KAJEN - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama merupakan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 135 bahwa ”Setiap PNS atau non-PNS yang diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi wajib dilantik dan mengangkat Sumpah/Janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa”.
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat melantik 7 (tujuh) Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama. Mereka adalah Ir. Bambang Irianto, M.Si yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda dan Litbang menjadi Kepala DPU dan Taru menggantikan Wahyu Kuncoro, ST.,MT.,
Sementara Wahyu Kuncoro, ST.,MT., Kepala DPU dan Taru dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan menggantikan Drs. Ahmad Muhlisin. Adapun Drs. Ahmad Muhlisin sendiri dilantik menjadi Staf Ahli Bupati Pekalongan.
Selanjutnya, Wiryo Santoso, S.IP., MH yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dilantik menjadi Kepala BKD dan Diklat menggantikan H. Totok Budi Mulyanto, SE.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda dijabat oleh H. Totok Budi Mulyanto, SE. menggantikan Drs. Ali Riza, M.Si. Drs. Ali Riza, M.Si dilantik menjadi Kepala Inspektorat (Inspektur) Kabupaten Pekalongan yang sebelumnya diisi oleh pejabat pelaksana tugas oleh Asisten II. Kemudian Kepala Satpol PP Edy Widiyanto dilantik menjadi Staf Ahli Bupati.
Bupati mengungkapkan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan ini merupakan sebuah peneguhan komitmen sabagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama,untuk melaksanakan tugas dan amanah yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab, integritas dan secara professional guna mendukung tercapai dan terwujudnya Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2016-2021.
“Saya berharap para pejabat yang baru dilantikuntuk mampu menjadiAparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki tanggung jawab jabatan sesuai tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya serta bisa menjabarkan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati guna pembangunan Kabupaten Pekalongan. Dan untuk diingat sudah seharusnya tidak ada Visi-Misi OPD, yang ada hanya Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan,” tegas Bupati.
Dijelaskan Bupati, pelantikan pada hari ini merupakan tindak lanjut penataan personil dalam rangka evaluasi dan kesesuaian kompetensi yang telah dilaksanakan Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kabupaten Pekalongan dan telah memperoleh Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-3524/KASN/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019.
“Penempatan seorang pejabat tidak hanya sekedar mencarikan “kursi” untuk seseorang atau kelompok tertentu, akan tetapi benar-benar sebagai tuntutan pemenuhan kebutuhan dan dorongan kebutuhan organisasi. Dan hendaknya kita semua harus kerja cepat, kerja keras dan kerja yang produktif, gunakan seluruh sumber daya untuk melakukan inovasi di jabatan baru, jangan terjebak dalam rutinitas yang monoton, menilai dan menyalahkan orang lain tetapi tidak punya solusi terbaik untuk menangani masalah yang ada,” terang Bupati.
Bupati menuturkan, orientasi kemajuan dalam pelaksanaannya juga harus berorientasi kedisiplinan dan ketertiban. Untuk itu, dua hal pokok harus tetap digunakan dalam pegangan kerja: pertama adalah tugas dan fungsi jabatan dan kedua adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pemahaman dalam pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan kewajiban. Hal itu sangat penting untuk menghindari kesalahan sekecil apapun, lebih-lebih pelanggaran atas peraturan perundang-undangan. Saudara diharapkan dapat mengakselarasi proses aktivitas roda organisasi agar bisa berpartisipasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,” tuturnya.
Satu hal penting menjadi perhatian semua pejabat, imbuh Bupati, yakni kemampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, penguasaan bidang tugas, serta kepekaan mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah dengan baik, cepat dan tepat, serta kemampuan mengambil langkah antisipatif terkait dengan tugas dan tanggung jawab.
“Sejak pelantikan hari ini, berarti Saudara sah memangku jabatan yang baru. Hal ini merupakan wujud kepercayaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada saudara untuk melaksanakan tugas – tugas dengan semangat yang baru dan penuh rasa tanggung jawab,” imbuh Bupati.
