Artikel

Alamat

Link Terkait

• Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan

• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Kegiatan yang juga dihadiri Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menjadi momentum penting dalam sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam penguatan program sertifikasi tanah wakaf dan edukasi pengelolaan lingkungan.

Program KKN ini merupakan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan UIN Gusdur Pekalongan dengan fokus kegiatan pada pendataan dan sertifikasi tanah wakaf di wilayah Kabupaten dan Kota Pekalongan. Total sasaran kegiatan ini mencapai 2.093 bidang tanah, terdiri atas 1.944 bidang di Kabupaten Pekalongan dan 149 bidang di Kota Pekalongan.

Rektor UIN Gusdur Pekalongan, Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., menyampaikan bahwa pelaksanaan KKN tematik ini menjadi bentuk nyata kontribusi kampus terhadap kebutuhan masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam bidang pertanahan dan ekoteologi.

“Kami bersyukur UIN Gusdur dipercaya menjadi mitra Kementerian ATR/BPN dalam kegiatan KKN tematik ini. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memberikan manfaat nyata,” ujar Prof. Zaenal Mustakim.

Beliau juga menambahkan bahwa program ini sejalan dengan visi UIN Gusdur untuk membentuk lulusan yang berdaya saing sekaligus peduli terhadap lingkungan dan kemaslahatan umat.

“Insyaallah kami akan terus melanjutkan program KKN berbasis ekoteologi dan pemberdayaan masyarakat. Tahun depan, UIN Gusdur menargetkan menjadi Kampus Zero Waste 2026, di mana seluruh sampah kampus dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, S.S., M.Si., dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas langkah UIN Gusdur Pekalongan yang telah mengintegrasikan aspek akademik dengan kepedulian sosial.

“Kami berharap mahasiswa yang mengikuti KKN tematik ini menjadi sarjana yang surjana, yakni sarjana yang tidak hanya bangga dengan toga wisudanya, tetapi juga mampu mengamalkan ilmunya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Menteri Nusron.

Selain fokus pada pertanahan, UIN Gusdur juga akan melanjutkan kegiatan KKN Tematik Ekoteologi Persampahan, dengan target pembentukan 36 bank sampah di Kabupaten Pekalongan dan 5 di Kota Pekalongan.

Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan mahasiswa UIN Gusdur Pekalongan mampu menjadi agen perubahan yang berkontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah Pekalongan dan sekitarnya.

Acara ini berlangsung meriah dengan penampilan spesial dari Gus Azmi didampingi grup sholawat Syubbanul Muslimin dari Probolinggo, Jawa Timur.

Dalam sambutannya Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini. Ia menekankan bahwa kegiatan bersholawat merupakan nikmat yang tak terhingga dan menjadi salah satu bentuk ikhtiar agar Kabupaten Pekalongan senantiasa dijaga Allah SWT dari segala musibah dan bahaya.

 "Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan Allah nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat masih bisa selalu bersholawat. Ini adalah nikmat yang tidak terhingga," ujar Bupati Fadia. 

"Kabupaten Bersholawat ini kita memohon kepada Allah, barokahnya sholawatan, Kabupaten Pekalongan dijaga Allah dari segala musibah dan dijauhkan dari bahaya." tambahnya.

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendoakan keselamatan bangsa, khususnya warga Kabupaten Pekalongan. Ia berharap barokah sholawat dapat memberikan kekuatan dan kemampuan bagi pemerintah daerah untuk membangun Pekalongan agar menjadi lebih baik dan masyarakatnya sejahtera, sejalan dengan visi-visi nasional, “Mudah-mudahan dengan Pekalongan Bersholawat ini, Allah memberikan keberkahan untuk kita semua, menjadikan masyarakat sejahtera, dan program pembangunan bisa berjalan sesuai harapan,” imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Bupati Fadia mengajak seluruh hadirin doa bersama untuk segala hajat masyarakat, termasuk doa agar yang hadir selalu mendapatkan keberkahan, terhindar dari fitnah dan kehinaan, dan dimudahkan rezeki.

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, beserta istri Galuh Sukirman, perwakilan jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, seluruh Kepala OPD, dan para Camat se-Kabupaten Pekalongan.n Selain itu, hadir pula Ketua BAZNAS, Ketua MUI, Ketua FKUB, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo Supriyadi, S.E., M.M., Kabupaten Pekalongan menjelaskan alasan pemilihan Desa Lolong sebagai lokasi sosialisasi. Wilayah ini dinilai strategis karena berada di kawasan transisi antara desa dan kota serta termasuk wilayah pesisir, yang kerap menjadi jalur peredaran rokok ilegal.

