MEMBAYANGKAN pemandangan alam nan indah sejak perjalanan kami dari Kajen menuju lokasi Curug Kuwung Indah di Desa Karanggondang, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan akhirnya terwujud, setelah kami menempuh perjalanan sekitar setengah jam dengan mobil. Kemudian kami meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki dari parkir bawah menuju parkir atas dan beristirahat sejenak untuk sekedar menikmati camilan dan membeli bekal minuman untuk meneruskan perjalanan menuju curug.
Kami mulai menyusuri jalan setapak yang menanjak dengan tangga-tangga alami untuk mencapai lokasi air terjun. Di beberapa titik, kita bisa berfoto dengan latar belakang pemandangan perbukitan nan hijau dan melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun. Kita akan menjumpai sejumlah warung di sepanjang jalan menuju lokasi curug dan bisa membeli makanan serta minuman sambil istirahat sejenak, sebelum meneruskan perjalanan kembali.
Yang mengasyikkan dalam perjalanan menuju Curug Kuwung Indah, kita juga akan disuguhi sensasi menyeberang jembatan gantung dari bambu di atas jurang sedalam sekitar 50 meter, sebelum sampai di curug.
Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit dari parkir bawah, akhirnya sampai juga di Curug Kuwung Indah. Seperti namanya, air terjun tersebut memang indah. Terlihat pemandangan air yang jatuh dari ketinggian sekitar 55 meter. Suara yang ditimbulkannya pun cukup keras. Pengunjung tak berani mandi atau bermain air tepat di bawah jatuhnya air. “Rasanya seperti kejatuhan batu besar, sewaktu mencoba mandi di air terjun. Sekali saja cukup, gak lagi-lagi,” kata Heri (40), pengunjung asal Kabupaten Batang saat mengungkapkan pengalamannya mandi di bawah air terjun, baru-baru ini.
Pengunjung kebanyakan mandi atau hanya bermain air di sekitar atau di bawah curug. Sesekali pengunjung juga bisa merasakan sensasi seperti dipijat ketika bersandar di batu dan diguyur air yang mengalir dari curug. Jangan lupa untuk mengabadikan moment-moment selama bermain air terjun. Atau kita juga bisa berpose di atas papan yang dibangun di bawah curug, di tepi jurang. Hasil foto akan lebih bagus jika diambil dari jalan setapak di bawahnya.
Penataan secara Swadaya
Meskipun penataan kawasan Curug Kuwung Indah masih sederhana, karena dilakukan masyarakat secara swadaya, berdampak cukup baik bagi perekonomian masyarakat. Beberapa warga membuka warung yang menyediakan makanan dan minuman bagi pengunjung. Ada pula yang menyediakan MCK. Para pemuda yang tergabung dalam kelompok sadar wisata (Pokdarwis) juga mengelola parkir di lokasi wisata yang hasilnya digunakan untuk penambahan fasilitas di kawasan wisata. Mereka juga menjual souvenir berupa kaos Curug Kuwung Indah di parkir bawah. Agar lebih bervariasi, mereka juga akan menyediakan hasil dari Lebakbarang lainnya seperti gula aren, madu hutan, keripik pisang, serta kerajinan sapu glagah.
Untuk meramaikan kawasan wisata Curug Kuwung Indah, pemuda Desa Karanggondang juga mengadakan lomba swa foto atau foto selfie dengan lokasi pengambilan foto di curug dan lokasi lainnya di jembatan bambu dekat curug. Lomba berhadiah uang Rp. 300.000 untuk Juara I, Rp. 200.000 untuk Juara II dan Rp. 100.000 untuk Juara I. Peserta diminta untuk mengirimkan dua lembar foto yang diambil di dua lokasi tersebut dan foto akan dinilai pada 29 Mei 2016.
Terpisah, Camat Lebakbarang, Yuhanto, S.IP, M.Si mengatakan, potensi wisata Curug Kuwung Indah baru tergali sejak setahun lalu, dan setelah ditata secara swadaya oleh masyarakat, cukup ramai dikunjungi pengunjung dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan beberapa wilayah kabupaten/kota tetangga. “Ramainya empat bulan terakhir, terutama pada hari Jum’at, Sabtu, Minggu,” tutur Yuhanto.