Pelantikan dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten, Staf Ahli dan seluruh Kepala OPD Kabupaten Pekalongan. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si melepas kafilah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) pelajar Tingkat Jawa Tengah tahun 2019 ke-34 asal Kabupaten Pekalongan. Para kafilah tersebut di lepas Bupati di Rumah Dinas Jabatan Bupati, Senin (18/11/2019) pagi. Tampak mendampingi Kepala Kementerian Agama Kajen H. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag dan Kabag Kesra Setda H. Tisno Suharsanto, SE.,M.Si.
Mereka akan bertanding di Kompleks Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, dari tanggal 18 hingga 21 November 2019 mendatang. Adapun jumlah Kafilah MTQ Pelajar asal Kabupaten Pekalongan yang mengikuti ajang ini berjumlah 16 orang, terdiri dari 6 orang untuk cabang Tartil Alquran (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk putri dan putra), 4 orang cabang Tahfidz (1 juz dan 5 juz putra dan putri), dan 6 orang cabang Tilawah (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk putri dan putra).
Bupati KH. Asip berpesan kepada peserta agar berlomba dengan niat yang baik dan berniat untuk belajar lagi dengan teman-teman yang ada di Jawa Tengah. “Tak lupa niatkan juga untuk syiar agama Islam dan syiar untuk menghidupkan tilawatil Quran,” katanya.
KAJEN - Setelah dilanda kekeringan sejak bulan Juli lalu akibat kemarau ekstrim yang melanda, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si memantau proses pemulihan atau revitalisasi Telaga Sigebyar Mangunan, di Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriyono, agar Januari 2020 mendatang siap dibuka kembali untuk kepentingan pariwisata.
Pemantauan proses revitalisasi Telaga Sigebyar Mangunan, dilakukan bupati Minggu pagi (17/11/2019), bersama dinas dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, untuk megetahui progres pelaksanaan pemulihan.
Sebelumnya, Telaga Sigebyar Mangunan, Desa Telogohendro mengalami penurunan debit air secara drastis, hingga membuat salah satu destinasi pariwisata baru di Petungkriyono tersebut kering, serta wahana permainan kapal teronggok di dasar telaga.
Keringnya telaga disebut-sebut dampak dari kemarau ekstrim berkepanjangan yang melanda berbagai tempat, serta adanya kebocoran di salah satu mata air setempat.
KAJEN – Hasil supervisi KPK baru-baru ini, nilai APBD kabupaten Pekalongan hampir 10 dan menempati peringkat 9. Nilai merah hanya di Dana Desa. Pemkab Pekalongan juga akan mendapat penghargaan dari KATADATA, sebuah vendor yang bergerak khusus mengamati APBD. Di Indonesia hanya ada 3 yang mendapa t penghargaan ini.
“Desember nanti kita Insya Allah juga akan mendapat penghargaan dari Mark Plus. Kemarin, belum lama kita mendapat penghargaan dari Pandu Negeri, karena tata kelola APBD dan itu adalah produk kita bersama”, ungkap bupati saat menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka Persetujuan Bersama Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Pekalongan TA 2020, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pekalongan, Jum’at (15/11).
Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan, para wakil ketua Dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah beserta Asisten, Staff Ahli Bupati, para Kepala OPD se-Kabupaten Pekalongan, para pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD se-Kabupaten Pekalongan, Ketua KPUD dan para Ketua Partai Politik se- Kabupaten Pekalongan, para wartawan, LSM dan hadirin lainnya.
KAJEN - Dalam memahami Islam harus juga memahami akar budayanya, karena sejarah dan akar tradisi Islam kita justru berkembang karena menggunakan instrumen budaya dan budaya menjadi wasilah mengembangkan Agama Islam.
Demikian disampaikan oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat menjadi Keynote Speaker pada acara Bedah Buku “Islam Berkebudayaan, Akar Kearifan Tradisi, Ketatanegaraan dan Kebangsaan” karya M. Jadul Maula yang diselenggarakan di Pendopo Bupati Pekalongan, Jumat (15/11/2019) siang.
