KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si melakukan pembinaan kepada seluruh anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan, Senin (2/12/2019) di Aula Dinas Satpol PP dan Damkar setempat.
Hal ini dilakukan agar meningkatkan kinerja satpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan guna menuju profesionalisme, berdedikasi, humanis, dan berakhlaqul karimah.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi mengatakan, bahwa pihaknya mengumpulkan seluruh anggota Satpol PP untuk menandatangai pakta integritas.
"Ini kan terjadi pergantian Kepala Satpol, dari Edy kepada Risnoto. Jadi, hari ini kita kumpulkan semua dari kepala Satpol, sekretaris, kepala bidang, dan seluruh anggota untuk menandatangani pakta integritas terkait tidak boleh pungli, tidak boleh melanggar peraturan perundangan," kata Bupati.
Menurutnya, tugas Satpol PP adalah menegakan peraturan daerah, peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum serta menjaga ketentraman masyarakat.
"Ini adalah tupoksi dari Satpol PP yang harus dipedomani, sehingga semua harus bersih. Memang, kita mengakui kalau masih ada oknum yang tidak on the track atau masih menyimpang dari tupoksinya," ungkapnya.
Bupati Asip mengungkapkan, hal itu adalah tugas Kepala Satpol PP yang baru untuk membenahi. Pertama, dengan cara memberikan pembinanan secara persuasif. Namun, jika tidak berhasil akan dilakukan tindakan tegas dengan cara dipecat.
"Untuk peredaran miras yang disinyalir makin menjadi-jadi, ini menjadi konsen kita untuk ditertibkan. Karena, ada oknum membackingi penjual miras dan kongkalikong sama penjual miras. Tapi ini masih praduga tak bersalah, ini juga akan kita tertibkan. Kita masih dalami keterlibatannya sejauh mana," jelasnya.
Tidak hanya itu, termasuk usaha karaoke yang menyediakan PL (pemandu lagu) dan usaha jeans wash yang tidak berizin juga akan ditindak lanjutin. "Pasar modern yang tidak memiliki izin maka harus ditutup," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Satpol PP Risnoto menambahkan pesan yang diungkapkan oleh Bupati Pekalongan akan ditindaklanjuti. "Pasca penandatanganan integritas, dalam minggu ini akan melakukan perombakan di internalnya," katanya.
Saat disinggung mengenai berapa oknum yang terlibat kongkalikong dengan pedagang miras, Risnoto mengungkapkan baru ada satu oknum yang terlibat. "Satu oknum itu berdasarkan hasil keterangan pedagang miras. Nantinya kita akan mengundang oknum tersebut, setelah itu oknum akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang ada," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN - Dalam menghadapi tantangan jaman yang semakin cepat, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengususng tagar inisiatif-progresif yang memberikan ruang bagi para pelaku kebijakan untuk terus-menerus melakukan inovasi agar dapat melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik guna menjawab tantangan jaman.
Demikian disampaikan oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si., saat menghadiri dan memberikan sambutan pada Silaturahmi dan Tasyakuran HUT Korpri ke 48 Pemerintah Kabupaten Pekalongan, di Lapangan Tenis Indoor Rumdin Bupati Pekalongan, Jumat malam (29/11 /2019).
Kegiatan dihadiri oleh Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta beserta para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pekalongan.
KAJEN - Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), berencana akan menghilangkan jabatan aparatur sipil negara (ASN) eselon III dan IV.
Wacana ini dikomentari oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si dan Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM , usai melaksanakan upacara peringatan HUT Korpri ke 48 tahun 2019, di Alun-alun Kajen, Jum'at, (29/11/2019) pagi.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi mengatakan pihaknya saat ini masih dalam pendataan mengenai wacana hal tersebut.
"Kita sedang menunggu restrukturisasi eselon 3 dan 4 yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Formulanya seperti apa kita masih menunggu," kata Bupati KH. Asip Kholbihi.
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si menjadi inspektur upacara dalam peringatan HUT Korpri ke 48 tahun 2019, di Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Jum'at, (29/11/2019).
Dalam sambutannya, Bupati Asip membacakan amanat dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Bupati Asip mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu menjawab tantangan zaman, karena zaman sudah berubah.
