KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, menghadiri Rapat Paripurna penyampaian catatan strategis dan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di ruang sidang DPRD Kabupaten Pekalongan, Kamis (30/4/2026).
Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Munir itu menjadi panggung evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus penegasan arah kebijakan pembangunan ke depan. DPRD secara terbuka menguliti sejumlah sektor krusial, mulai dari kualitas sumber daya manusia hingga tata kelola pemerintahan.
Usai rapat, Sukirman menegaskan bahwa seluruh catatan DPRD tidak akan berhenti sebagai dokumen formalitas. Ia memastikan rekomendasi tersebut akan dikaji serius dan menjadi dasar penyusunan program pembangunan, khususnya dalam penyusunan APBD 2027.
“Rekomendasi ini sangat prinsip dan fundamental. Akan kami pelajari secara mendalam dan kami tindak lanjuti. Kami pastikan ini menjadi pijakan dalam program ke depan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, DPRD menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang dinilai masih perlu percepatan. Di sektor sumber daya manusia, legislatif mendorong pemerataan kualitas pendidikan, percepatan penanganan Stunting, serta peningkatan layanan kesehatan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi sorotan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Tak hanya itu, sektor infrastruktur dan lingkungan turut mendapat tekanan. DPRD meminta pembangunan dilakukan secara terintegrasi dengan sektor pertanian dan pariwisata, disertai perluasan akses air bersih hingga wilayah pelosok. Persoalan klasik pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga didorong untuk ditangani melalui inovasi yang lebih progresif.
Pada sektor ekonomi, DPRD menekankan pentingnya penguatan UMKM melalui kemudahan akses permodalan dan pemasaran. Sementara itu, upaya pengentasan kemiskinan diminta lebih adaptif dengan memperkuat perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok lansia dan masyarakat rentan.
Sorotan juga mengarah pada tata kelola pemerintahan. DPRD merekomendasikan penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan, percepatan digitalisasi layanan publik, serta penuntasan sertifikasi aset daerah yang selama ini kerap menjadi titik lemah administrasi.
Abdul Munir menegaskan, tahun 2025 merupakan fase krusial karena menjadi masa transisi kepemimpinan sekaligus awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045 menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Karena itu, ia menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak.
“Rekomendasi ini untuk memastikan kebijakan pembangunan 2026 dan 2027 lebih akuntabel, transparan, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” tandasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya. Forum ini sekaligus menjadi penegasan bahwa DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga pengawasan yang menuntut kinerja pemerintah daerah lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Kamis, 30 April 2026
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan meluncurkan program Sekolah Lapang Iklim Kopi sebagai upaya meningkatkan kapasitas petani dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kegiatan ini digelar di La Ranch, Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Rabu (29/04/2026), dan menjadi bagian dari strategi penguatan sektor kopi lokal.
Paninggaran – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat menghadiri Haul Akbar ke-41 Mbah Wali Tanduran di Makam Mbah Wali Tanduran, Kecamatan Paninggaran, Selasa (28/4/2026).
- Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menghadiri pelantikan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pekalongan yang digelar pada Minggu (26/4/2026) bertempat di Aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan. Kegiatan tersebut dihadiri para kiai, ulama, serta tokoh masyarakat dari berbagai kalangan akademisi, termasuk doktor dan profesor.
Kajen – Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., berpesan kepada para calon jamaah haji Kloter 12 asal Kabupaten Pekalongan agar memanfaatkan kesempatan beribadah di Tanah Suci untuk memanjatkan doa terbaik, tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga untuk para pemimpin bangsa dan daerah.
Kajen - Keberangkatan jamaah calon haji Kelompok Terbang (Kloter) 11 menjadi penanda dimulainya rangkaian pemberangkatan haji Kabupaten Pekalongan tahun 2026. Sebanyak 91 jamaah diberangkatkan pada Jumat dini hari (24/4/2026) menuju Asrama Haji Donohudan, Solo, sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan menggelar latihan simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Kamis (23/4/2026) pagi. Kegiatan berlangsung di Jalan Alun-alun Utara, depan Kantor Bupati Pekalongan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, resmi membuka Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Harmoni Budaya dan Pendidikan untuk Generasi Unggul” ini berlangsung sejak 29 April hingga 2 Mei 2026.