Dalam acara tersebut hadir Wakil Rektor IAIN Pekalongan DR. H. Muhlisin, Kepala Kemenag H. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Hj. Sumarwati, S.IP., M.AP., Ketua Lesbumi Kabupaten Pekalongan Gus Eko Ahmadi, perwakilan mahasiswa serta praktisi pendidikan di Kabupaten Pekalongan.
KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si bersama Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH beserta para Wakil Ketua DPRD H. Riswadi, SH., Mas’udah dan Nunung Sugiantoro, ST., menandatangani penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun anggaran 2020, Jumat (15/11/2019) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan di Kajen.
Penandatangaan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun anggaran 2020 berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dengan pihak Pemerintah Daerah. Dan telah disepakati 8 (delapan) Raperda yang terdiri dari 2 (dua) Raperda inisiatif DPRD yaitu Raperda inisiatif DPRD yakni Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
Selanjutnya, 6 (enam) Raperda merupakan usulan Pemerintah Daerah adalah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019, Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020, Reperda tentang APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021, Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan pada Badan Usaha Milik Daerah.
KAJEN - Sebanyak 206 desa di Kabupaten Pekalongan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang berlangsung Rabu (13/11/2019). Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si bersama dengan unsur Forkopimda melakukan monitoring pilkades serentak.
Tampak hadir Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH., Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK., M.Si., Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto, S.IP., MMS., Ketua PN Pekalongan H. Sutaji, SH.MH., Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten Sekda dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, serta Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Munafah Asip Kholbihi.
Dalam pantauannya, Bupati Asip menerangkan bahwa masyarakat sangat antusias untuk datang ke TPS. Selain itu, menurut hasil pantauan di beberapa desa bahwa 80% kondisinya aman dan kondusif.
KAJEN - Rumah sakit dan Puskesmas yang bernaung di Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilarang menolak pasien, terutama pasien miskin.
"Siapa pun dan dalam kondisi apa pun si pasien harus dilayani dengan baik," kata Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si usai membacakan Amanat Menteri Kesehatan RI pada upacara Hari Kesehatan Nasional ke-55 di halaman Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pekalongan, Selasa, (12/11/2019).
Bupati Pekalongan KH. Asip juga meminta agar jajaran Puskesmas dan rumah sakit memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada pasien.
"Saya tekankan dan imbau kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan, meneruskan pesan dari Gubernur, tolong ojo sampai nolak pasien (jangan sampai menolak pasien). Siapa pun dan dalam kondisi apapun, apalagi pasien miskin. Siapa pun, dari latar belakang apapun harus dilayani dengan baik. Soal biaya diurus keri (belakangan)," ungkapnya.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan mengusahakan mencari sumber air baru untuk mengatasi bencana kekeringan di Desa Kaliboja Kecamatan Paninggaran.
Selama musim kering tahun ini, warga Desa Kaliboja mengalami krisis air bersih, dan sejak bulan Oktober yang lalu masyarakat mencari air sampai ke Kalibening Banjarnegara.
“Hari ini kita droping air bersih ke sini, namun masalah tidak cukup hanya itu, kita akan mencari sumber air baru, dan kita akan lakukan pipanisasi dan masukkan ke instalasi yang sudah ada, sehingga Insya Allah ke depan daerah ini sudah tidak kekeringan lagi,” kata Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat melakukan bantuan air bersih di Desa Kaliboja Kecamatan Paninggaran, Senin (11/11/2019) sore.
Bupati mengungkapkan, dirinya jika datang ke daerah kekeringan selalu memberikan solusi agar di tahun mendatang daerah tersebut dapat terbebas dari krisis air bersih jika kemarau tiba.
Menurut Bupati, Kabupaten Pekalongan sudah dikenal sebagai lumbung atau basis pengembangan tilawatil Quran, dan bahkan banyak qori-qoriah nasional dan internasional banyak pula yang belajar di Kabupaten Pekalongan. “Ini sebagai modal sosial yang luar biasa untuk kita, selain itu juga ada banyak sekali pesantren Al Quran di Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.