"Di era industri 4.0 dan kemajuan teknologi, saya meminta ASN harus mampu memanfaatkan teknologi. Selain itu, inovasi menjadi garda depan utama bagi para korpri sekaligus meninggalkan hal yang bersifat rutinitas. Birokrasi yang berbelit, ayo kita tinggalkan. Hal ini demi melayani masyarakat. Karena, masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan akurat," kata Bupati Asip.
Menurutnya, dalam hal ini ada dua pendekatan yaitu pendekatan proses dan hasil. "Ditekankan agar pendekatan hasil ini diutamakan, tetapi jangan lupa, sebagai seorang birokrasi tata aturan main juga harus dipegang. Jadi, kami menggarisbawahi bahwa pendekatan proses itu hal yang penting, kemudian pendekatan hasil juga sama penting. Oleh karena itu, dua-duanya harus berjalan seiringan," ungkapnya.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Kali ini, Pemkab menerima penghargaan Indeks Kelola 2019 dari Katadata Insight Center (KIC). Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu pemenang penghargaan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbaik kategori Outcome Bidang Kesejahteraan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si di Ballroom Jakarta Theater XXI Jakarta, Kamis (28/11/2019) malam.
Sebagaimana diketahui, Indeks Kelola adalah metode penilaian yang mengukur keberhasilan suatu daerah dalam mengelola APBD sehingga berdampak langsung pada masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perekonomian. Ini merupakan hasil kerjasama KIC dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI dan panel ahli ekonomi independen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dalam sambutannya mengatakan, sejak dilantik menjadi Bupati pada 26 Juni 2016 yang lalu, dirinya bersama Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti diberi dua mandat oleh Gubernur Jawa Tengah.
KAJEN – Lansia dinilai memiliki peran yang besar dalam pembangunan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti selaku Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) dalam sambutan Pembukaan Rakor Komda Lansia Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 di Aula Dinas Sosial, Kamis (28/11/2019) pagi.
“Dalam konteks pembangunan, lansia punya peran yang besar. Pertama, fungsi kearifannya , kedua karena keahliannya, pengetahuannya. Hal inilah yang membuat perannya besar. Satu hal lagi yang tidak dimiliki yang muda yakni pengalamannya. Karena pengalaman itu sesuatu yang harus dijalani dan tidak bisa hanya dipelajari” ungkapnya
Lalu bagaimana upaya untuk mensejahterakan para lansia, menurut Arini, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang, ada 4 unsur utama yang harus kita tangani. “Pertama unsur keagamaan, unsur kesehatan, sarana prasarana, serta kemudahan akses fasilitas umum,” jelasnya.
Arini menuturkan bahwa rakor komda lansia ini digelar untuk ketiga kalinya. “Bagaimana kita bisa mensejahterakan para lansia ini. Para lansia memang kalau di dalam Undang-Undang termasuk dijamin. Tetapi harapan saya agar lansia semakin hari semakin diperhatikan, baik oleh UU, maupun dalam hal ini pemerintah. Harapan kami lansia semakin berdaya sehingga semakin produktif,” ucap Arini.
SOLO - Kabupaten Pekalongan kembali memperoleh anugerah penghargaan atas prestasi kinerjanya dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Kali ini Kabupaten Pekalongan mendapatkan peringkat ke-dua se-Jawa Tengah dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) katagori Enabling Environment dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Tengah yang diwakili Kepala BAPPEDA Jawa Tengah, DR. Prasetyo Aribowo, SH, M.Soc.SC kepada Bupati Asip Kholbihi,SH, M.Si bersama Kepala Daerah lainnya pada acara Semiloka Nasional "Penguatan Inovasi menuju Daya Saing dan Kemandirian Bangsa” pada Kamis, (28/11) di Hotel Best Western, Solo Baru.
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah model/metode pengukuran potensi dan kinerja pemerintahan daerah yang dikembangkan oleh Kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi. Pengukuran IDSD meliputi 4 Aspek yaitu Enabling environment (Penguat), Market (Pasar), Sumberdaya Manusia dan Ekosistem Inovasi. 4 Aspek tersebut dilengkapi dengan 12 pilar, 23 Dimensi dan 78 indikator, yang dilaksanakan setiap tahun melalui pengisian assessment pada setiap daerah di seluruh Indonesia.
KAJEN – Anak perlu diperkenalkan dan dididik agar peduli kemanusian sejak dini. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti selaku Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kabupaten Pekalongan dalam sambutan pada Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) “Ayo Siap Siaga Bencana dan Pertolongan Pertama“ yang diselenggarakan PMI Kabupaten Pekalongan bekerja sama dengan Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan pada Rabu ( 27/11/2019) pagi, di Kawasan Wana Wisata Linggoasri, Kajen, Kabupaten Pekalongan.
“Saya berterima kasih kepada Kemenag yang sudah merespon, bekerjasama bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk secara dini peduli pada kemanusiaan” tutur Arini.
Kegiatan diikuti sebanyak 132 kepala dan guru RA (Raudhatul Athfal), BA (Bustanul Athfal), TA (Taman Athfal) se-Kabupaten Pekalongan.
Arini Harimurti yang pada kesempatan tersebut membuka secara resmi bimtek, menyampaikan, kegiatan merupakan pembelajaran para guru kepada anak didik tentang kemanusiaan agar mereka peduli.
KAJEN – Para pendonor darah itu adalah orang-orang yang luar biasa dan sudah menjadi orang yang betul-betul bermanfaat untuk orang lain. Demikian pujian Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si kepada para pendonor darah sukarela ke-25 kali secara rutin berkala pada acara Penyerahan Penghargaan dan Temu Donor Darah Sukarela ke-25 tahun 2019 di Aula lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (27/11/2019).
Atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih atas segala upaya, pengorbanan para pendonor darah sukarela dalam rangka menolong sesama. “Memang tidak mudah menjadi pendonor yang konsisten atau istiqomah. Untuk itu saya nanti akan memberikan penghargaan kepada pendonor darah ke-120 kali. Insya Allah kalau Allah SWT menghendaki akan saya berikan hadiah umroh,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan harapannya agar Kabupaten Pekalongan bisa menjadi Kabupaten yang menyumbangkan darah karena posisinya lebih mulia daripada Kabupaten yang disumbang. “Dalam konteks penyediaan darah sehat, mari kita bersama-sama berkomitmen agar darah yang kita sumbangkan tidak hanya mencukupi warga Kabupaten Pekalongan saja, tetapi bahkan kita bisa menyumbangkan ke Kabupaten/Kota lain,” ajak Bupati.
Serta para pensiunan pejabat dan staf yang pernah mengabdi di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Tampak hadir antara lain mantan Kepala DPU Wahyudi Ponco Nugroho, mantan Sekda Susiyanto, mantan Inspektur Umaidi, dan para mantan Kepala Dinas.
Bupati menjelaskan, pada saat sekarang ini, kita memasuki era zaman revolusi 4.0 yang serba digitalisasi, tanpa batas dan serba cepat. “Di dalam era yang seperti ini, kita harus melakukan inovasi agar harapan bersama dapat diwujudkan yakni kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Bupati Pekalongan KH. Asip menyampaikan, bahwa makna silaturahmi hakekatnya ada dua, yaitu reintrospeksi dan refresh. Untuk itu, di momen HUT Korpri, Bupati mengharap agar seluruh ASN Kabupaten Pekalongan untuk mengintrospeksi diri apa yang telah dikerjakan dan merefresh apa yang akan dilakukan ke depan.
“Tugas kita selanjutnya, meneruskan apa yang sudah dicapai oleh pendahulu yang baik dipertahankan, dan melakukan inovasi-inovasi karena kehidupan sifatnya dinamis,” terangnya.
Dilanjutkan Bupati, kinerja eksekutif diukur dari dua pendekatan, yakni pendekatan proses dan pendekatan hasil. Pendekatan proses harus dipertanggungjawabkan secara administratif. Untuk itu diperlukan soliditas persatuan dan kesatuan untuk menjalankan pendekatan proses ini.
“Pendekatan selanjutnya yakni pendekatan hasil, yang selalu dituntut oleh atasan dan mayarakat. Ekpektasi masyarakat terlalu tinggi terhadap kinerja para ASN utamanya yang masih aktif, untuk itu perlu dijawab dengan kinerja yang tepat waktu, tepat aturan dan tentu saja yang bermanfaaat,” ujar Bupati KH. Asip.
Bupati dalam kesempatan malam hari itu mengharapkan para sepuh yang sudah purna untuk senantiasa tetap menjaga tali silaturahmi baik antar sesama pensiunan maupun dengan pejabat Pemkab Pekalongan yang masih aktif, termasuk dengan dirinya sebagai Bupati.
