Artikel

Alamat

Link Terkait

• Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan

• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Dijelaskan bupati, gambaran dari esensi kesejahteraan masyarakat bisa dilihat antara lain dari aspek struktur Pendapatan Perkapita daerah yang mengalami kenaikan serta angka kemiskinan yang mengalami penurunan.Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi yang pertumbuhannya jauh diatas nasional dan provinsi.

“ Keberhasilan tadi semata-mata karena kerja kita bersama. Kekuatan kolektifitas kita itulah yang mengantarkan beberapa prestasi yang mengantarkan beberapa capaian indicator pembangunan. Bahkan kabupaten Pekalongan salah satu diantara 62 kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai on the track dalam tata kelola pemerintahan oleh Bappenas , baik penilaian oleh internal maupun oleh lembaga-lembaga independen lain. Itu semua karena control lembaga DPRD yang sangat baik, terus menerus memberikan input yang konstruktif untuk kemajuan kita,” ungkap Bupati.

Terkait kabupaten Pekalongan yang masih zona merah sepekan terakhir, Bupati berharap dengan ikhtiar yang terus menerus dilakukan, pada bulan Juli nanti grafiknya makin turun dan minimal bisa mencapai zona kuning. Bupati juga mengatakan penanggulangan covid di kabupaten Pekalongan mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah yang dirasa cukup baik. Bahkan, Gubernur memberi masukan kepada para kepala daerah untuk belajar di kabupaten Pekalongan terutama berkaitan bagaimana mendesain Rumah Sakit darurat covid.

Selanjutnya Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada Dandim dan Kapolres Pekalongan yang telah bekerjasama dengan Pemkab dalam upaya penanggulangan covid 19. Selain itu, ia juga mengucapkan terimakasih kepada instansi vertical yang bersama-sama membangun kabupaten Pekalongan sehingga selama 5 (lima) tahun ini tercipta kondisi masyarakat yang kondusif.

“ Sekali lagi saya mengucapkan terimakasih atas kejasama selam ini yang sudah berjalan dengan sangat baik, harmonis, semua bekerjasama untuk masyarakat kabupaten Pekalongan, “ pungkasnya. (Ar-Kominfo)

Berkaitan sejak tiga hari terakhir Kabupaten Pekalongan memasuki zona merah, dalam rapat evaluasi tersebut Bupati Asip Kholbihi SH.,M.Si menyampaikan perlu adanya penanganan yang lebih maksimal lagi. “ Yang paling penting untuk kita ambil langkah, pertama adalah di tingkat masyarakat. Apapun kita masih memedomani agar protocol kesehatan (prokes) kita jaga secara ketat,” ucap Bupati.

Dalam kesempatan itu Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada kepolisian yang konsisten melakukan operasi bahkan menutup tempat-tempat yang dipandang menimbulkan potensi kerumunan massa. “ Penjabat Sekda juga sudah mmbuat langkah-langkah internal, ASN yang perkembangannya ternyata banyak yang terpapar, sudah diambil langkah untuk dirumahkan (isoman), dan Dinas Dindikbud kaitannya persiapan tatap muka, ini juga harus diantisipasi, “ tandasnya.

Diakui Bupati, secara teori pihaknya memang belum mempunyai alat ukur yang efektif. Namun pihaknya tetap mengacu pada apa yang disampaikan Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak otoritas terkait. “ Beberapa hari lalu posisi kita naik ke zona merah . Parameter apa yang menjadikan kita ini naik ke zona merah, kemudian nanti kita rumuskan secara sitematik langkah-langkah konkrit yang berbasis situasi lokal kita. Kemudian setelah itu bisa kita laporkan kepada Gubernur,” papar Bupati.

Wakapolres Pekalongan Kompol I Ketut Tutut mengatakan Kepolisian bersama instansi terkait, Kodim maupun Satpol PP telah melakukan kegiatan-kegiatan yang intinya berupaya meminimalisir penyebaran covid 19 baik kegiatan pencegahan, penanganan, pendisiplinan dan sebagainya. Menurutnya kegiatan penegakan kedisiplinan prokes akan terus dioptimalkan. “ Lonjakan kasus covid 19 salah satunya karena kurang sadarnya masyarakat terkait prokes, seperti menjaga jarak, termasuk juga penggunaan masker. Oleh sebab itu kedepan kita akan berkoordinasi lagi dengan instansi terkait, agar kegiatan ini kita optimalkan lagi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pendisiplinan masyarakat termasuk kegiatan yustisi bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa salah satu penyebab penyebaran covid 19 di wilayah Pekalongan ini karena salah satunya menyangkut masalah prokes,” terang Ketut.

Untuk itu pihaknya tetap bekerjasama dengan Kodim maupun Satpol PP untuk mengajak, mengedukasi masyarakat agar mereka sadar bahwa prokes belum dillaksanakan secara sempurna.

Sementara itu Pjs Perwira Penghubung Kodim 0710 Pekalongan Kapten Inf. Nurkhan menyampaikan ada beberapa factor yang menyebabkan lonjakan kasus covid 10 di kabupaten Pekalongan diantaranya kejenuhan masyarakat untuk melaksanakan 5M. “Kita tahu bersama untuk memakai masker saja masyarakat sudah mulai jenuh. Kemudian ada mobilisasi dari warga kabupaten Pekalongan keluar kota ataupun dari luar kota masuk ke kabupaten Pekalongan. Berikutnya, pasar-pasar tradisional dimana para pedagang hanya memakai masker ketika ada operasi saja. Dan hal ini membuat kerawanan,” ungkap Kapten Inf. Nurkhan.

Selanjutnya Kapten INf Nurkhan mengusulkan cara efektif untuk mengantisipasinya, yakni dengan mengefektifkan kembali fungsi dari PPKM mikro. “ Kami bersama TNI Polri telah melaksanakan operasi yustisi dan melibatkan seluruh PPKM mikro sehingga harapannya yang melaksanakan ini bukan hanya tiga pilar saja, TNI Polri dan Kabupaten , dalam hal ini tingkat kecamatan Polsek, Koramil dan Kecamatan, akan tetapi di level paling bawah yaitu PPKM mikro melaksanakan operasi yustisi juga, yang nanti dibantu babinsa dan babinkamtibmas,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kasie Datum Kejari Kabupaten Pekalongan Juwari SH menyatakan Kejaksaan mendukung penuh kebijakan dari Pemkab maupun dari TNI Polri terkait dengan penanganan covid 19 terutama penegakan disiplin. “ Mudah-mudahan nanti dengan adanya penegakan disiplin kepada masyarakat , bisa berkurang penyebaran covid 19 di Kabupaten Pekalongan,”tutur Juwari SH. (Ar-Kominfo)

Bupati Asip mengatakan penguatan dua sistem pencegahan praktik korupsi di Pemerintahan Kabupaten Pekalongan, yang pertama yaitu dengan melakukan penguatan pada pembangunan sistem. Dan yang kedua adalah langkah-langkah terbaik dalam tata kelola pemerintahan sehingga bisa mengurangi resiko yang berportensi terjadinya korupsi serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

‘’Karena kita punya komitmen bahwa seluruh tata kelola pemerintahan Kabupaten Pekalongan ini berjalan dengan baik,’’ ungkapnya.

Bupati Asip melanjutkan, penguatan sistem ini harus kita dorong terus sehingga bisa berkembang, perbaikan sistem harus segera dilakukan, dimana sisrtem yang lama agar bisa mengikuti perkembangan jaman supaya bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga tercipta sebuah transparansi.

Oleh karena itu, Bupati Asip mengatakan bahwa ‘’ Dengan penguatan sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, maka transparansi dan keamanan terhindar dari praktik KKN bisa tercapai di pemerintahan Kabupaten Pekalongan,’’.

Selanjutnya, dikatakan Bupati Asip, bahwa selain menjalankan dua penguatan sistem supaya terhindar dari praktik korupsi, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga harus menjalankan mandat dari masyarakat dengan mencontoh dari teori Imam Ghazali bahwa manusia itu diberi fitrah atau ilham dari Allah untuk bisa melakukan kebaikan. Karena baik itu, lanjut Bupati Asip, memang ada fitrah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi melakukan kebaikan bukan karena adanya faktor eksternal melainkan kita baik karena datang dari diri kita sendiri sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah SWT.

‘’Marilah kita menebar kebaikan dan melaksankan kebaikan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pekalongan atas dasar memang kita ini ingin menjadi baik. Karena kalau kita ini baik, maka energi kebaikan kita itu akan menyebar ke masyarakat Kabupaten Pekalongan, sehingga menjadi masyarakat yang baik, menjadi masyarakat yang bertanggung jawab, sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Baik hukum syariat maupun hukum positif kita,’’ jelasnya.

Selain itu Bupati Asip juga mengungkapkan bahwa untuk managemen aset daerah di Kabupaten Pekalongan sudah lumayan bagus, tata kelola dana desa juga sudah cukup baik, karena menurutnya pada tahun 2020 ini Kabupaten Pekalongan zero problem, tidak ada kepala desa yang terlibat masalah dengan dana desa seperti pada tahun 2018.

‘’ Kemudian yang paling penting lagi yang perlu kami sampaikan , bahwa intervensi sampai pada tahun ini progresnya sudah lumayan. Kemudian untuk mendukung program aksi cegah korupsi kami juga sudah melakukan penguatan intervensi pada area peningkatan pendapatan daerah,’’ ungkapnya.

Dan adapun untuk kendala yang biasa dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), dalam hal pengelolaan dan management aset dikatakan Bupati Asip sudah dapat diatasi. Dimana menurutnya, hal tersebut sudah dibuktikan dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Tengan sebanyak enam kali berturut-turut .

‘’ Konsolidasi masalah aset menjadi masalah terus saat kita diperiksa oleh BPK, dan alhamdulilah kurang lebih enam kali berturut-turut kita mendapatkan opini WTP dari BPK RI yang menandakan LKPD kita sudah baik,’’ pungkasnya. (Lus-Kominfo)

Dalam kesempatan itu bupati juga berharap agar sosok Hj Khoiriyah menjadi inspiring bagi para tokoh wanita di kabupaten Pekalongan untuk meniru jejak langkahnya. “ Kebetulan juga sudah terbit buku yang ditulis anaknya yang berbentuk novel, mudah-mudahan bisa dibaca oleh kita, sebagai bentuk penghargaan dan mencari teladan dari beliau,” harapnya.

Ditambahkan pula, Hj Khoiriyah adalah seorang pemimpin yang tegas dan lugas. “Walau beliau orang desa, pendidikannya juga desa, tapi punya pemikiran global. Think globally, act locally, itu adalah beliau. Beliau berpikir secara global walau actionnya ada di lokal. Saya kira menjadi inspirasi yang sangat baik untuk kita semua,” imbuhnya.

Kepada keluarga Almarhumah Hj Khoiriyah, bupati Asip juga mengucapkan ikut berduka cita dan berharap keluarga yang ditinggalkan tabah, sabar dan terus menerus melakukan pengayaan sumber-sumber inspirasi dari beliau untuk disebarkan pada para generasi muda termasuk kepemimpinan yang ada di desa Kaliboja. (Ar-Kominfo)

Bupati Pekaongan Asip Khobihi SH. M.Si  mengatakan kegiatan bimbingan teknis pemasaran ekonomi kreatif tersebut sangat bermanfaat dan ia juga mengucapkan terimakasih kepada Kemenparekraf maupun anggota komisi X DPR RI yang telah mendorong memberdayakan ibu- ibu rumah tangga untuk lebih mengerti tentang ekonomi kreatif.

“ Ekonomi kreatif itu terminology ekonomi baru yang berbasis kreatifitas dan  informasi. Dulu njenengan bikin  kripik tempe, dibuat lalu dijual ke tetangga ,sudah rampung. Di era sekarang, tidak seperti itu. Bikin keripik tempe, keripik pisang dikemas secara baik, kemudian diinformasikan melalui media, kemudian dijual. Dan ini berlaku untuk produk apa saja,” terang Bupati saat memberikan sambutan pada pembukaan bimbingan teknis pemasaran ekonomi kreatif.

Bupati juga berharap kepada para peserta agar kesempatan tersebut  digunakan sebaik-baiknya karena tidak semua orang bisa mendapatkan ilmunya. “ Nanti panjenengan akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana  stratergi pemasaran. Dan ini beda dengan ekonomi regular / konvensional.  Karena ekonomi kreatif menggunakan srategi tertentu,” tegasnya.

Selanjutnya kegiatan bimbingan teknis diisi paparan materi yang disampaikan oleh Direktur Pemasaran Ekonomi Kraetif dan anggota DPR RI komisi X Bisri Romly, serta paparan materi tentang trik kelola keuangan usaha dengan handphone oleh narasumber. (Ar-Kominfo)

Menjelang akhir masa jabatannya, Bupati berpesan agar program lama yang baik dipertahankan, dan visii misi pemimpin baru harus dikembangkan. “Apa gunanya mempertahankan pola lama yang baik, kemudian mencari program baru yang lebih baik sesuai dengan visi misinya? Ternyata gunanya adalah untuk kebaikan dan kebaikan seterusnya,” tegasnya.

Selain itu, ada program yang harus dilanjutkan, seperti penanganan rob,pengawalan pasar Wiradesa,penyelesaian pasar Kedungwuni dengan segala permasalahannya, sampai fasilitasi terhadap perguruan tinggi harus dilanjutkan. “ Kemudian hari ini sedang dikerjakan PLBK KOTAKU di Buaran senilai hampir 47 Milyar dan program-program lain baik yang menyangkut politik afirmasi kita untuk menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Tak lupa dalam rapat dinas tersebut Bupati berpamitan dan mengucapkan terimakasih atas kerjasama seluruh jajaran pemerintah kabupaten Pekalongan.

Senada dengan bupati, Wakil Bupati Ir Arini Harimurti juga mengucapkan terimakaish kepada rekan-rekan yang selama ini telah bekerja dengan sangat baik. Terbukti dari banyaknya indikator yang merupakan indikasi sebuah keberhasilan. Termasuk baru-baru ini penghargaan WTP yang keenam kali, maupun prestasi-prestasi yang lainnya. “ Monggo dilanjut apa yang sudah baik ini, dilanjutkan dengan mempersiapkan diri iuntuk mengikuti gaya baru,” pintanya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Sekda Ir Bambang Irianto M.Si menerangkan rapat dinas kali ini juga akan dipaparkan kondisi situasi terakhir covid 19. “ Di kabupaten Pekalongan cukup mendapatkan apresiasi, beberapa minggu kemarin kita di posisi 2-3 terendah di Jawa Tengah. Tentu saja ini berkat kerjasama dan kerja keras, terutama kami mengapresiasi di jajaran kecamatan dengan forkopimcamnya. Yang kedua nanti akan dipaparkan oleh kepala Dinkominfo tentang Digitalisasi Pemda,” terang Sekda

Dalam paparannya, Kadinkes Setiawan Dwi Antoro SKM M Kes menyampaikan perkembangan covid 19 di kabupaten Pekalongan. “ Untuk angka kematian di kabupaten Pekalongan masih 3 terendah dari bawah. Angka kesembuhan meningkat, sampai minggu ini, 92,66%., “paparnya

Untuk pembagian zona, dijelaskan Kabupaten Pekalongan dari 19 kecamatan, saat ini zona merah tidak ada. Zona orange ada 16, zona kuning 90 dan hijau 4389. Penilaian zonasi ini sudah tingkat RT. Sebagai upaya percepatan, kedepan upaya pencegahan akan digelorakan dalam hal ini vaksinasi covid 19. Sedangkan sasaran imunisasi covid kabupaten Pekalongan total sebesar 605.921. Yang sudah dilakukan, untuk Nakes sebanyak 2814 dan yang kedua untuk pelayan public sebanyak 70.528.

“ Apa yang dilakukan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM) mikro seperti upaya tracking, testing,rakor di tingkat kecamatan luar biasa, kami pantau. Penegakan disiplin sampai ke pelosok desa, “ tambahnya

Selanjutnya kepala Dinkominfo Anis Rosidi Ssos.,M.Si dalam rapat dinas tersebut memaparkan perihal digitalisasi pemerintahan. Digitalisasi pemerintahan selain merupakan konsekuensi IoT juga merupakan tuntutan daripada reformasi birokrasi yang dicanangkan Menpan RB. “Jadi digitalisasi pemerintahan di pemerintah daerah merupakan salah satu perwujudan reformasi birokrasi melalui akselerasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,’ jelas Anis.

Dan menurutnya, digitalisasi pemerintahan tidak simple. Bukan hanya merubah tatap muka menjadi virtual, namun berkaitan dengan mindset pola pikir dan budaya kerja ASN. Ditambahkan pula saat ini sedang dikampanyekan oleh pemerintah pusat, yaitu literasi digital, tentang bagaimana agar seluruh masyarakat termasuk ASN, “melek” akan digital. (Ar-Kominfo)

Baru-baru ini, pengakuan dan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas tata kelola keuangan juga berhasil diraih pemerintah daerah kabupaten Pekalongan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini disampaikan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si dalam sambutannya pada acara Rapat Paripurna DPRD kabupaten Pekalongan dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020, yang diselenggarakan di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Jum’at (04/06) pagi.

Disampaikan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“ Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 telah disusun laporan pelaksanaannya secara komprehensif di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 Januari smpai dengan 29 April 2021. Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah diserahkan kepada Ketua DPRD dan Bupati Pekalongan pada tanggal 20 Mei 2021, dengan opini adalah ‘WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)’, yang Alhamdulilah berhasil diraih keenam kalinya secara berturut turut dengan kategori opini tertinggi dari BPK RI,” paparnya.

