PEKALONGAN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pekalongan agar terus meningkatkan kapasitas dan memahami regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dengan Stakeholder Pemilik Binaan UMK di Kabupaten Pekalongan di Hotel Nirwana Kota Pekalongan, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Anggota DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri itu diikuti sekitar 150 pelaku usaha dari Kabupaten dan Kota Pekalongan.
Dalam sambutannya, Sukirman menyampaikan apresiasi kepada Muhammad Hanif Dhakiri beserta LKPP yang telah memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemampuan UMKM agar semakin siap berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Kegiatan seperti ini sangat penting karena memberikan pemahaman mengenai aturan, mekanisme, dan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan memahami ketentuan yang berlaku, proses pengadaan dapat berjalan dengan baik, tertib, dan memberikan rasa aman bagi seluruh pihak," ujar Sukirman.
Ia menilai, kemampuan pelaku usaha dalam mengikuti perkembangan regulasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Karena itu, ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali informasi sebanyak mungkin dari para narasumber.
Sukirman juga optimistis UMKM Kabupaten Pekalongan memiliki potensi besar untuk berkembang. Selain dikenal sebagai sentra batik, Kabupaten Pekalongan juga memiliki beragam produk unggulan di bidang kuliner, kerajinan, dan sektor kreatif lainnya yang kualitasnya mampu bersaing di pasar nasional.
Kamis, 16 Juli 2026
"Saya berharap para pelaku usaha terus mengikuti kebijakan dan program yang dikeluarkan LKPP. Pemerintah terus membuka peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas usaha sehingga mampu menjadi mitra pemerintah yang profesional dan berdaya saing," tuturnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap semakin banyak UMKM lokal yang memahami sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga dapat berpartisipasi secara aktif, memperluas pasar, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang diselenggarakan bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan yang diikuti para camat dan kepala desa se-Kabupaten Pekalongan itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., mewakili Plt. Bupati Pekalongan. Workshop menghadirkan narasumber dari BPKP Provinsi Jawa Tengah, Komisi XI DPR RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal.
Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan saat ini tengah memperkuat komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, baik di tingkat kabupaten maupun desa.
"Kami ingin membangun budaya pemerintahan yang semakin akuntabel. Perbaikan tata kelola bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga harus dilakukan bersama oleh pemerintah desa," ujarnya.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan workshop ini menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk memperbarui pemahaman mengenai kebijakan pengelolaan keuangan desa sekaligus mempersiapkan perencanaan pembangunan tahun 2027 melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
Sekda juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi langsung dengan para narasumber yang berasal dari berbagai instansi pemerintah pusat. Menurutnya, berbagai informasi dan pengalaman yang disampaikan akan menjadi bekal penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa.
Selain itu, Yulian menyampaikan pesan Plt. Bupati Pekalongan agar setiap pemerintah desa mengelola Dana Desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan prioritas masyarakat.
"Setiap anggaran yang diterima desa harus benar-benar direncanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai ketentuan, serta diawasi secara optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.
Ia juga meminta para camat untuk terus meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa di wilayah masing-masing, sehingga potensi permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dicegah sejak dini.
Melalui workshop tersebut, Pemkab Pekalongan berharap tercipta kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang semakin efektif, akuntabel, serta mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.
Kamis, 16 Juli 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Sosial menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada buruh tani tembakau. Penyaluran bantuan dilaksanakan di Aula Setda Lantai 1 Kabupaten Pekalongan, Rabu (15/7/2026).
Pada penyaluran tahap ini, sebanyak 500 buruh tani tembakau menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan. Para penerima manfaat berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pekalongan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah sekaligus apresiasi kepada para buruh tani tembakau yang telah berkontribusi dalam mendukung industri hasil tembakau.
"Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pekalongan baru saja menyalurkan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada buruh tani tembakau. Sebanyak 500 orang pada tahap ini menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan," ujar Sukirman.
Menurutnya, penyaluran BLT DBHCHT merupakan bagian dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai yang dikembalikan kepada daerah untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya mereka yang terlibat dalam sektor pertembakauan.
"Ini merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah kepada para petani dan buruh tani tembakau. Mereka berperan menghasilkan komoditas tembakau yang menjadi sumber penerimaan negara dari cukai, kemudian dana tersebut dikembalikan ke daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau," jelasnya.
Sukirman berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjadi motivasi bagi para buruh tani tembakau agar terus meningkatkan produktivitas.
