendidik jadi kita harus mempercayakan kepada yang memang bertanggung jawab jangan kita dicurigai terus dan terbukti hari ini mereka mampu. “ Dengan datang tepat waktu, soal ujiannya tidak ada yang kurang dan rusak sampai detik ini Kabupaten Pekalongan dalam keadaan bagus, semua berjalan sesuai yang diinginkan.
Pastikan ujian berjalan baik
Tujuan tinjauan UN ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak itu bisa mengerjakan ujian dengan baik, tenang, kosentrasi sehingga nanti hasilnya bisa optimal. Oleh karena itu saya cek tentang soalnya datang terlambat atau tidak, soalnya cukup apa tidak, terus ada kesalahan-kesalahan apa tidak, itu saya pastikan sehingga anak-anak bisa mengerjakan dengan tenang, termasuk hal yang sepele seperti pensil, penghapus itu saya cek satu persatu kurang apa tidak biar anak-anak optimal dalam ujian dan diharapkan hasilnya bisa bagus juga optimal.
KAJEN - Para pegiat pendidikan di seluruh penjuru Nusantara beserta anak didiknya, hari ini (2/5) memperingati Hari Pendidikan Nasional. Begitu juga dengan Kabupaten Pekalongan, Hari Pendidikan diperingati di lapangan Alun-alun Kajen dengan pembina upacara Bupati Pekalongan Drs. H. Amat Antono, MSi dan dihadiri oleh FKPB, Sekda Kab. Pekalongan beserta jajarannya serta diikuti oleh Guru dan para Pelajar se Kabupaten Pekalongan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Pekalongan menyampaikan apresiasi atas peran aktif para pendidik dalam mencerdaskan saudara sebangsa. “Kepada Ibu dan Bapak pendidik di seluruh jenjang, yang tak lelah menyalurkan inspirasi, membuka jalan pencerahan, dan membangkitkan asa setiap insan yang dididiknya agar menjadi manusia yang berkarakter, berpengetahuan dan memberikan faedah bagi sekitarnya, ijinkan saya atas nama pemerintah menghaturkan rasa hormat mendalam,” katanya.
Lebih lanjut Anies mengatakan Hari Pendidikan Nasional dirayakan sebagai hari kesadaran tentang pentingnya kualitas manusia. Presiden Jokowi menggariskan bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang disegani dunia dan akan berhasil dalam berbagai kompetisi era global jika tinggi kualitas manusianya. “Manusia yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa. Segala capaian yang kita raih sebagai individu maupun sebagai bangsa kolektif tak lepas dari persinggungan dengan pendidikan,” ujarnya.
Menurut Anies, mutu dan jenjang pendidikan berdampak besar pada ruang kesempatan untuk maju dan sejahtera. Maka memastikan setiap manusia Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang bermutu sepanjang hidupnya sama dengan memastikan kejayaan dan keberlangsungan bangsa. Revolusi teknologi menjadi pendorong lompatan perubahan yang akan berpengaruh pada cara kita hidup, cara kita bekerja dan tentu saja, cara kita belajar.
KAJEN – Sebanyak 158 Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Pemkab Pekalongan hari ini (2/5) menjalani tes uji urine untuk mengetahui apakah mereka menggunakan Narkoba atau tidak. Tes yang dilaksanakan di Aula lantai 1 Setda tersebut dihadiri dan diikuti oleh Bupati Pekalongan Drs. Amat Antono, M.Si, Wakil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE. MM serta Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan Dra. Mukaromah Syakoer, M.Si.
Usai seluruh pejabat menjalani tes urine, Kepala BNN Kabupaten Batang, Drs. Igor Budi Wardiyono kemudian menyerahkan secara langsung hasilnya kepada Bupati Pekalongan, dimana dari hasil tes tersebut didapat bahwa seluruh pejabat yang telah menjalani tes dinyatakan negatif Narkoba.
Menanggapi hal tersebut, Antono menyatakan terimakasih kepada BNN khususnya BNN Batang atas kesediannya melakukan tes pada hari ini, dan memberikan keleluasaan bagi BNN untuk melakukan tes serupa kepada seluruh PNS di Lingkungan Pemkab. Pekalongan dengan jadwal atau waktu yang ditentukan oleh BNN sendiri. Ditegaskan Antono tes hari ini bertujuan untuk membersihkan pejabat dari Narkoba karena pengaruh atau resikonya Narkoba terhadap pikiran, hati dan kinerja besar sekali, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap agar mereka tidak terlibat Narkoba.
Antono juga berharap kegiatan hari ini dapat menjadi inspirasi dan spirit kita untuk memerangi Narkoba karena tes serupa akan dilanjutkan hingga ke tingkat staf, tidak berhenti sampai pada Pejabat Eselon II dan III saja. Antono juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung dan ikut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba, dan berharap hal tersebut tidak hanya dibebankan pada BNN dan pemerintah saja. “Kita harus dukung gerakan pemberantasan Narkoba karena yang dirusak sangat mendasar!” tegasnya.
Rabu, 27 April 2016
Antono juga berharap agar keberadaan website desa mampu memotivasi masyarakat untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik, karena menurutnya kita tidak dapat menghindari kemajuan teknologi, namun kita harus bisa mengelola agar teknologi bisa bermanfaat.”Selamat kepada masyarakat Desa Pungangan, jadikan ini sebagai upaya untuk memetakan program pembangunan kedepan dan mengevaluasi program pembangunan, agar kedepan lebih baik lagi,” ujarnya menutup sambutan. (dian/di2k)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Kamis, 19 Mei 2016
Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Blora Ir. Siswanto mengatakan maksud kedatangan pihaknya ke Kab. Pekalongan adalah untuk menimba ilmu di Kabupaten Pekalongan terkait kegiatan di PU dan Pendidikan serta PSDA untuk ditularkan di daerahnya. “Kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah ini baru pertama kali kami lakukan setelah sebelumnya kami hanya Kunker di DPRD yang dirasakan kurang bisa menyentuh masalah-masalah yang ada berkenaan dengan bidang yang kami tangani,” jelas Siswanto.
Diungkapkan Siswanto, terkait Kartu Indonesia Pintar, pihaknya ingin mengetahui bagaimana pendistribusiiannya di Kabupaten Pekalongan, baik data base maupun penyaluran dananya. Hal ini mengingat di Blora banyak kekurangan dalam pendistribusian dana Kartu Indonesia Pintar tersebut. “Kami baru mulai untuk distribusi KIP ini, tapi pendistribusian dananya membingungkan bagi kami karena ada yang masuk kantor Pos, ada yang langsung ke Sekolah dan sebagainya. Selain itu, data base yang digunakanpun sudah expired sehingga kami mendapat kesulitan dilapangan,” jelasnya.
Ditambahkan Siswanto, 50% wilayah Blora adalah hutan, yang mana keberadaan ini menyulitkan Pemda Blora dalam membangun daerahnya. “Karena wilayah-wilayah ini milik Perhutani, sehingga ini menyulitkan kami untuk membangun infrastruktur didaerah ini, dan ini akhirnya menyulitkan masyarakat disekitar hutan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan tukar menukar cinderamata antar kedua pihak, dan selanjutnya dilanjutkan dengan dialog antara rombongan DPRD Kab. Blora dengan Kepala SKPD Kab. Pekalongan yang berkesempatan hadir. (451h & Diyon)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publsiher : arif.kominfo
Kamis, 12 Mei 2016
Sementara itu Kepala BPS Kabupaten Pekalongan Unang Syaifudin Rofi’I,S.Sos, mengatakan, setiap keputusan harus diambil berdasarkan informasi yang valid dan akurat. Sensus Ekonomi dilaksanakan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian bangsa, sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional.
“Pendataan seluruh sektor usaha secara menyeluruh (selain sektor pertanian) akan mampu menghasilkan gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi non-pertanian, berikut informasi dasar dan karakteristiknya. Selain itu juga akan diketahui daya saing bisnis di Indonesia, serta penyediaan kebutuhan informasi usaha,” terangnya.(h-)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Selasa, 10 Mei 2016
Sedangkan PKH kesehatan diberikan kepada ibu hamil dan balita. Nilainya Rp. 1,2 juta/tahun. Semua bantuan tersebut diberikan dalam empat tahap melalui Kantor Pos. Untuk bantuan tetap nilainya Rp. 500 ribu/tahun.
“Dana ini jangan sampai disalahgunakan. Dana pendidikan digunakan untuk biaya bersekolah anak dan penunjangnya agar mereka semangat dalam belajar. Saya berharap tidak ada lagi anak-anak Kabupaten Pekalongan yang tidak bersekolah. Sedangkan dana untuk ibu hamil dan balita untuk memenuhi gizi baik ibu maupun bayi yang dikandungnya serta anak balita agar bisa bertumbuh kembang dengan sehat,” kata Mensos Khofifah.
Selain PKH, Kementrian sosial juga memiliki beberapa jenis bantuan sosial khusus bagi warga Kabupaten Pekalongan. Yakni Bantuan lanjut usia sebanyak 55 orang dengan nilai RP. 132 juta, bantuan disabilitas untuk 10 orang dengan nilai Rp. 36 juta dan bantuan beras sejahtera yang menyasar 59.387 keluarga dengan nilai Rp 77.660.379.900,-, serta bantuan hibah dalam negeri sebanyak 405 paket dengan nilai Rp 81 juta.
Sementara itu Bupati dalam laporan kepada Menteri Sosial, menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan masih cukup tinggi yaitu 12,57 persen dari jumah penduduk 925.549 orang. Angka itu diatas nasional, tetapi untuk tingkat Jawa Tengah kita sudah di urutan bawah tetapi masih kategori kuning.
“Kehadiran program keluarga harapan (PKH) sangat kami harapkan untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. Kalau bahasanya pak Gubernur dan Presiden bahwa kalau kita bisa kerja gotong-royong angka kemiskinan bisa kita turunkan,” tutur Bupati.
“Kami selaku Bupati sejak 2011-2015 hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 4% belum seperti Kabupaten Banyuwangi yang sudah turun sekitar 12%. Tetapi kita riil dengan tolak ukur yang bisa diyakini. Oleh karena itu dukungan PKH ini sangat kami harapkan,” imbuhnya.(d12k)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Senin, 9 Mei 2016
“Saya sudah mendatangi 2 sekolahan, sudah cek perorangan juga pengawasnya bahwa lembar soal datangnya tepat waktu, jumlahnya juga cukup apa kurang, materi dalamnya juga tidak ada yang rusak, perlengkapannya juga tercukupi. Semoga pelaksanaan UN berjalan lancara dan tertib” imbuhnya.
Sementara itu Plt Dindik Kabupaten Pekalongan Dra Sri Sugiarti menjelaskan bahwa Rekap peserta ujian nasional SMP / MTs, SMPLB dan paket B/ wustha jumlah 14.416 siswa terdiri sekolah Negeri 8.916 dan Sekolah Swasta 5.500 siswa.
Dengan jumlah sekolah 150 Sekolah terdiri atas Sekolah Negeri 74 dan sekolah Swasta 76. Untuk SMPN ada 63 Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta 19 berjumlah 82 sekolah dan jumlah peserta Negeri 8.2777 sedang Swasta 1.767.
Jumlah satuan pendidikan MTs Negeru terdiri atas 2 sekolah dan mts Swasta 31. Dengan jumlah peserta MTS Negeri 494 dan MTS Swasta 2.955 sehingga berjumlah 3.449 anak
Untuk jumlah satuan pendidikan SMP terbuka Negeri 8 sekolah dengan jumlah peserta 144 Siswa. Jumlah satuan pendidikan SMPLB Negeri 1 dengan peserta 1 orang. Jumlah satuan pendidikan paket B / wustha berjumlah 26 sekolah, dengan jumlah peserta 778 peserta.
Ia berharap peringkat pendidikan tingkat pertama di Kabupaten Pekalongan meningkat. ‘ Jika pada tahun kemarin kita masuk dalam peringkat 20an semoga pada hasil UN ini kita bisa memasuki tingkat belasan untuk Jawa Tengah”terangnya.(H-)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Senin, 9 Mei 2016
Oleh karena itu, lanjutnya, meramalkan masa depan menjadi semakin sulit karena ketidakpastian perubahan yang ada. “Namun yang harus kita pastikan kepada anak-anak kita adalah bahwa kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada mereka untuk menyiapkan diri meraih kesempatan yang terpampang di hadapannya,” jelas Anies.
Ditambahkan Anies, salah satu dukungan yang perlu diberikan pada anak-anak Indonesia adalah memastikan bahwa apa yang mereka pelajari saat ini adalah apa yang memang mereka butuhkan untuk menjawab tantangan jamannya yang mencakup tiga komponen yaitu kualitas karakter, kemampuan literasi, dan kompetensi. Karakter terdiri dari dua bagian. Pertama, karakter moral, sesuatu yang sering dibicarakan seperti nilai Pancasila, keimanan, ketakwaan, intergitas, kejujuran, keadilan, empati, rasa welas asih, dan sopan santun.
Yang kedua dan tak kalah pentingnya adalah karakter kinerja yaitu kerja keras, ulet, tangguh, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kemampuan beradaptasi, dan kepemimpinan. “Kita ingin anak-anak Indonesia menumbuhkan kedua bagian karakter ini secara seimbang. Kita tak ingin anak-anak Indonesia menjadi anak yang jujur tapi malas, atau rajin tapi culas. Keseimbangan karakter baik ini akan menjadi pemandunya dalam menghadapi lingkungan perubahan yang begitu cepat,” urainya.
Literasi dasar menjadi komponen kemampuan abad 21 yang perlu diperhatikan berikutnya. Literasi dasar memungkinkan anak-anak meraih ilmu dan kemampuan yang lebih tinggi serta menerapkannya kepada kehidupan hariannya. “Bila selama ini kita berfokus pada literasi baca-tulis dan berhitung yang masih harus kita perkuat, maka kini kita perlu pula memperhatikan literasi sains, literasi teknologi, literasi finansial dan literasi budaya,” jelasnya.
Terakhir dan tak kalah pentingnya adalah komponen kompetensi, yaitu kemampuan kreativitas, kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah, kemampuan komunikasi serta kemampuan kolaborasi. (451H & Tim Pubdok)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Senin, 2 Mei 2016
Sementara itu Kepala BNN Kab. Batang menyatakan, pihaknya menyambut baik upaya Pemkab. Pekalongan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari Narkoba. Dirinya berharap gerakan Stop Narkoba yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi bisa diterapkan di semua instansi.
Mengakhiri kegiatan tersebut, Igor menyerahkan stiker bertuliskan “Stop Narkoba” yang merupakan simbol perlawanan terhadap Narkoba kepada Bupati Pekalongan untuk kemudian dipasang di masing-masing kantor di lingkungan Pemkab. Pekalongan. (dian/dion)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Senin, 2 Mei 2016