“Karena bagaimanapun para sepuh telah meletakkan pondasi pembangunan di Kabupaten Pekalongan, tugas kita selanjutnya adalah melanjutkan program-program tersebut agar Kabupaten Pekalongan dapat lebih maju lagi, lebih sejahtera,” paparnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur kepada Allah SWT. Bupati Asip Kholbihi, menyerahkan tumpeng tersebut secara berurutan kepada Sekda Mukaromah Syakoer, mantan Kepala DPU Ponco Nugroho, mantan Sekda Susiyanto, mantan Inspektur Umaidi dan R. Pujotomo Satoto Ketua PWRI Kab Pekalongan.(didik /dinkominfo kab.pekalongan).
Menurutnya, selama aturan ini belum turun secara jelas, maka akan menjalankan roda pemerintahan dengan model eselonisasi.
"Model eselonisasi yang selama ini berjalan masih cukup efektif untuk di Kabupaten Pekalongan," ungkapnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Pekalongan Mukaromah mengatakan pihaknya sudah diminta Kemenpan RB untuk mendata berapa jumlah eselon III dan IV di masing-masing Kabupaten dan Kota.
"Namun surat edaran itu jelas, untuk eselon III seperti camat, lurah, kepala kantor, kepala UPT tidak hilang. Ini kami masih mendata dan akan segera laporkan ke Kemenpan," katanya.
Mukaromah menambahkan, ada 8.601 ASN di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. "Lebih kurang 50 persennya ialah eselon III dan IV," tambahnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Pihaknya berharap, kepada seluruh ASN di Kabupaten Pekalongan untuk bersatu padu, mewujudkan cita-cita bersama yaitu menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat.
Upacara HUT Korpri ke 48 Pemerintah Kabupaten dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH beserta para Unsur Forkopimda, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten, para Staf Ahli Bupati dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan. Dan upacara diikuti oleh ribuan ASN Kabupaten Pekalongan.
Dalam upacara tersebut juga diberikan penghargaan dan beasiswa bagi para atlet dan putra-putri ASN yang berprestasi dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Dan penghargaan diberikan langsung Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si didampingi Sekda selaku Ketua Umum Korpri Kabupaten Pekalongan dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan.
Usai Upacara, dilaksanakan ziarah tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan Bakti Wiratama di Bojong oleh Sekda beserta para Asisten Sekda dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
“Dua mandat tersebut yakni mengatasi rob di pesisir Pekalongan, karena 10 kilometer pantai kita terkena rob, dan alhamdulillah saat ini sudah selesai. Yang kedua yakni mengatasi angka kemiskinan yang pada saat itu masih diatas Jawa Tengah,” katanya.
Untuk mengatasi kemiskinan, lanjut Bupati, Pemkab Pekalongan menciptakan program inisiatif progresif dengan menciptakan laboratorium kemiskinan di tiga wilayah yang meliputi daerah kemiskinan kota, pantai dan pegunungan. “Alhamdulilah dengan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, sekarang angka kemiskinan kita di bawah Jawa Tengah. Dari yang semula 12,96 persen kini turun menjadi 10,06 persen,” terang Bupati.
Selain itu, Pemkab lewat program inisiatif progresif juga mendorong berdirinya delapan perguruan tinggi baru di Kabupaten Pekalongan yakni tiga negeri dan lima swasta. Karena dengan berdirinya perguruan tinggi tersebut dipercaya dapat menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi. “Pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2018 berada di angka 5,76 melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional 5,01 dan angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 5,52,” tutur Bupati.
Hal lain yang diciptakan, tambah Asip, yakni menginisiasi lahirnya 20 destinasi wisata baru. Kabupaten Pekalongan masih mempunyai hutan alam yang masih tersisa di Pulau Jawa, dimana 25 ribu hektar nerupakan hutan produksi dan 3 ribu hektar adalah hutan lindung. “Di hutan lindung inilah kita manfaatkan untuk mendorong lahirnya potensi anak muda untuk memanfaatkan hutan tersebut,” lanjutnya.