Pembukaan PKD tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi diarahkan sebagai momentum strategis menjaga identitas budaya di tengah laju modernisasi yang kian cepat.Ia menilai, PKD harus menjadi ruang refleksi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis nilai-nilai luhur warisan leluhur.
“Kebudayaan bukan sekadar kesenian atau benda purbakala, tetapi ide, gagasan, dan perilaku kita sehari-hari,” terangnya.
Sukirman mengingatkan, derasnya arus teknologi tidak boleh meminggirkan budaya lokal. Ia secara khusus menyoroti peran pendidik dalam menjaga kesinambungan nilai tradisi, termasuk melalui kesenian seperti Wayang.
“Guru dan pendidik punya peran penting agar anak-anak tidak tercerabut dari akar budayanya,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa PKD bukan hanya ajang hiburan, melainkan sarana membangun kesadaran kolektif untuk memperkuat jati diri daerah dan menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap budaya bangsa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan sekaligus Ketua Penyelenggara, Kholid, menyebut PKD 2026 dirangkaikan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Beragam kegiatan disiapkan dengan melibatkan pelajar, mulai dari workshop dan pementasan Sintren massal, lomba dalang anak, lomba menggambar dan mewarnai, hingga pameran seni budaya dan ekonomi kreatif.
Kholid juga memaparkan capaian sektor pendidikan, termasuk prestasi SMP 2 Kajen sebagai juara nasional Sekolah Adiwiyata serta predikat pemerintah daerah terbaik di Jawa Tengah dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
“Generasi muda harus tumbuh dengan talenta hebat, namun tetap berpijak pada akar budaya mereka,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Pekalongan juga menyerahkan penghargaan nasional untuk sejumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia, yakni Seni Sintren, Apem Kesesi, Seni Gendhuwangan, Tata Rias Pengantin Srimpi Priyayi, serta Selamatan Giling Tebu PG Sragi.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam pembukaan tersebut, di antaranya Ketua DPRD Abdul Munir, Dandim 0710 Pekalongan Ihalaw Garry Herlambang, Wakapolres M. Farid Amirullah, serta Kepala Kejaksaan Negeri Conny Novita Sahetapy Engel. Hadir pula Sekda dan para kepala perangkat daerah.
Kamis, 30 April 2026
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan bahwa perubahan iklim yang semakin ekstrem berdampak langsung pada produktivitas tanaman kopi. Kondisi tersebut membuat petani kesulitan mengenali karakter tanaman, sehingga hasil produksi mengalami penurunan.
“Perubahan iklim membuat petani kesulitan mendeteksi karakter tanaman kopi, sehingga berdampak pada penurunan produksi,” ujarnya.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Bank Indonesia, Mercy Corps, serta Rumah BUMN. Pelatihan dirancang secara intensif melalui pembagian kelas dan praktik lapangan guna meningkatkan pemahaman serta keterampilan petani.
Selain faktor iklim, sejumlah kendala lain juga dihadapi petani, di antaranya keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia (SDM), serta akses pemasaran. Saat ini, luas lahan kopi di Kabupaten Pekalongan tercatat sekitar 16 hektare yang tersebar di Desa Sengare dan Jolotigo.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, Dra. Siti Masruroh, M.Si., menyampaikan salam laporannya bahwa program ini juga bertujuan membangun komitmen lintas sektor, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, mitra swasta, dan perguruan tinggi.
“Program ini mendorong kesadaran petani terhadap pentingnya adaptasi iklim, sekaligus meningkatkan keterampilan melalui pelatihan budidaya kopi adaptif dan teknologi pascapanen,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan, kegiatan ini dilengkapi dengan metode pembelajaran seperti blind coffee testing dan diskusi reflektif, serta diarahkan untuk membuka akses pasar ekspor melalui kemitraan dengan eksportir.
Sekolah Lapang Iklim Kopi dijadwalkan berlangsung enam kali pertemuan. Kegiatan perdana dilaksanakan pada 29 April 2026 di Lumbung Kopi Nusantara, dilanjutkan lima pertemuan di Desa Jolotigo pada 9 Juni hingga 4 Agustus 2026. Program ini diikuti 30 peserta, masing-masing 15 petani dari Desa Sengare dan Jolotigo.
Sejumlah narasumber turut dilibatkan, antara lain dari BMKG Jawa Tengah, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember, serta dukungan dari Zurich Insurance dan sektor perbankan.
Sementara itu, petani kopi asal Desa Jolotigo, Nadhirin, menilai potensi kopi lokal sangat besar untuk dikembangkan sebagai identitas daerah. Namun, ia mengakui masih adanya keterbatasan, terutama dalam hal SDM, infrastruktur, dan teknologi.
“Kami masih membutuhkan dukungan, mulai dari pembibitan hingga peralatan seperti mesin roasting dan alat uji cita rasa,” ujarnya.
Pemerintah berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan dan menjadi model kolaborasi yang dapat direplikasi di wilayah lain, guna meningkatkan produksi, kualitas, serta kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Pekalongan.
Rabu, 29 April 2026
Dalam sambutannya, Sukirman menyampaikan bahwa Pemkab Pekalongan terus melakukan introspeksi terhadap capaian pembangunan daerah. Ia mengakui bahwa pembangunan sumber daya manusia telah berjalan baik, namun pembangunan fisik, khususnya infrastruktur jalan, masih perlu dikejar secara serius.
“Pembangunan manusianya kita berhasil, tetapi pembangunan fisiknya memang harus kita akui masih tertinggal di sana-sini. Ini sudah menjadi catatan dan perhatian serius kami,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Sukirman menyampaikan bahwa Pemkab Pekalongan telah mengambil kebijakan strategis dengan mengalihkan anggaran pembangunan Gedung DPRD yang sebelumnya direncanakan senilai sekitar Rp19 miliar, untuk mendukung percepatan pembangunan jalan di berbagai ruas.
“Kami sebenarnya sudah menganggarkan pembangunan Gedung DPRD, namun karena kebutuhan masyarakat lebih mendesak, maka program itu kami batalkan. Anggarannya kita alihkan untuk pembangunan jalan di tahun 2026,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan jalan akan menjadi prioritas besar pada tahun 2027 hingga 2028. Pemerintah daerah akan mengupayakan perbaikan jalan secara permanen agar tidak mudah rusak, sehingga keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam berkendara dapat terjamin.
“Insya Allah 2026, 2027, 2028 nanti pembangunan jalan kita percepat. Kita ingin tidak ada lagi jalan di Kabupaten Pekalongan yang membahayakan masyarakat,” ungkap Sukirman.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati juga mengapresiasi Kecamatan Paninggaran yang dinilai menjadi salah satu wilayah unggulan dan berprestasi di Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, kemajuan Paninggaran di sektor wisata, pendidikan, ekonomi, serta kehidupan religius masyarakatnya merupakan modal besar dalam mendukung pembangunan daerah.
Sukirman berharap dukungan masyarakat dan doa para kiai dapat menjadi kekuatan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan secara seimbang, baik pembangunan manusia maupun pembangunan fisik.
“Kami mohon doa restu agar pemerintah bisa terus menjalankan pembangunan yang seimbang, membangun pendidikan dan kesehatan, sekaligus memperbaiki infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Haul Akbar ke-41 Mbah Wali Tanduran berlangsung penuh kekhidmatan, diisi dengan doa bersama, mujahadah, dan tausiyah para ulama, serta dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran pemerintah daerah, dan jamaah dari berbagai daerah.
Rabu, 29 April 2026
Kegiatan tersebut mengusung tema “Merajut Ukhuwah, Meneguhkan Integritas: Sinergi Ulama, Umara, dan Cendekiawan dalam Merawat Stabilitas dan Kemajuan Kota Santri”. Selain Plt. Bupati Pekalongan, acara juga menghadirkan narasumber Ketua PCNU Kabupaten Pekalongan KH. Musklih Khudlori, M.Si., serta Dewan Pembina PC ISNU Dra. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
Plt. Bupati Sukirman menyampaikan bahwa kegiatan Halal Bihalal dan silaturahim tersebut menjadi momentum yang istimewa bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ia menilai keberadaan ISNU sebagai organisasi yang dihuni kaum terpelajar sangat penting untuk memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan dalam mendukung pembangunan daerah.