Untuk mendukung wisata Curug Kuwung Indah, Yuhanto mengusulkan pada Kades dan LPMD Karanggondang agar bisa dibangun akses jalan dari parkir atas menuju curug. Saat ini jalan masih berupa tanah dan beberapa titik berbatasan langsung dengan jurang. Sebagian lahan milik masyarakat, sebagian lainnya milik perhutani. “Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Perhutani dan kami juga mengajak LMDH dalam pengelolaan kawasan wisatanya,” ujar Yuhanto. Pihaknya juga akan mengusulkan pembangunan toilet dan ruang ganti yang lebih memadai di lokasi curug. Saat ini fasilitas yang sudah dibangun warga yaitu jembatan bambu dan ruang ganti di lokasi curug.
Ke depan, pihaknya akan mengusulkan jembatan permanen yang menghubungkan jalan setapak dengan lokasi curug. “Kalau pembangunan jembatan permanen akan kami usulkan ke pemkab, karena itu biayanya besar dan bagaimana pun, jembatan dari bambu kurang aman bagi pengunjung, apalagi jika dibuat sudah lama,” imbuh dia. Penataan kawasan wisata akan diusahakan tetap menjaga keseimbangan alam dan ekosistem hutan.
Untuk meramaikan wisata di kawasan tersebut, pada Mei nanti akan digelar Bazaar Jajanan Rakyat dan Festival Hasil Bumi di parkir atas kawasan wisata Curug Kuwung Indah. Bazaar akan menyajikan camilan khas Lebakbarang serta hasil bumi yang berupa beras, jagung, umbi-umbian, sayuran, serta buah-buahan yang dihasilkan dari tanah Lebakbarang.
Selain Curug Kuwung Indah, objek wisata lain di Lebakbarang yakni Curug Kalijodo yang lokasinya berada di tepi jalan raya sebelum lokasi Curug Kuwung Indah. Ada juga Curug Cinde di Desa Depok yang lebih dulu dikenal. Pengunjung juga bisa berziarah ke Makam Mahameru di Dusun Parakan, Desa Sidomulyo dan mencoba mengangkat batu lumpang di Situs Batu Renjing. Bagi pengunjung yang percaya, jika bisa mengangkat batu, akan dikabulkan permintaannya. Lebakbarang pernah menjadi Pemerintahan Darurat Karesidenan Pekalongan pada tahun 1947 lalu. Pengunjung dapat melihat Monumen Perjuangan di dekat Kantor Kecamatan Lebakbarang.*)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Rabu, 20 April 2016
KAJEN – Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016, hari ini (11/4) digelar di Aula lantai 1 Setda Kab. Pekalongan. Acara yang diikuti oleh lebih kurang 304 peserta yang berasal dari Unsur aparatur pemerintahan desa dan kelurahan se - Kab. Pekalongan tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan, Dra. Mukaromah Syakoer, MM.
Dalam sambutannya yang dibacakan Sekda, Bupati Pekalongan Drs. Amat Antono, M.Si mengungkapkan bahwa ketiga Perda yang akan disosialisasikan hari ini sangatlah penting. Misalkan saja Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan merupakan tindak lanjut dari UU No. 43 tahun 2015 tentang Kearsipan, dimana menurut UU tersebut setiap Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan kegiatan kearsipan, karena pengeloaan kearsipan bukan saja dilakukan untuk penyelamatan catatan sejarah/ daerah namun juga sebagai upaya menyelamatkan bahan bukti kinerja Pemda yang pada akhirnya akan sangat bermanfaat. “Perda No.6 tahun 2015 tersebut juga diharapkan dapat menjadi batasan formal, ruang lingkup pengelolaan arsip di Pemda, dan memberikan kejelasan ruang gerak, dan kewenangan serta menjadi landasan hukum bagi SDM pengelola kearsipan dalam melaksanakan tugasnya sehingga terwujud tertib arsip,” terangnya.
Sedangkan terkait Perda No.13 tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sekda menyatakan hal tersebut sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu yang berdasarkan atas akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Karena perkembangan teknologi dan informasi di tengah masyarakat memungkinkan mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik. “ Hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan terciptanya Clean and Good Goverment, dimana kita dituntut untuk membentuk spirit demokrasi dan memberikan akses kepada publik akan informasi secara luas yang diharapkan mampu membantu memberi pilihan langkah yang jelas kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan yang strategis,” ungkapnya.
KAJEN – Setelah pada hari I (Senin, 4 April 2016) Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Dra. Mukaromah Syakoer, MM., memantau pelaksanaan ujian nasional (UN) SMA sederajat di wilayah Kota Santri, pada hari II (Selasa, 5 April 2016) Wakil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE.MM juga melakukan hal yang sama. Wakil Bupati didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Dra. Sri Sugiarti melakukan pantauan ke SMA I Bojong dan SMK I Kedungwuni.
Wakil Bupati tiba di SMA I Bojong pukul 09.00WIB langsung disambut oleh Kepala Sekolah yaitu Drs. Bambang Wirudi dan langsung melakukan pemantauan ke ruang kelas dimana UN dilaksanakan.
Saat memasuki beberapa ruang kelas tempat UN, Wakil Bupati memberikan semangat kepada seluruh siswa-siswi peserta UN. Beliau menyampaikan agar seluruh peserta UN dalam mengerjakan soal untuk senantiasa percaya diri-sendiri, semangat, teliti dan pasrahkan semua kepada Allah SWT. “Saya harapkan anak-anak dalam mengerjakan soal UN dengan teliti, jangan buru-buru. Percayalah pada dirimu sendiri dan pada akhirnya kita pasrahkan kepada Allah SWT untuk hasilnya,” pintanya.
Jumlah peserta UN untuk SMA I Bojong sebanyak 265 siswa terdiri dari 131 (32 laki, 99 perempuan) jurusan IPA dan 134 (57 laki-laki, 77 perempuan) jurusan IPS. Hal itu dikatakan Kepala Sekolah Drs. Bambang Wirudi.
Sekolah lain yang pantau Wakil Bupati Fadia Arafiq yaitu SMK I Kedungwuni. Seperti halnya di SMA I Bojong, di SMK I Kedungwuni Wakil Bupati juga disambut langsung oleh Kepala Sekolah Drs. Rose Kamto, M.Si. SMK I Kedungwuni merupakan salah satu dari 7 sekolah yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) atau secara online yaitu menggunakan sistem computer based test (CBT).
KAJEN – Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung dimulai dari keluarga yang sehat dari yang belum lahir hingga meninggal agar kehidupan Bangsa Indonesia dan masyarakat Kabupaten Pekalongan pada khususnya menjadi sejahtera, Bupati Pekalongan beserta Para Camat se kabupaten Pekalongan mendeklarasikan Gerakan “Ayo Ikut KB” di Kabupaten Pekalongan sebagai komitmen mendukung keberhasilan program KB dan mengajak seluruh masyarakat untuk ikut KB, 2 anak cukup, keluarga sejahtera.
Penandatanganan Deklarasi tersebut dilaksanakan dalam Pencanangan Kampung KB di Desa Galang Pengampon Kecamatan Wonopringgo Kab. Pekalongan Selasa (5/3) pagi tadi oleh Bupati Pekalongan Drs.H.A.Antono, MSi yang dilaksanakan oleh Pemkab Pekalongan bekerjasama dengan BPMPKB Propinsi Jawa Tengah melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Menurut Kepala BPMPKB Kab. Pekalongan Drs.H.Yoyon Ustar Hidayat, MSi, Kampung KB ini nantinya akan dibina oleh SKPD terkait, dengan tidak hanya membatasi kelahiran tapi juga bagaimana agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan angka kelahiran ibu dan bayi bisa merendah, termasuk bagaimana pendidikannya. Pemilihan Kampung KB ini berdasarkan pada ruang lingkup pendidikan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi termasuk ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga dalam ragka membangun keluarga.
“Yang kedua adalah kegiatan lintas sektoral yang meliputi bidang pemukiman rumah tidak layak huni, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang semuanya akan dipenuhi oleh beberapa Instansi yang tergabung dalam rangka membangun keluarga tidak sekedar membatasi kelahiran,” jelas Yoyon.
KAJEN – Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Dra. Mukaromah Syakoer, MM., Senin (4/4/2016) memantau pelaksanaan ujian nasional (UN) SMA sederajat di wilayah Kota Santri. Sekda didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Dra. Sri Sugiarti beserta Kabid Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tri Budi Hartono.
Hari pertama UN sekolah yang dipantau yaitu SMAN 1 Kajen, SMAN I Kesesi dan SMKN Sragi. Dari tiga sekolah yang didatangi, kata dia, tidak ada yang mengalami kendala. Hasil pengamatannya hari pertama tidak ada siswa yang tidak hadir, semuanya datang.
Menurutnya, ujian nasional (UN) kali ini tidak berbeda dari UN tahun sebelumnya yakni hasilnya bukan untuk penentu kelulusan. Berkaitan dengan kelulusan, ada mekanisme tersendiri.
Mengenai ujian online, Sekda menyatakan sangat mendukung. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan harus dipersiapkan antara lain ruang yang representatif, listrik dan cadangan listrik/ genset yang memadai, serta adanya komputer dan server yang memadai pula. Lebih lanjut Sekda menyatakan bahwa persiapan dan pelaksanaan UN tingkat SMA sederajat tahun 2016 di Kabupaten Pekalongan berjalan lancar dan tertib.
Tahun 2016 ini, sebanyak 6.975 siswa tingkat menengah atas di Kabupaten Pekalongan pada 4-7 April mengikuti ujian nasional (UN), terdiri dari 2.520 siswa SMA, 3.397 siswa SMK dan 1.058 siswa MA. Hal itu dikatakan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Dra. Sri Sugiarti.
Menurut Titik sapaan akrab Sri Sugiarti, sebanyak tujuh sekolah tingkat SMA di Kabupaten Pekalongan pada 2016 ini melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) atau secara online yaitu menggunakan sistem computer based test (CBT).
KAJEN – Bertempat di Aula lantai 1 Setda Kab. Pekalongan, hari ini (30/3) digelar acara sosialisai Penghematan Energi dan Air tingkat Kab. Pekalongan. Acara diikuti oleh perwakilan SKPD, perwakilan BUMN dan BUMD se-Kab. Pekalongan, serta perwakilan Kepala sekolah SMA/SMK se-Kab. Pekalongan.
Pada kesempatan tersebut, dalam sambutannya, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Pekalongan, Abdul Baqi, SH. S.Pn mengungkapkan bahwa acara yang digelar hari ini merupakan salah satu tindak lanjut Pemkab Pekalongan atas Instruksi presiden No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan energi dan air. Dimana melalui acara ini diharapkan masyarakat terutama instansi pemerintah dan sekolah dapat turut seta mengkampanyekan pentingnya pola hidup hemat energi dan air, sekaligus menerapkan hal tersebut dalam aktivitas sehari – hari.
Ditambahkan Baqi bahwa hal tersebut menurutnya sangat penting mengingat saat ini kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan energi terus meningkat. Pada kesempatan tersebut Baqi juga mengajak para peserta untuk bersama – sama mensosialisasikan pentingnya pola hidup hemat energi dan air dan menjadikan hal tersebut sebagai budaya atau kebiasaan. “ Mari kita merevolusi pola kebiasaan kita yang tadinya masih boros energi dan air menjadi efisien dan efektif dalam setiap penggunaan energi dalam kehidupan sehari – hari kita,” himbaunya.
Sementara itu, hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut yaitu pertama, dari Biro Bina Produksi Setda Provinsi Jawa Tengah, Joko Kristantanto, SH.MH yang memaparkan tentang Kebijakan konversi energi dan Penghematan energi dan air. Narasumber kedua Ir. Hasan Basri, MM dari Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah yang membawakan materi Pelaksanaan penghematan energi dan air, serta Ahmad Ikhwani dari PLN Rayon Kedungwuni yang mengetengahkan materi tentang Hemat energi listrik. Acara yang dihadiri oleh kurang lebih 100 orang peserta tersebut di akhiri dengan diskusi dan dialog seputar Hemat Energi dan air. (dian’s/dion)
KAJEN – Bupati Pekalongan, Drs. Amat Antono, M.Si, hari ini (28/3) membuka secara langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kab. Pekalongan Tahun 2016. Acara yang diselenggarakan di Aula Lantai 1 Setda ini dihadiri pula oleh Wakil Bupati Pekalongan, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kab. Pekalongan, termasuk wakil pimpinan DPRD Kab. Pekalongan beserta anggota, para asisten dan staf ahli Bupati dan kepala SKPD di Lingkungan Pemkab. Pekalongan, serta Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan terpilih periode 2016 – 2021.
Dalam laporannya Kepala Bappeda Kab. Pekalongan, Ir. Bambang Irianto, MM menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut diantaranya sebagai media partisipasi dan konsultasi publik guna mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, serta untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Pekalongan Tahun 2016 agar selaras dengan program pemerintah pusat, dan Provinsi Jawa Tengah. Diterangkannya pula bahwa Musrenbang tingkat kabupaten ini telah diawali terlebih dulu dengan Musrenbang tingkat desa pada 4-22 Januari 2016, Musrenbang tingkat kecamatan pada 1-19 Pebruari 2016, serta Musrenbang forum SKPD pada 22-29 Maret 2016. “Kami berharap forum ini dapat menjadi media penyempurna rancangan RKPD dan rancangan Renja SKPD termasuk didalamnya program, kegiatan dan pendanaannya,” jelasnya.
