Artikel

Alamat

Link Terkait

• Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan

• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Mengawali sambutannya, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si memaparkan makna kesejahteraan seperti yang dimaksud dalam UU no. 11  tahun 2009 pasal 1 ayat 1 bahwa kesejahteraan adalah kondisi ideal manusia agar tercukupi kebutuhan lahir dan batin sehingga masyarakat bisa berkembang secara  social dengan baik.  Yang paling bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan menurut konstitusi adalah negara. Tentu negara tidak bisa sendirian, harus dibantu seluruh komponen masyarakat. 

Dalam konteks lokal, menurut Bupati Asip, memaknai kesejahteraan tentu harus diupayakan secara  cerdas, cermat dan terukur. Dalam konteks pemerintahan, hal itu dituangkan dalam setiap rencana kerja pemerintah daerah.

“Alhamdulilah saya dan Bu Wakil, memimpin kabupaten Pekalongan dengan segala kekurangan dan kelebihan, sudah mulai menampakkan nilai-nilai kesejahteraan yang setidaknya  bisa kita ukur melalui pendekatan statistic,”ujarnya

Indikatornya  antara lain angka pertumbuhan ekonomi kabupaten Pekalongan sebelum covid 19 cukup tinggi (melebihi Jateng dan nasional), penurunan angka kemiskinan dari double digit ke single digit, kemudian perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta bagaimana pemkab menjaga inflasi. Di bidang infrastruktur  yang menjadi  tolak ukur kesejahteraan masyarakat secara  umum, juga  berkembang dengan baik. “ Alhamdulilah sampai tahun 2020 ini, kondisi jalan kita sudah 93 %. Di bidang kesehatan, yang merupakan sarana pokok untuk bisa mengukur kesejahteraan masyarakat  kabupaten Pekalongan, coverage kita terhadap kepesertaan kartu kesehatan sudah 82% dari penduduk  kabupaten Pekalongan. Di bidang Pendidikan, kualitas pendidikan kita berjalan ke arah lebih baik,”paparnya.

Tidak hanya itu,dikatakan pula bahwa  masyarakat  membutuhkan hal lain. “ Pada 5 tahun terakhir, pemerintahan kami membangun Infrastruktur ekonomi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan rasio bruto(PRB). Income perkapita kita naik signifikan dari 20 juta per tahun per kapita, naik menjadi 25 juta,” tandasnya

Selain itu, masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi. “Alhamdulilah selama 5 tahun ini tidak ada gejolak. Partisipasi public kita buka. Demokratisasi kita berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Selanjutnya Bupati juga menekankan hal lain yang perlu dicatat, yakni pada tahun 2022 nanti kawasan industi atau lokasi berdirinya industry sesuai dengan Perda  yang baru, akan segera efektif. “ Hari ini sudah ada beberapa pelaku industry yang sedang menanamkan modal di kabupaten Pekalongan. Saya meyakini ini bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Kita juga telah berhasil mengakselerasi, menfasilitasi, melakukan regulasi yang menghadirkan setidaknya 5 atau 8 Perguruan Tinggi baru, sehingga secara ekonomi juga menghadirkan kutub pertumbuhan ekonomi baru,”ungkapnya.

Bupati juga  berharap secara  teknokratif musrembang akan menghantarkan transisi pemerintahan pada bulan Juni nanti.

Sementara itu wakil bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti mengajak semua peserta musrenbang  mendukung pemerintahan yang baru nanti. ” Saya juga ingin menyampaikan bahwa pendanaan kita sangat terbatas. Sedangkan saat ini adalah masa transisi. Oleh karena itu dalam musrenbang kali ini, selain memadukan program, juga saya harapkan sebagai forum untuk menyatukan pemahaman dan pengertian kita bersama. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ingin kita lakukan namun tentu saja kita harus pandai dalam menentukan skala prioritas. Dan setelah itu kita harus focus. Saya ucapkan selamat bekerja kepada kawan-kawan,manfaatkan ancaman sebagai peluang,”pesan Arini.(Ar-Kominfo)

Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Bupati Pekalongan H.Asip Kholbihi,SH.M.Si.,dan perwakilan dari Baznas yaitu saudara Mahrus dengan total bantuan yang diberikan yaitu 35 juta rupiah bagi 35 korban yang tertimpa musibah puting beliung di Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, dan 10 juta rupiah bagi empat warga yang kiosnya tertimpa musibah pohon tumbang di Kelurahan Kedungwuni Barat.

‘’ Saya kira kerjasama yang semacam inilah yang akan terus ditingkatkan sehingga bisa meringankan beban warga Kabupaten Pekalongan khususnya yang tertimpa musibah apalagi yang seperti musim banjir kemarin,’’ kata Bupati Pekalongan H.Asip Kholbihi.