“Alhamdulillah, ini menjadi momentum yang istimewa bagi Kabupaten Pekalongan. Kami sangat membutuhkan uluran tangan dari mereka, terutama dalam hal ide dan gagasan. Karena beliau-beliau ini adalah kaum terpelajar yang saya kira mampu secara objektif meneropong dan mengevaluasi jalannya pembangunan di Kabupaten Pekalongan,” ujar Sukirman.
Ia berharap dari forum halaqah tersebut dapat lahir rekomendasi-rekomendasi yang objektif dan realistis sebagai pijakan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program kerja serta arah pembangunan Kabupaten Pekalongan ke depan.
“Harapannya, nanti akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang objektif dan realistis, yang mampu menjadi pijakan bagi kami dalam menyusun rencana program kerja daerah sekaligus rencana pembangunan ke depan,” imbuhnya.
Sukirman juga menyebutkan bahwa isu yang paling banyak disoroti dalam kegiatan tersebut adalah persoalan infrastruktur. Selain itu, penguatan pembangunan karakter serta pendidikan unggul juga menjadi perhatian bersama yang sejalan dengan gagasan para cendekiawan yang tergabung dalam ISNU.
“Yang paling menonjol tentu saja, lagi-lagi soal infrastruktur. Selain itu juga terkait penguatan pembangunan karakter, serta pendidikan yang unggul dan seterusnya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PC ISNU Kabupaten Pekalongan Dr. Mohammad Nasrudin, M.Pd.I menyampaikan bahwa gagasan dan masukan yang disampaikan PC ISNU dapat diterima dan ditangkap dengan baik oleh Plt. Bupati Pekalongan. Ia menegaskan bahwa ISNU siap terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Saya kira semua gagasan yang kami sampaikan sudah dapat ditangkap oleh Bapak Plt. Bupati. Karena kami yakin beliau sebenarnya sudah memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kami hanya menekankan beberapa hal saja,” tutur Nasrudin.
Ia juga menyampaikan kepercayaan dan dukungan kepada Plt. Bupati Sukirman, serta berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan lancar dan diwujudkan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Pekalongan.
“Kami percaya kepada beliau, dan kami semua berdoa semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan, serta dapat diwujudkan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang paling penting, kami akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah,” tegasnya.
Melalui Halal Bihalal dan Halaqah Kebangsaan ini, PC ISNU Kabupaten Pekalongan berharap dapat memperkuat ukhuwah serta membangun kolaborasi nyata antara ulama, umara, dan cendekiawan guna menjaga stabilitas serta mendorong kemajuan Kabupaten Pekalongan sebagai Kota Santri yang berdaya saing.
Minggu, 26 April 2026
Dalam kegiatan ini pengurus MUI Kabupaten Pekalongan yang diketuai oleh KH. Tajudin Shorih untuk masa khidmat 2025-2030 dikukuhkan oleh Sekretaris Umum MUI Provinsi Jawa Tengah Drs. KH. Muhyiddin, M. Ag., mewakili Ketua Umum MUI Jateng, Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si., yang berhalangan hadir karena pada waktu yang sama mendapatkan undangan pertemuan mualaf di Semarang.
Sukirman terkesan dengan tema pelantikan yang dinilai relevan, yakni mendukung pembangunan umat berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga harus menyentuh pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam membentuk karakter masyarakat.
Sukirman menegaskan pentingnya sinergi antara MUI dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mendorong pembangunan yang berimbang. Kolaborasi tersebut dinilai strategis untuk memastikan pembangunan berjalan secara menyeluruh, baik dari sisi infrastruktur maupun kualitas umat.
“Pembangunan manusia harus menjadi perhatian bersama. Sinergi antara MUI dan pemerintah perlu terus diperkuat agar mampu menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pembinaan karakter generasi muda. Menurutnya, generasi saat ini membutuhkan perhatian dan bimbingan lebih intensif agar memiliki ketangguhan serta nilai-nilai moral yang kuat.
“Karakter generasi muda perlu kita kedepankan. Mereka membutuhkan pendampingan agar tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan berakhlak,” tambahnya.
Melalui pelantikan ini, diharapkan MUI Kabupaten Pekalongan semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam membina umat dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Kabupaten Pekalongan, KH. Tajudin Shorih, menegaskan bahwa tema yang diusung dalam pelantikan kali ini memiliki makna strategis bagi arah pembangunan daerah.
“Kami sengaja mengusung tema peran strategis MUI dalam mendukung pembangunan umat berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan. Pembangunan yang kita cita-citakan bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan spiritual, moral, dan sosial ekonomi umat yang harus berlangsung secara berkesinambungan dari masa ke masa,” jelasnya.
Ia memaparkan tiga peran strategis MUI ke depan. Pertama, sebagai penjaga akidah dan ukhuwah di tengah derasnya arus informasi. Dalam hal ini, MUI diharapkan terus memberikan fatwa dan bimbingan yang menenangkan, mencegah perpecahan, serta merawat kerukunan antarumat beragama.
Kedua, sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. MUI diharapkan dapat berperan aktif dalam menyukseskan program-program yang berpihak kepada masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penyakit sosial lainnya.
Ketiga, sebagai pelopor pembangunan berkelanjutan. MUI didorong untuk meningkatkan kesadaran umat dalam menjaga lingkungan, mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara produktif, serta mencetak generasi muda yang berakhlak mulia dan berdaya saing.
Melalui pelantikan ini, diharapkan MUI Kabupaten Pekalongan semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam membina umat dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.
Sekretaris Umum MUI Provinsi Jawa Tengah Drs. KH. Muhyiddin, M. Ag., juga memberikan sedikit pesan dan arahan bahwa sesuai dengan namanya bahwa MUI merupakan wadah atau perkumpulan ulama-ulama Indonesia. Makasih sudah sepatutnya apabila fatwa atau keputusan yang nantinya dikeluarkan sesuai dengan ke-Indonesiaan.
"Kita ini mewarisi tugas-tugas fungsi keagamaan yang pernah dan sudah dilakukan oleh para nabi kita. Kita mengemban tugas keagamaan dan tugas keulamaan, tapi kita jangan lupa bahwa kita ini Majelis Ulama Indonesia karena itu kita bergerak dalam porsi keulamaan keindonesiaan, jangan sampai kita ini sebagai ulama Indonesia justru kita menyuarakan keulamaan yang lain karena ada hal-hal khusus yang tidak sama antara apa yang ada di Indonesia dengan apa yang ada di negara muslim lain," tandasnya.
Minggu, 26 April 2026
Hal tersebut disampaikan Sukirman dalam acara pelepasan calon jamaah haji Kloter 12 Kabupaten Pekalongan di Halaman Setda Kabupaten Pekalongan, Jumat (24/4/2026). Ia menegaskan bahwa doa dari Tanah Suci merupakan salah satu ikhtiar spiritual yang memiliki makna besar, terlebih saat jamaah berada di tempat-tempat mustajab.
“Saya yakin Bapak/Ibu sudah memiliki rencana doa yang akan dipanjatkan di Tanah Suci. Doakan yang terbaik untuk kehidupan Bapak/Ibu dan keluarga,” ungkapnya.
Namun demikian, Sukirman mengingatkan bahwa seringkali masyarakat lupa untuk mendoakan para pemimpin. Ia pun meminta jamaah haji turut mendoakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar senantiasa diberikan kesehatan serta kekuatan dalam memimpin bangsa.
Selain itu, Sukirman juga memohon doa untuk Gubernur Jawa Tengah, agar diberikan kelancaran dan keberkahan dalam menjalankan amanah kepemimpinan di provinsi Jawa Tengah.
Tak hanya itu, ia juga meminta jamaah haji mendoakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan beserta unsur Forkopimda, agar senantiasa diberikan kekuatan, keselamatan, serta mampu menjalankan tugas melayani masyarakat secara optimal.
“Secara pribadi, dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, saya nyuwun didoakan agar kami tetap istiqamah, selamat dari segala cobaan dan godaan, serta mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Sukirman juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jamaah apabila selama memimpin dan melayani masyarakat Kabupaten Pekalongan masih terdapat kekurangan. Ia mengajak seluruh jamaah untuk saling memaafkan agar ibadah haji dapat dijalankan dengan hati yang bersih dan langkah yang ringan.
“Saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak/Ibu sekalian apabila selama kepemimpinan dan pelayanan kami masih banyak kekurangan. Mari kita saling memaafkan lahir dan batin agar langkah Bapak/Ibu ringan, ibadahnya lancar, dan mendapatkan ridha Allah SWT,” tuturnya.
Ia berharap seluruh jamaah haji asal Kabupaten Pekalongan dapat melaksanakan ibadah dengan lancar, kembali ke tanah air dengan selamat, serta memperoleh predikat haji mabrur.
Jumat, 24 April 2026
Pelepasan jamaah berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan H. Sukirman menyampaikan bahwa Kloter 11 bukan sekadar rombongan pertama yang berangkat, tetapi juga menjadi simbol dimulainya pelayanan dan fasilitasi ibadah haji bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan tahun ini.
“Alhamdulillah, Kloter 11 ini menjadi awal dari seluruh rangkaian pemberangkatan jamaah haji Kabupaten Pekalongan tahun 2026. Total ada 943 jamaah yang terbagi dalam empat kloter, yaitu 11, 12, 13, dan 14,” ujar Sukirman.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji, mulai dari persiapan hingga pemberangkatan. Keberangkatan kloter pertama ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi kloter-kloter berikutnya.
Sukirman juga menyampaikan doa agar seluruh jamaah, khususnya Kloter 11 sebagai pembuka, diberikan kelancaran, kesehatan, dan keselamatan dalam menjalankan ibadah haji.
“Semoga Kloter 11 ini menjadi pembuka yang baik, diberikan kelancaran dalam perjalanan dan ibadahnya, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur dan mabruroh,” katanya.
Dalam sambutannya, ia mengingatkan para jamaah untuk memanfaatkan kesempatan berhaji dengan memperbanyak ibadah, doa, dan zikir, serta menjaga niat dan kekhusyukan selama di Tanah Suci.
Menurutnya, keberangkatan haji merupakan panggilan istimewa dari Allah SWT yang tidak semua orang mendapatkannya, sehingga harus disyukuri dengan kesungguhan dalam beribadah.
Selain itu, Sukirman juga mengajak para jamaah untuk mendoakan Kabupaten Pekalongan agar terus berkembang dan pemerintah daerah diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat.
Keberangkatan Kloter 11 ini menjadi momentum awal yang menandai dimulainya musim haji 2026 bagi Kabupaten Pekalongan. Pemerintah daerah berharap seluruh proses pemberangkatan hingga pemulangan jamaah berjalan lancar, tertib, dan aman.
Diakhir sambutannya Sukirman juga menghimbau Jamaah calon haji untuk tidak perlu risau dengan peperangan yang terjadi antara Iran dan Amerika, pasrahkan saja semuanya kepada Allah SWT. sehingga bapak ibu jamaah bisa fokus dengan rangkaian ibadah haji baik syarat dan rukunnya.
"Sekali lagi kita tidak perlu takut dengan adanya perang Di Iran dan Amerika, karena Bapak-Ibu harus fokus dengan rangkaian ibadah haji, serahkan semua kepada Allah SWT. dan mari bersama sama kita berdoa agar perjalanan Bapak ibu bisa lancar menjadi Hajjah dan haji yang mabrur dan mabruroh kemudian bisa berjumpa kembali dengan keluarga dengan penuh kebahagiaan," Ucap Sukirman sesaat sebelum melepas calon jamaah haji kloter 11 Kabupaten Pekalongan.
Disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Dra. Siti Masruroh, M.Si, dalam sambutannya sesaat sebelum keberangkatan.
Ia menjelaskan, Kloter 11 menjadi rombongan pertama yang diberangkatkan pada Jumat dini hari (24/4/2026) dengan jumlah 91 jemaah. Rinciannya, 76 jemaah berasal dari KBIHU Asma Husnah dan 15 jemaah mandiri. Kloter ini dijadwalkan masuk Asrama Haji pada hari yang sama pukul 09.00 WIB.
Selanjutnya, Kloter 12 berjumlah 353 jemaah yang terdiri atas 292 jemaah dari KBIHU An-Nahdiyah, 59 jemaah dari KBIHU Asofa, serta dua Petugas Haji Daerah (PHD). Kloter ini dijadwalkan masuk asrama pada Jumat (24/4/2026) pukul 16.00 WIB.
