KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Jawaban itu disampaikan Wakil Bupati Pekalongan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Jumat (25/7/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S. S., M. S., menyampaikan apresiasi atas masukan dari DPRD yang dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.
"Kami mengucapkan terima kasih atas pandangan dan saran seluruh fraksi. Semua ini menjadi bahan penting untuk penyempurnaan kebijakan daerah,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan Fraksi PKB dan PAN terkait arah kebijakan makro ekonomi, Pemerintah Daerah menegaskan fokus pada upaya menurunkan angka kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan, pengurangan pengeluaran, serta pengentasan kantong - kantong kemiskinan. Pelaksanaannya dilakukan melalui program produktif yang bersumber dari APBD dan dukungan sektor swasta, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat.
Terkait rencana penerapan kebijakan lima hari sekolah yang dipertanyakan Fraksi PKB dan Golkar, Pemerintah Daerah menyatakan program tersebut masih dalam tahap kajian dan uji coba.
“Kebijakan ini akan mempertimbangkan nilai sosial, budaya lokal, serta keberlangsungan pendidikan keagamaan. Aspirasi masyarakat akan ditampung sebelum ada keputusan final,” tegas Wakil Bupati.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menjelaskan kenaikan pendapatan pada perubahan APBD 2025 yang dipengaruhi peningkatan pajak daerah, retribusi layanan kesehatan dari RSUD Kraton dan RSUD Kajen, serta tambahan transfer dari bagi hasil pajak provinsi.
Selain itu, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akan dilakukan secara efisien dengan fokus pada program prioritas dan produktif.
Jumat, 25 Juli 2025
Menanggapi masukan fraksi terkait sektor pariwisata, Pemerintah menyiapkan langkah penguatan infrastruktur objek wisata, pengembangan destinasi baru, serta promosi wisata berbasis kolaborasi dengan dunia pendidikan dan pelaku usaha.
“Dengan keterbatasan keuangan daerah, kami fokus menekan belanja seremonial yang kurang produktif, sehingga anggaran dapat lebih diarahkan pada pelayanan publik,” jelas Wakil Bupati.
Rapat paripurna diakhiri dengan penegasan komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi dengan DPRD dalam mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera.
Kajen – Suasana haru dan penuh keakraban menyelimuti Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan pada Kamis malam, 24 Juli 2025, dalam acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pekalongan. Feni Nilasari, S.H., M.H., resmi berpamitan setelah menjabat selama hampir tiga tahun, dan tongkat estafet kepemimpinan kini diserahkan kepada Salman, S.H., M.H.
Bupati Pekalongan, Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Feni Nilasari. "Di kesempatan yang baik ini saya Bupati Pekalongan dan Bapak Wakil Bupati Pekalongan pertama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Feni, bestie saya, sahabat saya yang baik," tutur Bupati Fadia.
Ia menambahkan bahwa Feni Nilasari bukan hanya bagian dari unsur Forkopimda, tetapi juga seorang sahabat yang telah membantu menjaga Kabupaten Pekalongan tetap "adem, ayem, kondusif." "Selalu memberikan kami masukan-masukan yang baik, selalu bisa bekerja sama dengan baik kepada kami semua sehingga Kabupaten Pekalongan selalu dijaga Allah sampai saat ini dari marabahaya," pungkas Bupati Fadia.
Dalam sambutannya, Feni Nilasari mengungkapkan perasaannya. "Hari ini akhirnya tiba juga, sesuai dengan feeling saya karena sudah 2 tahun 10 bulan alarm di pimpinan sudah menyala pasti akan bergeser, cuma yang tidak sesuai titik koordinat tempatnya kalau bidangnya sudah sesuai karena sudah menjadi kepala satker dua kali agak lelah jadi istirahat cuma tempatnya yang agak kurang cocok," ujarnya.
Meskipun demikian, Feni yakin bahwa semua keputusan adalah yang terbaik. Ia juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh Kepala Seksi dan jajaran yang telah memberikan dukungan selama ini.
