KAJEN - Pagi ini di kawasan Alun Alun Kajen begitu meriah, terlihat 20 ribu masyakat Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya memadati tempat tersebut untuk mengikuti kegiatan jalan sehat dan sepeda santai untuk memperingati hari ulang tahun TNI ke-74 yang digelar oleh Kodim 0710 Pekalongan di Alun-Alun Kajen, Minggu (3/11).
Jalan sehat ini sendiri merupakan puncak acara dari rangkaian yang digelar Kodim 0710/Pekalongan untuk memperingati HUT TNI ke-74. Sebelumnya ada kegiatan pesta rakyat dan stand kuliner, Jeep Adventure dan trail Adventure dan juga ada Pengajian Kebangsaan oleh Maulana Habib Lutfhi dan KH Syam’ani Syaroni yang dimeriahkan oleh Hadroh 400 Raiders dan hadroh dari Polres Pekalongan.
Pada kesempatan ini Wakil Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti atasnama pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan dirgahayu TNI ke 74 dengan harapan semoga TNI semakin profesional dan menjadi kebanggaan rakyat." Terima kasih TNI yang selama ini ikut kerja keras bersama-sama dengan Polri menjaga keamanan khususnya di kabupaten pekalongan"tandasnya.
Semoga jalinan persahabatan kita terus terjalin sehingga kabupaten pekalongan tetap aman dan kondusif
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan pencanangan bulan dana PMI yang dimaksudkan untuk melatih rasa kemanusiaan." Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita semakin guyub, rukun, galang persatuan,dan kesatuan kita", ucap Arini.
Senada dengan Wakil Bupati Pekalongan, Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.I.K., M.Si, menambahkan semoga TNI kedepan semakin profesional dan menjadi kebanggaan rakyat dan semoga kegiatan tersebut berkelanjutan sebagai
Bentuk sinergi TNI,Polri dan pemerintah daerah kabupaten pekalongan.
Sementara itu Komandan Kodim 0710 Pekalongan Letkol Infanteri Arfan Johan Wihananto mengatakan, kegiatan peringatan HUT TNI ini digelar dari rakyat untuk TNI. “ Kita ajak masyarakat untuk bersama-sama merayakan HUT TNI sehingga masyarakat dapat ikut merasakan bahwa TNI merupakan bagian dari masyarakat,” katanya.
Dandim Arfan menambahkan, dengan adanya perayaan HUT TNI ini, dirinya berharap TNI akan semakin bisa bersinergi dengan masyarakat khususnya di Kabupaten Pekalongan. “kita juga berharap selalu bersinergi dengan pemkab dan Polres Pekalongan dan semoga TNI semakin Profesional dan selalu menjadi pengayom masyarakat,” harapnya.
Pihaknya berharap ke depan event event seperti itu terus dilanjutkan dan semakin banyak kelompok masyarakat yang bisa dirangkul untuk bersama sama meramaikan Pekalongan. "Kita bisa berkreasi, untuk menambahkan bakat dan kemampuan masing masing. Yang suka olahraga silakan, yang suka musik silakan. Yang penting kegiatannya positif", lanjutnya.
Selanjutnya Johan berharap juga semoga TNI semakin dekat dengan masyarakat, solid, bersinergi dengan Polda dan Polres Pekalongan khususnya dalam rangka mewujudkan kondisi situasi Pekalongan yang aman damai.(red)
Minggu, 3 November 2019
KAJEN – Puskesmas Siwalan kecamatan Siwalan mendapatkan kunjungan tim surveyor dalam rangka pelaksanaan survey akreditasi / reakreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama pada Rabu (30/10) malam. Kegiata ini dilaksanakan Setiap 3 tahun sekali.
Wakil bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti mengatakan pihaknya menyambut baik pelaksanaan survey akreditasi karena menurut pengalaman setiap kali ada kegiatan akreditasi menjadi motivasi melakukan hal hal yang lebih baik lagi, untuk memberikan yang terbaik. “Apakah itu berbenah administrasi, bersih bersih kantornya, namun motivasi seperti itu saya harapkan tidak hanya pada saat terlaksananya akreditasi itu sendiri tetapi saya harap semangat ini senantiasa tumbuh setelah masa masa disurvei” ucap wakil bupati.
KAJEN - Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2019-2022 secara resmi dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Tengah – Bily Dahlan, di Gedung PPNI di Kajen Kabupaten Pekalongan, Rabu (30/10/2019).