"Kami berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima dan dapat menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja serta produktivitas para buruh tani tembakau," pungkasnya.
Rabu, 15 Juli 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di Aula Setia Polres Pekalongan, Rabu (15/7/2026).
Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan rapat yang diinisiasi Polres Pekalongan tersebut menjadi langkah awal dalam menyusun strategi menghadapi prediksi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September mendatang. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui upaya mitigasi secara terpadu.
"Kami baru saja mengikuti rapat lintas sektoral yang diinisiasi oleh Bapak Kapolres untuk menyikapi prediksi musim kemarau yang diperkirakan cukup panjang hingga September. Karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi terhadap potensi kebakaran, kekeringan, dan dampak lainnya," ujar Sukirman.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan, terutama di kawasan hutan, lahan pertanian, maupun area yang dipenuhi semak dan rumput kering yang berpotensi memicu kebakaran.
Menurut Sukirman, keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan maupun dampak kekeringan. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya pencegahan sejak dini.
"Dengan kolaborasi seluruh pihak, kami berharap potensi bencana selama musim kemarau dapat diminimalkan sehingga masyarakat tetap merasa aman dan aktivitas dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.
Rabu, 15 Juli 2026
Wonopringgo – Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Kodim 0710/Pekalongan resmi membuka progr am TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun 2026 di Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Rabu (15/7/2026). Program tersebut menjadi wujud sinergi antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, DPRD, serta masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa melalui kegiatan fisik maupun nonfisik.
Pembukaan TMMD Sengkuyung dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., Dandim 0710/Pekalongan Letkol Inf. Muhammad Nurul Chabibie, S.H., jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, kepala perangkat daerah, Forkopimcam Wonopringgo, serta masyarakat Desa Wonorejo.
Plt. Bupati Pekalongan, Sukirman, mengatakan bahwa pelaksanaan TMMD Sengkuyung merupakan bentuk kolaborasi nyata antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.
"Kami kembali bersinergi dengan TNI dan Polri. Bersama jajaran Forkopimda, Ketua DPRD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh masyarakat, kita kembali membuka TMMD Sengkuyung di Desa Wonorejo. Program ini tidak hanya menyasar pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kesehatan, penguatan Posyandu, peran PKK, dan berbagai kegiatan lainnya," ujar Sukirman.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam TMMD Sengkuyung sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan dasar di desa. Selain itu, program ini juga bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI, Polri, dan masyarakat serta mendorong pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, dan sektor lainnya.
Sukirman menambahkan, ke depan program TMMD akan terus dilaksanakan di desa-desa yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan pemetaan yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Dandim 0710/Pekalongan, Letkol Inf. Muhammad Nurul Chabibie, S.H., menyampaikan bahwa TMMD merupakan implementasi kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung pembangunan nasional yang dimulai dari desa.
"Melalui TMMD ini kami membangun bersama masyarakat. TNI lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu kami terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Polri, DPRD, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan dapat berjalan optimal," ungkapnya.
Ia menjelaskan, sasaran fisik TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun 2026 di Desa Wonorejo berupa pengerasan jalan sepanjang kurang lebih 800 meter yang terbagi dalam dua segmen. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomian desa.
Selain sasaran fisik, TMMD juga melaksanakan berbagai kegiatan nonfisik seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, kesehatan, serta pembinaan kepada masyarakat. Menurut Dandim, kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat bela negara, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat.
Melalui pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama TNI berharap pembangunan di Desa Wonorejo dapat berjalan lebih cepat, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta semakin mempererat sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kabupaten Pekalongan yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Rabu, 15 Juli 2026
KESESI – Penanaman budaya antikorupsi sejak dini menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam membentuk generasi yang berintegritas. Melalui Inspektorat Daerah bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkab Pekalongan menggelar kegiatan Pariwara Antikorupsi bagi peserta didik baru di SMP Negeri 2 Kesesi dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah, Selasa (14/7/2026).
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan, Drs. Ali Riza, M.Si., mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk edukasi antikorupsi yang menyasar peserta didik baru agar sejak awal mereka memahami pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.
"Kegiatan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah dalam bentuk sosialisasi pendidikan antikorupsi. Salah satu produknya adalah pembuatan pariwara antikorupsi dengan sasaran adik-adik yang baru diterima di SMP melalui kegiatan MPLS. Pelaksanaannya merupakan kolaborasi antara Inspektorat, Diskominfo, dan Dinas Pendidikan," ujarnya.
Menurut Ali Riza, penanaman nilai integritas harus dimulai sejak usia sekolah karena akan menjadi fondasi dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih di masa mendatang.
"Kami mengupayakan kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahun secara bergantian di sejumlah sekolah. Memang belum bisa menjangkau seluruh sekolah sekaligus, tetapi tahun ini dilaksanakan di empat SMP. Harapannya, semakin banyak peserta didik yang memperoleh pemahaman tentang pentingnya budaya antikorupsi," jelasnya.
Ia juga berpesan kepada seluruh peserta didik baru agar menjalani proses pendidikan dengan penuh semangat serta senantiasa memegang teguh nilai-nilai kejujuran.
"Jalani proses pendidikan dengan baik, jadilah generasi yang hebat, belajar dengan penuh semangat, dan selalu mendengarkan nasihat guru maupun orang tua. Dengan integritas yang baik, kalian akan menjadi generasi penerus yang membanggakan," pesannya.
Sementara itu, Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Ipung Sunaryo, S.Pd., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut selaras dengan pelaksanaan MPLS Ramah yang menjadi tagline MPLS tahun ajaran 2026/2027.
"Melalui kegiatan ini, peserta didik baru mendapatkan pemahaman tentang nilai-nilai antikorupsi sejak awal masuk sekolah. Penyampaiannya juga dikemas secara interaktif melalui berbagai permainan edukatif sehingga lebih mudah dipahami oleh anak-anak," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pendidikan antikorupsi sebenarnya telah dilaksanakan setiap tahun. Namun, tahun ini konsepnya dibuat lebih variatif dan interaktif sehingga peserta didik lebih antusias mengikuti kegiatan sekaligus lebih mudah memahami pentingnya integritas dan kejujuran.
Plt. Kepala SMP Negeri 2 Kesesi, Untung Agus Rianto, S.Pd., mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, momentum MPLS menjadi waktu yang tepat untuk menanamkan karakter dan integritas kepada peserta didik baru.
"Metode penyampaiannya sangat menarik karena tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga melalui berbagai permainan edukatif yang sesuai dengan usia anak SMP. Dengan cara seperti ini, materi antikorupsi lebih mudah dipahami dan diharapkan menjadi bekal bagi mereka untuk tumbuh menjadi generasi yang jujur dan berintegritas," tuturnya.
Ia berharap semakin banyak instansi yang berkolaborasi memberikan edukasi kepada peserta didik sehingga wawasan mereka semakin luas dan mampu menjadi generasi penerus yang siap berkontribusi bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.
Melalui kegiatan Pariwara Antikorupsi ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk membangun budaya antikorupsi sejak dini melalui dunia pendidikan. Dengan menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kepada peserta didik, diharapkan akan lahir generasi yang berkarakter kuat serta mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Selasa, 14 Juli 2026
Karanganyar – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan terus mendorong literasi digital di kalangan pelajar. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dengan tema “Bijak Bermedia Sosial” yang dilaksanakan pada kegiatan MPLS di SMK Muhammadiyah Karanganyar, pada pagi ini, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan ini diisi langsung oleh Kepala Bidang PIKP Dinkominfo Kabupaten Pekalongan Ari Wahyu Mukti Wibowo, S.Kom. Dalam pemaparannya, Ia menekankan pentingnya etika, tanggung jawab, dan keamanan saat menggunakan media sosial.
"Media sosial itu seperti pisau bermata dua. Kalau dipakai dengan bijak bisa jadi sarana belajar dan berkreasi. Tapi kalau salah pakai bisa merugikan diri sendiri dan orang lain," ujarnya di hadapan ratusan siswa baru SMK Muhammadiyah Karanganyar.
Ari juga menjelaskan, bahwa ada beberapa point utama yang harus diperhatikan saat berselancar di media sosial. Diantaranya yaitu verifikasi informasi, etika digital, keamanan data pribadi dan menggunakan media sosial secara produktif. Menurutnya, itu yang penting dipahami oleh semua orang, terutama para pelajar.
“Point-point ini menjadi sangat penting, karena menjadi acuan kita saat bermedia sosial supaya jauh lebih bijak,” jelasnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan games. Para siswa tampak antusias dan aktif bertanya seputar kasus-kasus hoaks dan bullying yang sering terjadi di media sosial.
Melalui kegiatan ini, Dinkominfo Kabupaten Pekalongan berharap dapat mencetak generasi muda yang cerdas digital, kritis, dan beretika dalam menggunakan internet dan media sosial.
Selasa, 14 Juli 2026
BOJONG – Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat dan Dinkominfo Kabupaten Pekalongan menggelar kegiatan Pariwara atau Kampanye Anti Korupsi bagi peserta didik baru dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMP Negeri 3 Bojong, Senin (13/7/2026). Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Pekalongan dalam mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada generasi muda sejak usia sekolah.
Penyuluh Anti Korupsi Inspektorat Kabupaten Pekalongan, Purwito, S.T., mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya membangun karakter pelajar yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas sebagai bekal di masa depan.
"Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mendukung program KPK melalui Pariwara atau Kampanye Anti Korupsi. Hari ini dipusatkan pada kegiatan MPLS di SMP Negeri 3 Bojong dengan harapan dapat mencetak generasi muda yang berintegritas," ujarnya.
Purwito menjelaskan, program Pariwara Anti Korupsi sebenarnya telah dilaksanakan sejak tahun sebelumnya. Namun, pada tahun ini pelaksanaannya semakin diperkuat dengan melibatkan lebih banyak pihak sehingga pesan-pesan antikorupsi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, khususnya kalangan pelajar.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi perlu dikenalkan sejak dini agar nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama tertanam kuat dalam diri peserta didik.
"Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang berintegritas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," tambahnya.
Sementara itu, Kepala SMP Negeri 3 Bojong, Sasmito, S.Pd., menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi antikorupsi dalam rangka MPLS menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi para siswa baru.
"Alhamdulillah tahun ini SMP Negeri 3 Bojong dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan ini. Saya melihat anak-anak sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Awalnya mereka masih malu, namun akhirnya berani bertanya, menjawab, bahkan mempresentasikan pendapatnya. Ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi mereka," ungkap Sasmito.
Ia menyampaikan, kegiatan diikuti oleh seluruh peserta didik baru SMP Negeri 3 Bojong yang berjumlah 192 siswa dan terbagi dalam enam rombongan belajar.
Sasmito berharap pendidikan mengenai kejujuran, integritas, dan budaya antikorupsi dapat terus diberikan kepada peserta didik sejak dini melalui kolaborasi berbagai pihak.
"Nilai-nilai kejujuran, integritas, dan antikorupsi memang perlu ditanamkan sejak dini. Harapannya, anak-anak ini kelak menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter dan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik," pungkasnya.
Selasa, 14 Juli 2026
KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan Sukirman mengikuti kegiatan pembinaan yang dipimpin Gubernur Jawa Tengah bersama seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (13/7/2026).
Pembinaan tersebut menjadi forum koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menyamakan langkah pelaksanaan berbagai kebijakan prioritas pemerintah. Sejumlah isu strategis yang dibahas meliputi pelaksanaan program strategis nasional, peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hingga pengendalian alih fungsi lahan sawah.
Usai mengikuti kegiatan, Sukirman menjelaskan bahwa Gubernur Jawa Tengah memberikan arahan agar seluruh pemerintah daerah terus mengoptimalkan implementasi program-program prioritas nasional sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
"Pembinaan ini merupakan agenda rutin Pak Gubernur bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tadi dibahas berbagai program strategis nasional, seperti KDMP, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan sejumlah program prioritas lainnya," ujar Sukirman.
Ia menuturkan, salah satu perhatian utama dalam pembahasan adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, Gubernur menekankan pentingnya melibatkan pelaku usaha lokal sebagai penyedia kebutuhan pangan agar program tersebut turut menggerakkan perekonomian daerah.
"Fokus dalam pelaksanaan MBG adalah bagaimana supplier lokal dapat dilibatkan, mulai dari penyedia sayur-mayur, telur, hingga kebutuhan pangan lainnya. Hal ini menjadi penekanan dari Pak Gubernur," jelasnya.
Selain membahas MBG, pemerintah daerah juga diminta berperan aktif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Optimalisasi penerimaan pajak dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah.
"Seluruh pemerintah kabupaten diharapkan ikut mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak agar bersama-sama memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor," kata Sukirman.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga melakukan evaluasi terhadap pengendalian alih fungsi lahan sawah. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian produktif sekaligus mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas pemerintah.
"Pengendalian alih fungsi lahan sawah terus dievaluasi karena berkaitan dengan berbagai program yang telah disiapkan pemerintah pusat agar dapat berjalan dengan baik," tambahnya.
Melalui pembinaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan berbagai program strategis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selasa, 14 Juli 2026