Kajari Baru Salman: Dari Wamena ke Pekalongan Salman, S.H., M.H., yang kini resmi menjabat sebagai Kajari Kabupaten Pekalongan, turut menyampaikan kesan pertamanya. "Saya di sini seperti orang yang dari gunung turun ke darat, karena saya sebelumnya dari Wamena, Jayawijaya. Sebelumnya saya menjalankan tugas 3 tahun 4 bulan di Jayawijaya, jadi sudah seperti jaga gunung kami di sana," ungkap pria asli Bugis, Sulawesi Selatan ini.
Ia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan hangat yang diterimanya di Kabupaten Pekalongan. "Tadi siang kami dilantik jadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, malam ini kami disambut dengan suatu acara yang luar biasa," katanya. Salman berkomitmen untuk melanjutkan kolaborasi dan kinerja baik yang telah dirintis oleh Ibu Feni, baik dengan pemerintah daerah maupun Forkopimda, demi pelaksanaan tugas kejaksaan yang lebih baik lagi.
Jumat, 25 Juli 2025
Kajen – Kontribusi sektor pertanahan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pekalongan terus menunjukkan angka yang menjanjikan. Hingga pertengahan tahun 2025, penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah menyentuh angka Rp21,04 miliar, dengan 2.709 transaksi yang didominasi dari lelang dan Surat Keputusan Hak atas tanah.
Data ini dipaparkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Pekalongan, Bambang Irjanto, A.Ptnh., M.M., dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Pekalongan, Kamis (24/7/2025) di Gedung DPRD. Rapat tersebut membahas kontribusi sektor pertanahan terhadap PAD serta optimalisasi potensi pendapatan dari pajak penghasilan (PPh) atas peralihan hak.
Dalam paparannya, Bambang menegaskan bahwa BPN tidak hanya menjalankan tugas administratif, seperti penerbitan sertifikat tanah, namun juga memainkan peran penting dalam proses verifikasi dokumen BPHTB hingga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hak atas tanah.
"Kami juga menyampaikan data pengadaan tanah untuk proyek jalan tol Pemalang–Batang, jumlah bidang tanah yang telah terdaftar, serta rekapitulasi penerimaan BPHTB tahun 2024 dan 2025," jelasnya. Sepanjang 2024, tercatat sebanyak 5.854 kegiatan BPHTB berhasil dilaksanakan.
BPN turut menekankan pentingnya monitoring atas sertipikat tanah yang terdampak proyek jalan tol sebagai bagian dari tata kelola pertanahan yang transparan dan terukur. Koordinasi lintas sektor dinilai sangat krusial untuk mendukung kelancaran proyek sekaligus memaksimalkan penerimaan pajak.
DPRD Kabupaten Pekalongan menyampaikan apresiasi atas transparansi dan akurasi data yang disampaikan BPN. Keterlibatan aktif lembaga tersebut dianggap mampu menjadi fondasi kuat dalam menggali potensi PAD dari sektor pertanahan secara optimal.
Kamis, 24 Juli 2025
Kajen - Sebanyak 63 proposal dari 137 pemuda dinyatakan lolos administrasi dalam Lomba Ide Bisnis Pemuda Tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2025, hal ini dinyatakan oleh Wahyu Kuncoro (Kepala Dinporapar Kab. Pekalongan) melalui Kabid Kepemudaan Ari Lanang, 24 Juli 2025.
Ari lanang menyampaikan bahwa dalam rangka mempersiapkan generasi emas 2045 yang kompetitif, maka Dinporapar Kab. Pekalongan menyelenggarakan Lomba ide Bisnis Pemuda. Dengan tema Inovasi bisnis sekarang, sukses masa depan, Lomba ini dimaksudkan untuk menggali dan menanamkan jiwa kewirausahaan bagi kalangan pemuda, untuk senantiasa berkarya, berkreasi dan berinovasi di dalam berwirausaha.
