Artikel

Informasi selain merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga merupakan bagian penting ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulat an rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Latar Belakang

Informasi selain merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga merupakan bagian penting ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulat an rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Keterlibatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyeleggaraan negara yang lebih berkualitas. Partisipasi seperti itu menghendaki adanya jaminan terhadap keterbukaan informasi publik.

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang mengatur antara lain tentang:

- Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik
- Kewajiban setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana
- Informasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas
- Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Dasar Hukum

Peraturan-perundangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah antara lain sebagai berikut:

    Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
    Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
    Undang-undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
    Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
    Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
    Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Pengertian Informasi Publik

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau badan publik lainnya.

Pengertian Badan Publik

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan antara lain adalah

- Informasi yang dapat membahayakan negara
- Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat
- Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
- Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan
- Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Kewajiban Badan Publik

Setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, kecuali informasi yang termasuk kategori "dikecualikan". Informasi yang diberikan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Berkaitan dengan itu, setiap badan publik memiliki kewajiban melaksanakan kearsipan dan pendokumentasian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, setiap badan publik berkewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi dalam tiga kategori berikut:

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Informasi kategori pertama dan kedua harus disebarluaskan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Informasi yang termasuk kategori "wajib disediakan dan diumumkan secara berkala" antara lain adalah informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik, dan informasi mengenai laporan keuangan.

Informasi yang termasuk kategori "wajib diumumkan secara serta merta" yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Informasi yang termasuk kategori "wajib tersedia setiap saat" antara lain adalah daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik tertentu tidak termasuk informasi yang dikecualikan, hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan laporan mengenai pelayanan akses informasi.

Prinsip Pengaturan

Prinsip pengaturan informasi publik adalah sebagai berikut:

- Setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses
- Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang mudah, dan
- Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian menyangkut konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka, dan setelah mempertimbangkan dengan seksama bahwa dengan menutup informasi tersebut dapat melindungi kepentingan publik yang lebih besar dari pada membukanya.

Manfaat

Keterbukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good governance.

Keterbukaan Informasi Publik memberikan manfaat antara lain:

- Adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik
- Mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabel
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eleifend congue orci, sollicitudin congue elit luctus in. Suspendisse posuere quis elit non ornare. Sed a enim sed nibh eleifend sodales nec nec nibh. Morbi vitae erat at metus iaculis feugiat nec condimentum justo. Cras nulla sem, faucibus nec cursus non, cursus at velit. Maecenas in sodales augue, mattis varius risus. Cras tempor nibh augue, ac tincidunt dui pellentesque vitae. Phasellus eget condimentum tortor. Donec non ligula sit amet dolor scelerisque egestas quis sed diam.

Vestibulum congue sit amet mi quis lobortis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Etiam interdum finibus sem, in pulvinar ex bibendum sit amet. Donec odio metus, pulvinar vitae tristique quis, tincidunt commodo ex. Mauris ac nisi pulvinar, rutrum lorem sed, pharetra quam. Ut mollis accumsan aliquam. Nullam tincidunt nunc eros, ut dapibus libero pretium sed. Nunc nec velit ac tellus tincidunt accumsan. Aliquam feugiat interdum metus, in consequat nunc dictum nec. Aliquam erat volutpat.

Praesent fringilla, augue eget laoreet dictum, mi metus molestie turpis, ut malesuada nunc dui sed elit. Phasellus ultricies, ex in luctus hendrerit, ligula eros dapibus eros, sit amet convallis nisi magna in felis. Suspendisse nibh ligula, venenatis vel risus ac, mattis efficitur metus. Nam ac risus vulputate, maximus mi vitae, maximus metus. Aenean tincidunt nibh massa. Aenean auctor, lectus efficitur commodo euismod, nibh metus pellentesque augue, vitae euismod metus augue id mi. Fusce erat felis, posuere eu tortor id, tincidunt tristique augue. Quisque molestie ultricies fermentum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer fringilla semper elit, vitae pulvinar erat elementum quis. Aenean faucibus posuere pulvinar. Morbi iaculis ex non pellentesque venenatis. Nam facilisis iaculis lacus sed sollicitudin. Nulla facilisi. Morbi congue purus turpis, eget molestie mi elementum at.Praesent dolor elit, posuere sit amet arcu ac, posuere dapibus arcu. Suspendisse sit amet mollis dolor. Nunc tincidunt velit tempor, porttitor risus et, tincidunt ante. Donec aliquam neque quis est pellentesque convallis. Suspendisse ut vulputate quam, id laoreet mauris. Nulla metus lacus, volutpat sit amet odio sed, blandit imperdiet est. Donec at ultricies lacus. Quisque finibus sollicitudin sagittis. Cras commodo, erat at tincidunt tincidunt, nibh tortor aliquam purus, id sollicitudin tellus dolor ac dolor. Maecenas convallis quis metus egestas lobortis. Fusce rhoncus, sem a porta dictum, orci ipsum consectetur ante, et vehicula ante sapien eu odio. Pellentesque tempor turpis sed velit dapibus euismod. In vestibulum risus at dictum maximus. Curabitur turpis diam, maximus vulputate dolor nec, consequat commodo augue. Pellentesque mollis finibus finibus. Aenean dapibus sapien sit amet sem egestas congue.Maecenas porttitor elit lacus, sed eleifend mauris tempor non. Integer dapibus leo lorem, id aliquam nisi volutpat sed. Nam ut mauris quis ligula dignissim facilisis sit amet vel nisl. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nam lacinia quis augue sed venenatis. Donec vel quam eu ante blandit aliquet. Aenean laoreet diam sed lacus iaculis, in finibus dolor aliquet. Suspendisse placerat elit eu mollis tristique.