“Peredaran rokok ilegal seringkali terjadi di wilayah transisi seperti Lolong. Maka dari itu, sosialisasi ini penting dilakukan di sini agar masyarakat lebih paham bahaya dan konsekuensinya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa salah satu penyebab maraknya rokok ilegal adalah harga yang lebih murah dibandingkan rokok resmi. Padahal, masyarakat tidak mengetahui kandungan bahan di dalamnya.

“Kalau rokok resmi itu sudah melalui seleksi dan kontrol kualitas. Sedangkan rokok ilegal, terutama yang dilinting sendiri tanpa takaran yang jelas, berpotensi mengandung bahan kimia berbahaya. Ini bisa berdampak fatal, terutama bagi generasi penerus kita,” ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap peredaran rokok ilegal, memahami risiko kesehatan yang ditimbulkan, serta ikut berperan dalam mendukung penerimaan negara melalui cukai resmi.

“Semua itu ada ukurannya. Jangan sampai karena harga murah, kita mengorbankan kesehatan,” tegasnya.

Casnoyo, selaku Pelaksana Pemeriksa atau dari Humas Bea Cukai Tegal, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat tentang ketentuan di bidang cukai. “Sosialisasi ini merupakan bagian dari program yang didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT),” ujarnya.

Casnoyo juga menjelaskan, sosialisasi serupa dilaksanakan secara rutin setiap tahun dengan jumlah kegiatan yang telah ditetapkan oleh aturan. “Sesuai ketentuan, maksimal enam kali tatap muka dalam satu tahun. Jumlahnya tentu menyesuaikan dengan perencanaan pemerintah daerah dan anggaran yang tersedia,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan capaian penindakan terhadap rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Tegal hingga akhir September 2025. “Kami telah berhasil melakukan penindakan terhadap sekitar 16 juta batang rokok ilegal di wilayah Brebes hingga Batang. Untuk Kabupaten Pekalongan sendiri, sekitar 600 ribu batang rokok ilegal sudah berhasil diamankan,” paparnya.

Melalui sosialisasi ini, pihak Bea Cukai berharap masyarakat semakin memahami perbedaan antara rokok legal dan ilegal serta bahaya yang ditimbulkannya. “Kami ingin masyarakat tidak lagi menerima atau mengedarkan rokok ilegal. Selain merugikan negara, rokok ilegal juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat,” tegas Casnoyo.

Pemerintah bersama Bea Cukai akan terus melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan untuk menekan peredaran rokok ilegal, salah satunya melalui edukasi langsung kepada masyarakat di tingkat desa.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi musim penghujan di wilayah Jawa Tengah berlangsung sejak September 2025 dengan puncaknya pada bulan Januari hingga Februari 2026. Untuk itu Pemerintah rapatkan barisan melalui kegiatan ini dengan melibatkan semua unsur Forkopimda Kabupaten Pekalongan TNI, Polri, dan para relawan kebencanaan.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Sukirman membacakan sambutan tertulis Bupati Pekalongan yang menyampaikan perlunya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di Kabupaten Pekalongan. Terlebih wilayah 19 Kecamatan di Kota Santri tersebar dari hulu hingga hilir, dataran tinggi, Tengah hingga dataran rendah 

"Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi musim penghujan di wilayah Jawa Tengah akan berlangsung sejak September 2025 dengan puncak pada Januari hingga Februari 2026,” ujar Wabup saat membacakan sambutan.

Ditambahkan Sukirman, Sebagian besar wilayah Kabupaten Pekalongan saat ini telah mengalami hujan dengan intensitas cukup sering, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Oleh karena itu, Pemkab Pekalongan menekankan pentingnya mitigasi bencana guna mengantisipasi dan meminimalkan kerusakan maupun kerugian akibat bencana alam. 

Wabup juga menyinggung peristiwa tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono pada awal 2025 lalu sebagai pelajaran penting tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana.

Pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana alam sesuai kapasitas masing-masing. 

"Kesiapsiagaan bukan hanya berarti menunggu datangnya bencana, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri lebih awal. Tidak hanya melalui ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana, tetapi juga dengan membekali masyarakat pengetahuan serta kesadaran akan risiko bencana,” lanjutnya.

Wabup Sukirman juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kodim 0710/Pekalongan, Polres Pekalongan, instansi terkait, serta para relawan atas kerja sama dan kepedulian yang selalu ditunjukkan dalam setiap penanganan bencana di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Kepala Dinperkim LH Kabupaten Pekalongan, Muhammad Abduh Gazali, M.T., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembangunan rumah baru untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat Kabupaten Pekalongan tahun anggaran tahun 2025. Program tersebut telah dimulai sejak awal tahun melalui proses pengusulan dan verifikasi calon penerima bantuan.