Karena dikenal sebagi basis tilawah, lanjut Bupati, maka tugas kita selanjutnya adalah memberikan penguatan pada generasi terutama anak-anak guna melanjutkan dan meneruskan kembali apa yang dirintis para pendahuluan. “Kita akui ada stagnan regenarasi beberapa dekade belakangan terkait pembinaan tilawatil Quran. Untuk itu kita akan lakukan lagi pembinaan baik kepada pelajar, remaja maupun umum,” ujarnya.
Kondisi stagnan tersebut, jelas Asip, karena diakibatkan beberapa faktor diantaranya, minat terhadap seni tilawatil Quran dari generasi ke generasi mengalami penurunan. Yang kedua yakni kita tidak terbiasa menyiapkan sumber daya manusia atau SDM untuk dilatih menjadi qori-qoriah handal. “Dan penurunan kualitas dan kuantitas tersebut juga disebabkan kurangnya apresiasi, sehingga dalam era seperti sekarang ini perlu ada pembaharuan agar geliat minat terhadap seni Al Quran dapat dihidupkan kembali,” paparnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Pada kesempatan pemantauan, Bupati KH. Asip Kholbihi mengatakan, pihaknya akan terus melihat perkembangan pemulihan destinasi pariwisata yang baru saja dibuka untuk pariwisata tersebut, agar dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat, dan wisatawan.
"Sekarang ini kita melihat perkembangan revitalisasi Telaga Sigebyar Mangunan, dengan sasaran telaga agar tetap berfungsi secara baik, sebagai daerah tangkapan air. Kemudian sumber air masih terjaga dengan baik, serta dilakukan penataan oleh masyarakat untuk kepentingan pariwisata," kata bupati.
Penataan yang dilakukan masyarakat untuk menata segi estetika tersebut, hanya dilakukan dibagian kanan dan kiri, sehingga tidak mengganggu permasalahan lingkungan, serta tetap dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk warga setempat.
Karena dengan penataan tersebut, selain pemanfaatan sumber mata air untuk kehidupan, juga pemanfaatan lainnya, seperti pariwisata. "Masyarakat sudah berkomitmen untuk tetap menjaga kelestarian alam, sehingga dalam penataan tidak melakukan pengubahan bentuk-bentuk vitalnya," tandas Asip.
Disebutkan, apabila proses revitalisasi berjalan dengan baik, maka Telaga Sigebyar Mangunan, akan dibuka kembali untuk masyarakat Januari 2020 mendatang. "Yang jelas sekarang ini kita pulihkan dulu fungsi-fungsinya secara baik, dan kita pantau perjalanannya, karena ini juga sekaligus untuk menjaga kelestarian alam, sehingga dilakukan tidak secara sembarangan," jelas bupati.(didik /dinkominfo kab.pekalongan)
Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati menyampaikan, Belanja Daerah tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 2.446.656.142.301, sehingga terjadi deffisit anggaran sebesar Rp. 127.667.309.431. “Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan netto, sehingga secara riil defisit sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah),” tutur Bupati.
Dalam struktur belanja daerah ini, Kabupaten Pekalongan, menurut bupati, sudah cukup bagus antara belanja langsung dan belanja tidak langsung , antara belanja pegawai dan belanja modal.
“Dulu, kalau tidak salah, Tahun 2016 Belanja Modal kita hanya 250 (miliar rupiah). Sekarang belanja modal kita 560 (miliar rupiah). Belanja modal adalah Belanja yang dialokasikan untuk publik. Efeknya adalah ini bisa menekan angka kemiskinan yang sejak 7 tahun terakhir. Menurut data BPS jawa tengah angka kemiskinan kabupaten Pekalongan turun tertinggi sejak 7 tahun terakhir,” ujar Bupati. Dikatakan, angka penurunan kemiskinan pada tahun 2017-2018adalah terbesar, yakni 2,35 %. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan saat ini juga mencapai 5,76%. Angka lebih tinggi dari pertumbuhanekonomi nasional, provinsi, maupun Kota Pekalongan.
Pemkab Pekalongan, menurut Bupati, telah melakukan perubahan paradigma pengentasan kemiskinan, dari paradigma sebelumnya kemiskinan dengan indikator kebutuhan pokok atau basic needs dirubah ke basic rights atau hak-hak dasar. “Kita tidak melulu menekankan pada keperluan kebutuhan dasar tetapi bagaimana penekanan kepada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin”, Inilah kenapa kita sering mendapat penghargaan,” tandasnya.