Pelantikan dihadiri Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si., Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., segenap pengurus daerah Hipmi Jawa Tengah, Kepala OPD Kabupaten Pekalongan terkait dan segenap tamu undangan.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada segenap pengurus BPC Hipmi Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2019-2022 yang dilantik. Bupati berharap Hipmi Kabupaten Pekalongan bersinergi dengan Pemkab Pekalongan terutama dalam hal peningkatan perekonomian yang muaranya demi kesejahteraan masyarakat.
“Pada tahun 2023, kami menargetkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan 7%. Adanya berbagai terobosan yang telah dilakukan kami optimis hal ini dapat tercapai,” ujar Bupati.
KAJEN – Sebanyak 100 warga berpenghasilan rendah di Kabupaten Pekalongan mendapatkan bantuan pembangunan rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Bantuan tersebut berupa pembangunan rumah layak huni.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si melakukan penyerahan bantuan dan peletakkan batu pertama Pembangunan Baru Rumah Swadaya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (PBRS-BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (30/10/2019) di Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
Kegiatan dihadiri Kasubdit Pendataan dan Verifikasi Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR-Rugiyo, S.Sos.,M.Si, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM, beserta Asisten Pembangunan dan Ekonomi Hari Suminto, SH.,MH, dan beberapa Kepala OPD terkait, para Camat terkait, Pimpinan Cabang Bank BTN Pekalongan, dan tamu undangan lainnya.
KAJEN - Kabupaten Pekalongan terpilih sebagai kandidat daerah terbaik untuk kategori Ketepatan Alokasi Outcome Kesejahteraan Kelompok 2 (dua) dalam Indeks KELOLA (Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD) versi Kata Data Indonesia.
Indeks kelola disusun oleh tim riset dan analis KIC bersama para ahli ekonomi independen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada . Indeks kelola mengukur efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah (Pemda).
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai paparannya menyampaikan bahwa Indeks Kelola ini akan menjadi dasar untuk pemberian penghargaan kepada 6 pemerintah daerah (Pemda) terpilih yang paling efektif dalam mengelola anggaran sesuai kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing.
Jumat, 1 November 2019
Kamis, 31 Oktober 2019
Kamis, 31 Oktober 2019
Sebagaimana disampaikan presiden Jokowi, kata Arini, bahwa kita hendaknya tidak hanya melihat pada proses tetapi yang lebih penting adalah pada hasil. Kalau istilah SMS, kata beliau, itu tidak hanya terkirim/sent , tetapi benar benar diterima/delivered, sehingga hasil dari Puskesmas itu sendiri saya harapkan bahwa masyarakat bisa merasakan manfaat dari keberadaan Puskesmas itu sendiri. “ Jadi kalau hanya diprogram dilaksanakan dan kemudian mungkin dievaluasi saja, tapi setelah kita tanya masyarakat ternyata masyarakat tidak pernah merasakan, itu bukan yang kita capai. Yang kita capai adalah hasil. Apakah masyarakat puas, apakah masyarakat dapat memanfaatkan puskesmas itu dengan baik”, paparnya.
“Oleh karena itu mudah mudahan Puskesmas Siwalan menjadi puskesmas yang paripurna dalam hal pelayanan benar benar dirasakan manfaaatnya oleh masyarakat”, harap Arini.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan, Setiawan Dwi Antoro SKM.M.Kes menyampaikan bahwa 3 tahun lamanya menunggu tim surveyor hadir di Puskesmas Siwalan kecamatan Siwalan
Setiawan melaporkan dari 27 puskesmas di 19 kecamatan, sudah terakreditasi 26 pusmesmas. 1 baru teregistrasi. Dari 26 puskesmas ini yang sudah mencapai utama ada 2 yaitu puskesmas tirto I dan puskesmas Kedungwuni . Sedangkan Puskesmas Siwalan termasuk madya
Hadir dalam acara tersebut asisten pemerintahan I Drs Ali riza M.Si, camat, kapolsek, jajaran dinas kesehatan , kepala puskesmas siwalan beserta para stafnya (Red)
Kamis, 31 Oktober 2019
Untuk lebih dekat dan bersinergi dengan Pemkab Pekalongan, Bupati memfasilitasi kantor khusus Hipmi Kabupaten Pekalongan yang berlokasi di Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan.
“Silahkan bisa memanfaatkan kantor ini, kami senang bersinergi. Mudah-mudahan dengan ini apa yang diharapkan bersama bisa tercapai,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua BPD Hipmi Jawa Tengah Billy Dahlan mengajak segenap pengurus dan anggota Hipmi utamanya Hipmi Kabupaten Pekalongan untuk melek teknologi seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi agar mampu bersaing di era global.
“Teknologi adalah hal yang tak dapat terpisahkan dalam era kekinian. Para pengusaha pun harus bisa beradaptasi karena kalau tidak akan tertinggal kereta dari mereka yang sudah melek teknologi terlebih dahulu,” katanya.
Billy menyebutkan, di era revolusi ini sumber daya manusia juga harus dipersiapkan dengan matang apalagi menyambut bonus demografi. Untuk itu, Hipmi Kabupaten Pekalongan harus mampu berperan aktif membantu mengembangkannya di Kabupaten Pekalongan.
“Dalam hal ini Hipmi Kabupaten Pekalongan harus bisa menjadi jembatan bagi semua pihak. Harus menjadi teman di dunia usaha di daerah. Dengan itu semua, diharapkan akan menjadi pengusaha handal dan kuat digital. Semoga kepengurusan baru bisa amanah,” harap Billy Dahlan.
Adapun Ketua Hipmi Kabupaten Pekalongan terpilih yang sekaligus anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Rosi Ardiyanti, SKM.,M.Kes, menyampaikan pihaknya siap mengemban amanah yang telah diberikan dan membawa nama baik daerah.
Rosi menekankan bahwa dengan melihat potensi Kabupaten Pekalongan yang luar biasa, pihaknya akan melakukan terobosan atau inovasi di berbagai sector.
“Guna mewujudkan hal ini saya membutuhkan dukungan dari segenap pengurus dan semua pihak termasuk Pemerintah. Saya akan menularkan panji-panji wirausaha hingga ke pelosok-pelosok di Kabupaten Pekalongan,” janji Rosi. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Rabu, 30 Oktober 2019
“Sebagai contoh di Kedungwuni sedang berlangsung pembangunan pasar yang apabila selesai nanti akan menelan biaya total hampir Rp 200 milyar. Disamping itu saat ini juga akan dibangun pasar Wiradesa dengan perkiraan menelan biaya Rp 120 milyar. Ini belum selesai, saat ini kita sedang membangun tanggul penahan rob dengan total anggaran hampir Rp 500 milyar,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menuturkan, untuk infrastruktur jalan. Dijelaskan, saat ini sudah selesai dibangun 95 persen dari seluruh jalan Kabupaten. “Itu menghabiskan total anggaran biaya sebesar Rp 320 milyar. Artinya apa? Bahwa pembangunan yang kita lakukan tidak hanya satu bidang saja. Ini yang bersifat fisik, diluar fisik juga seperti pendidikan, kesehatan, kemudia kerohanian keagamaan juga kita bangun,” terang Bupati
Terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurut Bupati, adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh rumah yang layak huni. BSPS sendiri terdapat dua jenis kegiatan yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS).
“Hari ini kita meresmikan program Pembangunan Baru Rumah Swadaya dari Kementerian PUPR. Untuk Kabupaten Pekalongan mendapat alokasi sebanyak 100 unit dengan rincian Rp 35 juta per unit, sehingga total Rp 3,5 milyar. Ini bisa kita saksikan hasil rumahnya betul-betul sudah sangat standar, besinya sudah standar, pondasinya sudah standar,” tutur Bupati.
Dari 100 unit rumah, tambah Bupati, nanti akan kita bantu juga hal-hal lainnya, dari swadaya masyarakat juga kita dorong karena program ini harus ada swadaya dari masyarakat. “Kita masih punya problem yakni 14ribu rumah tangga yang ada di Kabupaten Pekalongan yang belum memiliki rumah. Ini bisa kita selesaikan dengan banyak pola,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Ir. Trinanto Agus Maryono, M.Si., memaparkan bahwa untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kategori pembangunan baru (PBRS), Kabupaten Pekalongan mendapatkan alokasi 100 unit yang tersebar di 6 Desa/Kelurahan pada 5 Kecamatan.
Yakni Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto 15 unit, Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni 15 unit, Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni 25 unit, Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo 15 unit, Desa Karangasem Kecamatan Talun 15 unit, dan Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran 15 unit.
Dijelaskan Trinanto, dari 100 penerima bantuan tersebut, masing-masing menerima Rp 35 juta dengan rincian Rp 30 juta untuk belanja material dan sisanya Rp 5 juta untuk bantuan upah tukang. Sehingga total keseluruhannya adalah Rp 3,5 milyar.
Pada kesempatan itu juga diserahkan bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kategori Peningkatan Kualitas (PKRS) sebesar Rp 18.725.000.000,- untuk 1.070 unit rumah yang tersebar di 18 Kecamatan dan 43 Desa.