“Bonus demografi yang terjadi kan dapat menjadi potensi namun juga bisa menjadi masalah, oleh sebab itu pemuda perlu dipersiakan sejak dini pemuda untuk berwira usaha, jangan sampai banyak pengangguran, lomba ini diharapkan dapat membentuk pemuda berkreasi yang tidak hanya menunggu lapangan pekerjaan, namun justru menciptakan lapangan kerja baru dengan wira usaha” tandas Ari lanang
Adapun Lomba ide binis ini terbagi atas 2 kategori, pelajar dan umum, Dimana pesertanya adalah dari pelajar dan pemuda warga Kabupaten Pekalongan usia 16 – 30 Tahun.
Dari 63 proposal yang masuk kemudian akan disaring menjadi 10 finalis terbaik dengan komponen penilaian meliputi, deskripsi usaha, kreativitas produk, aspek pemasaran, proyeksi keuangan dan kelayakan usaha. Sepuluh finalis tersebut kemudian wajib mengikuti kegiatan Jong Entrepreneur School atau Sekolah Wirausaha Pemuda (JES) selama 3 hari.
Melalui kegiatan JES ini finalis akan mendapatkan materi bukan hanya hard skill, namun sampai soft skill dalam berwirausaha agar terbentuk pemuda yang siap berbisnis. Lebih lanjut Ari lanang menegaskan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan terkait dengan produk hasil ide bisnis pemuda ini secara langsung pada saat digelar pameran hasil produk lomba pada acara care free day di komplek alun-alun kajen yang direncanakan pada hari minggu, tanggal 3 Agustus 2025. Pameran ini sekaligus sebagai uji coba pasar terhadap produk dan sekaligus menerima masukan dari Masyarakat” tandasnya.
Dalam rangka memberikan penghargaan bagi para juara, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memberikan alokasi uang pembinaan sebagai bantuan modal dengan jumlah total 50 juta rupiah.
Kamis, 24 Juli 2025
KAJEN – Sebanyak 779 buruh tani tembakau di Kabupaten Pekalongan menerima bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Mereka menerima bantuan sebesar Rp. 600.000 per orang.
BLT dibagikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan melalui Dinas Sosial (Dinsos), pada 668 buruh tani tembakau di wilayah Kecamatan Petungkriyono, Kamis (24/07/2025), di Gedung Biru Petungkriyono. Sebelumnya, bantuan dibagikan pada 86 buruh tani di wilayah Paninggaran, pada Rabu (23/07/2025) di Aula Kecamatan Paninggaran, dan pada 25 orang buruh tani di wilayah Kandangserang, di Aula Kecamatan Kandangserang, pada Selasa (22/07/2025).
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Agus Pranoto, SH, MH, mewakili Bupati Pekalongan, Dr. Hj. Fadia Arafiq, dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan yang diterimakan merupakan BLT DBH CHT Tahap I tahun ini. Disebutkannya, penerima BLT di wilayah Petungkriyono terdiri dari 59 orang buruh tani tembakau dari Desa Curugmuncar , 294 orang Desa Simego, 68 orang dari Desa Songgodadi , 138 orang dari Desa Tlogohendro , 84 orang Desa Tlogopakis , dan 25 orang Desa Yosorejo.
Sedangkan penerima BLT dari wilayah Kecamatan Paninggaran terdiri dari 40 orang buruh tani tembakau dari Desa Domiyang , 25 orang dari Desa Kaliboja, dan 21 orang dari Desa Tenogo . Sedangkan di wilayah Kecamatan Kandangserang terdiri dari 25 orang buruh tani tembakau dari Desa Gembong.