Kloter 13 juga berjumlah 353 jemaah yang berasal dari KBIHU An-Nahdiyah, KBIHU Miftahul Ulum, serta jemaah mandiri. Rombongan ini dijadwalkan masuk asrama pada pukul 19.00 WIB di hari yang sama.
Sementara itu, Kloter 14 terdiri dari 143 jemaah yang berasal dari KBIHU An-Nahdiyah, KBIHU Nusa Madinah, KBIHU Rahmatul Ummah, serta satu jemaah mandiri. Kloter ini direncanakan masuk asrama pada Sabtu (25/4/2026) pukul 06.00 WIB.
Adapun Kloter 18 menjadi kloter terakhir dengan jumlah tiga jemaah yang berasal dari KBIHU An-Nahdiyah yang diikutkan dengan kabupaten Batang. Rombongan tersebut dijadwalkan masuk asrama pada Ahad (26/4/2026) pukul 13.00 WIB.
Siti Masruroh menegaskan, seluruh proses pembagian kloter dan jadwal keberangkatan telah disusun sesuai ketentuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Haji dan Umrah.
“Total calon jemaah haji Kabupaten Pekalongan tahun 2026 sebanyak 943 orang yang tersebar dalam lima kloter. Kami berharap seluruh jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat,” ujarnya.
Jumat, 24 April 2026
Simulasi diawali dengan apel pasukan, dilanjutkan skenario penanganan unjuk rasa yang berkembang dari kondisi kondusif (hijau), meningkat menjadi tidak terkendali (kuning), hingga situasi anarkis (merah). Dalam setiap tahapan, aparat memperagakan langkah persuasif hingga tindakan tegas, mulai dari negosiasi, pengendalian massa, penanganan provokator, hingga evakuasi pejabat dan korban.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, mengapresiasi inisiatif jajaran Polres Pekalongan dan Kodim 0710/Pekalongan dalam menyelenggarakan simulasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi di muka umum.
“Kami mengapresiasi apa yang diinisiasi oleh Kapolres dan Dandim dalam kerangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Apalagi menjelang 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional, ini menjadi bagian dari komunikasi kita,” ujarnya.
Sukirman menegaskan, Pemkab Pekalongan akan terus bersinergi dengan TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya pada momentum aksi demonstrasi.
“Penyampaian pendapat ini bagian dari prosedur yang biasa. Kepolisian dan TNI menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif. Pemerintah daerah tentu akan terus bersinergi,” tambahnya.
Terkait dinamika yang berkembang di media sosial, Sukirman menilai hal tersebut sebagai bagian dari ekspresi masyarakat. Namun, pemerintah tetap fokus pada langkah konkret, termasuk efisiensi anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf mengatakan, simulasi Sispamkota bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi gangguan keamanan.
“Latihan ini sebagai bentuk kesiapsiagaan Polres Pekalongan bersama pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang berimplikasi pada situasi kontinjensi,” jelasnya.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut melibatkan sekitar 643 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta elemen masyarakat dari berbagai organisasi kemasyarakatan.
“Alhamdulillah para personel sudah memahami tugas dan tanggung jawab dari setiap tahapan pelayanan aksi unjuk rasa,” imbuhnya.
Kapolres juga memastikan kondisi wilayah Kabupaten Pekalongan saat ini masih kondusif. Pihaknya telah menjalin komunikasi dengan serikat buruh dan pemerintah daerah agar peringatan May Day diisi dengan kegiatan positif.
“Kami berharap apabila nanti ada aksi, tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Kami mendukung peringatan May Day dapat berjalan aman dan lancar,” tuturnya.
Di lokasi yang sama, Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0710/Pekalongan, Mayor Cpl Yulian Cahyono, mewakili Dandim, menegaskan kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan sesuai prosedur.
“Untuk pengamanan Hari Buruh, TNI akan bertindak sesuai SOP, yakni menunggu permintaan bantuan dari kepolisian. Setelah ada surat resmi, kami siap melaksanakan perbantuan keamanan,” tegasnya.
Kamis, 23 April 2026