Dalam menyalurkan dana bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan baru rumah swadaya (PKRS dan PBRS), di Kabupaten Pekalongan telah ditunjuk Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Kajen.
“Perlu kami laporkan, sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 Pemkab Pekalongan telah melaksanakan bantuan peningkatan kualitas untuk rumah tidak layak huni sebanyak 14.878 unit. Di tahun 2019 ini, Pemkab Pekalongan kembali melaksanakan kegiatan yang sama sebanyak 3.050 unit, dengan rincian 1.070 unit dari Kementerian PUPR, 816 unit dari Bantuan Keuangan bagi Pemerintah Desa (Bankeupemdes), 350 unit dari APBD Kabupaten, 170 unit dari Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan, 544 unit dari Anggaran Dana Desa, 100 unit dari CSR, dan 100 unit Pembangunan Baru dari Bantuan BSPS Kementerian PUPR yang saat ini akan dilaksanakan peletakan batu pertama,” papar Trinanto.
“Dan direncanakan pelaksanaan pembangunan baru rumah swadaya ini akan selesai di akhir bulan Desember 2019,” imbuh Trinanto.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Rabu, 30 Oktober 2019
Selasa, 29 Oktober 2019
”Kita sebagai salah satu nominator tersebut, karena ada beberapa hal yang menunjukkan efektifitas penggunaan anggaran dan kemaslahatan bagi masyarakat ”tandasnya di Kantor Kata Data Indonesia di Komplek Senayan Jakarta (25/10/2019).
Hal tersebut tak lepas dari inovasi pembangunan yang termahtub pada 12 mandat rakyat yang telah dilaksanakan seperti pemberian Kartu Kajen Sehat dan Kajen Cerdas, pemberiran Subsidi Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas dan Percepatan Infrastruktur, Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan di daerah atas WB, Guru Madrasah, Takmir Masjid, Ustadz
Program lain adalah Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Hasil Produksi Pertanian, Mendorong Pertumbuhan UMKM, Mendorong Pertumbuhan Budidaya Air Tawar dan Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Menanam Kembali 1 Juta Pohon untuk Kelestarian Lingkungan,Melestarikan Seni dan Budaya dan Mewujudkan Birokrasi yang Melayani, Disiplin dan Bersih.
“Dan kita juga melakukan inovasi membangun tanggul melintang di daerah Mulyorejo Tirto yang mampu mengentaskan dari dampak rob dan diikuti mendapat bantuan pembangunan tanggul melintang pencegah rob dari pemerintah pusat hingga 500 milyar lebih”tandasnya.
Menurut Bupati, ini tak lepas karena kita kemampuan kita melaksanakan Trilogi pembangunan berupa pendidikan dengan pengembangan sumberdaya manusianya, pembangunan infratruktur secara kesinambung dan penyalanan birokrasi yang baik
Sementara itu Heri Susanto, CCO (Chief Content Officer) Kata Data Indonesia menyampaikan sejak pemberlakuan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) secara baik, mandiri, berkualitas, prudent, transparan dan akuntabel. Lewat otonomi daerah, para pemimpin daerah diharapkan bisa mengelola anggaran untuk kepentingan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Kesuksesan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya dapat memberikan berbagai implikasi positif. Pertama, kesuksesan pemerintah daerah dapat memacu pemerintah daerah lain dalam pembangunan daerahnya. Kedua, kesuksesan pembangunan daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional.
Nyatanya, efektivitas dan optimalisasi pengelolaan APBD belum tercapai. Dengan situasi seperti ini, pengelolaan APBD dianggap tidak maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya selain masalah perencanaan yang belum memiliki standar baik, menurut Menteri Keuangan juga disebabkan terlalu banyaknya program yang dikerjakan pemerintah daerah dengan hasil yang nihil.
Saat ini,pemerintah belum sepenuhnya menjadikan keluaran (output) apalagi hasil (outcome) sebagai penilaian akhir. Keluaran masih sulit dijadikan sebagai variabel terakhir penilaian di setiap kementerian dan lembaga karena memiliki parameter dan ukuran berbeda. Oleh karena itu, perbandingan keluaran secara cepat membutuhkan usaha dan waktu lebih banyak. Alternatif penilaian yang relatif mudah dilakukan dan hasilnya dapat dipantau dalam waktu riil adalah penggunaan anggaran berdasarkan realisasi penyerapan anggaran. (red)
Selasa, 29 Oktober 2019