Lebih lanjut Bupati menegaskan prestasi tersebut merupakan pengakuan dan penghargaan dari BPK atas tata kelola keuangan yang telah dilaksanakan selama ini, dan bukan merupakan suatu hal yang kebetulan, melainkan buah dari hasil kerja keras, kerjasama dan komitmen bersama sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing.

“Oleh karena itu ,kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua stakeholders yang telah berperan dalam upaya memperoleh opini WTP. Kami juga mengajak semua stakeholders untuk tetap bersama sama mempertahankan serta meningkatkan kualitas opini WTP pada tahun-tahun mendatang, “ tuturnya

Selanjutnya pada Rapat Paripurna Dewan tersebut Bupati menyampaikan gambaran umum mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain perihal pendapatan, belanja dan transfer pembiayaan

Rapat Paripurna dPRD kabupaten Pekalongan dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020 dihadiri Ketua DPRD Hj Hindun MH, Wakil Bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti, para anggota unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Agama, Pj Sekda beserta para asisten dan staf ahli, Sekretaris DPRD, para Kepala OPD, para camat se-kabupaten Pekalongan dan Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. (Ar-Kominfo)

Kunjungan studi komparasi tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya rencana Pemkab Belitung untuk melaksanakan kegiatan kerjasama dalam bentuk penyertaan modal berupa aset Barang Milik Daerah(BMD) kepada BUMD atau pihak lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan BMD dan pendapatan daerah.

Dalam kesempatan itu Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si memaparkan tentang potensi unggulan yang dimiliki kabupaten Pekalongan kepada Bupati Belitung dan rombongan.

‘Kabupaten Pekalongan selain dikenal batiknya, masyarakatnya sudah menuju masyarakat industry. Berikutnya adalah pertanian. Kami punya komoditas beras. Kabupaten Pekalongan juga sebagai salah satu sentra pangan di Jawa Tengah dan sudah surplus beras. Disamping batik, ada juga sarung dengan brand yang sudah melegenda, yang dipasarkan ke Sumatra bahkan diekspor ke Timur tengah. 70 persen produksi batik nasional diproduksi di kabupaten Pekalongan. Inilah keunggulan kabupaten Pekalongan sehingga kami bersukur, dari batik inilah kita sudah punya nama tinggal bagaimana kita melakukan upaya2-upaya untuk mempercepat pembangunan, “papar Bupati Asip

Sektor lain yang bisa dijadikan komparasi adalah sector pendidikan. Pemkab Pekalongan sudah berhasil menfasilitasi setidaknya 5 (lima) perguruan tinggi, 2 (dua) diantaranya perguruan tinggi negeri (Undip dan IAIN). “ Kami meyakini pertumbuhan perguruan tinggi akan menjadi salah satu kutub pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang dari swasta juga kita dorong semua,” lanjutnya.

Bupati Asip menambahkan sebagai komparasi lain, kabupaten Pekalongan punya best practice yaitu laboratorium Kemiskinan yang mendapat peringkat 35 inovasi nasional. Laboratorium Kemiskinan adalah salah satu cara untuk bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Upaya ini berhasil sehingga bisa direplikasi dan karenanya banyak pemerintah daerah belajar tentang laboratorium kemiskinan. 

Sementara itu Bupati Belitung Sahani Saleh S.Sos dalam sambutannya mengatakan bahwa kabupaten Pekalongan dan Belitung beda kultur budaya. Salah satunya kondisi wilayah Pekalongan berupa daratan, sedangkan Belitung berupa kepulauan. Untuk itulah pihaknya tertarik melakukan kunjungan studi komparasi ke kabupaten Pekalongan.

Bupati Sahani juga menjelaskan Belitung dikenal dengan hasil perkebunan, salah satunya adalah lada. Selain itu Bangka Belitung juga dikenal dengan tambang timahnya. Potensi yang menonjol lain, disamping tambang, timah, adalah potensi kelautan. “ Keunikan dan keindahan laut maupun daratnya menjadi potensi yang menonjol saat ini. Tanahnya subur, dibawahnya ada tambang, “ ujarnya

Dikatakan pula salah satu tujuan kedatangan rombongan pemkab Belitung adalah untuk melihat sejauh mana pihaknya mengolah aset-aset untuk dikerjasamakan dengan pihak lain.

Dijadwalkan, setelah kunjungan ke kantor Bupati Pekalongan, rombongan Pemkab Belitung akan berkunjung pula ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan pada Jum’at 4 Juni 2021. (Ar-Kominfo)