Upaya lain dalam mewujudkan kesejahteraan, terang Bupati Asip, adalah dengan menumbuhkan iklim investasi yakni dengan melakukan deregulasi dengan memberi kemudahan serta menjaga iklim yang kondusif. “Dalam waktu dekat banyak investor yang datang, sekarang masih dalam tahap perijinan dan penataan lahan, sambil menunggu perda tataruang dari kementerian Agraria dan Tata Ruang,” tambahnya.
Dalam menciptakan kesejahteraan, sambung Bupati, hal yang paling penting adalah kesejahteraan tersebut wujudnya nyata, mustahil mewujudkan kesejahteraan jika tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. “Kita tingkatkan anggaran pendidikan di Kabupaten Pekalongan sampai 31 persen. Selain itu kita juga dorong sektor kesehatan dan lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Chief Content Officer Katadata, Heri Susanto mengatakan, penghargaan Indeks Kelola 2019 diberikan kepada 64 kabupaten/kota di Indonesia. Mereka adalah yang berhasil dan efektif dalam mengelola anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta berdampak signifikan untuk perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan kesejahteraan. "Daerah-daerah tersebut memang melakukan banyak inovasi dan layak mendapatkan apresiasi," katanya.
Dia berharap, melalui Indeks Kelola ini diharapkan lahir pemimpin-pemimpin daerah yang berprestasi dari seluruh pelosok Nusantara dan maju bersaing ke pentas nasiona. "Bukan hanya Joko Widodo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, atau Ganjar Pranowo," katanya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Lebih lanjut Arini menjelaskan, kalau dilihat dari trend, usia hidup kita, khususnya di Indonesia semakin lama semakin tinggi, sehingga jumlah lansia semakin banyak. dan menurut UU yang berlaku di Indonesia, kriteria lansia adalah umur 60 tahun.
Dia berharap dengan terbentuknya Komda di tingkat kecamatan yang akan membawahi desa, mulai tahun depan seluruh desa yang ada di kecamatan tersebut, diharapkan kegiatannya mulai diaktifkan kembali. “Contoh di puskesmas sudah ada kegiatan untuk lansia yaitu posyandu lansia. Di desa desa ada yang namanya senam untuk lansia. Di tingkat kecamatan banyak kegiatan kegiatan yang bisa disinergikan untuk menangani lansia. Misalnya di kecamatan sendiri ada rapat koordinasi,” tutur Arini.
Arini juga menekankan sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi agar kita jangan berorientai pada proses tetapi kita berorientasi pada hasil. “Hasilnya agar benar-benar terkirim, bisa dirasakan oleh masyarakat,” harapnya.
Wabup Arini berharap, kegiatan Komda Lansia bisa benar-benar ada aksinya dan ada manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. “Saya sangat berharap, kemarin sudah ditindaklanjuti Komda Lansia di tingkat kecamatan. Ada 7 kecamatan yang belum, rata-rata di kecamatan daerah bawah. Yang sudah 12 kecamatan. Mungkin memang lansia yang kurang produktif berada di desa-desa, sehingga kami harapkan mungkin tahun depan kita punya data klansia sebagai tolak ukur. Kita tentukan desa atau kecamatan mana yang akan menjadi laboratorium untuk kita kelola secara khusus lansianya. Sehingga lansia itu dapat kita sejahterakan” pungkasnya.
Sebelumnya, Pengurus Komda Lansia Kabupaten Pekalongan, Sutrisno dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan rakor adalah untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan Komda Lansia Kabupaten Pekalongan dengan Komisi Kecamatan Lanjut Usia yang baru terbentuk.
Rakor dihadiri pengurus dan anggota Komda Lansia serta juga Camat se-Kabupaten Pekalongan atau yang mewakili.
Peserta rakor terdiri unsur Pengurus Komda Lansia Kabupaten Pekalongan sebanyak 24 orang dan peserta dari kecamatan 19 orang. Rakor menghadirkan narasumber Dosen IAIN Pekalongan.*)Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan
Hasil pengukuran IDSD adalah menggambarkan produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah.
Kabupaten Pekalongan pada IDSD tahun 2018 menempati posisi terbaik di tingkat Provinsi Jateng pada Aspek Market (pasar) yang meliputi efisiensi pasar, ketenagakerjaan, aspek keuangan, dan ukuran pasar. Hasil tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Pekalongan unggul pada aspek tersebut.
Pada IDSD tahun 2019 di tingkat Provinsi Jateng Kabupaten Pekalongan menempati posisi kedua pada aspek enabling environment (penguat) yang meliputi pilar Kelembagaan, Infrastruktur dan Perekonomian Daerah.
Pilar kelembagaan meliputi dua dimensi yaitu tata kelola pemerintah dan keamanan serta ketertiban. Pilar infrastruktur meliputi dua dimensi yaitu air bersih serta kelistrikan dan transportasi (jalan, jembatan, dll).
Pilar Perekonomian Daerah meliputi dua dimensi yaitu keuangan daerah dan stabilitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Kab.Pekalongan dapat mengelola aspek tersebut dengan baik dibandingkan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di Lingkungan Provinsi Jawa tengah.
Dalam tanggapannya terkait makna strategis penghargaan pasca penganugerahan, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si mengutarakan bahwa penghargaan adalah masalah persepsi dan pengakuan pihak luar terhadap kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Namun, menurutnya, yang lebih penting dan esensial adalah bagaimana hasil kinerja pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kita bersyukur atas anugerah ini dan saya mengimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan untuk memaknai penghargaan ini sebagai penambah motivasi untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi di semua sektor, karena inovasi merupakan salah satu "kunci" percepatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan," ungkap Bupati Asip Kholbihi, yang segera meninggalkan acara setelah penyerahan penghargaan, karena pada hari yang sama malam harinya orang nomer satu di Kabupaten Pekalongan tersebut akan menjadi salah satu Panelis bersama Menteri Dalam Negeri sekaligus menerima Penghargaan dari lembaga kridebel Katadata terkait Kinerja dan Efektifitas Pengelolaan APBD, di Ballroom Djakarta Theater XXI.(red)
“Bagaimana kalau terjadi bencana, apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. mIsal ada yang kecelakaan di sekolah. Lalu apa yang harus kita lakukan. Ada tata cara tersendiri, “ tutur Arini.
Arini juga menekankan sebagaimana pesan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan, hendaknya kita keluar dari hal-hal yang bersifat rutinitas. “Artinya kita harus lakukan perubahan-perubahan dari sekarang,” tandasnya.
Selain pesan dari Presiden Jokowi, Wabup juga berharap agar kita bisa mengikuti pesan yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagaimana yang disampaikan dalam pidato pada Peringatan Hari Guru kemarin, agar kita bisa melakukan hal-hal kecil mulai dari sekarang.
“Perubahan tidak harus di ruangan kelas saja tapi bagaimana kita memperkenalkan kepada anak-anak kita tentang kemungkinan-kemungkinan nanti kalau ada bencana,” imbuhnya.
Pesan Mendikbud antara lain menekankan agar siswa diajak diskusi dan siswa diberi kesempatan untuk mengajar di kelasnya.
Selanjutnya Arini berharap agar apa yang didapat hari ini tidak hanya untuk diri sendiri tapi bagaimana para kepala dan guru RA, BA dan TA bisa menularkan kepada guru-guru yang lain untuk peduli dan bisa di saat benar benar ada bencana atau pada pertolongan pertama.
“Hari ini panjenengan akan mendapatkan pelajaran KePMI-an. Monggo selanjutnya kalau ada masukan -masukan bisa datang juga ke Markas (PMI) di Kebonagung Kajen. Kegiatan apapun yang intinya peduli, berbagi untuk masyarakat. Berbagi bisa diartikan apakah itu tindakan-tindakan medis atau sumbangan suka rela misalnya donor darah. Dengan donor darah kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain,“ ungkap dia.
Sebelumnya, Ketua Pokjawas Kankemenag Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Muslimin M.Pd.I dalam laporannya menyampaikan tujuan bimtek untuk memberikan ketrampilan pertolongan pertama, memberi pemahaman tentang Kepalangmerahan, memberikan pemahaman tentang donor darah dan kesiapan darah serta memberikan pemahaman tentang kesehatan lembaga pendidikan.
Sasaran kegiatan tersebut adalah terwujudnya pemahaman tentang siaga bencana dan pertolongan pertama bagi kepala dan guru RA, BA, TA serta terwujudnya lembaga pendidikan yang sehat.
Materi pokok bimtek yakni Kebijakan Ketua PMI Kabupaten Pekalongan terkait Program PMI Kabupaten Pekalongan, Kebijakan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan tentang Kesehatan Lembaga, Kesiapsiagaan Bencana, Pertolongan Pertama, Kepalangmerahan, Donor Darah dan Kesehatan Lembaga.