Agus Pranoto berharap BLT dapat memotivasi para petani dan buruh tani tembakau untuk tetap menanam tembakau dan hasilnya diharapkan semakin baik”. Dan ujungnya jika hasilnya semakin baik, semakin produktif, kesejahteraan para petani dan buruh tani tembakau juga semakin meningkat,” ungkap Agus. Ditambahkannya, bantuan Tahap II akan disalurkan pada Bulan September 2025. Berita tersebut disambut tepuk tangan meriah ratusan petani dan buruh tani tembakau yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Camat Petungkriyono, Hadi Surono, S.IP, M.Si, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada para buruh tani tembakau di wilayahnya. Hadi berharap kepada warga penerima bantuan agar dapat memanfaatkan BLT dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan buruh tani tembakau.
Kegiatan dihadiri perwakilan OPD terkait di lingkungan Pemkab Pekalongan dan Forkopimcam Petungkriyono.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Pekalongan, Doedy Budhi Purwanto, S.IP, dalam kegiatan penyaluran BLT siang itu mewanti-wanti kepada para penerima agar tidak menggunakan BLT untuk judi online (judol). “Tolong jangan sampai BLT digunakan untuk judol. Jika ketahuan untuk judol, bantuan akan dicabut. Semua bantuan, termasuk BLT DBH CHT ini, jika digunakan untuk judol, bantuan akan dicabut, nama penerima bantuan akan dicoret,” ujar Doedy.
Salah satu penerima BLT, Riyati (56), mengaku senang mendapatkan BLT. “Alhamdulillah. Rencanya akan saya gunakan untuk modal menanam bibit tembakau,” ungkap Riyati.
Penerima BLT lainnya, Misbah (58) juga mengungkapkan hal senada. “BLT bisa untuk tambahan modal tanam tembakau. Mudah-mudahan hasil panen nantinya cukup baik dan menguntungkan, tidak terkendala cuaca maupun hama,” ujarnya.
Kamis, 24 Juli 2025
Talun – Bupati Pekalongan menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk memastikan seluruh sekolah negeri di wilayahnya memiliki fasilitas belajar yang layak.
Hal ini disampaikan Bupati Pekalongan, Drs. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., usai meninjau SD Negeri 02 Sengare, Talun, yang sebelumnya dilaporkan memiliki keterbatasan sarana pembelajaran, Kamis (24/7/2025).
“Hari ini saya datang ke SD Negeri 02 Sengare setelah mendapat laporan dari suami saya, anggota DPR RI Komisi Pendidikan, yang saat itu sedang reses di Talun. Beliau menyampaikan bahwa masih ada sekolah di Kabupaten Pekalongan yang fasilitasnya kurang memadai,” ujar Bupati.
Bupati Pekalongan mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika masih ada sekolah yang tidak memiliki kursi dan meja layak. Laporan dapat disampaikan melalui Dinas Pendidikan, Halo Bupati, atau media sosial resmi Pemerintah Daerah.
“Kirimkan laporan beserta foto kondisi sekolah agar bisa segera kami tindak lanjuti. Saya ingin memastikan anak - anak kita belajar di sekolah yang layak. Tidak harus mewah, tetapi minimal memenuhi standar kelayakan,” tegasnya.
Bupati juga memastikan perbaikan sarana sekolah negeri akan menjadi prioritas.
"Sekolah negeri adalah aset pemerintah, dan sebagian besar muridnya berasal dari keluarga kurang mampu. Karena itu, saya ingin memastikan mereka belajar dengan nyaman dan layak,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Kholid, S.IP., M.M., menjelaskan pada tahun sebelumnya Pemerintah telah mengalokasikan Rp25 miliar untuk pengadaan perabot sekolah. Namun pada tahun 2025, sebagian anggaran dialihkan untuk pembangunan jalan sehingga pengadaan perabot dilakukan melalui skema kredit.
“Sebenarnya saat ini hanya tinggal pemeliharaan saja. Untuk peralatan belajar, khususnya kursi dan meja, sudah terpenuhi. Sebelumnya hanya di Sengare yang kondisinya seperti itu, sekarang sudah tertangani,” ujarnya.