Salah satu perubahan mendasar dari upaya pengentasan kemiskinan, menurut bupati,adalah dengan tidak akan memandang orang miskin sebagai obyek dan bebanpembangunan, tetapi orang miskin merupakan subyek dan aset pembangunan, oleh karena itu, menurutnya, wajah kesejahteraan masyarakat kabupaten Pekalongan sekarang sudah tampak merata. Ditambahkan, ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pekalongan sekarang sudah hampir Rp. 25 juta.
Sementara itu, terkait upaya penanggulangan rob, pada tahun 2020 pemkab mendapatkan bantuan sebesar Rp. 100 miliar lagi dan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah diperkirakan juga bertambah. “Ini dari pendapatan dana perimbangan, dana transfer terutama dari dana dekonsentrasi,” imbuh Bupati.
Terkait penerimaan pajak, Bupati menjelaskan, pemkab bersikap hati-hati untuk tidak terlalu menaikkan pendapatan dari sektor pajak “Kalau terlalu menekan pajak, yang rugi masyarakat.Hari ini Pertumbuhan Ekonomi Nasional hanya 5%. Kalau kita terlalu menekan pajak kasihan pengusaha”, jelasnya.
Menurutnya, target yang paling utama adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Pertama adalah infrastruktur. “Sekarang sudah 93 persen infrastruktur Kabupaten Pekalongan dalam keadaan baik,” ujar Bupati. Pihaknya meyakinitahun 2020, kondisi infrastrukutur baik 100 persen .
Dalam kesempatan tersebut, bupati juga menjelaskan ada sektor-sektor income baru seperti banyaknya wisata-wisata yang difasilitasi pemkab dan mendatangkan income bagi masyarakat namun belum bagi pemkab.
Berdirinya delapan perguruan tinggi karena fasilitasi dan regulasi yang diatur pemkab, menurutnya, jugamenjaditrigger atau pemicu pertumbuhanekonomiKabupaten Pekalongan sekaligus menciptakan pemerataan kemakmuran di masyarakat.*(Red)
“Termasuk wayang kulit adalah produk asli para walisongo, untuk mengembangkan Islam dengan pendekatan budaya,” kata Bupati.
Selain itu, kata Bupati, dengan membaca buku tersebut, masyarakat akan lebih menghargai orang lain, berlaku toleran, dan memandang Allah sebagai dzat yang welas asih. “Agama tidak hanya dipandang sebagai ritual, kesalehan sosial, yang lebih penting menghargai keyakinan, dan menghargai budaya dan berbagai suku yang ada di Nusantara,” ujarnya.
Ditambahkan Bupati KH. Asip, dalam halaman awal, buku ini mengupas tentang hadis tentang menuntut ilmu sampai ke Negeri Cina, yang bisa dipahami sebagai entitas Cina sebagai bangsa yang maju pada masa itu, dan juga Cina berarti jauh artinya keharusan mencari ilmu sejauh mungkin.
“Pada abad ke-6 ada hubungan antara Cina-India-Arab dan Jawa khususnya dalam hal perdagangan, terutama kain atau katun yang didatangkan dari India sehingga kita tidak kekurangan komoditas tersebut,” tutur Bupati.
Untuk itu tidak heran, tambah Bupati, jika Pekalongan yang berada di daerah pesisir dan juga merupakan jalur sutra perdagangan, tidak pernah kekurangan bahan baku pakaian. Maka wajar jika sekarang menjadi penghasil Batik terbesar kemudian di susul Solo, Jogja dan Cirebon.
“Hal itu dikarenakan suplai bahan baku sudah terjadi sejak awal masehi dan didukung SDM yang secara kultural sudah terjalin interaksi tentang bagaimana cara membikin pakaian, dan mengembangkan pakaian itu menjadi lebih baik, proses ini kita alami,” imbuhnya
Sementara itu, Ketua Lesbumi PCNU Kabupaten Pekalongan Gus Eko Ahmadi mengatakan, keadaan pemilkiran era milenial berbeda dengan jaman dahulu, jika dulu jika ada isu yang dilontarkan oleh pemimpin akan dikupas dalam kelompok diskusi.