Selain itu, Bupati Asip Kholbihi juga menyampaikan rasa terimakasihnya kepada seluruh warga Kabupaten Pekalongan yang selama kurun waktu belakangan ini telah ikut memberikan bantuan, atensi dan doa kepada korban yang mengalami musibah bencana alam di Kabupaten Pekalongan.

‘’Pada kesempatan yang baik ini saya sekaligus mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan yang telah ikut membantu saudara-saudara kita yang beberapa waktu lalu mengalami musibah bencana alam,’’ ujarnya.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, mewakili Baznas Kabupaten Pekalongan Mahruz mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan bantuan bersama Pemkab Pekalongan kepada 35 orang korban bencana alam puting beliung di Desa Kalijambe berupa uang sejumlah 35 juta rupiah dan 4 orang korban pohon tumbang di Kelurahan Kedungwuni Barat berupa uang tunai sejumlah 10 juta rupiah.

‘’Kali ini kami salurkan 35 juta bagi 35 orang korban bencana alam puting beliung di Desa Kalijambe dan 10 juta bagi 4 warga yang kiosnya terkena pohon tumbang di Kelurahan Kedungwuni Barat,’’ ungkap Mahruz.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si selaku ketua koperasi sekaligus tuan rumah menyampaikan rapat anggota tahunan koperasi umat rejaning karyo digelar dalam rangka ikhtiar mengemban tugas yang mulia dari Maulana Habib Luthfi, yang sebagai guru beliau tidak hanya memberikan pencerahan secara spiritual tetapi juga memberikan penguatan nilai-nilai kebangsaan sekaligus yang ditopang dengan bagaimana memperkuat ekonomi masyarakat. “ Karena penguatan ekonomi adalah bagian penting dari penguatan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, ikhtiar mulia beliau harus kita implementasikan dalam bentuk yang lebih konkret/nyata,” ungkap bupati

Menurutnya, salah satu bentuk yang dipilih adalah koperasi, yang diberi nama ‘Umat Rejaning Karyo’ dengan maksud agar ketika umat bekerja dengan keras dan halal,melalui institusi koperasi ini, maka diharapkan menjadi orang yang rejo ( gambaran dari situasi yang nyaman, terpenuhi kebutuhan spiritual/batiniah sekaligus jasmaniah). “Inilah yang menjadi misi utama, oleh karena itu kepada seluruh pengurus dan anggota, monggo kita bersama sama membesarkan koperasi ini,” pintanya.

Dalam kesempatan itu Bupati juga menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada kementerian koperasi dan UMKM RI yang sudah memberikan dukungan yang luar biasa melalui perijinan dan penguatan-penguatan kelembagaan di koperasi tersebut. “ Walaupun kami sadar masih banyak yang harus dikerjakan karena koperasi ini baru seumur jagung. Tapi InsyaAlloh kalau melihat semangat kawan-kawan dari seluruh Indonesia, saya meyakini bahwa sesuai dengan amanat Beliau, koperasi ini kelak akan menjadi salah satu koperasi yang besar. Besar tidak hanya sec ara kuantitas tetapi juga memberikan manfaat untuk seluruh rakyat,”tegasnya.

Sekretaris Menteri Koperasi dan UMKM RI Ir Arif Rahman Hakim MS dalam sambutannya menyampaikan bahwa di Kementrian Koperasi dan UMKM sudah melakukan penyesuaian organisasi agar bisa melaksanakan mandat PP no.7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah. Ada 4 deputi yang membidangi perkoperasian. Tema besar yang diusung adalah mewujudkan koperasi modern. “ Mudah-mudahan nanti di Pekalongan ada koperasi yang bisa mengikuti kegiatan percontohan menjadi koperasi modern dan tahun depan mudah-mudahan koperasi umat rejaning karyo sudah menjadi koperasi yang besar,”ucap Arif.

Di dalam mengusung mandat PP no.7 tahun 2021, lanjutnya, ada kegiatan-kegiatan prioritas yang diharapkan nanti bisa bersinergi dengan kegiatan koperasi konsumen umat rejaning karyo dalam rencana kerja ke depan. “Yang pertama, kegiatan untuk penanggungan biaya pembinaan dan pendampingan usaha mikro dalam perijinan juga dalam bantuan hukum. Ini ada di deputi usaha mikro. Yang kedua, kegiatan infrastruktur public untuk tempat pengembangan usaha dan promosi UMKM. Tentu koperasi kita ini juga bisa turut andil di dalam mendampingi anggota-anggotanya supaya bisa mengakses infrastruktur public baik di rest area jalan tol, stasiun, bandara,”jelasnya. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan implementasi alokasi 40 % belanja pengadaan barang jasa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemda, bagi produk-produk usaha mikro dan usaha kecil. 

