KAJEN – Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan rapat koordinasi, yang dipimpin langsung oleh Plt Bupati Pekalongan Ir.Hj Arini Harimurti, yang dilaksanakan hari ini, Kamis (5/11/2020) di aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan.
Dalam rakor ini tampak hadir Kapolres Pekalongan AKBP Darno, Dandim 0710 Pekalongan Letkol CZI Hamonangan Lumban Toruan, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra.Hj. Hindun, MH., serta Plt. Kasi Intelijen Eko Hertanto, S.H. perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan
Pada kesempatan ini Plt Bupati Pekalongan Ir.Hj Arini Harimurti menyampaikan sambutannya mengenai penanganan Covid-19 di Kabupaten Pekalongan yang selama ini dianggapnya sudah bagus. Tetapi menurutnya dengan penanganan yang sudah baik ini jangan sampai menjadikan semangat tim gugus tugas kendor dan terlena, karena masih ada banyak hal yang harus dilakukan utamanya dalam mengedukasi masyarakat supaya bisa disiplin dalam melaksanakan protocol kesehatan.
‘’Ini masih perlu edukasi kepada masyarakat karena ternyata masyarakat juga belum disiplin dalam melaksanakan protocol kesehatan khususnya pemakaian masker,’’ kata Arini Harimurti.
Selain itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra.Hj Hindun, MH juga mengatakan dalam sambutannya bahwa membaiknya perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Pekalongan yang semula masuk zona merah kini menjadi zona orange dapat dengan jelas dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, hal itu dapat terlihat jelas dari rumah sakit-rumah sakit di Kabupaten Pekalongan yang sudah tidak banyak terdapat pasien Covid-19 nya.
Untuk itu, Ia sangat bersyukur dan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protocol kesehatan supaya kondisi Kabupaten Pekalongan bisa semakin baik lagi.
‘'Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Pekalongan untuk bulan November ini semakin membaik dari zona merah menjadi zona orange kembali,’’ ungkapnya.
Sementara itu, Kapolres Pekalongan AKBP Darno, menjelaskan dalam kesempatan ini bahwa walaupun saat ini Kabupaten Pekalongan masuk zona orange, tetapi upaya pencegahan dan penanganan harus tetap ditingkatkan, utamanya adalah dengan melakukan tracking terhadap orang-orang yang datang dari daerah lain yang berpotensi membawa virus. Karena menurutnya, upaya tersebut dilakukan untuk terus menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pekalongan.
‘’Untuk itu kita harus tetap waspada dan melihat daerah kita apakah ada orang-orang dari daerah lain yang masuk,’’ jelasnya.
Sementara Dandim 0710 Pekalongan Letkol CZI Hamonangan Lumban Toruan, mengungkapkan dalam rakor ini terkait langkah-langkah serta inovasi untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat untuk melaksanakan protocol kesehatan. Menurutnya, selain kolaborasi antara tim gugus tugas, pemerintah, dan berbagai OPD untuk mendisiplinkan masyarakat, Ia memberikan masukan untuk melibatkan kaum milenial dalam sosialisasi tersebut. Karena menurutnya, jika milenial sudah bisa dikondisikan, mereka akan dengan mudah mengedukasi lingkungan sekitarnya juga untuk mematuhi protocol kesehatan.
‘’Dengan melibatkan milenial tersebut, saya berharap sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat akan dengan mudah dilakukan, juga untuk melibatkan milenial dalam melakukan kegiatan yang positif,’’ ungkapnya.
Karena berhalangan hadir, melalui perwakilannya yaitu Plt. Kasi Intelijen Eko Hertanto, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai kalau Covid-19 itu ada dan berbahaya, bahkan menurutnya, masyarakat sering sekali melalaikan protocol kesehatan, sehingga itu memicu penyebaran Covid-19.