Pada bagian lain, Ketua DPRD Kab. Pekalongan, Dra. Hj. Hindun, MH dalam sambutan paparannya menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Kab. Pekalongan untuk pembangunan Kab. Pekalongan Tahun 2017, diantaranya di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Hindun berharap dengan dilibatkannya DPRD sejak awal penyusunan dokumen baik RKPD dan RPJMD 2016-2012 maka diharapkan dapat memberi masukan berupa aspirasi dan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat yang diserap oleh anggota DPRD pada saat reses atau saat menjaring aspirasi di masyarakat. “ Kami berharap pokok – pokok pikiran DPRD tersebut dapat diperhatikan dan diakomodir oleh eksekutif dalam RKPD 2017,” tukasnya.
KAJEN – Hari ini (22/3) Pemkab. Pekalongan menyelenggarakan Sosialisasi Penyesuaian Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kegiatan diikuti oleh lebih kurang 80 peserta yang terdiri dari Perwakilan kecamatan dan SKPD di lingkungan Pemkab Pekalongan, MUI, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se- Kab. Pekalongan, dan menghadirkan narasumber dari BAZNAS Jawa Tengah, Drs. H. Moh. Syafiq.
Bupati Pekalongan, Drs. Amat Antono, M.Si dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda, Hj. Sumarwati, S.Pd. M.Ap. mengungkapkan bahwa zakat sebagai salah satu rukun iman yang ketiga sebenarnya bukan hanya zakat fitah saja seperti yang umum dilaksanakan oleh masyarakat, namun ada pula zakat mal dan yang lainnya. Untuk itulah pihaknya akan mendorong agar pelaksanaan zakat di Kab. Pekalongan menjadi optimal.
Dirinya juga berharap BAZNAS bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan, untuk itu menurutnya BAZNAS harus dikelola secara profesional dan transparan, dan kedepan jangan hanya bersifat zakat konsumtif namun juga produktif. “ Potensi besar zakat untuk mengatasi kemiskinan ini hendaknya bisa memotivasi kita,” tegas Antono.
Tak lupa Bupati berpesan kepada seluruh peserta sosialisasi agar mengikuti dengan baik materi yang akan diberikan oleh narasumber sehingga nantinya akan faham dan bisa menularkan informasi yang didapat kepada rekan dan lingkungannya. (dians/her)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
KAJEN – Bupati Pekalongan Drs. H. Amat Antono, M.Si., Senin (22/02/2016) secara langsung menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015 dan Akhir Masa Jabatan Tahun 2011-2016 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH. Disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Nunung Sugiantoro, MT., Muspida, Sekda Dra. Mukaromah Syakoer, MM., para Anggota DPRD, dan para Kepala SKPD se Kabupaten Pekalongan beserta tamu undangan lain.
Bupati Antono dalam sambutan pengantar menyampaikan bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 secara substansi merupakan evaluasi capaian kinerja pembangunan tahuan Kabupaten Pekalongan berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2015 yang merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016.
Dengan demikian, kata Bupati, kinerja pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan tahun 2015, tidak akan terlepas dari dokumen perencanaan tersebut yang pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja bersama untuk mewujudkan Visi Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016, yakni, “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal”.
“Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 merupakan rangkaian awal dari pelaporan kinerja pengelolaan APBD tahun 2015, yang insya Allah akan pula ditindaklanjuti dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang akan disampaikan melalui rapat paripurna tersendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran,” ujar Bupati.
Sementara itu terkait Perda No.14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Sekda menekankan pentingnya aparat untuk dapat mengelola dan memberikan pelayanan publik dengan baik. “Karena pemerintahan baru dikatakan baik jika mampu memberikan pelayanan publik yang baik, untuk itu kita perlu terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan publik,” ujarnya menutup sambutan.
Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pekalongan, Endang Murdiningrum, SH. Mengungkapkan bahwa maksud dan tujuan kegiatan hari ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kepatuhan aparatur pemerintahan desa dan kelurahan yang telah diundangkan, khususnya yang akan disosialisasikan pada hari ini. Dijelaskan Endang bahwa sosialisasi akan diselenggarakan dalam 5 tahap, yakni dari tanggal 11 April 2016 atau hari ini berupa pembukaan sampai dengan 19 April 2016, dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu dari Kanperpus-Arsipda Kab. Pekalongan, Dishubkominfo Kab. Pekalongan, serta Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kab. Pekalongan. (dians/dion)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Senin, 11 April 2016
Sebelum melakukan pamantauan ke ruang-ruang kelas tempat UN, terlebih dahulu Wakil Bupati mengecek secara langsung ketersediaan cadangan listrik atau genset di sekolah itu guna memastikan kesiapan dalam pelaksanaan UN. Dan seperti halnya di SMA I Bojong, di SMK I Kedungwuni Wakil Bupati juga memberi semangat kepada seluruh siswa peserta UN.