“Kegiatan hari ini merupakan agenda dalam rangka perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah layak huni tahun anggaran 2025. Ini bagian dari rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan sejak awal tahun, dimulai dengan pengusulan, verifikasi, dan seterusnya,” jelas Ghozali.

Saat ini, program tersebut masih berada pada tahap sosialisasi di tingkat Kabupaten Pekalongan. Sebanyak 84 unit rumah akan direhabilitasi dan 5 unit rumah baru akan dibangun yang tersebar 15 kecamatan, 34 desa dan 5 kelurahan. Sosialisasi dilakukan untuk memastikan semua pihak memahami mekanisme dan tahapan pelaksanaan program, yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

Gazali sapaan akrabnya menegaskan pentingnya peran pemerintah desa dalam mendukung keberhasilan program ini. Selain membantu masyarakat penerima bantuan, pemerintah desa juga diharapkan menggerakkan partisipasi warga sekitar untuk meningkatkan semangat gotong royong.

“Kami berharap semua pihak yang terlibat memahami tugasnya masing-masing, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar. Pemerintah desa juga perlu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan,” tambahnya.

Meski begitu, pelaksanaan program tidak terlepas dari berbagai tantangan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan data mengenai jumlah dan kondisi rumah tidak layak huni di Kabupaten Pekalongan. Dinperkim LH mengkategorikan kondisi rumah ke dalam beberapa kategori seperti rusak ringan, sedang, dan berat, namun data akurat seringkali menjadi hambatan teknis dalam penyaluran bantuan. Nantinya setiap penerima bantuan sosial RTLH akan mendapatkan bantuan dana total 20 juta rupiah dengan mekanisme pencairan dalam dua tahap.

Selain itu, karena bantuan yang diberikan bersifat stimulan, masyarakat penerima tetap perlu berkontribusi melalui swadaya, terutama dalam bentuk tenaga kerja. Faktor cuaca dan tradisi masyarakat dalam menentukan “hari baik” untuk membangun juga sering kali menjadi tantangan tersendiri.

“Bantuan ini tidak bisa menutupi seluruh kebutuhan. Swadaya masyarakat sangat dibutuhkan agar program dapat berjalan optimal,” ungkap Gazali.

Dengan pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan semua unsur pelaksana, Dinperkim LH berharap program rehabilitasi dan pembangunan rumah tahun 2025 ini dapat berjalan sesuai target serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pekalongan.

Kepala Desa Sangkanjoyo, Rudi Hartono, yang hadir dalam sosialisasi Bansos RTLH yang diselenggarakan oleh Dinperkim LH menyampaikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dinperkim LH) sangat membantu perangkat desa dalam memahami tujuan serta tata cara pelaksanaan program bantuan.

“Kami dari pemerintah desa menjadi lebih tahu tujuan dari bantuan tersebut digulirkan. Kami juga lebih mengerti aturan siapa saja yang berhak menerima, tata cara pengajuannya, dan bagaimana agar bantuan tidak salah sasaran,” ujarnya usai mengikuti sosialisasi, Rabu (8/10/2025) pagi.

Rudi menambahkan, ada satu warganya yang mendapatkan bantuan untuk perbaikan RTLH dengan nama Untung Raharjo. Adanya sosialisasi juga membuka wawasan pemerintah desa dalam menentukan langkah-langkah teknis di lapangan. Dengan begitu, proses penyaluran bantuan dapat berjalan lebih tertib dan transparan.

“Dengan adanya sosialisasi tadi, wawasan kami jadi lebih terbuka. Kami jadi lebih paham apa yang dimaksud dengan bantuan tersebut dan bagaimana kami berperan di tingkat desa. Kami juga berharap semoga bantuan ini bisa lebih meringankan dan membantu warga kami yang memang berhak mendapatkan," tambahnya.

Program Bansos RTLH sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui sosialisasi ini, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa TMMD menjadi salah satu jalur strategis untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah desa. Menurutnya, keberhasilan TMMD tidak hanya diukur dari hasil pembangunan fisik semata, tetapi juga dari nilai kebersamaan dan kolaborasi yang terjalin di dalamnya.

“TMMD selalu menonjolkan semangat sengkuyung atau gotong royong. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jadi bukan hanya sekadar kegiatan fisik, tetapi juga membangun kebersamaan,” ujar Sekda.

Yulian Akbar menambahkan, program TMMD selalu menyasar wilayah dengan tingkat kesulitan tinggi yang selama ini belum banyak tersentuh pembangunan.

“Contohnya di Desa Domiyang, jalan poros yang sempat viral di media sosial kini Alhamdulillah sudah terselesaikan melalui TMMD ini,” jelasnya.