Selanjutnya Arif Rahman menyampaikan apresiasi kepada koperasi konsumen umat rejaning karyo dan ia berharap dalam waktu yang tidak lama akan bisa menjadi koperasi ysng kuat, berdaya saing, mampu membawa kesejahteraan para anggotanya.

Sementara itu KH Ali Mashadi selaku penasehat koperasi umat rejaning karyo berpesan lewat koperasi tersebut kita bangun 2 (dua) tugas amanat dari lagu kebangsaan Indonesia (Bangunlah jiwanya). “ Kita membangun jiwa manusia supaya jadi baik sehingga nanti kehidupannya akan berakhlakul karimah. Dan juga kita tak ketinggalan bangunlah badannya.” tuturnya. (Ar-Kominfo)

Pemkab sebagai penyelenggara telah berdayakan perempuan.Hal tersebut diimplementasikan dan kontekstualisasikan dalam bentuk mengelaborasi Inpres nomor 9 tahun 2000 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam seluruh proses penyusunan anggaran harus mengintegrasikan isu-isu gender didalam pembangunan daerah dan ini dilakukan dengan sadar dengan pendekatan spiritual.

D idalam RPJMD Kabupaten pekalongan tahun 2016-2021 juga tertuang komitmen pemerintah untuk mengarusutamakan gender terutama pada misi pemkab yang kedua yaitu mewujudkan rasa aman dan adil kepada seluruh masyarakat.

Kemudian secara kompresional ini ditindaklanjuti program-program UPT dan stakeholder terkait dalam bentuk penyusunan kebijakan, di dalam proses kebijakanpun kaum perempuan ini bisa dilibatkan. Kemudian di dalam program perencanaan dilibatkan anggaran dan pelaksanaannya karena sesuai dengan peraturan Bupati nomer 41 tahun 2013 tentang panduan teknis pengutamaan pengarus utamaan genjer pada perangkat daerah di Kabupaten Pekalongan.

Hal ini membawa dampak positif terutama dalam pembangunan keutamaan gender di kabupaten Pekalongan yang tahun 2018 lumayan bagus. Pada 2018 mencapai 92,87 pada tahun 2019 92,58 tahun 2020 92,48, angka ini lebih tinggi dari capaian provinsi Jawa Tengan, yang mana pada tahun 2018 masih 91,95 kemudian 2019 1,89, dan 2020 92,18 ini dilihat dari kompesit IP 2020, angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Kemudian komponen pendidikan, harapan sekolah perempuan sudah mencapai 12,98 tahun sedangkan laki-laki hanya mencapai 12,09 tahun. (Red)

Menurut Bupati Asip, acara pelantikan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018,yang menyatakan bahwa masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas Sekretaris Daerah selama 3 bulan terhitung sejak hari ini, tanggal pelantikan.Dan menurut Bupati Asip, selama masa tiga bulan Setda Definitif dari hasil seleksi terbuka belum dapat diangkat, maka Gubernur Jawa Tengah kembali menunjuk Penjabat Sekretaris Daerah untuk tiga bulan ke depan. ‘’ Saya mohon nanti yang normatif-normatif begini segera dapat diselesaikan,’’ kata Bupati Asip Kholbihi.

Bupati melanjutkan, bahwa menurutnya ini juga mengelaborasi dari Ketetapan Bupati Nomor 821.2/207/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan yang telah memperoleh persetujuan dari gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 821/58 Tanggal 19 Maret 2021 Tentang Persetujuan Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan. ‘’Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat bertugas Penjabat Sekda Kabupaten Pekalongan semoga diberi kekuatan lahir batin dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya,’’ ucapnya.

Selain itu, Bupati Asip juga mengatakan bahwa ada tugas pokok dan fungsi Sekda sesuai mandat Pak Gubernur Jawa Tengah yang tertuang dalam Surat Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Sekda Kabupaten Pekalongan, bahwa Penjabat Sekda yang sekarang ini dilantik untuk segera melakukan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Mentri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Bupati Asip menambahkan bahwa dalam situasi seperti sekarang ini harus terus-menerus melakukan upaya untuk mematuhi protocol kesehatan agar tingkat penularan Covid-19 di Kabupaten Pekalongan ini bisa tetap kita kendalikan. ‘’ Kemudian masih ada program yang terkait erat dengan persoalan persoalan pandemic ini yaitu kegiatan vaksinasi sesuai dengan yang direncanakan,’’ jelasnya.