Kepala Sekolah SMK I Kedungwuni, Drs. Rose Kamto, M.Si., tahun 2016 ini peserta UN 449 siswa terdiri dari 322 siswa laki-laki dan 127 siswa perempuan. Mereka terbagi dalam 7 paket keahlian (jurusan) yaitu Teknik Gambar Bangunan sebanyak 71 siswa (32 laki-laki dan 39 perempuan), Teknik Instalasi Pemantapan Tenaga Listrik sebanyak 71 siswa (45 laki-laki dan 26 perempuan), Teknik Pengelasan sebanyak 61 siswa laki-laki, Teknik Pemesinan sebanyak 69 siswa (68 laki-laki dan 1 perempuan), Teknik Kendaraan Ringan sebanyak 71 siswa (67 laki-laki dan 4 perempuan), Teknik Komputer dan Jaringan sebanyak 71 siswa (31 laki-laki dan 40 perempuan), dan Geomatika sebanyak 35 siswa (18 laki-laki dan 17 perempuan).
Dari dua sekolah yang didatangi, kata Wakil Bupati, tidak ada yang mengalami kendala. Hasil pengamatannya hari kedua tidak ada siswa yang tidak hadir, semuanya datang. (d12k)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Selasa, 5 April 2016
Pemilihan kampung KB ini tidak berdasarkan kampung yang sudah maju, tetapi malah justru berdasarkan pada daerah yang masih terpencil karena sesuai dengan nawacita yang ketiga bahwa Presiden akan membangun dimulai dari daerah pinggiran yaitu daerah pantai, daerah gas dan pegunungan. “Kampung KB ini juga nantinya diharapkan akan mendukung sebagai implementasi nawacita yang kelima yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat indonesia,” jelasnya.
Sementara itu Bupati Pekalongan Drs.H.A.Antono MSi dalam sambutannya saat pencanangan tersebut menyampaikan bahwa acara Pencanangan Kampung KB ini sangat strategis dan membanggakan karena faktor utama kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ada pada manusianya. “Kalau ingin membangun hari esok yang lebih baik tidak lepas dari masalah penduduk. Oleh karenanya, terimakasih pada petugas lapangan dan kader KB sebagai garda terdepan,” ujarnya.
Bupati juga berharap hendaknya program KB ini menjadi kesadaran bersama. “Kita tidak bisa berpikir individual bahwa kita akan hebat. Oleh karena itu harus disadari oleh semua dan mari kita bersama mempersiapkan keluarga masa depan yang salah satu pilarnya adalah KB,” harap Antono.
Terkait dengan tahun 2035 bahwa Indonesia akan mendapat bonus demografi dimana pada tahun tersebut generasi muda di Indonesia akan mencapai angka 68%, Bupati menyampaikan dengan program KB ini diharapkan akan mewujudkan generasi emas. Oleh karena itu menurutnya kalau dipersiapkan dengan baik maka akan menghasilkan generasi yang berkualitas. “Mari sama-sama menghayati program ini dengan baik. Laksanakan untuk sesama, karena tanpa didukung yang lain maka tidak akan tercapai,” jelasnya.
Lebih lanjut Antono berharap agar para petugas lapangan dan kader serta semua yang terkait untuk menjaga kegiatan pencanangan tersebut agar tidak berhenti sebagai acara seremonial saja melainkan sebagai awal kebangkitan dari KB untuk menjadi inspirasi bagi keberhasilan program yang lain. “KB bukan program instan melainkan program strategis berkelanjutan,” imbuhnya.
Di bagian lain Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Tengah Mustar, SE, MM menyampaikan bahwa pembentukan Kampung KB ini berawal dari pencanangan oleh Presiden Joko Wi pada 14 Januari 2016 lalu di Cirebon yang juga menjadi momentum yang tak terlupakan karena bersamaan dengan kejadian bom di Sarinah. “Semoga pencanangan ini akan memberi manfaat bagi masyarakat di Kampung KB. Saya harap partisipasi masyarakat semakin meningkat dan pemerintah yang melayani basis data untuk perencanaan program kedepan,” harap Mustar.
Ditambahkan Mukhtar, ada beberapa program yang terkait dengan pencanangan Kampung KB tersebut, yaitu pendewasaan usia perkawinan dan pengaturan kelahiran dengan menghindari resiko kehamilan dengan cara mencegah 4 terlalu yaitu terlalu muda hamil, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu rapat atau dekat jarak antar kehamilan.