“Sekarang jika ada isu yang ramai adalah meme dan menggoreng isu tersebut, sehingga kita hanya ribut di meme dan gorengan,” katanya.
Bagi NU yang didalamnya ada Lembaga Lesbumi, tutur Gus Eko, berkepentingan agar masyarakat Kabupaten Pekalongan memahami Islam dengan pendekatan budaya sehingga dapat melihat perbedaan dengan kacamata yang lebih bijak.
“Melalui acara ini kita ajak segenap yang hadir, para santri dan pemuda Kabupaten Pekalongan untuk membudayakan literasi, sehingga akan mendorong sinergi antara pemerintah dan masyarakat,” terangnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Mengiringi penetapan Propemperda Tahun Anggaran 2020, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak terutama kepada segenap pimpinan dan anggota Bapemperda yang telah mengoordinasikan pembahasan dan penelaahan dapat ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD hari ini.
“Kepada OPD yang terkait penyusunan dan pembahasan Raperda baik inisiatif DPRD maupun usulan Pemda agar benar-benar melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, sehingga Perda yang dihasilkan berkualitas, tepat waktu dalam penyusunan dan pembahasannya serta dapat diimplementasikan dengan baik,” terang Bupati.
Dalam kesempatan paripurna tersebut, Bupati juga menyampaikan terkait satu Raperda usulan Pemerintah Daerah yaitu tentang Lembaga Keuangan Mikro Kajen, yang merupakan Propemperda Tahun Anggaran 2019, tidak dapat dilanjutkan penyusunannya. Hal itu, kata Bupati, karena memperhatikan hasil rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal pada tanggal 13 Mei 2019 dan rapat evaluasi program TPAKD pada tanggal 27 Agustus 2019 serta pendirian PT. LKM BKD Kabupaten Pekalongan.
“Untuk itu kami cabut usulan atas Raperda tentang Lembaga Keuangan Mikro Kajen tersebut guna mendorong pengembangan lebih lanjut atas keberadaan PT. LKM BKD Kabupaten Pekalongan menuju kemandirian serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan secara berkesinambungan, dan optimalisasi posisi Pemerintah Daerah dan OJK selaku inisiator sekaligus Pembina beserta stakeholder terkait di Kabupaten Pekalongan,” paparnya.
Rapat paripurna dihadiri unsur Forkopimda, sebagian besar Anggota DPRD, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan, KPU, perwakilan instansi vertical, BUMN dan BUMD, serta perwakilan ormas di Kabupaten Pekalongan. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
"Pertama yang kita pantau tadi di Desa Pododadi Kecamatan Karanganyar. Warganya sangat antusias sekali dan datang sejak pukul 8 pagi. Juga hasil 80% tadi cukup merepresentasikan situasi pemilihan di Kabupaten Pekalongan," ucapnya.
Bupati Asip juga menghimbau agar momentum pilkades ini bisa dijadikan untuk ajang silaturahmi antar warga juga menjaga dan menjunjung tinggi aturan main yang sudah ada dalam pilkades serentak ini.
"Pesan saya bahwa siapa pun yang menang nanti agar menang ojo umuk, kalah ojo ngamuk," ucapnya.
Slogan "Menang ojo umuk, kalah ojo ngamuk" terus digelorakan agar tercipta situasi dan kondisi yang aman, tertib, lancar dan kondusif karena itu adalah modal untuk pembangunan kedepan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun menambahkan bahwa pilkades serentak ini berjalan dengan aman dan lancar. Serta calon kades di desa yang saya pantau tadi jumlahnya lebih dari 2 calon.
"Ini menunjukan bahwa masyarakat sangat antusias untuk membangun desanya dengan dibuktikan banyaknya yang mendaftar menjadi calon kades," pungkasnya.
Hindun berharap agar proses pilkades serentak ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan kondusif sampai hasil akhir penghitungan suara. Untuk calon terpilih semoga amanah karena itu merupakan pilihan masyarakat sendiri.