Dan menurut Bupati Asip, yang paling penting pada masa saat ini ada beberapa hal yang perlu dicermati. Karena menurutnya, di bulan Maret ini merupakan masa-masa transisi, sehingga Ia berharap persiapan transisi ASN Birokrasi itu harus professional, harus membaca betul alur regulasi yang setiap saat bisa berubah.

‘’Saya titip lagi untuk mengakselerasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019 kita mendapat doping anggaran dari APBN sebesar 3,5 triliun antara lain untuk membangun Pasar Wiradesa yang masih dilakukan, kemudian untuk fly over dan program-program lain,’’ pungkasnya. (Lus-Kominfo)

Dalam sambutannya Bupati menerangkan tentang dua hal yang perlu dipedomani dari peringatan haul tersebut. “Pertama adalah kita meniru tindak tanduk orang sholeh walau sedikit. Karena meniru tindakan orang shaleh yang tujuannya teladan bagi kita adalah ibadah. Seperti pada malam ini kita mengungkit, mengungkap sekelumit tentang manakibnya almaghfurlah Mbah Lim ini. Slogan/jargon Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati, setahu saya, awalnya beliau yang mencetuskan. Awal tahun 2000 beliau sudah mengibarkan NKRI harga mati. Biasanya dalam surat-surat yang beliau kirim juga dibawahnya tertulis NKRI harga mati, “tutur Bupati.

Tujuan kedua, lanjut Bupati Asip, kita juga setidak-tidaknya harus menjalankan apa yang menjadi nasehat dan ‘obsesi’ atau cita cita besar beliau. “ yang saya cermati dalam setiap tulisan maupun ucapan beliau, itu tidak lain agar kita semua sebagai warga negara, khususnya warga kabupaten Pekalongan, mencintai tanah air, menjaga NKRI dan Pancasila,” kenangnya.

Lebih lanjut dipaparkan Bupati bahwa sejak Mbah Lim wafat, yang terjadi adalah Pancasila digugat, NKRI terancam, bahkan Islam mendapat tantangan yang begitu besar dari aliran-aliran radikalisme. Tapi jauh sebelum itu beliau sudah menyampaikan kaidah-kaidah dan terus menerus mengkampanyekan tentang Pancasila, NKRI harga mati dan tanah air. “ Pokoknya konsep ‘hubbul wathon minal iman’ sudah jauh beliau sosialisasikan, sebarkan semangat ini kepada seluruh masyarakat Indonesia,” tandasnya.

Oleh karena itu melalui kesempatan haul tersebut Bupati Asip mengajak para santri berdoa untuk Mbah Lim atas jasa-jasanya menyadarkan kita sebagai masyarakat, santri,sebagai bangsa Indonesia agar tetap istiqomah untuk berpegang pada Islam ala Ahlussunah Waljamaah, kemudian mempertahankan dasar Negara Pancasila serta mencintai dan mempertahankan NKRI harga mati. (Ar-Kominfo)

Pj Sekda Kabupaten Pekalongan Ir Bambang Irianto M.Si dalam sambutannya mengatakan Pemkab Pekalongan berterimakasih dan memberi penghargaan kepada Dandim yang telah membuat terobosan dalam pertanian. “Persoalan pertanian ada beberapa hal. Petani sudah cukup piawai dalam hal bercocok tanam, ini di hulunya. Tapi akan mengalami kesulitan ketika pada pascapanen dan pengaturan harga. Hari ini panen raya ini menggambarkan lahan yang dikelola dengan baik karena ada unsur dari dinas Pertanian, kemudian menggunakan pupuk hayati,” ucap Pj Sekda Bambang saat mengikuti panen raya di desa Sidomukti Kecamatan Karanganyar, Selasa (16/03) pagi.

Dijelaskan, Pemerintah melalui Kementrian Pertanian juga sudah membuat terobosan-terobosan dengan lumbung pangan, dimana sudah ada gudang untuk memutuskan rantai panen raya yang akan terjadi penurunan harga. Pj Sekda juga mengatakan penggunaan pupuk hayati yang ditawarkan pada acara panen raya tersebut sudah terbukti dan menurutnya merupakan gambaran bahwa terobosan ini bermanfaat untuk masyarakat.

“Dari cara bercocok tanam sudah ada penyuluh, dari segi permodalan sudah ditawarkan oleh Dandim melalui koperasi Kodim/Bank Jateng, dan koperasi lain yang ada di masyarakat seperti Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) dan sebagainya. Yang penting para petani tidak terjerat oleh tengkulak yang membebani,”ungkapnya.