Diakhir sambutannya Mukhtar mengajak semua masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama bekerja keras, cerdas dan ikhlas untuk keberhasilan Kampung KB dari tingkat Kabupaten hingga desa sehingga tujuan Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.(451h & Her)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Selasa, 5 April 2016
Ke tujuh sekolah tingkat SMA itu, yaitu sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) Kedungwuni, Karangdadap, Sragi dan Lebakbarang. Adapun untuk SMK swasta hanya SMK Muhammadiyah Bligo dan Kajen. Kemudian ditambah SMA1 Kajen
Dikatakan, dari 32 SMK di Kabupaten Pekalongan yang dinyatakan lolos verifikasi serta layak menggelar ujian nasional secara online hanya enam SMK saja. Dua SMK swasta dan empat SMK negeri. Persyaratan Selanjutnya, dari 16 SMA yang ada, baru satu yang siap melaksanakan ujian dengan sistem CBT.
Kendati demikian, jumlah pelaksana ujian nasional CBT pada UN 2016 meningkat bila dibanding tahun 2015. Pada 2015, sekolah yang ujian nasional dengan sistem online di Kota Santri hanya empat sekolah saja, yaitu SMK Kedungwuni dan Sragi. Kemudian dari kalangan swasta SMK Muhammadiyah Bligo dan Kajen.
Dia menjelaskan, persyaratan agar bisa menggelar ujian nasional secara online sebagaimana yang telah ditetapkan. Beberapa persyaratan itu di antaranya sekolah memiliki petugas laboratorium komputer. Perbandingannya, yaitu satu banding tiga atau satu komputer untuk tiga peserta UN. Misalnya, jika jumlah peserta UN 120 orang, maka jumlah komputer yang harus tersedia minimum 40 unit.
Syarat lain, sekolah mampu menyediakan sarana komputer dengan spesifikasi (minimal) sesuai yang telah ditentukan oleh Puspendik. ”Semua sekolah pelaksana CBT tahun ini komputernya sudah mencukupi dan memiliki jaringan internet,” ungkapnya. Sistem UN CBT ini, kata Titik, baik untuk objektivitas jawaban peserta UN. Selain itu, sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi. Ia berharap, ke depan semua sekolah di Kabupaten Pekalongan dapat melaksanakan UN dengan sistem CBT. (d12k)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Senin, 4 April 2016
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Rabu, 30 Maret 2016
Sementara itu, di awal sambutannya Bupati Pekalongan menyampaikan rasa terimakasihnya kepada seluruh masyarakat yang selama ini telah mendukung dan bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan di Kab. Pekalongan. Dimasa akhir jabatannya bersama Fadia, Antono mengungkapkan beberapa hal dalam Musrenbang kali ini, diantaranya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum resmi yang sangat bermanfaat dalam rangka menyusun apa yang akan dilakukan di tahun 2017 mendatang. “ Oleh karena itu manfaatkan betul – betul dengan baik Musrenbang ini,” imbaunya.
Ditambahkan Antono, bahwa pembangunan merupakan sesuatu yang netral dan tidak membedakan orang per orang di dalam merancang program pembangunan, untuk itu dirinya menekankan agar dalam menyusun program pembangunan harus berorientasi kepada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut Antono juga menyoroti ketidaksinkronan data antara BPS, Dindukcapil, Bappenas dan Kementrian Dalam Negri terkait jumlah pendududuk dan kriteria - kriteria yang diterapkan untuk program-program pemerintah. Hal tersebut menurutnya dikarenakan banyak pihak yang masih mengedepankan ego sektoral, untuk itu dirinya berharap hal tersebut bisa segera diperbaiki.
Tak ketinggalan Antono juga berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan terpilih agar kedepan pemerintah dapat mengantisipasi akan adanya perubahan sosial di masyarakat, menurutnya regulasi - regulasi terkait perubahan sosial tersebut harus segera diakomodir. Dirinya juga berpesan agar seluruh elemen pemerintahan dapat bekerja optimal, karena masyarakat masih sangat berharap akan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. “ Saya minta hal tersebut untuk diperhatikan,” tegasnya. Tak lupa dalam kesempatan Musrenbang terakhir di masa kepemimpinannya, Antono juga meminta maaf jika selama kepemimpinannya ada hal – hal yang kurang berkenan,” ungkapnya menutup sambutan.