Kepala SDN 02 Sengare, Talun, Sutiyono mengakui selama empat tahun terakhir proses pembelajaran di sekolahnya kurang optimal akibat keterbatasan sarana dan komunikasi yang belum berjalan maksimal.
“Kami berterima kasih kepada Ibu Bupati yang telah memberikan bantuan untuk siswa kami. Ini luar biasa, dan kami berharap ke depan proses pembelajaran bisa lebih optimal dan menyenangkan bagi anak-anak,” katanya.
Ia juga menyebut lokasi sekolah yang berada di perbatasan Kabupaten Batang dan Talun menjadi tantangan tersendiri.
"Persaingan prestasi dengan sekolah di wilayah sekitar cukup ketat. Namun, dengan dukungan pemerintah, kami akan terus berjuang meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kepada siswa,” tandasnya.
Kamis, 24 Juli 2025
SEMARANG – Bupati Pekalongan, Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., menerima penghargaan bergengsi dalam kategori "Pemimpin Jawa Tengah yang Peduli Kesehatan Masyarakat" pada ajang Jogja Jateng Awards 2025 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu malam (23/7/2025). Penghargaan ini diberikan atas inovasi program kesehatan gratis yang hanya mensyaratkan KTP bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.
Dalam sambutannya, Bupati Fadia mengungkapkan rasa senang dan terkejutnya atas pengakuan tersebut.
"Alhamdulillah, senang dan terkejut sebetulnya saya Bupati Pekalongan mendapatkan penghargaan dengan kategori tadi, pemimpin Jawa Tengah yang peduli kesehatan masyarakat," ujarnya. Ia menambahkan bahwa program kesehatan gratis dengan KTP ini telah berjalan berturut-turut dan bahkan menjadi inspirasi bagi daerah lain.
"Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan yang niatnya kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan, kesejahteraan, tetap bisa berjalan dan semoga Allah memberikan jalan kepada kami untuk mempermudah seluruh akses masyarakat Kabupaten Pekalongan di bidang kesehatan, infrastruktur, atau yang lainnya," harap Fadia.
Alfito Deannova, Pemimpin Redaksi Detik, dalam sambutannya menegaskan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan, nilai, dan kekuatan yang menjadi bagian integral dari identitas bangsa. Ia menyoroti Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah yang kaya akan kearifan sejarah dan melahirkan sosok-sosok penting bagi pilar tokoh Indonesia.
"Seiring Jateng-Jogja bertumbuh, beriring pula tantangan dan problematikanya, mulai dari kompleksitas sosial, ekonomi, lingkungan, hingga budayanya," jelas Alfito. Ia menambahkan bahwa kebutuhan akan sosok progresif dan organisasi yang mampu menemukan solusi serta menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik menjadi alasan utama Detik menyelenggarakan Jogja Jateng Awards 2025.
"Inilah yang mendorong kami malam hari ini untuk hadir di sini memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada mereka dan bukan hanya sekadar menyelenggarakan seremoni belaka," tegasnya.
Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., Gubernur Jawa Tengah, menyatakan kebanggaannya atas berkumpulnya tokoh-tokoh penting dalam acara Jogja Jateng Awards 2025. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara Detik atas inisiatifnya di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.
"Award ini menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kita untuk lebih berkarya dan memberikan warna bagi kita," tutur Gubernur Luthfi. Ia juga menekankan peran penting media sebagai sarana penghubung dalam memberikan edukasi dan kontrol sosial.
"Media kita gunakan sebagai partnership building dalam membangun wilayah. Oleh karena itu, Jawa Tengah harus memiliki daya dobrak, termasuk Jogja, menjadi daya saing menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.
Kamis, 24 Juli 2025
Tirto – Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama DPRD terus mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Bendung Gerak di Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto. Proyek strategis ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir rob yang selama belasan tahun melanda enam desa di kawasan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, menyatakan bahwa percepatan pembebasan lahan, termasuk tanah musnah, merupakan prioritas utama. Hal ini disampaikannya usai memimpin rapat koordinasi lintas instansi pada Rabu (23/7/2025), yang melibatkan BPN, DPU Taru, Camat Tirto, Kades Jeruksari, anggota Komisi A DPRD, dan sejumlah pihak terkait.
"Alhamdulillah, kami terus konsisten melakukan rapat koordinasi tiap bulan. Fokusnya pada pembebasan tanah musnah melalui skema kerohiman dan juga lahan non-musnah untuk keperluan pembangunan Bendung Gerak," ujar Sumar, politisi Fraksi PDI Perjuangan.
Tanah musnah, lanjutnya, adalah lahan yang rusak total akibat bencana alam dan tidak bisa lagi dimanfaatkan sebagaimana mestinya. "Kondisi di sana sangat memprihatinkan. Di beberapa titik, kedalaman air sudah mencapai tiga meter, bahkan bentuk lahannya sudah lebih menyerupai laut," ungkapnya.
Pemkab Pekalongan telah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk skema ganti kerohiman, sesuai dengan regulasi terbaru. Proses ini mencakup pembentukan tim teknis, penilaian appraisal, penetapan lokasi, hingga sosialisasi kepada para pemilik lahan.
Rencananya, pertemuan lanjutan dengan warga akan digelar Jumat mendatang untuk menyamakan persepsi soal nilai kerohiman. DPRD juga tengah mengkaji kemungkinan penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 jika dibutuhkan, termasuk opsi konsinyasi lewat pengadilan apabila tidak tercapai kesepakatan.
"Namun kami berharap proses ini bisa selesai secara musyawarah, tanpa harus menempuh jalur hukum. Yang penting, nilai kerohiman bisa diterima semua pihak," imbuh Sumar.
Ia menargetkan seluruh tahapan rampung sebelum akhir September 2025. “Kami minta doa dan dukungan dari semua pihak. Situasi warga di pesisir Tirto sangat memprihatinkan. Infrastruktur rusak, rumah selalu terendam rob. Ini tanggung jawab bersama untuk segera dituntaskan,” tandasnya.
Rabu, 23 Juli 2025
Kesesi – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-125 resmi dibuka di Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Rabu (23/7). Program ini dinilai sebagai model percepatan pembangunan berbasis kolaborasi yang menyasar infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M, Si,. ,mengatakan, TMMD kali ini berbeda dibanding pelaksanaan sebelumnya karena peningkatan anggaran dan cakupan program.
“Ini semacam program model atau prototipe. Kalau bisa, semua desa di-upgrade seperti ini. Karena peningkatannya bukan hanya di sisi anggaran, tetapi juga program, kolaborasi, dan keterlibatan berbagai pihak,” ujarnya.
Beliau menyebut Desa Windurojo dipilih karena memiliki persoalan kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur.
"Kita tangani secara bersama-sama dengan pendekatan sinergi antara program pemerintah dan CSR. Pekerjaan mencakup pembangunan jalan, rumah tidak layak huni, penanganan stunting, kesehatan, pendidikan, hingga bantuan keuangan desa,” tambahnya.
Sementara itu, Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0710 Pekalongan, Mayor Cpl Cahyono Yulianto, menjelaskan, sasaran TMMD Reguler 125 meliputi kegiatan fisik maupun nonfisik.
“Untuk fisik, di antaranya pembangunan jalan sepanjang 977,5 meter dengan lebar 2,5 meter, pemasangan enam unit lampu penerangan jalan umum, pengeboran dan penyediaan air bersih satu unit berikut pipanisasi empat unit, serta rehabilitasi empat rumah tidak layak huni. Selain itu juga ada program ketahanan pangan,” jelasnya.
Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp1,5 miliar, bersumber dari kolaborasi pemerintah daerah dan TNI.
“Harapan kami, program TMMD ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya warga di Desa Windurojo,” pungkasnya.
Rabu, 23 Juli 2025