“Mudah-mudahan Koperasi Kodim ,kerjasama dengan bank Jateng bisa menjangkau layanan dengan lebih murah dari layanan yang lain. Setelah permodalan ada, di pasca panennya. Saya melihat sudah memakai teknologi yang baik. Mudah-mudahan pasca panennya juga aman dan yang paling penting adalah pada harga. Petani kita biasanya susah untuk menolak panen raya. Jadi ketika panen raya otomatis harga akan turun karena padi berlimpah, “lanjutnya.

Dikatakan pula dari Kementrian Pertanian juga masih terus memberikan bantuan benih yang berkualitas, “ Yang paling penting adalah pengamanan lahannya sendiri. Jangan sampai tergiur lahan-lahan digunakan untuk non pertanian. Insyaalloh kabupaten Pekalongan tetap akan menjadi sentra lumbung padi yang memberikan sumbangan di Jateng,”tegasnya.

Sementara itu Dandim 0710/Pekalongan Letkol Czi Hamonangan Lumban Toruan SH.,SIP menjelaskan dasar dirinya menggagas desa Sidomukti dipilh sebagai pilot project program ketahanan pangan Kodim 0710/Pekalongan. “Saya melihat program pemerintah yang ada sekarang itu bagaimana meningkatkan hasil panen masyarakat. Saya coba ubah polanya dari bagaimana meningkatkan hasil panen menjadi bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani,” tutur Dandim

Lebih lanjut, Dandim menerangkan bahwa meningkatnya hasil panen belum menjamin meningkatnya kesejahteraan petani. Realitanya sebelum tanam petani berhutang ke tengkulak. Pada saat panen, tengkulak menekan harga. Sehingga yang diterima petani hanya sisa hutang. “ Program saya dibantu PT Indoraya dan BPD Jateng. Saya punya mekanisme bagaimana program saya yang terutama adalah bagaimana menumpas tengkulak. Kami sudah sosialisasikan kepada seluruh petani di wilayah desa ini, ke depan kami akan putuskan mata rantai dengan tengkulak. Jadi petani apabila mau tanam dan tidak punya uang, tidak perlu hutang ke tengkulak, tetapi melalui Koperasi Kodim 0710/Pekalongan. Kebetulan Kodim 0710 sebagai distributor tunggal pupuk Extragen,”jelasnya

Wakil dari Direktorat perluasan dan perlindungan lahan Kementrian Pertanian RI, Reni, berharap dengan produk Extragen dapat memperbaiki kesuburan tanah sekaligus menjadi hal positif yang dapat membantu petani meningkatkan indeks produksi dan pertanamannya. Dan satu hal yang harus diperhatikan yaitu perlindungan lahan mengingat Kabupaten Pekalongan adalah sentra lumbung pangan sehingga kedepannya lumbung pangan tidak cepat dialihfungsikan.

Tampak hadir dalam Panen Raya Program Ketahanan Pangan Kodim 0710/ Pekalongan di Desa Sidomukti, Staf ahli Panglima Kodam IV Diponegoro Bidang Ekonomi, Kol Inf Tri Suseno S Sos, Kapolres Darno SH.,SIK, Kajari, wakil dari Dirjen sarana prasarana pertanian perlindungan dan perluasan lahan Kementrian Pertanian RI, Wakil dari Dinas Pertanian, Dirut PT Indoraya mitra persada, Dirut Primasid andalan putra, Pimpinan Bank Jateng kota Pekalongan serta para gapoktan. (Ar_Kominfo)

Selanjutnya, Bambang juga mengatakan bahwa LPPD, LKPJ dan semua laporan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah itu sangatlah penting, karena menurutnya itu merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintah daerah yang akan digunakan lebih lanjut terhadap penghargaan-penghargaan di tingkat pusat. ‘’Dengan demikian kuncinya adalah hanya satu pada kualitas data. Kalau itu benar-benar dilaksanakan dengan baik, mestinya indikator untuk perencanaan berikutnya membaca data itu,’’ ujarnya.

Selain itu, lanjut Bambang, LPPD ini juga akan dinilai secara berjenjang, bahkan harus dipublish ke masyarakat, jadi Ia berharap semua informasi dalam LPPD harus tepat dan akurat karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap image kinerja pemerintah daerah. ‘’LPPD ini harus direview oleh Inspektorat, saya tidak tahu proses publishnya bagaimana, namun biasanya setelah direview nanti lewat gubernur sampai ke kemendagri, dan setelah terevaluasi harus dipublish ke masyarakat,’’ jelasnya. (Lus-Kominfo)