Adapun menurut salah seorang warga Desa Pododadi, Irma (35) mengatakan, ia sangat lega karena sudah memberikan hak suaranya.
"Disini calonnya ada empat, harapan saya bagi kepala desa terpilih bisa membuat desa lebih maju lagi dan semoga menjadi pemimpin yang amanah," katanya. (didik /dinkominfo kab.pekalongan).
Menurutnya seorang pasien itu pada hakikatnya menderita dua penyakit, yakni penyakit fisik dan psikis. Untuk sakit fisik, bisa diobati dengan diberi obat. Sedangkan beban psikis yang mereka hadapi bisa diringankan dengan memberikan pelayanan yang manusiawi.
"Orang yang datang pada hakikatnya dua sakitnya, yakni fisiknya sakit dan psikisnya juga sakit. Mereka itu bingung. Jika bapaknya sakit, mereka kepikiran yang cari nafkah siapa, jika ibunya sakit maka yang merawat anak-anaknya siapa. Itu yang ada di pikiran mereka. Beban yang mendera mereka ini tolong diobati dengan berikan senyuman dan ramah. Secara psikis, mereka juga perlu diobati dengan pelayanan yang manusiawi," ujarnya.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si berharap di peringatan HKN ke-55 pelayanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan terus meningkat.
Upacara dihadiri Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan. Dan diikuti oleh seluruh jajaran Dinas Kesehatan, Puskesmas se Kabupaten Pekalongan, dan unsur-unsur kesehatan yang lain.
Dalam upacara HKN tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati dan Ketua DPRD serta Kepala Dinkes menyerahkan piagam dan penghargaan kepada para pemenang lomba yang diselenggarakan Dinas Kesehatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-55 tahun 2019 tingkat Kabupaten Pekalongan.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
“Seperti yang sudah kita lakukan di Rawacacing Kecamatan Kedungwuni dan di Desa Lambanggelun yang sekarang sudah tidak dikirim lagi, kemudian di Kesesi dalam jangka menengah panjang sedang kita carikan solusinya Insya Allah musim kemarau yang akan datang daerah-daerah yang mengalami bencana kekeringan itu bisa kita kurangi,” terang Bupati.
Selain itu, jelas Bupati Pekalongan KH. Asip, Pemkab juga punya water management untuk mengatasi kekeringan yang ada di Kabupaten Pekalongan karena sebenarnya Kabupaten Pekalongan kaya dengan sumber air baku dan air tanah.
“Ini yang perlu kita pahami. Memang ada moratorium untuk eksploitasi air tanah udara daerah tertentu seperti daerah pantai, sambil menyiapkan air baku ini bisa masuk ke daerah-daerah perkotaan,” paparnya.
Bupati menambahkan, ada beberapa sebab mengapa daerah atas kering duluan, yang pertama mungkin area tangkapan airnya sudah berkurang karena lahan, terus sekarang kita harus menanam kembali pohon-pohon yang punya daya serap air tinggi.
“Saya kira teknologi biopori itu penting untuk digalakkan di desa-desa ini supaya air itu langsung masuk ke dalam tanah. Ini problem yang harus kita atasi jangka menengah panjang, sedang. Untuk jangka pendek ini bagaimana supaya potensi air yang ada di daerah yang lebih tinggi itu bisa kita alirkan ke daerah yang lebih rendah utamanya di pegunungan,” ujar Bupati KH. Asip.
Sementara itu, Direktur Perusda Air Minum Tirta Kajen, Nur Wachid mengatakan, pihaknya senantiasa akan bersinergi dengan Dinas Perkim LH untuk memetakan daerah rawan kekeringan di Kabupaten Pekalongan.
“Nanti skenarionya itu harus kita lakukan oleh Perkim atau PDAM, untuk daerah Kaliboja sendiri nanti akan kita lakukan pengambilan air dari daerah yang ada di atas untuk segera kita alirkan ke sini, sehingga ke depan kekeringan sudah tidak terjadi lagi di daerah ini,” katanya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