Selain itu, Ia melanjutkan pelanggaran protocol kesehatan juga terjadi karena kondisi psikologis masyarakat yang sudah cukup lelah dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, langkah-langkah dan upaya penanganan yang akan dilaksanakan haruslah disusun sesuai dengan formula yang tepat supaya bisa berhasil.
‘’ Oleh karena itu kita harus menyusun formula-formula yang sesuai supaya masyarakat tetap melaksanakan protocol kesehatan,’’ paparnya. (Lus-Kominfo)
Kamis, 5 November 2020
KAJEN – Dalam rangka menyerap aspirasi kaitannya dengan pengambilan kebijakan yang tepat, rombongan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Kompleks Pergudangan GBB Bondansari Perum Bulog Kantor Cabang Pekalongan, Bondansari Kecamatan Wiradesa, Rabu (04/11) siang. Tampak dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020/2021 di Kompleks Pergudangan GBB Bondansari Perum Bulog Kantor Cabang Pekalongan, antara lain Plt Bupati Pekalongan, Sekretaris Daerah, para kepala OPD provinsi Jawa Tengah, Dirjen ketahanan pangan, dan direktur utama Pupuk Sriwijaya.
Direktur bisnis Bulog Veby Novita mengucapkan terimakasih kepada Komisi IV DPR RI karena selalu mensupport dalam hal operasional bulog. “Alhamdulilah kemarin kita diberikan bantuan sosial dan stok cadangan beras pemerintah. Mohon supportnya mudah-mudahan bansos tahap II kita bisa diberikan lagi karena sebenarnya bukan untuk bulog saja, melainkan untuk rakyat/petani,” ungkap Veby dalam sambutannya.
Veby mengungkapkan untuk penyerapan secara nasional , pihaknya sudah menyerap 1, 1 juta setara beras. Dan di Kabupaten Pekalongan penyerapannya sekitar 36 ribu ton. Dikatakan pula Bulog mempunyai 4 unit pengolahan gabah dan beras khusus di Pekalongan dan nanti akan membangun sekitar 12 di seluruh Indonesia.
KAJEN – Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 telah diselesaikan dengan kesepahaman antara legislatif dan eksekutif. Hal ini disampaikan Plt Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan Dalam Rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021, di Gedung DPRD Kajen, Senin (02/11) siang.
Dijelaskan, KUA dan PPAS Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang dalam penyusunannya telah diupayakan agar substansinya terdapat keserasian dan sinergi antara kebijakan daerah, provinsi dan nasional, keterpaduan antara kepentingan publik dan aparatur serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
KUA dan PPAS ini juga telah diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat menampung berbagai program yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
KAJEN – Guna mengantisipasi terjadinya bencana alam yang mungkin saja terjadi menjelang musim penghujan di wilayah Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Pemerintah Kota Pekalongan serta Kodim 0710 Pekalongan menyatukan visi dan misi untuk menanggulangi terjadinya bencana alam tersebut dengan melakukan kegiatan Apel Kesiapsiagaan Satuan yang dilakukan di Pendopo Lapangan Mataram, Pekalongan pada pagi ini, Jumat (23/10/2020).
Dalam acara ini tampak hadir Plt Bupati Pekalongan Ir.Hj Arini Harimurti, Walikota Pekalongan HM Saelany Machfudz, SE , Dandim 0710 Pekalongan Letkol CZI Hamonangan Lumban Toruan, SIP.
Menurut Plt Bupati Pekalongan Arini Harimurti saat ditemui dalam acara tersebut mengatakan bahwa pihaknya sangat berterimakasih dan mengapresiasi penuh dengan adanya kegiatan ini karena kesiapsiagaan pemerintah itu penting untuk mempersiapkan segala sesuatu seperti personil, perlengkapan alat, serta koordinasi untuk mengantisipasi apabila bencana alam terjadi di wilayah Pekalongan.
KAJEN – Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Mukaromah Syakoer MM mewakili Plt Bupati Pekalongan menutup secara resmi rangkaian kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung III Tahun Anggaran 2020 di Desa Pungangan Kecamatan Doro, Rabu (21/10) pagi.
