KAJEN – Dalam rangka mendukung kelancaran perayaan natal 2019 dan tahun baru 2020, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar Kajen, SPBE Bojong, dan Gudang Bulog Sub Drive Pekalongan di Bondansari Kecamata Siwalan, Senin (23/12/2019) sore.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengungkapkan bahwa menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum berencana menggelar operasi pasar. "Kami datang ke gudang Bulog untuk memastikan bahwa stok pangan saat Natal dan tahun baru di Kabupaten Pekalongan aman. Kemudian, mengenai belum perlu menggelar operasi pasar karena kondisi pasar saat ini relatif lebih stabil, baik untuk harga maupun stok," kata Bupati Asip.
Menurutnya, di gudang Bulog Wiradesa ini stok masih 40 ribu ton, sementara kebutuhan pasar di Kabupaten Pekalongan hanya 100 hingga 200 ton per bulan. Kemudian, harga sendiri juga masih jauh dari harga eceran tertinggi (HET). "Bulog menetapkan harga beras di gudang Rp 8.100 perkilogram dan untuk harga jual di pasar tidak boleh melebihi HET sebesar Rp 9.450 perkilogram. Ternyata di pasar harga jualnya Rp 8.500 dan ini menunjukkan supply-demandnya sangat terjaga, sehingga harga bisa dikendalikan," tuturnya.
Bupati KH. Asip menambahkan intervensi yang dilakukan pemerintah, yaitu menjaga suplainya supaya untuk tidak terlambat. "Jika suplaynya berkurang, harga pasti naik. Tapi, inikan suplaynya terjaga maka harganya bisa stabil. Sehingga, belum perlu menggelar operasi pasar," tambahnya.
Sementara itu, Dady Rahman Wakil Pimpinan Cabang Bulog Bondansari mengatakan stok keseluruhan di gudang Bulog Bondansari ada 40 ribu ton beras. "Artinya, itu jauh melebihi kebutuhan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Sehingga, dipastikan untuk beras jelang Nataru aman," katanya.
Dady menambahkan di bulan Januari dan Februari memang ada kenaikan, namun itu masih bisa teratasi. "Jadi, kalau untuk beras kita akan terus menjaga stok maupun harganya," tuturnya.
Pihaknya menambahkan, harapannya kondisi baik ini bisa berlangsung lebih lama untuk menjaga inflasi agar tetap stabil. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Kajen - Pemkab Pekalongan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Dekranasda kembali menggelar pentas seni Budaya Tutur Batik. Pagelaran Tutur Batik mengusung tema "Legenda Bumi Batik Nusantara " itu digelar di boulevard pendopo kajen, minggu (22/12) malam dan berlangsung meriah.
"Tutur batik adalah sebuah acara yang berisi tentang bagaimana kita menarasikan tentang batik dan menutur sejarah panjang perjalanan batik di kab pekalongan. Tentu tidak lepas dari legenda Batik yang ada di kabupaten". Demikian disampaikan bupati pekalongan KH Asip Kholbihi SH MSi usai pagelaran selesai.
Asip mengatakan event event yang berkaitan dengan pemberdayaan batik harus kontinyu. "Ada salah Satu yang sangat iconic di kab pekalongan, yaitu tutur batik",ucapnya
Pada kesempatan itu Pemerintah memberikan apresiasi kepada 5 pembatik yang sudah melahirkan karya Karya yang diakui baik di Tingkat Nasional maupun internasional, seperti Utoyo slamet, Failasuf Wiradesa, Sapuan Wiradesa , Liem Ping Wei kedungwuni dan oey soe tjun Kedungwuni
"Dari semua itu kita memberikan apresiasi atau penghargaan agar karya karya beliau tetap bertahan dan mewariskan kepada generasi muda, agar mereka mencintai batik tulis sekaligus mengembangkan karya tersebut sesuai dengan perkembangan jaman ", ungkapnya.
KAJEN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan melantik 57 anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se Kabupaten Pekalongan, untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.Pelantikan berlangsung di Hotel Dafam Pekalongan, Senin, (23/12/2019).
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dalam sambutannya meminta kepada pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) yang baru dilantik untuk menjalankan tugasdalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 agar tegas dan bertanggung jawab.
"Panwascam merupakan ujung tombak pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan pada tingkat kecamatan, diharapkan tetap berpedoman pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Bupati Pekalongan.