Narasumber yakni dari Pengurus PMI dan kepala kantor serta pelatih dari relawan PMI Kabupaten Pekalongan.
Kegiatan dihadiri oleh Wakil Kepala kantor Kemenag kab Pekalongan Kepala BPBD kab Pekalongan, pengurus PMI kab Pekalongan, narasumber dan relawan.*) Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan
Untuk itu, kata Bupati, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga terus-menerus melakukan upaya-upaya pembinaan peningkatan atau merevitalisasi dari seluruh komponen atau instalasi yang dimiliki. “Setelah kita membantu alat, maka insya Allah pada tahun 2020 sudah dianggarkan di APBD kita akan dibangun kantor PMI yang representatif dengan nilai anggaran Rp 4 miliar.
Bupati menuturkan, PMI Kabupaten Pekalongan perannya sangat luar biasa. Setiap bencana alam terjadi, PMI selalu tampil bersama dengan BPBD, dan kelompok-kelompok lain seperti Tagana, Bagana dan lain-lain bersinergi. “Sebagai contoh saat bencana alam yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Brebes, PMI Kabupaten Pekalongan selalu tampil dominan. Dan alhamdulillah BPBD dan PMI Kabupaten Pekalongan menjadi motor proses mengevakuasi sekaligus mengobati para korban. Pada bencana alam di Kota Palu beberapa waktu lalu, kami juga membantu hampir Rp 1 miliar. Ini juga hasil gotong-royong masyarakat Kabupaten Pekalongan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menginformasikan bahwa pihaknya melalui Dinas Kesehatan memiliki tim yang namanya PSJ dari Pusat 911. Adalah gugus tugas yang merupakan mandat dari Menteri Kesehatan, terdiri 1 ambulan dan 11 tenaga medis yang bertugas on time 24 jam.
“Jadi kalau ada kecelakaan tinggal hubungi hotlinenya, mereka akan bergerak. Mereka biasanya bergerak bersama PMI dan Polri menuju ke TKP. Ini perlu ditingkatkan juga agar seperti di daerah lain apakah akan diposkan di rumah sakit karena tugas mereka berhimpitan dengan PMI. Itu adalah gugus tugas baru yang kita bentuk dan sudah beroperasional dan bermanfaat membantu saudara-saudara kita yang mengalami kecelakaan di wilayah Kabupaten Pekalongan dan bahkan sering sekali wilayah Kota Pekalongan juga menggunakan jasa kita itu,” terang Bupati.
Sementara itu Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti selaku Ketua PMI Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa kegiatan yang digelar merupakan kegiatan yang mulia dan strategis karena yang hadir adalah para pendonor darah sukarela sebagai insan-insan yang penuh kesadaran dan hanya didorong oleh niatan untuk beribadah dengan mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan. Mereka telah ikut menyelamatkan masyarakat yang membutuhkan darah.
“Atas nama Ketua dan Pengurus PMI Kabupaten Pekalongan kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pendonor darah, kepada UTD Kabupaten Pekalongan, kepada seluruh OPD yang telah mendukung kegiatan donor darah. Semoga amal kebaikan bapak ibu mendapatkan balasan dari Allah SWT sehingga menjadi amal kebaikan dan amal ibadah bagi bapak ibu semua,” ucap Arini.
Ketua PMI menyampaikan laporannya bahwa sebanyak 185 orang yang secara berturut-turut sebanyak 25 kali mendonorkan darahnya secara rutin berkala. Kepada mereka, PMI Kabupaten Pekalongan memberikan apresiasi dan penghargaan.
Dilaporkan pula, bahwa PMI Kabupaten Pekalongan telah melakukan Temu Donor Darah ke-50 dan ke-75 tingkat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 14 orang yang dilaksanakan pada 21 Oktober 2019 di Semarang. “Dan Insya Allah pada bulan Desember nanti, PMI Kabupaten Pekalongan akan memberangkatkan 2 orang pendonor darah sukarela atas nama Budi Sujatmiko dengan donor darah ke-113 kali dan Failasuf dengan donor darah ke-108 kali. Ini nanti dalam kegiatan Penganugerahan Satya Lancana Kebaktian Sosial DDS ke-100 kali oleh Presiden Republik Indonesia,” katanya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