Penutupan TMMD Sengkuyung III 2020 dengan tema ‘TMMD Pengabdian Untuk Negeri’ tersebut disaksikan Ketua DPRD Hj Hindun MH beserta unsur Forkopimda, Dandim Letkol Czi Hamonangan Lumban Toruan,SIP, Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko S.IK, wakil dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan, para kepala OPD terkait, Forkopimcam Doro, kepala desa dan tokoh masyarakat setempat.
Dalam sambutan yang dibacakan Sekda, Plt Bupati Pekalongan menyampaikan bahwa kegiatanTMMD merupakan wujud nyata bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral antar Kementerian, Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat sebagai upaya mendukung pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, terpencil/terisolir serta diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
KAJEN- Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omni Buslaw oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 menjadi pro dan kontra dalam masyarakat yang menimbulkan aksi unjuk rasa untuk menolak undang-undang tersebut dan tidak jarang yang melakukanya secara anarkis.
Melihat hal tersebut, para Forkopimda Kabupaten Pekalongan dan seluruh perwakilan elemen masyarakat pada hari ini, Senin (19/10/2020) yang bertempat di Aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, melakukan deklarasi damai dalam rangka mencegah aksi unjuk rasa secara anarkis guna menjaga ketertiban, keamanan dan kesehatan dalam masyarakat.
Tampak hadir dalam deklarasi tersebut Plt Bupati Pekalongan Ir.Hj Arini Harimurti, Dandim 0710 Pekalongan Letkol CZI Hamonangan Lumban Toruan, Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.I.K., M.Si, Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM, Asisten 1 Totok Budi Mulyanto, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta perwakilan mahasiswa.
Plt Bupati Pekalongan Arini Harimurti mengatakan dalam sambutanya bahwa melaksanakan deklarasi damai ini bertujuan untuk berkomitmen guna menjadikan Kabupaten Pekalongan yang aman dan sehat. Ia juga memohon kepada masing-masing organisasi bisa memberi sosialisasi secara persuasif kepada anggotanya agar mereka juga bisa membantu menjaga keamanan, ketertiban serta kesehatan. Karena menurutnya, kemanan, ketertiban dan kesehatan dalam masyarakat saat ini sangat diperlukan karena Kabupaten Pekalongan sekarang ini masuk dalam kategori zona merah penularan Covid-19. Untuk itu berharap masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja dapat melakukanya dengan tidak anarkis melainkan secara baik-baik dan sesuai aturan.
KAJEN- Acara launching pemindahan terminal bayangan Bus AKAP gumawang dilaksanakan pada tgl 19 Oktober 2020 jam 07.30 WIB, dimulai dengan konvoi Bus AKAP dari Gumawang ke IBC (International Batik Center) yang di kawal Satlantas Polres Pekalongan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan.
Acara peresmian di awali dengan sambutan Kapolres Pekalongan yang diwakili oleh Wakapolres Pekalongan.
Dalam sambutannya Wakapolres menyampaikan semoga pemindahan bus ini akan memberikan dampak keberkahan bagi semua, baik pengurus bus, crew bus, IBC dan semua yang terkait.
Disisi lain dengan berpindahnya bus dari ruas jalan gumawang ke IBC akan menimbulkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, apalagi dengan akan di bukanya exit tol Bojong.
Pada pukul 08.30 WIB dilakukan pemberangkatan bus dengan simbolis melalui pengibasan bendera start oleh Wakapolres Pekalongan dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan.
Di pagi ini, ada 15 bus yang diberangkatkan dari IBC (International Batik Center).
Pemindahan bus ini dapat dilaksanakan berkat sinergitas semua pihak yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, Polres Pekalongan, Manajemen IBC, Pengurus Bus , Organda, Muspika Wiradesa dan Balai perhubungan provinsi wilayah VI .(red dinhub)
KAJEN - Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah membuka secara resmi Penyerahan Program Padat Karya Sanitasi Jaring Pengaman Sosial di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini merupakan kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
“ Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan Program Jaring Pengaman Sosial untuk membantu teman-teman yang di PHK/dirumahkan , “ papar Menteri Ida di lokasi penyerahan program padat karya Linggoasri, Minggu (18/10) siang.
