KAJEN - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sangat penting artinya dalam proses pembangunan yang dilakukan Kabupaten/Kota, karena RTRW merupakan salah satu dasar dan pertimbangan perencanaan pembangunan.
Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Kabupaten/Kota, seperti adanya akses jalan tol, adanya jalur sutet, berubahnya fungsi lahan karena alam, seperti rob dan berubahnya arah orientasi pembangunan karena arus investasi berakibat tidak relevannya RTRW yang sudah ada.
Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajukan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031 kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Sebagai Tindak lanjut dari pengajuan tersebut, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengundang Kabupaten Pekalongan bersama Kabupaten Purbalingga dan Kota Cilegon yang sama-sama mengajukan perubahan RTRW dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Kamis (17/10/2019).
Dalam acara tersebut, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, memimpin delegasi Pemkab Pekalongan diantaranya Sekretaris Daerah Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten dan 21 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pekalongan. Dan mengingat pentingnya perubahan RTRW ini bagi Kabupaten Pekalongan, Bupati Asip Kholbihi memaparkan langsung di depan Team Evaluasi Teknis Persetujuan Substansi Perubahan RTRW Propinsi/Kabupaten/Kota terkait rencana perubahan RTRW Kabupaten Pekalongan.
Dalam paparanya, Bupati Asip menekankan pentingnya perubahan RTRWterkait dengan percepatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dan pemberian kepastian penggunaan/pemanfaatan dan pengembangan lahan bagi berbagai pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Bupati Asip menyampaikan bahwa dalam pengajukan rencana perubahan RTRW ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mempertimbangkan secara detail berbagai aspek yang menyangkut keseimbangan dan keberlanjutan program.
"Prinsip keseimbangan dan keberlanjutan sangat penting untuk diperhatikan dalam rencana perubahan RTRW ini, Kabupaten Pekalongan di satu sisi berharap menarik investasi di sektor industri, namun di sisi lainharus tetapeksis di bidang produksi pertanian. Inilah contoh konkret aspek keseimbangan dan keberlanjutan yang benar-benar diperhitungkan dalam rencana perubahan RTRW,” ujar Bupati KH. Asip.
Di akhir paparannya Bupati Pekalongan berharap besar akan disetujuinya Rancangan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2031. “Kami sangat berharap rancangan perubahan RTRW yang kami ajukan ini akan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,” harap KH. Asip. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan kebut pembangunan RSUD Kesesi. Hal itu dimaksudkan untuk menunjang pelayanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan. Pemkab pun menggelontorkan dana mencapai Rp 9 miliar dalam pembangunannya. Adapun RSUD Kesesi merupakan rumah sakit bertipe D. Progres pun terus digenjot agar RSUD bisa selesai akhir tahun.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, didampingi Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala DPU dan Taru, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Pelaksana BPBD, Camat Kesesi, Direktur PDAM Tirta Kajen, Direktur BKK Kabupaten Pekalongan, saat meninjau pembangunan RSUD Kesesi menjelaskan, tahun depan pusat pelayanan kesehatan itu bisa digunakan.
“Pembangunan
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengatakan saat ini pihaknya tengah mengkaji pemanfaatan embung untuk persediaan air bagi masyarakat. Tak hanya untuk penanganan kelangkaan air bersih di musim kemarau saat ini, namun juga untuk mengantisipasi di tahun-tahun mendatang.
"Kita juga lagi melakukan kajian, untuk memanfaatkan embung-embung (danau buatan) yang ada, yang nantinya kita gunakan untuk persediaan air," katanya di sela dropping air di Dusun Bantul Wetan, Desa Kesesi Kecamatan Kesesi, Rabu (16/10/2019) siang.
Dijelaskan KH. Asip, air yang berada di embung terlebih dahulu dilakukan proses , selanjutnya baru disalurkan ke warga sekitar. Saat ini terdapat lima embung di Kabupaten Pekalongan. "Kita juga sudah survei keberadaan aset-aset air seperti di Sigesing, untuk dilakukan water treatment, agar bisa digunakan warga," ujarnya.