Usai dibuka oleh Bupati Pekalongan, Acara yang juga diikuti oleh delegasi dari 19 kecamatan se Kab. Pekalongan, para pimpinan Parpol, LSM, dan LPM, organisasi profesi dan asosiasi, serta perwakilan instansi vertikal dan BUMD ini kemudian dilanjutkan dengan dialog yang menghadirkan narasumber Bupati Pekalongan, Ketua DPRD Kab. Pekalongan, Perwakilan Bappeda Prov. Jateng, Kepala DPPKD Kab. Pekalongan. (dian’s/dion)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Selasa, 29 Maret 2016
Selasa, 22 Maret 2016
Selanjutnya, Bupati menuturkan, berdasarkan struktur keuangan daerah, APBD Tahun Anggaran 2015 meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Untuk Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1.703.894.595.593, sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 realisasinya mencapai Rp 1.697.583.324.014,84 atau 99,63%, dengan rincian realisasi PAD sebesar Rp 251.547.743.333,84 atau 100,40% dari target; realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp 978.154.337.307,00 atau 99,20% dari target; dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 467.881.243.374,00 atau 100,13% dari anggaran yang telah ditetapkan.
Sementara itu, untuk Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 1.841.379.945.436,00, dengan anggaran sebesar Rp 1.606.482.574.205,97 atau 87,24% yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.028.327.851.087,00 atau 91,28% dan Belanja Langsung sebesar Rp 578.154.723.118,97 atau 80,87%.
Sedangkan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp 144.141.874.399,00 dengan realisasi sebesar Rp 144.162.745.749,07 atau 100,01% yang bersumber dari SiLPA sebesar Rp 144.132.774.399,07; Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp 18.743.850,00. Selanjutnya untuk realisasi pengeluarannya mencapai 100% dari rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 6.656.524.458,00.
Dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD pada tahun 2015 kurang dari 20%, menggambarkan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Pekalongan terhadap anggaran yang berasal dari dana perimbangan. Sementara dari sisi Belanja Daerah selama tahun 2015 berdasarkan komparasi antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan proporsi sebesar 61,18% dan 38,82%. “Anggaran Belanja Tidak Langsung yang proporsinya lebih besar diantaranya dialokasikan untuk kegiatan yang mempunyai sifat kegiatan non fisik (human development capacity) dan kegiatan fisik (investment) melalui hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada desa, yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” terang Bupati.
Belanja daerah yang bisa dialokasikan untuk biaya program pembangunan, kata Bupati, sangat tergantung pada besarnya penerimaan daerah setelah dikurangi belanja untuk membiayai beban wajib untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sisa belanja setelah dikurangi belanja beban wajib itulah yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, untuk membiayai program-program baik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun untuk mendorong percepatan laju pembangunan daerah.
Dihadapan segenap anggota Dewan, Bupati menerangkan beberapa keberhasilan atas capaian tahun 2015 yang dihitung oleh BPS terutama pada aspek ekonomi makro daerah. Antara lain PDRB (produk domestik regional bruto) atau jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi, berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 15,273 trilyun atau meningkat 11,02% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 13,757 trilyun; Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan mencapai 4,92%; Laju inflasi pada tahun 2015 sebesar 3,42%, angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi pada tahun 2014 yang sebesar 8,32%. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2015 kenaikan harga barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat secara umum tidak terlalu tinggi.
Pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Pekalongan memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik, yaitu sebesar 10,19% dari Rp 15,98 juta pada tahun sebelumnya menjadi Rp 17,60 juta; Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja juga terus dilakukan melalui perbaikan upah kerja dengan menaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang pada tahun 2015 sebesar Rp 1.271.000,00 lebih tinggi dari angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sebesar Rp 1.258.488,00. Dan angka kemiskinan sebesar 12,57% turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 13,51%.
Selain menyampaikan Pengantar LKPJ TA. 2015, Bupati juga menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (AMJ) Tahun 2011-2016 yang merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya dan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). “Pencapaian kinerja LKPJ-AMJ ini, merupakan cerminan akumulasi capaian kinerja yang telah diperoleh sejak tahun anggaran 2011 hingga akhir tahun anggaran 2015. Dan LKPJ-AMJ difokuskan pada capaian kinerja berbasis misi dan indikator makro pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016,” jelas Bupati.
Dalam Pengantar Laporan AMJ, Bupati menyampaikan dalam tiga bagian materi, yaitu Bagian Petama tentang Visi, Misi dan Pentahapan Pembangunan; Bagian Kedua Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Bagian Ketiga Gambaran Capaian Kinerja Program Pembangunan. (d12k)
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo
Senin, 22 Februari 2016