Untuk program pembangunan infrastruktur sanitasi ini, menurut Ida, di seluruh Indonesia ada 1000 titik, di Jawa Tengah sendiri kurang lebih ada 150 titik. Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur sanitasi berupa pembangunan MCK dan sarana air bersih.
KAJEN – Plt Bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti menerima penghargaan atas capaian Opini WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian ) 5 kali berturut-turut untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2015-2019 yang diberikan Pemerintah RI kepada Pemkab Pekalongan. Penghargaan dari Pemerintah pusat tersebut diserahkan oleh Wahyu Harmono Kepala KPPN ( Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ) Pekalongan di Ruang Rapat Bupati pada Kamis ( 15/10) siang. Tampak hadir mendapingi Plt Bupati dalam acara penyerahan penghargaan tersebut antara lain Sekda Mukaromah Syakoer MM beserta para asisten, Inspektur Drs Ali Riza M.Si, Kepala BPKD Casmidi SE.,M.Si beserta sekretaris.
“ Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Wahyu Harmono yang menyempatkan waktu untuk menyerahkan piagam dan plakat kepada kami yang seharusnya kalau tidak ada pandemi sudah diserahkan secara virtual September kemarin, “ tutur Arini usai menerima penghargaan.
Arini mengatakan pihaknya berharap dengan penyerahan penghargaan tersebut mudah-mudahan memberikan motivasi kepada seluruh jajarannya untuk mempunyai tekad, komitmen yang lebih lagi agar pengelolaan keuangan di kabupaten Pekalongan dapat menjadi lebih baik.
Sementara itu Plt Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti berharap kehadiran Komisi IV DPR RI tersebut bisa mendengar langsung aspirasi masyarakat agar nanti dapat mengambil kebijakan yang tepat demi kesejahteraan masyarakat. Mengenai kondisi pangan, Arini mengatakan kondisi pangan di Kabupaten Pekalongan sebenarnya tidak perlu dikuatirkan, karena produksinya surplus sekitar 57.437 ton beras. Tetapi permasalahannya adalah apabila sedang musim panen, harganya biasanya anjlok. Sedangkan untuk menjual ke Bulog, kadang petani tidak bisa memenuhi persyaratannya. “Oleh karena itu mari kita berikan solusi, apakah bulog bersedia membeli lebih banyak lagi dengan harga tinggi. Pada saat panen kami harapkan bisa membeli dengan harga yang tinggi dan bisa menerima kekurangan kualitas dari produksi beras petani. Sehingga kita harapkan para petani kita mempunyai pendapatan yang lebih, “ pinta Arini
Arini juga mengharapkan adanya Bumdes nanti bisa berperan, dan Bulog bisa mendampingi serta membimbing, agar Bumdes ini dalam hal pangan bisa berkolaborasi
Wakil ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminudin mengungkapkan kunjungan kerja komisi IV DPR RI dalam upaya menyerap aspirasi sebagai referensi raker dengan mitranya, kinerja bersama mendekati apa yang diminta rakyat seluruh Indonesia. “Tupoksi Komisi IV membuat ketentuan atuan perundang-undangan, melakukan hak budgeting kepada mitranya sekaligus pengawasan. Bulog bagian dari mitra. Bagaimana gudang yang tersebar di seluruh Indonesia tetap ada beras dan gabahnya. Saya selaku mitra Komisi IV punya cita-cita, nanti akan melakukan sinkronisasi, dengan komisi yang terkait yang menjadi mitranya,”ujar Hasan di sela-sela kunkernya.