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menegaskan Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyiapkan Rp 3 miliar untuk mengatasi kelangkaan air. Selain itu, dana itu juga untuk melakukan water treatment di danau buatan. Pasalnya Pemkab tengah memproyeksikan sejumlah danau untuk mengatasi kekeringan dengan adanya reservoir.
Sebagai langkah awal, Bupati Pekalongan dengan didampingi Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala DPU dan Taru, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Pelaksana BPBD, Camat Kesesi, Direktur PDAM Tirta Kajen, Direktur BKK Kabupaten Pekalongan, meninjau dua danau yang ada di Kecamatan Kesesi. “Kami datang ke danau di Desa Watugajah untuk meninjau kualitas airnya,” jelas Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, Rabu (16/10/2019).
Dilanjutkannya, water treatment perlu dilakukan agar air danau bisa dikonsumsi. “Harapan kami dua danau di Kecamatan Kesesi bisa menyokong kebutuhan air bersih saat musim kemarau, karena air di Danu itu akan kami salurkan ke pemukiman warga,” ujarnya.
KAJEN – Pembangunan sejumlah kampus perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Pekalongan dinilai memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Santri secara signifikan. Hal itu disampaikan Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi SH.,M.Si saat sambutan pada acara Groundbreaking Ceremony Pembangunan Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ( UMPP ), di wilayah Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Rabu (16/10/2019) pagi.
“Dengan hadirnya delapan Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan, membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan yang ternyata melampaui pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Sepanjang sejarah baru terjadi. Pertumbuhan ekononi kita meningkat di angka 5,76%. Insya Allah akhir tahun ini kalau seluruh program berhasil, maka bisa mencapai angka 6”, tutur Bupati.
KAJEN – Pemkab Pekalongan menargetkan pada tahun 2019 ini bebas kumuh dengan menyelesaikan penanganan wilayah kumuh seluas 162,05 Hektare hingga akhir Tahun 2019 ini. Target bebas kumuh pada tahun 2019 ini disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si pada saat tinjauan ke Sungai Mrican yang ditutup di wilayah Kecamatan Wonokerto, Selasa (15/10/2019) sore.
Dijelaskan Bupati, pada Tahun 2014, Kabupaten Pekalongan menyandang predikat daerah terkumuh se-Jawa Tengah dengan luas kekumuhan mencapai 614, 52 ha. Namun, berkat penanganan dengan baik dan kerjasama dengan berbagai pihak, kata Bupati, saat ini terjadi penurunan wilayah kumuh yang sangat drastis. Bahkan pada Tahun 2019 ini Bupati KH. Asip menargetkan Kabupaten Pekalongan bebas kumuh.
Berdasarkan SK Bupati Pekalongan Nomor 663/ 408 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebesar 671,84 Ha. Namun yang diakui oleh Nasional yakni seluas 614,52 Ha di 34 Desa/ 7 Kecamatan.
KAJEN – Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si meyakini pada akhir tahun 2019 ini Kabupaten Pekalongan akan bebas banjir rob. Pasalnya, pembangunan tanggul penanggulangan banjir dan rob selesai dibangun. Keyakinan itu disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat meninjau penutupan Sungai Mrican di Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Selasa (15/10/2019) sore.
Dalam tinjauan itu, Bupati didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sirhan, Kepala Bappeda dan Litbang Bambang Irianto, Kepala Dinas Perkim dan LH Trinanto, dan Kepala BPBD Budi Raharjo.
“Penutupan Sungai Mrican ini sebagai satu bagian dari desain besar penanggulangan rob di Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan didukung oleh para pemilik kapal. Ini ada puluhan kapal yang dulunya ada di selatan tanggul kita geser ke utara tanggul,” ujar Bupati.
KAJEN - Sebanyak 200 Penyandang Disabilitas dan Lansia di Kota Santri menerima bantuan berupa alat bantu dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Sosial, Selasa (15/10/2019).
Pemberian bantuan secara simbolis diberikan oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti bersamaan dengan Rapat Koordinasi Komisi Daerah (Komda) Lansia Kabupaten Pekalongan, di Aula Dinas Sosial setempat.
Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti mengatakan, bantuan berupa alat tersebut bertujuan agar dapat memudahkan para penerima dalam beraktivitas.
“Penyandang Disabilitas dan Lansia memerlukan alat-alat bantu yang dapat membantu mereka dalam beraktivitas sehari-hari,” katanya.
KAJEN - Pemkab Pekalongan menyiapkan anggaran hingga Rp 200 juta untuk membantu pembuatan sumur di wilayah terkena dampak kekeringan. Hal tersebut disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si pada saat kunjungan kerja ke wilayah yang terdampak kekeringan yaitu Desa Rowocacing, tepatnya di Dukuh Rowocacing Gede, Kecamatan Kedungwuni, Senin (14/10/2019).
“Untuk kekeringan di Rowocacing ini salah satu solusinya adalah sharing, warga menyiapkan lahan sekitar 6 x 6 meter, dan bantuan sumurnya dari Pemkab yang anggarannya sampai Rp 200 juta,“ tandas Bupati Asip.
rumah sakit umum daerah (RSUD) Kesesi ini progressnya malah plus. Kemarin ada berita-berita itu, namun setelah kita cek bukan deviasi tapi progressnya malah plus 12 persen. Diharapkan nanti tepat waktu tepat mutu
,” jelasnya, Rabu (16/10/2019).
Lebih lanjut, kata Bupati, meski dikebut pembangunannya pihaknya meminta bangunan memiliki standarisasi. “Wajib hukumnya bangunan rumah sakit memiliki standarisasi. Maka dari itu kami serahkan ke pengembang berpengalaman dalam pembangunan RSUD,” ucapnya.
Dituturkan Bupati, untuk tahun ini Rp 9 miliar dikeluarkan Pemkab Pekalongan melalui APBD Kabupaten . “Bangunan utama semoga bisa selesai tahun ini agar bisa digunakan karena rumah sakit ini sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat wilayah Kesesi dan sekitarnya, bahkan bisa mengcover daerah perbatasan Pemalang bagian selatan. Insya Allah akhir tahun bisa kita fungsikan dan awal tahun sudah bisa berfungsi,” tutur Bupati.
Ditambahkan Bupati, nanti di bagian belakang kita akan bangun lagi, sehingga tahun 2022 sudah settle menjadi RSUD Type D. Untuk itu, pembangunan rumah sakit ini harus kita dorong untuk pelayanan masyarakat. Hal ini agar derajat pelayanan kesehatan bisa kita tingkatkan melalui pembangunan fisik-fisik sepertu RSUD Kesesi ini.
“Karena RSUD Kesesi ini Type D maka memungkinkan untuk kami ajukan ke Pemerintah Pusat untuk melanjutkan pembangunan tahap kedua melalui APBN,” tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Selain itu, kata Bupati, Pemkab Pekalongan juga telah menyiapkan dana tak terduga sebesar Rp 3 miliar. Dana itu bisa dicairkan sesuai prosedur dan kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan, Budi Raharjo, menjelaskan bahwa catatan pekan lalu ada 26 desa terdampak. Kini terdapat 27 desa dengan 36.302 jiwa terdampak yang tersebar di 11 kecamatan.
“Jumlah jiwa itu ada di 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Kandangserang, Karangdadap, Kedungwuni, Wonopringgo, Doro, Karanganyar, Paninggaran, Kesesi, Wonokerto, Sragi dan Kajen,” imbuhnya.
BPBD sejauh ini terus melakukan penyaluran air ke desa terdampak. Sejak bulan Agustus 2019 hingga Rabu (16/10/2019), total 378 tangki atau sebanyak 1.775.000 liter air bersih."Kami sekali kirim bergilir dua truk tangki air, yang satu tangki kapasitasnya 6.000 liter," jelasnya.