Kedungwuni - Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia menggelar haul ke-10 untuk KH Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur. Acara digelar pada Sabtu (21/12/2019) pukul 09.00 pagi sampai malam hari di Gedung PCNU, Bebekan, Kedungwuni.
Menurut Ketua Lesbumi PCNU Gus Eko Ahmadi, kegiatan ini diselenggarakan dengan tema memelihara hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Gus Dur adalah orang dengan pemikiran hebat, yang merupakan seorang ulama dan Umaro. Gus Dur juga dikenal sebagai bapak kemanusiaan yang mengerti tentang manusia.
"Persoalan kemanusiaan di Kabupaten Pekalongan adalah masih maraknya perjudian Nomer (TOGEL) maka dalam haul kali ini semua pihak baik ulama dan Umara' nya bersama sama memberantas TOGEL dengan pendekatan seni dan budayanya.Apalagi Lesbumi punya banyak laskar dan sanggar di setiap kecamatan dan desa di Kabupaten Pekalongan" kata Gus Eko.
Acara Haul Gus Dur ke Sepuluh kali ini, diawali dengan dibukanya pameran manuskrip Islam Nusantara dari abad 16 sampai dengan 19, juga pameran tosan aji kabupaten Pekalongan, lalu workshop Sinematografi dan workshop teater. Selain itu juga ada istighotsah, tahlil dan parade band indie se kabupaten Pekalongan.Tak lupa persembahan tari kreasi dari Sanggar Mekar Budaya Bojong yaitu Tari Sintren Ceria dan Tari Sholawat Bumi Santri. Puncak acara ada pertunjukan seni teater dari kelompok segita Teater Kudus sebagai persembahan Lesbumi PCNU Kudus.
Nomor layanan Aduan Masyarakat milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan berupa SMS LAPOR SIIP 085600900300 akhir tahun ini telah intregasikan dengan layanan LAPOR! yang dikelola Pemerintah Pusat. Tujuan dari intregrasi ini adalah untuk lebih mempemudah masyarakat untuk melaporkan, terpadu seluruh Indonesia dan tuntas memperoleh jawaban.
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website
KAJEN – Sebagai salah satu misi pengembangan potensi olahraga panahan di lingkup Regional Jawa Tengah, Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Kabupaten Pekalongan menggelar Pelatihan Pelatih Panahan se Regional, di Kampus International Muhammadiyah Boarding School (IMBS) Miftahul Ulum Pekajangan.
KAJEN - Menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Polres Pekalongan musnahkan 1.184 botol minuman keras (miras) dalam Apel Gelar Pasukan Ops Lilin Candi 2019 di Jalan Mandurorejo Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis, (19/12/2019).
"Pemusnahan ini yang dihasilkan dari 2 kali operasi Cipta Kondisi dengan Pekat mulainya November dan Desember," kata Wakapolres Pekalongan Kompol Mashudi, SH.
Menurutnya, tujuan pemusnahan ini untuk mengurangi atau mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan.
Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan penertiban masyarakat agar tidak terlalu sering melakukan, kegiatan minum-minum miras karena dampaknya ke masyarakat sangat merugikan.
KAJEN – Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti memimpin upacara Hari Bela Negara ke-71 tahun 2019, bertempat di Lapangan Kompi Senapan C Yonif 407/PK Wonopringgo Kecamatan Wonopringgo, Kamis(19/12/2019). Upacara yang didahului dengan pembacaan ikrar Bela Negara oleh perwakilan TNI, Polri, ASN dan pelajar ini dilaksanakan dengan khikmat.
Dalam amanat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang dibacakan oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa dan negara kita, semakin hari semakin berat dan beragam bentuknya.
Sebagaimana yang telah diingatkan oleh Bung Karno, bahwa perang modern bukan sekedar perang militer, melainkan peperangan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat.
“Dengan demikian, tidak hanya militer yang berperan membangun ketahanan Indonesia, tapi juga menuntut peran seluruh komponen bangsa demi kelangsungan hidup dan keutuhan NKRI,” ungkap Presiden.
KAJEN - Dalam rangka mempersiapkan Kabupaten Pekalongan menghadapi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan mengadakan workshop Penyelenggaraan Goverment Chief Information Office (GCIO) dan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di Aula Lt. 3 Setda Kabupaten Pekalongan baru-baru ini.
Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, H. Anis Rosidi, S.Sos., M.Si menegaskan bahwa pemerintahan Kabupaten Pekalongan harus siap menghadapi ini karena banyak implikasi yang harus diimplementasikan untuk mendukung semua itu, salah satunya yaitu transaksi elektronik. Ini menjadi tugas pokok Dinkominfo untuk memberikan pencerahan terkait dengan GCIO dan memfasilitasi seluruh OPD dan unit untuk memahami dan melaksanakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
"Nantinya kita akan mengadakan workshop yang kaitannnya dengan SPBE. Itu harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh OPD dan Kecamatan di Kabupaten Pekalongan dalam rangka menghadapi era tata kelola pemerintahan berbasis elektronik," ujarnya.
Menurut Asip, pemerintah mempunyai fungsi memfasiliatsi dan melakukan penataan regulasi terkait dengan bagaimana lLingkungan harus dijaga, diversifikasi pemasaranya harus dibantu karena ekonomi kreatif itu juga didukung sistem bisnis yang baik. "Jadi nanti Kalau hasil produksinya itu laku keras maka tentu hal ini akan menunjang sekali terhadap produktifitas para pembatik di kab pekalongan", tandasnya.
Asip juga mengatakan pihaknya terus menerus melakukan Upaya yang terorganisir dengan baik terutama pemerintah menjadi inisiasi. Seperti pada malam itu, pembelajaran tentang batik harus diajarkan sedini mungkin. Kemudian yang lebih penting lagi, lanjut Asip, adalah riset tentang batik.
"Tentu harus ada kolaborasi pemerintah, para pelaku dan pengusaha batik dan akademisi. Kalau 3 komponen ini terus menerus melakukan kolaborasi, saya meyakini keberadaan batik tulis di kab pekalongan ini akan semakin baik. Batik pekalongan ini anti kemapanan. Warnanya sangat bervariasi, dinaamis dan boketannya tidak terlalu terikat serta lebih realis", tuturnya
Selanjutnya pemkab akan teeus menerus melakukan upaya pemberdayaan terhadap para pembatik, melakukan kerjasama dengan pemerintah kab/kota di seluruh Indonesia untuk memperkenalkan batik Pekalongan sekigus memberikan pemberdayaan terhaap batik batik lokal yang ada di seluruh Indonesia.
Menanggapi usulan pelajaran batik dimasukkan ke sekolah, Asip mengaku pihaknya akan mengkaji, mendiskusikan dan menginstruksikan dindikbud untuk mengajarkan batik pada pelajaran Ekstra aebagai bentuk menyambung kelangsungan batik di pekalongan. "Ini harus diwariskan Dari generasi ke generasi , supaya anak anak kita mengenal batikdan tradisi batik di Wilayah Kab Pekalongan tidak akan hilang", ungkap Asip.
.Sementara itu kepala Dindikbud Kab Pekalongan, Sumarwati mengungkapkan harapan pagelaran tutur Batik tersebut bisa mengedukasi masyarakat Terkait sejarah batik.
"Pada Saat penjaahan Kita belum mengenal batik. Tadi disampaikan atau dituturkan sehingga muncul batik di pekalongan", papar Sumarwati.
Dari tema tersebut, yang ingin ditonjolkan dari Dindikbud terhadap batik adalah seni dan budaya dikolaborasikan antara batik dan kesenian modern. ( humas kominfo )
Selain itu, pihaknya juga berpesan, agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu harus mengedepankan azas keadilan atau tidak memihak kepada salah satu calon. "Untuk Pilkada Kabupaten Pekalongan 2020 nanti, Pemeritah sudah menyiapkan semuanya, baik itu infrastruktur maupun yang lainnya. Karena kita sudah menandatangani NPHD baik dengan Bawaslu maupun KPU dengan total anggaran Rp 37 miliar, untuk seluruh proses pilkada dari pembentukan Panwascam ini hingga seterusnya," ujarnya.