Hasan menilai kondisi petani saat ini beda petani di masa lalu. Saat ini, menurut Hasan, begitu panen langsung tengkulak bertebaran. “Saya menginginkan nanti bagaimana di desa, Bumdes hidup, membangun gudang, sebagai mitranya Bulog. Nanti di setiap panen raya rakyat, Bumdes melakukan operasi pembelian seluruh hasil panen rakyat. Tentunya ini butuh waktu karena selama ini belum ada sinkronisasi antar kementerian,” tuturnya
Kemudian kepada Bulog Hasan juga berpesan untuk meningkatkan semangat enterpreneur nya, sehingga Bulog betul-betul menjadi pembantu pemerintah, bagaimana rakyat petani menjadi tersenyum . (Ar-Kominfo)
Rabu, 4 November 2020
KUA dan PPAS kali ini merupakan transisi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diturunkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
Plt Bupati juga memaparkan bahwa secara umum struktur PPAS Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 terdiri Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.225.507.713.550,00 atau naik 2,77% dari pendapatan daerah tahun 2020 setelah perubahan.
Belanja Daerah tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.2.241.657.713.550,00 atau turun 1,43% dari belanja daerah tahun 2020 setelah perubahan. Dari komposisi pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp.16.150.000.000,00.
Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) diperkirakan sebesar Rp.23.150.000.000,00, sementara untuk Pengeluaran Pembiayaan berupa penyertaan modal sebesar Rp.7.000.000.000,00 sehingga secara riil defisit sebesar Rp. 0,00 ( Nol Rupiah)
Rapat paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2021 tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hj. Hindun MH beserta wakil ketua, segenap anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta para asisten sekda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Pekalongan (Ar-Kominfo)
Senin, 2 November 2020
Ia juga menjelaskan bahwa untuk Kabupaten Pekalongan sendiri khususnya wilayah bagian atas itu kalau musim penghujan bisa saja terjadi longsor dan untuk wilayah bawah biasanya terjadi banjir. Untuk itu Ia berpesan kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dan siap siaga apabila terjadi bencana alam di musim penghujan ini.
‘’ Kepada masyarakat saya himbau untuk berhati-hati dan siap siaga apabila benar-benar terjadi. Tetapi jangan lupa kita juga harus berdoa semoga saja itu semua tidak akan pernah terjadi,’’ kata Plt Bupati Pekalongan Arini Harimurti.
Sementara itu, Walikota Pekalongan HM Saelany Machfudz, SE dalam acara ini mengatakan bahwa untuk Kota Pekalongan dan sebagian wilayah Kabupaten Pekalongan di musim penghujan biasanya akan terjadi banjir, oleh karena itu Ia sangat senang dengan adanya kegiatan Apel Kesiapsiagaan ini, karena menurutnya dengan menyatukan visi misi, kekuatan dan semangat mengantisipasi terjadinya bencana semakin besar pula. Sehingga apabila bencana alam benar-benar terjadi segala sesuatunya sudah siap.
‘’Dengan sikap yang semacam ini berarti kita sudah siap siaga dan kita mulai semangat untuk mengantisipasi bencana yang mungkin saja bisa terjadi,’’ kata Walikota Pekalongan Saelany Machfudz.
Selain itu, dalam kesempatan ini Dandim 0710 Pekalongan juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan personil untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, yang terdiri dari unsur TNI, Polri, PMI dan Mahasiswa, karena menurutnya semua pihak harus terlibat guna antisipasi penanggulangan bencana alam tersebut.
Dan Ia juga mengatakan bahwa titik-titik rawan bencana alam yang biasanya terjadi di musim penghujan untuk wilayah Pekalongan itu daerah pegunungan dan daerah pantai. Sehingga Ia berharap masyarakat juga ikut siap siaga.