Selain jalan poros, masih ada beberapa kebutuhan yang akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya pembangunan Jembatan Merah Putih yang diharapkan bisa terealisasi pada awal tahun 2026, serta penambahan penerangan jalan umum di sepanjang ruas jalan yang akan ditingkatkan statusnya menjadi jalan kabupaten.

Sementara itu, Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 07/10 Pekalongan, Mayor Cpl. Cahyono Yulianto, menjelaskan bahwa TMMD di Desa Domiyang mencakup dua jenis kegiatan, yakni fisik dan non-fisik. Untuk sasaran fisik, pekerjaan difokuskan pada perbaikan dan pengaspalan jalan sepanjang 1,2 kilometer. Adapun untuk sasaran non-fisik, terdapat delapan kegiatan, termasuk penyuluhan wawasan kebangsaan (wasbang) dan pembinaan masyarakat.

“Melalui TMMD ini, TNI bersama masyarakat akan bergotong royong melaksanakan pekerjaan di lapangan. Kami berharap semangat kebersamaan ini terus terjaga bahkan setelah program selesai,” ujarnya.

Mayor Cahyono juga berpesan kepada masyarakat Desa Domiyang agar hasil pembangunan yang telah diwujudkan melalui TMMD dapat dijaga dan dirawat dengan baik.

“Setelah pekerjaan selesai, kami berharap masyarakat dapat memelihara fasilitas ini agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” tambahnya.

Program TMMD ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, memperlancar akses antarwilayah, serta memperkuat sinergi antara TNI, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di Kabupaten Pekalongan.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir beserta jajaran pimpinan dewan, dihadiri pula oleh Wakil Bupati Pekalongan H Sukirman bersama jajaran Forkopimda dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum dan masukan strategis terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Sejumlah poin krusial menjadi perhatian bersama antara lain peningkatan kualitas infrastruktur jalan, penanganan banjir di wilayah pesisir, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta dorongan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan Pariwisata.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir usai paripurna menyampaikan, Seyogyanya rapat dengar pendapat ini dihadiri seluruh anggota dewan karena merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan.

“Masukan dari setiap fraksi menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan anggaran tahun depan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pekalongan H Sukirman dalam tanggapannya menyampaikan, Ada sejumlah poin krusial yang patut menjadi perhatian utama. Pihaknya juga mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan konstruktif. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mencermati seluruh rekomendasi dewan dan menjadikannya acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti berbagai catatan dari DPRD, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Yang tidak kenal pentingnya lagi pengoptimalan potensi objek pariwisata kabupaten Pekalongan agar turut mendongkrak Pendapatan Asli Daerah ( PAD)," terang Sukirman.

Kepala Bidang Kearsipan Dinas Arpus, Bambang Ruswanto, SKM., M.Kes., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk menilai sejauh mana penerapan aplikasi Srikandi di perangkat daerah telah berjalan sesuai ketentuan, serta memberikan pembinaan teknis agar pengelolaan arsip digital semakin optimal.

“Hari ini kami melaksanakan evaluasi implementasi aplikasi Srikandi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Aplikasi ini merupakan cikal bakal penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) khususnya dalam bidang kearsipan,” ujar Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menyampaikan bahwa kegiatan diikuti oleh 48 peserta, terdiri dari 45 perwakilan perangkat daerah dan 3 perwakilan rumah sakit daerah. Para peserta merupakan pengelola arsip dan arsiparis di masing-masing instansi.

“Kegiatan ini menjadi pertemuan besar untuk evaluasi bersama. Namun ke depan, kami tetap membuka diri bagi perangkat daerah yang memerlukan pendampingan teknis atau konsultasi penerapan aplikasi Srikandi. Kami siap mendatangi maupun menerima kunjungan agar implementasi SPBE di bidang kearsipan dapat berjalan lancar tanpa kendala,” jelasnya.

Sementara itu, Arsiparis Ahli Muda Dinas Arpus, Aji Pramono, S.Tr.Si., yang turut menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut menyampaikan materi mengenai teknik pengelolaan arsip aktif. Ia menilai antusiasme peserta sangat baik.

“Alhamdulillah, antusiasme peserta sangat tinggi. Hampir semua undangan hadir, terutama dari unsur kasubag umum dan kepegawaian perangkat daerah,” ungkap Aji.

Dalam kesempatan itu, Dinas Arpus juga membagikan tiga dari empat pilar kearsipan, yakni Buku Klasifikasi Kearsipan, Jadwal Retensi Arsip (JRA), dan Peraturan Tata Naskah Dinas.

Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam mewujudkan tertib arsip yang efektif dan sesuai ketentuan perundangan.

Melalui kegiatan ini, Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan sistem kearsipan digital yang terintegrasi, sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien.