KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Walisongo Cabang Pekalongan untuk terus berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kolaborasi, gagasan inovatif, serta kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., saat menghadiri pelantikan pengurus HMI dan Korps HMI-Wati (Kohati) Komisariat Walisongo UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan periode 2026–2027, Minggu (11/10/2026).
Sekda, Yulian menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan terbuka terhadap kolaborasi dengan organisasi mahasiswa sesuai dengan peran, tugas, dan kapasitas masing-masing. Keterlibatan mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah tidak berarti mahasiswa harus kehilangan sikap kritis. Sebaliknya, mahasiswa diharapkan tetap mampu menyampaikan gagasan, melakukan analisis, dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah demi kemajuan Kabupaten Pekalongan.
“Berpikir kritis dan berdialektika, termasuk untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, tidak ada masalah. Sepanjang tujuannya adalah untuk kebaikan Kabupaten Pekalongan,” tegasnya.
Yulian juga berpesan agar pengurus yang baru dilantik tidak memandang pelantikan hanya sebagai kegiatan seremonial. Masa kepengurusan selama satu tahun hendaknya dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, memperluas wawasan, serta meningkatkan kepekaan terhadap berbagai persoalan di masyarakat.
“Jadikan satu tahun ini sebagai laboratorium kepemimpinan bagi mereka yang baru dilantik. Terus berpikir dialektis, kritis, analitis, dan sebagainya,” ujarnya.
Ia berharap HMI Komisariat Walisongo dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merespons berbagai isu lokal melalui dialog, pertukaran gagasan, dan kerja sama yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Senin, 12 Oktober 2026
Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pekalongan, Farid Abdul Khakim, menyampaikan bahwa pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam pembinaan dan pengembangan kepemudaan di Kabupaten Pekalongan.
Menurutnya, organisasi mahasiswa memiliki potensi besar untuk mendorong lahirnya generasi muda yang kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
“Walaupun masa baktinya satu tahun, dengan adanya pengukuhan dan pelantikan ini, tentu ke depan kami akan lebih berkolaborasi lagi di bidang kepemudaan. Sehingga pembinaan kepemudaan di wilayah Kabupaten Pekalongan semakin baik dan semakin meningkat,” ungkap Farid.
Ia menambahkan, ruang kolaborasi dapat dikembangkan melalui berbagai program kepemudaan, termasuk pengembangan pemuda pelopor dan inovasi. Pihaknya berharap HMI dapat turut berpartisipasi dalam mendorong potensi dan kreativitas generasi muda.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pekalongan, Budi Rahardjo, mengucapkan selamat kepada pengurus HMI Komisariat Walisongo yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru dapat melanjutkan komunikasi dan kerja sama yang telah terjalin baik dengan Bakesbangpol.
Budi juga membuka peluang penguatan sinergi dalam pelaksanaan program pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Menurutnya, keterlibatan organisasi mahasiswa menjadi salah satu unsur penting dalam meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan.
“Alhamdulillah, ke depan harapan kami sinergi dapat dilaksanakan untuk mendukung program-program kegiatan di Badan Kesbangpol Kabupaten Pekalongan,” katanya.
Ia berharap komunikasi dan kemitraan yang telah terbangun dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui pelantikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap HMI Komisariat Walisongo dapat terus berkembang sebagai wadah pembelajaran kepemimpinan mahasiswa sekaligus mitra kolaborasi dalam pembangunan daerah, dengan tetap menjaga independensi, daya kritis, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen mendorong peningkatan kesejahteraan, pengakuan, dan kesetaraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., dalam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Pekalongan di Lapangan Belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Sabtu (10/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sukirman menyampaikan apresiasi atas dedikasi para pendidik PAUD yang selama ini berperan penting dalam mendampingi tumbuh kembang anak sekaligus meletakkan fondasi pendidikan bagi generasi penerus.
Menurutnya, mendidik anak usia dini membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan pengabdian yang tinggi. Peran pendidik PAUD tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan dasar, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan, serta membangun kebiasaan positif sejak dini.
Sukirman menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pendidik PAUD perlu terus menjadi perhatian bersama. Pemerintah Kabupaten Pekalongan, menurutnya, akan berupaya menyampaikan aspirasi para pendidik kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui jalur komunikasi dan koordinasi yang tersedia.