‘’ Semua yang kita lakukan ini guna mengantisipasi terjadinya bencana alam di wilayah Pekalongan. Untuk itu semua elemen masyarakat juga harus siap siaga juga,’’ Kata Dandim 0710 Pekalongan CZI Hamonangan Lumban Toruan. ( Lus-Kominfo )
Jumat, 23 Oktober 2020
“ TMMD merupakan bagian dari cara merawat dan mengikat kebersamaan untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Seperti di masa pandemi ini, perlu peningkatan kesadaran, ketanggapan, kepedulian bersama khususnya untuk membantu pemerintah dalam mengedukasi tentang pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran covid 19 di lingkungan sekitar karena hal ini tidak mungkin hanya mengandalkan peran pemerintah pusat saja, TNI/Polri saja, atau pemerintah daerah saja. Semua harus bersama-sama bersinergi serta bekerjasama, “ lanjutnya.
Dikatakan pula, melalui kegiatan TMMD selama 30 hari semua komponen telah sengkuyung bersama sama dalam pembangunan jalan desa sepanjang 687 meter lebar 3 meter, dan pembangunan jembatan dengan panjang 6 meter lebar 4 meter. “ Akhirnya penantian masyarakat untuk menikmati jalan yang layak telah terpenuhi dengan kegiatan TMMD ini sehingga ke depan dapat membantu aksesibilitas untuk mereka yang akan bekerja, bersekolah, beribadah, berkegiatan social dan aktivitas lainnya, “ ujarnya
Plt Bupati Pekalongan berpesan kepada masyarakat Desa Pungangan Kecamatan Doro agar dapat melestarikan, memelihara hasil dari kegiatan TMMD tersebut agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.(Ar-Kominfo)
Rabu, 21 Oktober 2020
‘’Karena itu produk hukum, sebenarnya kita bisa melalui jalur hukum juga. Artinya kita bisa melaksanakan Yudisial Review melalui Mahkamah Konstitusi. Untuk itu mari apabila kawan-kawan kita yang akan berunjuk rasa, ayo kita melalui jalur hukum dengan melakukan Yudisial Review saja, jangan dengan unjuk rasa yang anarkis,’’ kata Arini Harimurti.
Sementara itu, Dandim 0710 Pekalongan Letkol CZI Hamonangan Lumban Toruan dalam sambutanya mengungkapkan bahwa basic masyarakat Kabupaten Pekalongan itu raham, santun dan penuh toleransi, untuk itu Ia berharap masyarakat dapat menjaga hal tersebut guna terwujudnya tujuan deklarasi damai yang dilakukan hari ini. Apalagi, lanjut Letkol CZI Hamongan, saat ini Kabupaten Pekalongan tengah menjalankan proses tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang, sehingga ketertiban, keamanan dan kesehatan perlu dijaga.
‘’ Kita sebagai tokoh, agama, masyarakat dan mahasiswa kita harus jeli. Selama kegiatan kita ini murni menyalurkan aspirasi masyarakat jangan mau ditunggangi oleh kepentingan lain yang memicu terjadinya anarkis di Kabupaten Pekalongan. Karena kita harus tetap menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat,’’ Ungkap Letkol CZI Hamongan.
Dalam Deklarasi ini Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.I.K., M.Si, menjelaskan dalam sambutanya bahwa saat ini banyak kejadian-kejadian yang ingin memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk itu Ia berpesan jangan sampai masyarakat Kabupaten Pekalongan terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan menurutnya hal itu menjadi tanggung jawab bersama sebagai warga negara sesuai dengan profesi masing-masing, baik itu aparat pemerintah, TNI, Polri, maupun elemen masyarakat lainya dalam rangka menjaga Kabupaten Pekalongan yang aman, kondusif dan sehat
AKBP Aris juga mengatakan bahwa TNI dan Polri telah melakukan upaya pencegahan preventif aksi anarkis di Kabupaten Pekalongan dengan memberikan edukasi, pembinaa, penggalangan elemen-elemen masyarakat termasuk buruh dan mahasiswa sehingga dapat meminimalisir aksi anarkis.
‘’TNI dan Polri juga memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kondusifitas masyarakat Kabupaten Pekalongan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,’’ ujarnya.(Red humas)
Senin, 19 Oktober 2020
Senin, 19 Oktober 2020
Menteri Ida menambahkan, untuk program JPS, setengah Triliun digunakan untuk program padat karya infrastruktur, padat karya infrastruktur produktif, kemudian pelatihan kewirausahaan. “ Kami fokuskan untuk membantu memberdayakan teman-teman yang terdampak pandemi covid 19, “ tandasnya.
Plt Bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat kabupaten Pekalongan mengucapkan selamat datang kepada Menteri Ketenagakerjaan RI. “ Ibu bisa melihat kondisi pembangunan yang ada di Kabupaten Pekalongan terutama masalah ketenagakerjaan sehingga nantinya bisa menbuat kebijakan-kebijakan yang ada di pusat, yang sangat bermanfaat karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, “ ucap Arini
Arini juga mengucapkan terimakasih atas penentuan program padat karya JPS kepada terdampak covid 19 yang ada di Kabupaten Pekalongan.
“ Kepada para kepala OPD yang terkait dan juga para kepala desa kami harapkan bisa memonitor dan mendampingi kegiatan bantuan ini agar bantuan dapat tepat sasaran, tepat mutu maupun tepat manfaat sesuai yang kita harapkan. Dan kepada masyarakat yang menerima bantuan kami mohonkan hendaknya bisa memelihara bantuan yang diterima, “ pinta Arini.
Sementara itu Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Suhartono , dalam laporannya mengatakan kegiatan padat karya Jaring Pengaman Sosial (JPS) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran utama adalah masyarakat penganggur dan setengah penganggur. Kegiatan ini bertujuan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan sehingga diharapkan mampu menekan angka pengangguran dan setengah penganggur.
Program padat karya JPS ini diharapkan dapat menyentuh langsung kepada masyarakat khususnya yang terdampak covid 19 sehingga dapat memberikan peningkatan ekonomi masyarakat, juga pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja Fokus utama program padat karya adalah pada pembangunan infrastruktur di pedesaan yang melibatkan warga atau swadaya masyarakat.
Sedangkan sasaran kegiatan program padat karya JPS sebanyak 17 kelompok atau sekitar 340 orang yang terlibat yang berada di Kabupaten Pekalongan, dimana satu kelompok terdiri 20 orang pekerja. ( Ar-Kominfo )
Minggu, 18 Oktober 2020
“ Sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Wahyu, bahwa capaian WTP itu sendiri adalah berkat kerja kita semua. Capaian dari unit Kabupaten Pekalongan itu sendiri. Apakah itu pimpinan, OPD, dan seluruh staf yang ada di kita. Bahwa dalam kenyataannya dinilai bahwa pengelolaan keuangan kita sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, ´tandasnya
Dalam kesempatan itu Arini juga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan OPD khususnya yang telah bersusah payah memberikan laporan, yang mana laporan itu menunjukkan kinerja mereka . “ Laporan yang kita hasilkan itu adalah laporan yang akuntable, kredibel dan transparan, “ ungkapnya
´Mudah-mudahan ini akan menambah komitmnen kita untuk lebih bekerja sebaik mungkin, sehingga nantinya tidak ada tahun yang tanpa WTP. Sehingga tahun-tahun berikutnya adalah WTP, WTP dan WTP, “ pungkasnya
Kepala KPPN Pekalongan Wahyu Harmono mengungkapkan dirinya mewakili pemerintah pusat dalam hal ini menteri keuangan untuk menyampaikan piagam penghargaan WTP tahun anggaran 2019 dan palkat atas capaian WTP tahun2015-2019.
“ Jadi kabupaten Pekalongan sudah 5 kali berturut-turut mendapat WTP. Bagi kami, capaian yang luar biasa bisa mempertahankan WTP untuk 5 kali dan ini bukan capaian di BPKD tetapi capaian seluruh insan unit yang ada di seluruh kabupaten Pekalongan, “ ungkap Wahyu ( Ar-Kominfo)
Kamis, 15 Oktober 2020