Menurut Bupati, masyarakat Kabupaten Pekalongan sudah terbisa melaksanakan pemilihan langsung dan pihaknya berharap pilkada 2020 bisa berjalan aman dan lancar. "Semoga aparaturnya semakin profesional sehingga bisa lebih baik lagi,"pungkasnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Divisi Organisasi dan SDM Nur Anis Kurlia mengatakan bahwa seluruh Panwascam yang dilantik pada kesempatan tersebut, sebelumnya harus melalui proses yang cukup panjang. "Proses yang panjang dan obyektif telah telah dilalui seperti seleksi administrasi, tes dengan menggunakan model berbasis online, seleksi wawancara, dan tes kesehatan," kata Nur Anis Kurlia.
Anis menyampaikan, bahwa ke 57 Panwascam yang dilantik berasal dari 19 Kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan dengan presentase laki-laki berjumlah 50 orang, dan 7 orang anggota perempuan. "Dari 57 anggota panwascam terpilih, 38 diantaranya merupakan wajah baru. Sedangkan, 18 orang lainnya merupakan mantan anggota Panwascam pada pemilu sebelumnya," ungkapnya.
Pihaknya mengingatkan kepada anggota Panwascam harus bertanggungjawab dan bekerja sesuai prinsip-prinsip yang ada. "Saya berharap anggota Panwascam terpilih, dapat bekerja dengan maksimal dan penuh waktu serta bisa bertanggungjawab agar dapat terwujud pilkada yang bermartabat dan berkualitas," tambahnya. (humas/dinkominfo kab.pekalongan)
Acara dihadiri katib syuriah PCNU kabupaten Pekalongan, KH M Afnan Khafid, Ketua FKUB Kab Pekalongan, KH Dzikron, Ketua GP Ansor Kabupaten Pekalongan, M Azmi, Komandan Satkorcab Banser, M Khairudin, Polres Kabupaten Pekalongan, Perwakilan Muslimat, Fatayat dan para anggota laskar dan sanggar se Kabupaten Pekalongan
Dengan kegiatan ini, Lesbumi PCNU Kabupaten Pekalongan berharap semoga Kabupaten Pekalongan mendapat barokah hingga tetap aman dan damai juga penyakit kemanusiaan (togel) di masyarakat tuntas.(didik /dinkominfo kab.pekalongan)
, SMS 1708, twitter @lapor1708 dan aplikasi Android.
“ Melayani aduan masyarakat melalui LAPOR!, menjadi kewajiban kita bersama sebagai Aparat Pemerintah dituntut untuk lebih responsif pada setiap laporan masyarakat” Ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Dra. Mukaromah Syakoer, MM saat membuka Sosialisasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan On Line (LAPOR!) hari ini di aula lantai 1 Setda Kajen.
Dan ini adalah bagian dari kerja cerdas, ikhlas, keras , tuntas dan kerja bersama kita dalam rangka turut membangun Kabupaten Pekalongan,terangnya. Menurut sekda, Masyarakat sekarang serba instan. “Kalau jalan berlubang, yang dipotret lubangnya, bukan yang mulus yang disampaikan kepimpinan tapi yang berlubang, itu yang dilaporkan, Artinya apa? Masyarakat butuh penanganan cepat. Maka dari itu kominfo melakukan kegiatan sosialisasi pagi ini untuk menyikapi hal hal seperti itu. Tugas kita tidak hanya menjamin sent / terkirim. Tapi delivered sehingga sampai pendistribusian kegiatan itu bisa dikerjakan, bisa dirasakan oleh masyarakat. Selalu cek masalah di lapangan dan temukan solusinya karena untuk mempecepat pelayanan”, tuturnya. “Kita sudah tidak manual lagi semuanya sudah online.Mulai dari e planning, e budgeting, e indection, lalu nanti akan ada e ASB (Analisa Standar Biaya)” terang sekda. Kedepan, menuru tsekda Kita harus punya kegiatan transparan, akuntabel, kita harus punya dedikasi ,loyalitas dan komitmen yang tinggi terhadap pemerintah daerah. Sekda juga menyampaikan kepada OPD agar aktif memberi informasi kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan melalui website yang sudah ada. “Masing - masing OPD sudah dibuatkan web oleh Kominfo harusnya diisi, karena bentuknya informasi kemasyarakat sehinnga masyarakat bisa mengakses/ melihat ” pintanya.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pekalongan AnisRosidi, S.Sos, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah dalam rangka memacu OPD untuk mempersiapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baru, berupa Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Publik, Tata Kelola Berbasis IT dan Tata Kelola Berbasis Single Data.
Sementara itu, Anis Rosidi, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pekalongan menjelaskan sosialisasi pada siang kali ini menyangkut tata kelola pemerintahan berbasis keterbukaan informasi publik. “Seperti kita ketahui bahwa kita memiliki Undang - Undang yang harus kita implementasikan , yaitu UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian PP no 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Dimana di era ini masyarakat bisa menyampaikan masukan, menyampaikan aspirasi - aspirasi terhadap pemerintah daerah. Hal ini harus direspon oleh pemerintah daerah” terangAnis. Anis mengatakan Kabupaten Pekalongan sudah memiliki namanya Lapor Sip!. Lapor Sip! Ini terintegrasi secara nasional serta sudah terkoneksi dengan lapor gubernur dan lapor SP4N, yang terkoneksi dengan 34 kementrian dengan 96 lembaga tinggi Negara termasuk komisioner dan ada sekitar 493 pemerintahan.” Ini semua bisa melihat. Ketika ada aduan harus kita respon. Oleh karena itu siang ini kita mengadakan sosialisasi apa itu Lapor SP4N dan masing - masing OPD untuk menunjuk adminnya” ungkapAnis. Sedangkan maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi, menurut Anis adalah memberi pemahaman Konsekuensi dari tata kelola adalah terbukanya informasi - informasi dan aduan masyarakat kepada pemerintah daerah. “ Tujuannya agar mereka tahu apa itu Lapor SP4N dan bagaimana bersikap ketika ada laporan. Mengetahui SOP nya seperti apa dan responnya seperti apa agar ini sesuai dengan program pemerintah pusat tentang quick respon. Pemerintah harus cepat tanggap. Menyikapi permasalahan - permasalahan dan masukan - masukan dari masyarakat terkait fungsi - fungsi pemerintahan yaitu penyelenggaran pemerintahan , terkait pelayanan publik, terkait pemberdayaan. Lapor SP4N ini otomatis terhubung dengan Polri, KPK dan semua bisa membaca” tambahnya. Selanjutnya Dasar aduan ini menjadi pintu masuk dasar dari pada turunnya tim penyelidikan. “inilah esensi dari tujuan adanya informasi keterbukaan publik, yaitu adanya transparansi penyelenggaraan pemerintah” pungkasAnis ( HumasKominfo ).
Sebanyak 80 peserta hadir dari beberapa wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya mulai dari Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Tegal, Slawi, Brebes, Purwokerto, Magelang, Solo, Yogyakarta, Sragen, Kendal, Temanggung, hingga Tulungagung Jawa Timur turut hadir mengikuti pelatihan yang akan dilangsungkan Rabu (18/12/2019) hingga Jumat (20/12/2019) mendatang.
Kegiatan Pelatihan Pelatih Panahan se Regional ini, dibuka pada hari Rabu (18/12) oleh perwakilan Pengurus Provinsi (Pengprov) Perpani Jawa Tengah, Abadi Pitoyo. Menurutnya, kegiatan pelatihan tersebut menjadi salah satu ajang yang sangat baik untuk meningkatkan kompetensi para atlet panahan, agar dapat melaju dan mengembangkan prestasinya.
Eko Ahmadi, selaku Ketua KONI Kabupaten Pekalongan menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan yang diusung oleh Pengcab Perpani Kabupaten Pekalongan ini. Pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan secara maksimal demi pengembangan dan peningkatkan para atlet panahan.
Senada dengan itu, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pekalongan yang diwakili oleh Bambang Supriyadi juga mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini.
“Sangat senang sekali melihat antusiasme para peserta yany hadir dari berbagai wilayah, bahkan ada yang dari Jawa Timur dan juga peserta dari Sumatera, yang menyempatkan bergabung dengan kegiatan ini. Tentu ini menjadi sangat baik untuk turut serta mengembangkan potensi atlet-atlet panahan kita,” ujar dia.
Menurut Ketua Harian Pengcab Perpani Kabupaten Pekalongan, Frangki Irawan, pihaknya berharap agar kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi antar pelatih panahan sekaligus sebagai ruang bertukar ilmu demi peningkatan kompetensi bersama. Selain kegiatan pelatihan pelatih, Pengcab Kabupaten Pekalongan juga akan melanjutkan kegiatan dengan menggelar Lomba Panahan khusus Kabupaten Pekalongan pada tanggal 21 Desember 2019 mendatang.(didik /dinkominfo kab.pekalongan)
"Kita lakukan tindak pidana tipiring, kepada para penjual yang miras di Kabupaten Pekalongan," ungkapnya.
Wakapolres juga menambahkan menjelang tahun baru pihaknya tetap operasi. Salah satu bentuknya Cipkon, terus akan lakukan.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM mewakili Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengucapkan terima kasih kepada TNI, Polri, dan masyarakat atas kerjasama untuk menjaga ketertiban di Kabupaten Pekalongan.
"Sebentar lagi ada natal dan tahun baru. Kami harapkan, semua masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pekalongan. Agar, tercipta suasana yang sejuk dan damai," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Lebih lanjut dikatakan Wakil Bupati Pekalongan, tanpa adanya sikap dan perilaku bela negara, maka pengelolaan negeri kita yang besar dan luas dengan sumber daya alamnya yang melimpah, tak akan mencapai keadilan dan kemakmuran yang di cita-citakan oleh seluruh pendahulu bangsa.
“Penanaman nilai-nilai dasar bela negara harus dilakukan secara terus menerus kepada seluruh komponen masyarakat dari beragam profesi tanpa memandang usia, suku, agama dan ras sebagai hak dan kewajiban tiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang,” harapnya.
“Bagi yang berbakti dalam birokrasi pemerintahan, teruslah mereformasi diri serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Yang belajar dan mengajar, teruslah meningkatkan kearifan dan pengabdian masyarakat berbasis nilai-nilai kebangsaan kita. Yang mengabarkan berita, teruslah menjadi penerang informasi masyarakat secara jujur, berimbang dan bertanggungjawa. Yang menjalankan usaha, tingkatkanlah terus daya saing secara sinergis dengan segenap tujuan Negara,“ tutup Wakil Bupati Pekalongan mengutip amanat Presiden Republik Indonesia.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Haryanto Nugroho, S.STP, MM., selaku ketua penyelenggara kegiatan, usai upacara menyampaikan bahwa dalam rangka memperingati Hari Bela Negara ke-71 tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan dua kegiatan pokok, yakni upacara dan kegiatan peningkatan kesadaran bela Negara.
Dikatakan haryanto, upacara dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, perwakilan unsur Forkopimda dan para Kepala Sekolah SMA sederajat di Kabupaten Pekalongan. Diikuti oleh ratusan peserta perwakilan dari TNI, Polri, ASN, mahasiswa, pelajar, dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pekalongan.
Dalam upacara, secara simbolis Wakil Bupati memasang tanda peserta yang akan mengikuti peningkatan kesadaran bela Negara selama dua hari ke depan.
“Kegiatan peningkatan kesadaran bela negara yang pesertanya ada di adik-adik siswa pelajar SMA sederajat sebanyak 125 anak, dilaksanakan selama 2 hari. Diisi materi dari para instruktur dan narasumber yang berasal dari TNI dan Polri serta unsur terkait lainnya,” tutur Haryanto.
“Selama dua hari materinya di dalam ruangan, outbound, baris-berbaris. Selain itu juga ada kegiatan malam yang tujuannya untuk memberikan kemampuan awal bela Negara bagi generasi muda,” imbuhnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Outcomenya agar semua OPD dan unit memahami dan bisa melaksanakan itu semua serta tidak mengalami kekagetan atau shock karena eranya sudah berubah. Pemerintah Pusat dan Provinsi juga menggunakan sistem seperti ini dan kita juga harus menggunakannya juga.
"Jika Pemerintah Pusat dan Provinsi saja sudah menggunakan sedangkan kita belum dan masih menggunakan manual, nantinya kita akan tertinggal dalam menghadapi era digital. Satu atau dua tahun kedepan nantinya semua sudah menggunakan sistem ini karena sangat efektif dan efisien. Ini harus dipersiapkan oleh Pemkab Pekalongan agar Kabupaten Pekalongan tidak tertinggal dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik," ucapnya.
Ini juga merupakan amanat dari Menpan-RB untuk menuju revormasi birokrasi. Harus dihadapi oleh semua lini pemerintahan di Indonesia. Sudah ada regulasinya dan tinggal pelaksanaannya saja. Pemerintah Pusat akan menerapkan sistem ini yang harus dipahami juga oleh pemerintahan dibawahnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