Salah satu warga Dusun Bantul Wetan, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Trikuati (45), mengatakan bahwa daerahnya mulai mengalami kelangkaan air bersih sejak awal Agustus kemarin. Warga pun mengandalkan air sungai untuk mandi, cuci bahkan untuk minum."Kadang kalau ada uang ya beli air bersih. Satu galon air Rp 3 ribu, butuhnya sehari sampai 4 galon," jelasnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Bupati KH. Asip juga mengemukakan, berencana melakukan water treatment di danau buatan selain di Kecamatan Kesesi. Adapun di Kabupaten Pekalongan terdapat lima danau buatan, yang juga akan dilakukan water treatment oleh Pemkab. Lima danau itu terdapat di Kecamatan Kesesi, Kajen, Bojong, dan Karanganyar.
“Nantinya Pemkab akan kerjasama dengan PDAM, dengan harapan kekeringan yang terjadi setiap tahunnya bisa diatasi dengan pemanfaatan air danau,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DPU dan Taru Kabupaten Pekalongan, Wahyu Kuncoro, menjelaskan, perlu dilakukan water treatment agar air di dua danau bisa dikonsumsi. Pemkab Pekalongan akan maksimalkan danau buatan sebagai reservoir atau penyimpanan air. Hal itu dilakukan untuk mengatasi kelangkaan air bersih yang terjadi setiap tahun.
“Terdapat sejumlah danau buatan yang bisa dimanfaatkan. Seperti dua danau yang ada di Desa Watugajah, dan Desa Kesesi Kecamata Kesesi. Dua danau itu diproyeksikan menjadi tampungan air yang bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan air minum. Water treatment perlu dilakukan agar air bisa dikonsumsi, selama ini air di danau buatan hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan pertanian,” ujar Wahyu Kuncoro.
“Dua danau itu diproyeksi menjadi reservoir yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan air minum saat musim kemarau,” imbuhnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan).
Selain itu, dengan banyaknya Perguruan Tinggi, menurutnya, juga berdampak pada tingkat penggangguran yang makin turun. Tingkat pengangguran terbuka di wilayah Kabupaten Pekalongan saat ini pada kisaran 4 persen, dari sebelumnya yang mencapai 6 persen. Menurut Bupati, hal itu karena semakin banyak tenaga kerja yang terserap diantaranya melaui job fair-job fair yang rutin dilaksanakan.
Pemkab juga akan membuka kawasan industri di wilayah Kecamatan Siwalan. “Banyak investor dari Dalam maupun Luar Negeri yang siap menanam modal di Kabupaten Pekalongan,” imbuhnya.
Groundbreaking pembangunan gedung rektorat UMPP dihadiri oleh tokoh Muhammadiyah, di antaranya, K.H. Farid Akhwan, Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kota, Pengurus Daerah Aisyiyah, Rektor UMPP dan jajarannya, para dosen dan karyawan UMPP serta tamu undangan lainnya.
Bupati atas nama Pemkab Pekalongan menyatakan sangat mendukung berdirinya UMPP yang melengkapi iktiar-ikhtiar yang lain karena di Kabupaten Pekalongan sudah ada delapan perguruan tinggi, baik yang diinisiasi oleh kalangan swasta maupun pemerintah. “Sampai saat ini , atas inisiasi pemkab. telah lahir 3 Perguruan Tinggi yaitu PSDKU Undip, Politeknik Kajen ( Polban ) dan IAIN di Kajen,” sebut Asip.
Bupati Asip berterima kasih pada Pengurus Daerah Muhammadiyah beserta jajarannya yang terus-menerus berikhtiar untuk memulai lagi pembangunan UMPP yang sejarahnya sudah ada sejak Tahun 1960-an. “Hal ini menunjukkan semangat sarikat warga Muhammadiyah Pekajangan untuk tollabul ilmi (mencari ilmu) luar biasa, tak heran jika akhirnya sekarang terlaksana pembangunan gedung UMPP ini ” , ungkapnya.
Di akhir sambutannya, bupati berharap kehadiran UMPP dapat menjadikan masyarakat Kabupaten Pekalongan menjadi warga yang terdidik. “Manfaat UMPP ini hendaknya bisa dirasakan tidak hanya oleh kalangan akademik yang ada di UMPP saja, tapi saya minta nanti supaya bisa bergandeng tangan dengan pemkab agar kebijakan-kebijakan pemerintah yang memerlukan dukungan dari para pemuka agama dan akademisi betul-betul berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.*(Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Menurutnya, ada beberapa gerakan ataupun inisiasi masyarakat yang punya andil besar untuk penurunan kekumuhan, seperti GENTONG HEBAT (Gerakan Gotong Royong Hidup Bersih dan Sehat ), BERJUMPA (Bersih Jum’at Pagi), GEMA SAHE (Gerakan Masyarakat Sapu Bersih Sampah dan Bongkar Helikopter/ jamban liar) serta ABANG RUDI (Ayo Bangun Rumah Sendiri).
“Setelah semua program tersebut terakumulasi dan dijalankan dengan baik, kita juga mendapatkan bantuan yang signifikan dari program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), dengan capaian pengurangan kumuh yang luar biasa,” ujar KH. Asip.
Disebutkan, pada tahun 2016 capaian pengurangan kumuh seluas 84,94 hektare (sisa 529,58 Ha). Pada tahun 2017 seluas 50 Ha (sisa 479,58 Ha) dan pada tahun 2018 seluas 317,53 Ha (sisa 162,05 Ha). Capaian Penanganan Kumuh seluas 162,05 Ha ditargetkan selesai pada tahun 2019 ini, sehingga Kabupaten Pekalongan bebas kumuh tahun 2019 ini. ( Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Tujuannya, lanjut dia, sesuai dengan persoalan teknis, yakni sesuai dengan perencanaan dimana salah satu sumber rob diyakini akibat tingginya volume Sungai Mrican. “Sumber rob yang menggenangi wilayah Wonokerto dan sekitarnya ini adalah sumbernya dari Sungai Mrican. Oleh karena itu pada hari ini Sungai Mrican kita tutup,” ujar Bupati.
Dikatakan, air yang masuk ke Sungai Mrican hanya air rumah tangga. Jika hujan lebat dan volumennya bertambah, maka akan dipompa ke longstorage. “Ini upaya kita untuk penanggulangan rob secara maksimal. Alhamdulillah progresnya berjalan dengan baik, dari paket 1,2 dan 3. Saya berterima kasih terutama kepada seluruh pelaksana, yaitu dari BBWS Semarang yang terus-menerus melakukan koordinasi sehingga apapun yang terjadi selalu bisa kita komunikasikan. Dan dukungan penuh masyarakat Kecamatan Wonokerto, khususnya para pemilik kapal yang dengan kesadaran sendiri memindahkan kapal yang tonasenya besar,” katanya.
Ditandaskan, Sungai Mrican secara resmi sudah ditutup, artinya air tidak mengalir ke laut karena sudah dibendung tanggul. “Masyarakat juga senang karena lingkungan bersih, dan tambat labuh kapal lebih dekat dengan laut. Nanti akan dilengkapi sarana-prasarana untuk istirahat para nahkoda dan ABK (anak buah kapal),” ujarnya.
Asip meyakini, jika tanggul selesai dibangun wilayah yang terdampak rob pada tahun 2019 ini akan bebas rob. “Wilayah yang selama ini tergenang rob mudah-mudahan bisa bebas sehingga masyarakat bisa normal kembali,” harapnya.
Selain menanggulangi rob, tanggul itu juga ada longstorage sepanjang 4 kilometer, lebar 30 meter, dan dengan kedalaman air 5 meter yang akan dikembangkan sebagai tempat wisata dan olahraga air. Manfaat lainnya, lanjut dia, ada akses jalan yang bisa dilalui warga untuk ketambak, dan akses baru dari satu desa ke desa lainnya.
Sementara itu, perwakilan pelaksana proyek, Agus Yanto, menerangkan, progres tanggul rob sudah 98 persen. Target pembangunan tanggul sepanjang 4 km itu pada Desember 2019. “Kita tinggal perapian saja dan proteksi di atasnya. Di atasnya nanti akan dikasih sirtu sehingga nanti bisa untuk akses lalu lintas para nelayan,” terang dia.
Salah satu pemilik kapal, Slamet mengaku tidak keberatan tambat labuh kapal dipindahkan ke sisi utara tanggul. Ia meminta agar di lokasi itu dibangun sarana prasarana untuk nahkoda, ABK, dan nelayan seperti musala dan lainnya. Selain itu, akses ke lokasi itu agar diberi lampu penerangan jalan. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Arini berharap, dengan bantuan tersebut, para Penyandang Disabilitas dan Lansia dapat lebih produktif dan punya kesempatan untuk ikut membangun Kabupaten Pekalongan.
“Utamanya agar mereka beraktivitas lebih lancar dan mengurangi beban dari keluarga,” terangnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial, Siti Masruroh menuturkan, pada tahun 2019 ini pemkab melalui dinsos memberikan bantuan kepada 200 Penyandang Disabilitas dan Lansia sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Ini juga sebagai sosialisasi bagi masyarakat apabila ada keluarga miskin Penyandang Disabilitas dan Lansia yang membutuhkan alat bantu bisa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui desa dan nanti akan disampaikan ke dinsos,” paparnya.
Masruroh menambahkan, pemberian bantuan akan diberikan berdasarkan prioritas dan jumlah anggaran, untuk tahun 2019 ini, anggaran bantuan sebesar 160 juta yang di berikan kepada warga di 18 kecamatan.
“Satu kecamatan yang tahun ini tidak mengajukan yakni Kecamatan Kandangserang, adapun jumlah bantuan yakni 200 alat bantu, berupa kursi roda 62 buah, walker 26 buah, kruk 5 buah, alat bantu dengar 55 buah, protase atau kaki palsu 13 buah, tongkat netra 10 buah, kacamata netra 23 buah dan tripod 6 buah,” terangnya.
Untuk bantuan seperti ini, lanjut Masruroh, pengajuan setiap tahun sebanyak 300 orang, namun pada tahun ini baru bisa membantu 200 orang.
“Kita berharap melalui bantuan ini para Penyandang Disabilitas dan Lansia dapat meningkat kesejahteraanya, memudahkan aktivitas agar mereka lebih produktif dan lebih sejahtera, dan pada tahun depan Pemkab bantuan yang diberikan bisa lebih banyak lagi,” harapnya.(red)
Menurut Bupati, trennya kalau musim kemarau, mereka sudah tidak bisa mengambil air dari sumur permanen mereka. “Nanti kita meminta kepada warga agar menyediakan lahan, nanti kita akan bantu membuat pompa sumur dalam. Insya Allah dengan pompa sumur dalam ini bisa memenuhi kebutuhan air rumah tangga dari 1000 jiwa ini. Makin cepat makin baik, sekaligus untuk menyelesaikan persoalan kekeringan yang ada di Rowocacing,” terang Bupati.
Disampaikan Bupati KH. Asip, setiap pihaknya mengunjungi daerah yang berpotensi kekeringan, harus memberikan solusi jangka pendek, menengah maupun panjang. “Kemarin, di Desa Lambanggelun Paninggaran, alhamdulillah kita sudah mengalirkan air sejauh 8 kilometer. Bantuan jangka pendek bentuknya seperti bantuan air bersih dengan tanki air bersih. Di Rowocacing ini nanti setelah ada musyawarah warga untuk menentukan lokasi pembangunan sumur dalam di mana, nanti kita akan survei secara teknis, dan tidak akan lama kita kerjakan, sehingga kemudian kekeringan di Dukuh Rowocacing Gede ini bisa kita atasi,” tegas Bupati.
Namun demikian, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah organisasi masyarakat yang telah membantu menyalurkan air bersih. Kekeringan sudah dialami warga Dukuh Rowocacing Gede sejak sekitar 1,5 bulan terakhir. Bupati berusaha menyelesaikan masalah kekeringan satu per satu. Pihaknya akan mendorong PDAM agar memperluas jaringan layanan air bersih. Saat ini Sambungan Rumah Tangga yang terpasang sebanyak 14.000 SR. Ditargetkan, pada tahun 2023-2024 30.000 SR sekaligus untuk memeratakan. selain itu juga ada program Petanglong, untuk wilayah perkotaan. (red)