Ia mengakui bahwa dukungan pemerintah, antara lain melalui bantuan operasional dan pemberian insentif, telah diberikan. Namun, besaran insentif yang diterima sebagian pendidik PAUD, sebagaimana disampaikan dalam kegiatan tersebut, sekitar Rp300 ribu per bulan, masih perlu mendapat perhatian agar sebanding dengan pengabdian dan tanggung jawab mereka.
“Ke depan, kami akan terus berupaya mendorong peningkatan dukungan dan kesejahteraan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan PAUD,” ujar Sukirman.
Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Pekalongan, Dr. Galuh Kirana Dwi Areni, S.S., M.Pd., menekankan pentingnya peran pendidik PAUD dalam membangun karakter anak sejak usia dini. Menurutnya, berbagai aktivitas pembelajaran, seperti menggambar, mewarnai, menyusun balok, belajar membaca, dan bermain, memiliki nilai pendidikan yang lebih luas daripada sekadar melatih pengetahuan dan keterampilan.
Melalui kegiatan tersebut, anak-anak belajar mengembangkan keberanian, kreativitas, kemandirian, serta kemampuan berinteraksi dengan lingkungan. Proses pembelajaran itu juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan membentuk kebiasaan positif yang akan menjadi bekal bagi kehidupan mereka di masa mendatang.
“Bapak dan Ibu pendidik tidak sekadar mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menumbuhkan keberanian, menanamkan nilai-nilai kebaikan, serta membentuk kebiasaan positif. Semua itu merupakan fondasi karakter yang akan memengaruhi masa depan anak-anak kita,” tutur Galuh.
Ia mengajak seluruh pendidik PAUD untuk terus menjalankan pengabdian dengan penuh semangat dan tidak berkecil hati menghadapi berbagai tantangan. Ketulusan, keikhlasan, dan konsistensi dalam mendampingi anak, menurutnya, merupakan bagian penting dari upaya menyiapkan generasi masa depan Kabupaten Pekalongan.
Sejalan dengan tema HUT ke-21 HIMPAUDI, “Nyalakan Asa”, Galuh juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan perangkat daerah terkait, untuk memperkuat perhatian terhadap kesejahteraan serta pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi pendidik dan dukungan kesejahteraan yang memadai. Dengan demikian, para pendidik dapat menjalankan tugas secara optimal dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak.
Puncak peringatan HUT ke-21 HIMPAUDI Kabupaten Pekalongan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat apresiasi terhadap pengabdian para pendidik PAUD sekaligus mendorong sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini.
Melalui dukungan yang berkelanjutan, para pendidik PAUD diharapkan semakin berdaya dalam menjalankan perannya sebagai peletak fondasi karakter dan perkembangan anak, guna mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas menuju Kabupaten Pekalongan yang lebih maju dan sejahtera.
Sabtu, 10 Oktober 2026
SRAGI – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui penguatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas akses pembayaran melalui agen resmi agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa.
Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., dalam kegiatan sosialisasi di Aula Balai Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Jumat (9/10/2026).
Sukirman menyampaikan bahwa kemudahan akses pembayaran pajak merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.
Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh perangkat terkait perlu terus diperkuat agar program tersebut berjalan efektif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia menegaskan, optimalisasi pendapatan daerah harus diiringi dengan komitmen untuk memastikan setiap rupiah yang diperoleh dapat dimanfaatkan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kami terus mendorong agar sinergi ini berjalan dengan baik, melibatkan seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.
Sukirman juga mengajak seluruh pihak untuk terus mengintensifkan sosialisasi agar masyarakat semakin memahami dan memanfaatkan layanan yang tersedia. Peserta kegiatan diharapkan dapat turut menyebarluaskan informasi kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa perluasan layanan melalui agen pembayaran menjadi salah satu alternatif untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang belum memiliki unit pelayanan.
Menurutnya, keberadaan agen dapat membantu masyarakat mengakses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan lebih mudah tanpa harus bergantung pada unit pelayanan yang tersedia.
Ia menambahkan, pembentukan agen resmi perlu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan legalitas yang berlaku. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Melalui pengembangan sistem keagenan tersebut, diharapkan jangkauan pelayanan semakin luas, termasuk di desa-desa yang belum memiliki fasilitas pelayanan sejenis.
Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan pihak terkait, pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor diharapkan semakin mudah dijangkau, sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan.
Jumat, 9 Oktober 2026
KEDUNGWUNI – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui inovasi pemasaran dan penyediaan ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Salah satunya dengan menghadirkan beragam jajanan tradisional hingga kuliner kekinian di Gedung C UMKM Center Kabupaten Pekalongan, Jumat (9/10/2026).
Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa UMKM Center kini tidak hanya menjadi tempat untuk mengenalkan jajanan tradisional, tetapi juga memberikan ruang bagi produk-produk kekinian yang diminati generasi milenial dan Gen Z.
Berbagai pilihan kuliner ditawarkan, mulai dari jajanan jadul khas daerah hingga produk modern seperti dimsum, aneka kue, cake ulang tahun, dan salad buah dengan beragam varian rasa. Produk-produk tersebut diharapkan mampu menarik minat masyarakat, khususnya kalangan anak muda.
“Sekarang ada terobosan baru dengan hadirnya jajanan modern, jajanan kekinian yang digemari generasi milenial dan Gen Z. Berbagai produk tersebut dikoordinasikan dalam satu tempat, yaitu UMKM Center Kabupaten Pekalongan,” ujar Sukirman.
Ia menjelaskan, UMKM Center dibuka setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berkunjung, menikmati aneka kuliner, sekaligus bersantai bersama keluarga maupun teman.
Menurutnya, produk UMKM lokal memiliki kualitas dan cita rasa yang mampu bersaing dengan produk-produk yang telah dikenal luas di pasaran. Selain itu, harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan.
Sukirman mengajak masyarakat untuk turut meramaikan UMKM Center sekaligus mendukung keberlangsungan usaha para pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan.
“Kami mengajak masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen Z, untuk datang dan menikmati berbagai pilihan jajanan tradisional maupun kekinian. Mari kita dukung produk UMKM lokal agar semakin berkembang,” ajaknya.
Ia berharap, keberadaan UMKM Center dapat menjadi salah satu sarana promosi dan pemasaran yang efektif bagi pelaku usaha lokal. Terlebih, melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event, UMKM Center diharapkan semakin ramai dikunjungi dan mampu meningkatkan penjualan produk-produk UMKM.
Dengan semakin dikenalnya produk lokal oleh masyarakat, para pelaku UMKM diharapkan dapat memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
Jumat, 9 Oktober 2026
Kajen - Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan model prasmanan digelar di SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Kamis (8/10/2026). Pelaksanaan tersebut menjadi bagian dari uji coba yang dilakukan untuk melihat efektivitas sistem penyajian makanan MBG di sekolah.
Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pekalongan, Andung Supriyagi, mengatakan pihaknya siap menjalankan uji coba tersebut sesuai arahan BGN. Menurutnya, respons siswa terhadap model prasmanan sejauh ini cukup positif.
“Kalau kesiapan, yang jelas selama BGN meminta dan memerintahkan kami untuk melaksanakan program ini, ya kami pasti siap,” kata Andung.
Ia menyebut siswa cenderung lebih menyukai sistem prasmanan karena makanan dapat disantap dalam kondisi hangat dan porsi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa.
“Yang kedua, respons anak. Sejauh ini memang lebih menyukai yang prasmanan. Karena mungkin masih hangat, terus kemudian porsinya bisa disesuaikan,” ujarnya.
Andung menjelaskan, uji coba tersebut telah berlangsung sejak Senin dan pada Kamis memasuki hari keempat. Evaluasi terhadap pelaksanaan, termasuk kendala yang ditemukan, akan dilakukan hingga pekan berikutnya sebelum hasilnya dilaporkan kepada BGN.
“Kemudian setelah nanti kita laporkan ke BGN, BGN memutuskan apakah mau seperti ini atau kembali ke metode lama, itu kami kembalikan lagi ke BGN,” katanya.
Menurutnya, sistem prasmanan juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meminimalkan risiko kejadian luar biasa (KLB) maupun keracunan dalam pelaksanaan MBG. Untuk Kabupaten Pekalongan, SMP Negeri 2 Karanganyar menjadi sekolah yang ditunjuk dalam piloting tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Kholid, menilai pelaksanaan MBG dengan sistem prasmanan mendapat respons positif dari siswa.
“Jadi dengan adanya MBG prasmanan ini, luar biasa, artinya luar biasa itu, betul-betul anak-anak, kita juga melihat sendiri ya, mengambil menu MBG masih hangat, masih fresh,” kata Kholid.
Ia menyebut partisipasi siswa terlihat tinggi dan makanan yang disediakan hampir seluruhnya habis. Kholid berharap sistem serupa dapat diterapkan di sekolah lain dengan koordinasi yang baik antara satuan pendidikan dan SPPG.
“Saya melihat sendiri tadi ya, itu antusiasnya lebih-lebih daripada yang menggunakan ompreng,” ujarnya.
Kholid juga turut mencoba menu MBG yang disajikan. Ia mengatakan makanan, mulai dari nasi, sayur hingga telur, masih dalam kondisi hangat.
“Lalu tadi kami mencoba menu makanannya. Kita pegang hangat semua, dari nasinya, dari sayurnya, dari telurnya. Rasanya sudah seperti kita makan di orang tua memasak atau yang ada di rumah makan,” katanya.
Respons positif juga disampaikan salah seorang siswa. Saat ditanya mengenai perbandingan makan menggunakan ompreng dan prasmanan, siswa tersebut memilih sistem prasmanan.
“Lebih enak, Pak,” jawab Novi.
Ketika ditanya alasannya, Novi mengatakan makanan yang disajikan melalui sistem prasmanan terasa lebih segar dan nasinya lebih hangat.
“Yang prasmanan,” katanya saat kembali ditanya mengenai pilihan antara sistem ompreng dan prasmanan.
Siswa SMPN 2 Karanganyar Lebih Suka MBG Prasmanan, Nasi Masih Hangat saat Disantap
Kajen – Pengalaman menikmati Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, terasa berbeda. Melalui sistem prasmanan, siswa bisa mengambil makanan secara langsung dengan kondisi yang masih hangat. Metode ini pun mendapat sambutan positif dari para siswa.
Salah seorang siswa, Novi, mengaku lebih menyukai sistem prasmanan dibandingkan penyajian menggunakan ompreng. Menurutnya, makanan terasa lebih segar, terutama karena nasi masih hangat saat diambil.
“Lebih enak, Pak,” jawab Novi saat ditanya mengenai pilihannya antara sistem prasmanan dan ompreng.
Respons tersebut sejalan dengan pengamatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Kholid, yang melihat langsung antusiasme siswa saat mengambil makanan.
Menurut Kholid, siswa terlihat bersemangat menikmati menu MBG yang disajikan. Bahkan, makanan yang tersedia hampir seluruhnya habis.
“Saya melihat sendiri tadi, antusiasmenya lebih tinggi dibandingkan saat menggunakan ompreng,” ujarnya.
Kholid juga turut mencicipi menu yang disediakan, mulai dari nasi, sayur, hingga telur. Ia menilai makanan tersebut masih dalam kondisi hangat saat disajikan kepada siswa.
Ia berharap sistem prasmanan bisa menjadi alternatif penyajian MBG di sekolah lain. Meski demikian, penerapannya perlu didukung koordinasi yang baik antara pihak sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sementara itu, mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pekalongan, Andung Supriyagi, menjelaskan bahwa penerapan sistem prasmanan di SMP Negeri 2 Karanganyar masih dalam tahap uji coba.
Uji coba yang dimulai sejak Senin tersebut memasuki hari keempat pada Kamis (8/10/2026). Selama pelaksanaan, pihaknya melakukan evaluasi terhadap respons siswa maupun kendala yang muncul di lapangan.
Andung mengatakan hasil evaluasi akan dilaporkan kepada BGN untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan metode penyajian MBG selanjutnya.
“Kalau BGN meminta dan memerintahkan kami untuk melaksanakan program ini, kami pasti siap,” katanya.
Ia menambahkan, sistem prasmanan diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan MBG, termasuk meminimalkan risiko kejadian luar biasa (KLB) maupun keracunan.
Melalui uji coba ini, pengalaman siswa saat menikmati makanan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam evaluasi. Hasilnya diharapkan dapat membantu menentukan metode penyajian yang tepat agar program MBG berjalan optimal di sekolah.
Jumat, 9 Oktober 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong penguatan peran Relawan Sapa dan Satuan Tugas Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas RPPA) dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kecamatan.
Upaya tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (P3A dan PPKB) Kabupaten Pekalongan, Tuti Haryanti, S.STP., M.Si., saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Relawan Sapa di Ruang Indraprasta Baperrida Kabupaten Pekalongan, Rabu (7/10/2026).
Tuti mengatakan, keberadaan relawan dan Satgas RPPA menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Dengan dukungan berbagai unsur di masyarakat, upaya pencegahan maupun penanganan kasus diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Ia mengungkapkan, seluruh 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan telah membentuk Satgas RPPA dan memiliki surat keputusan pembentukan. Selanjutnya, kelembagaan tersebut perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta koordinasi lintas sektor.
“Bapak dan Ibu merupakan perpanjangan tangan dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, sinergi dan kemitraan dengan berbagai lembaga di wilayah masing-masing sangat penting,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan, PKK, Karang Taruna, pekerja sosial, unsur pendidikan, KUA, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar korban mendapatkan penanganan dan pendampingan sesuai kebutuhan.
Selain memperkuat penanganan kasus, Tuti meminta para relawan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai bentuk kekerasan. Ia menilai, kekerasan psikis yang dilakukan melalui perkataan merendahkan atau tindakan yang menyakiti perasaan sering kali dianggap sebagai hal biasa, padahal perlu mendapat perhatian serius.
Pola pengasuhan anak dalam keluarga juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu diedukasi agar tidak mengandung unsur kekerasan.
“Kita tidak hanya berfokus pada penanganan, tetapi juga ingin dibantu dalam upaya pencegahan. Lebih baik kita mencegah daripada menunggu sampai terjadi korban,” tegasnya.
Ia berharap, pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan bimbingan teknis dapat diterapkan oleh para relawan di wilayah masing-masing dan diteruskan kepada anggota satgas lainnya. Edukasi juga diharapkan dapat disampaikan melalui kegiatan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan berbagai aktivitas warga.
Melalui penguatan peran Relawan Sapa dan Satgas RPPA, Pemkab Pekalongan berkomitmen mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.
Rabu, 7 Oktober 2026
Kajen - Suasana berbeda terasa di halaman Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan, Senin malam (5/10/2026). Ribuan masyarakat berkumpul untuk nonton bareng (nobar) final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia melawan Thailand.
Sejak sebelum pertandingan dimulai, suasana sudah terasa meriah. Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., bahkan sempat melontarkan candaan saat hendak memutar cuplikan gol Ole Romeny. Namun, video yang muncul justru rekaman dirinya saat mengikuti lomba sepak bola mini pada Agustus lalu.
“Baiklah, mari kita tonton bersama pertandingan kali ini. Semoga Indonesia mendapatkan hasil terbaik. Ada pendukung Thailand di sini, kalau saya tetap Argentina,” canda Sukirman yang langsung disambut tawa masyarakat.
Seperti nobar sebelumnya, Sukirman memilih duduk lesehan dan berbaur bersama masyarakat. Mereka bersama-sama memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia yang memburu gelar juara ASEAN setelah terakhir kali meraihnya pada 1991.
Pertandingan berlangsung ketat. Babak pertama berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, jual beli serangan terjadi. Indonesia akhirnya mendapat keuntungan pada menit ke-81 setelah Ole Romeny dilanggar Nicholas Mickelson di dekat kotak penalti. Kartu kuning kedua membuat pemain Thailand tersebut harus mandi lebih awal.
Unggul jumlah pemain, Indonesia membuka keunggulan pada menit ke-84 melalui Dean James. Namun, keunggulan itu hanya bertahan tiga menit setelah Thailand menyamakan kedudukan melalui Iklas Sanron pada menit ke-87.
Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir dan pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu.
Thailand kembali membuat suporter Indonesia terdiam pada menit ke-111 setelah Peeradol Chamratsamee memanfaatkan kesalahan Elkan Baggott. Namun, Baggott membayar kesalahannya dengan mencetak gol pada menit ke-116 melalui umpan cut back Rizky Ridho, yang diawali intersep Egy Maulana Vikri.
Skor 2-2 bertahan hingga perpanjangan waktu berakhir. Pertandingan pun harus ditentukan lewat adu penalti.
Drama akhirnya berpihak kepada Indonesia. Seluruh eksekutor Indonesia sukses menjalankan tugasnya. Penjaga gawang Emil Audero juga tampil gemilang dengan menggagalkan penalti Nattapong Satriya, sementara tendangan Sarach Yooyen membentur mistar.
Indonesia pun memastikan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 untuk pertama kalinya sekaligus kembali menjadi raja Asia Tenggara setelah 35 tahun puasa gelar.
Kemenangan itu disambut tangis haru dan kebahagiaan para suporter di halaman pendopo. Majid, warga Wonopringgo, mengaku bangga bisa menyaksikan langsung momen bersejarah tersebut.
“Senang dong, Mas, karena Timnas menang. Terima kasih Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah menggelar nobar. Ditunggu nobar-nobar selanjutnya,” ujarnya.
Selasa, 6 Oktober 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyoroti masih tingginya ketergantungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pemasok bahan pangan dari luar daerah. Dari seluruh pemasok yang melayani program tersebut, sekitar 59 persen dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan sisanya masih berasal dari luar Kabupaten Pekalongan.
Persoalan itu mengemuka dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG yang digelar Pemkab Pekalongan di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Kamis 1 Oktober 2026 sore.
Rapat diikuti organisasi perangkat daerah terkait, 98 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi serta 78 mitra MBG.
Korwil BGN Kabupaten Pekalongan, Nauf Mawla Sidqi mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena MBG memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah. Menurutnya, semakin banyak kebutuhan bahan pangan dipenuhi dari pelaku usaha lokal, semakin besar pula perputaran uang yang bertahan di Kabupaten Pekalongan.
“MBG ini salah satu penggerak roda ekonomi yang ada di Kabupaten, Pak, tapi nyatanya 41 persen supplier itu dari luar Kabupaten. Artinya kan ada uang yang keluar dari Kabupaten. Ini mungkin bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Selain persoalan rantai pasok, Pemkab Pekalongan juga menyoroti kepatuhan mitra terhadap standar operasional prosedur (SOP). Plt Bupati Pekalongan, H. Sukirman mengatakan, evaluasi harus dilakukan secara rutin untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan.
Sukirman menyebut, sejumlah mitra sebelumnya telah mendapat teguran karena persoalan kepatuhan SOP.
Bahkan, terdapat mitra yang dikenai penghentian sementara atau suspend.
“Alhamdulillah memang Kabupaten Pekalongan relatif tidak terlalu banyak persoalan yang terkait dengan misalnya keracunan dan seterusnya. Tetapi SOP beberapa dari para mitra ini memang beberapa kali kita tegur dan bahkan ada yang kita suspend,” kata Sukirman.
Untuk memperkuat komunikasi, Sukirman mendorong pembentukan paguyuban mitra MBG. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah, SPPG dan mitra, termasuk untuk mengevaluasi penerima manfaat, memperbarui informasi mengenai SOP serta membahas perkembangan kemitraan.
Menurut Sukirman, koordinasi diperlukan untuk menggali berbagai persoalan yang muncul di lapangan dan mencari penyelesaiannya secara bersama.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi mengatakan, dari 115 SPPG yang telah terbentuk, sebanyak 98 SPPG sudah beroperasi. Program MBG kini telah menjangkau 210.334 penerima manfaat, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, balita, hingga ibu hamil dan menyusui.
Anis menambahkan, pemerintah daerah juga mendorong agar bahan baku MBG seperti ikan, ayam, telur, beras dan sayuran lebih banyak diserap dari petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan.
“Ini penting sekali seperti peternak, petani, nelayan, kemudian sayur-mayur. Ini harus benar-benar dijaga mutu kualitasnya sekaligus bersumber dari lokal Kabupaten Pekalongan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah mitra dan SPPG juga menyampaikan kendala teknis, antara lain pemantauan penerima manfaat agar makanan tidak dibawa pulang serta kenaikan harga bahan baku di pasar. Mitra juga meminta pelaksanaan inspeksi mendadak dilakukan secara persuasif dan mengedepankan pembinaan.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Dinas Pendidikan akan menyiapkan edaran terkait aturan konsumsi makanan di tempat. Sementara Disperindag membuka akses pemantauan harga bahan pokok secara rutin melalui sistem informasi SIKaP, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendorong optimalisasi penyerapan produk lokal dari petani dan peternak.
Jumat, 2 Oktober 2026
KEDUNGWUNI – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong penguatan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemanfaatan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya Institut Teknologi, Sains, dan Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pekalongan.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Launching Laboratorium Bisnis Digital yang berlangsung di UMKM Center Kabupaten Pekalongan, Jumat (2/10/2026). Kegiatan ini diarahkan tidak hanya pada pengenalan teknologi digital, tetapi juga memberikan pendampingan secara langsung kepada para pelaku UMKM.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi yang dilakukan untuk mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Pekalongan.
Menurutnya, digitalisasi menjadi bagian penting dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pelaku UMKM, khususnya dalam pemasaran produk.
“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau pada satu platform saja, tetapi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Ini merupakan bagian dari kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pihak,” ujarnya.
Yulian mengatakan, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pemasaran dan transaksi masyarakat. Karena itu, potensi UMKM yang ada perlu didorong agar mampu mengikuti perkembangan tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya menghidupkan dan mengoptimalkan fasilitas yang telah dimiliki, termasuk UMKM Center. Dengan pemanfaatan yang optimal, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau memang sudah ada tempat dan fasilitas yang tersedia, kenapa tidak kita manfaatkan dan hidupkan kembali sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku UMKM,” katanya.
Sementara itu, Rektor ITSNU Pekalongan, Dr. M. H. Ali Imron, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa program tersebut berangkat dari pemetaan terhadap berbagai kendala yang masih dihadapi UMKM, terutama dalam pemasaran online dan pemanfaatan e-commerce.
Menurutnya, ITSNU Pekalongan berupaya memberikan solusi melalui praktik langsung dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Program tersebut mencakup content creator, pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI), digital marketing, e-commerce, serta training dan mentoring secara langsung.
“Jadi kita tidak lagi memberikan perhatian yang sifatnya seremonial. Kami berupaya menyediakan perangkat dan pendampingan yang standarnya disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” jelasnya.
Ali Imron berharap keberadaan Laboratorium Bisnis Digital tersebut dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kemampuan pemasaran secara online. Dengan demikian, produk UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Selain itu, ITSNU Pekalongan juga menyiapkan skema keberlanjutan dengan melibatkan mahasiswa yang memiliki kompetensi di bidang digital. Mereka diharapkan dapat mendampingi pelaku UMKM secara rutin, termasuk membantu kebutuhan live streaming dan promosi digital.
“Harapannya, dengan adanya program seperti ini, tempat ini bisa dihidupkan setiap hari sehingga selalu ramai dan produktif,” ujarnya.
Ali Imron menambahkan, pihaknya optimistis terhadap pengembangan UMKM melalui pendampingan yang dilakukan secara bertahap. Sejumlah pelaku usaha sebelumnya telah mendapatkan pendampingan mulai dari aspek kemasan hingga sertifikasi halal.
Bagi produk yang memiliki potensi untuk menembus pasar yang lebih luas, pendampingan juga diarahkan untuk memenuhi berbagai standar yang dibutuhkan, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI).
Ia menyebut, jumlah UMKM di Kabupaten Pekalongan yang cukup besar membuat pendampingan perlu dilakukan secara bertahap. Karena itu, pelaku UMKM yang telah siap akan dijadikan sebagai percontohan atau pilot project.
“Kalau jumlahnya mencapai lebih dari 100 ribu, tentunya kita belum bisa menangani semuanya sekaligus. Paling tidak kita mulai dari UMKM yang sudah siap terlebih dahulu sebagai pilot project,” katanya.
Keberhasilan pilot project tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelaku UMKM lainnya untuk ikut memanfaatkan fasilitas dan ekosistem digital yang tersedia di UMKM Center.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, mahasiswa, dan pelaku UMKM, UMKM Center diharapkan tidak hanya menjadi tempat aktivitas usaha, tetapi juga berkembang menjadi ruang pembelajaran, pendampingan, promosi, dan pemasaran produk UMKM berbasis digital.
Dengan demikian, pemanfaatan teknologi diharapkan mampu memperluas jangkauan pemasaran sekaligus memperkuat daya saing produk UMKM Kabupaten Pekalongan.
Jumat, 2 Oktober 2026