Artikel

Alamat

Link Terkait

• Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan

• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Selain itu, lanjut Arini, di masa Pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang, sebagai ASN harus menjaga persatuan dengan tidak melakukan tindakan yang tidak menunjukan netralitas, integritas dan loyalitas kepada korps. Oleh karena itu, Ia berpesan supaya ASN tetap menjunjung tinggi jiwa korps supaya terhindar dari pelanggaran.

‘’Dalam rangka menyikapi perhelatan besar tersebut, maka keberadaan ASN telah diatur oleh peraturan dan ketentuan yang mengharuskan ASN harus bersikap netral. ASN wajib menjaga netralitas, solidaritas dan jiwa korps agar tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu pihak,’’ ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Plh Sekda Kabupaten Pekalongan Bambang Irianto menjelaskan bahwa sejak didirikannya, Korpri sudah menunjukan peran dan tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara sebagai organisasi yang mewadai para ASN.

Ia juga berpesan supaya setiap ASN di lingkungan Kabupaten Pekalongan untuk bisa mempercepat perubahan budaya kerja guna menuju pola pikir yang lebih gigih, cerdas, inovatif dan tanggap sehingga bisa tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.

‘’Sebagai organisasi yang mewadai para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Korpri telah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan telah melayani masyarakat dari berbagai bidang,’’ jelasnya.

Selanjutnya, Ketua Korpri Kabupaten Pekalongan Dra.Mukaromah Syakoer,MM., dalam kesempatan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun Korpri ke-49 kepada semua ASN dan Ia juga sekaligus mengucapkan kesan dan pesannya karena sekarang sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekda Kabupaten Pekalongan.

‘’Saya berterimakasih kepada semua pihak dan mohon maaf apabila selama bekerjasama, saya memiliki kesalahan baik yang disengaja maupun tidak kepada bapak/ibu semuanya,’’ ungkapnya.

Pada acara tersebut, juga diumumkan mengenai keputusan bupati terkait Top 6 pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Dan untuk hasilnya, top 1 diraih oleh inovasi Si Japri dari UPTD Puskesmas Sragi 2, top 2 diraih oleh inovasi Kelas Mbah YI dari UPTD Puskesmas Karangdadap, top 3 diraih oleh inovasi Simdasa dari Kecamatan Talun, top 4 diraih inovasi Piva Jebol dari Kecamatan Kesesi, top 5 diraih oleh inovasi Sapu Jagad dari Dindukcapil, dan top 6 diraih inovasi Sinta Sah Bu dari DPM PTSP DAN NAKER.

Selanjutnya juga diserahkan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 tahun (X) kepada 29 ASn , 20 tahun (XX) kepada 27 ASN dan 30 tahun (XXX) sebanyak 6 ASN yang melaksanakan pengabdian sebagai ASN (Lus-Kominfo)

Ditambahkan Arini, Pemda sangat mendukung kehadiran MUI karena memang MUI selama ini sudah memberikan bukti kemanfaatannya bagi umat dan pemerintah. “Terakhir saya mengajak jajaran Pemda, MUI, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk terus bersinergi menjalin kerjasama guna mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang sejahtera lahir batin, “ pungkas Arini

Sementara itu Ketua umum terpilih MUI Kabupaten Pekalongan Prof. Dr. KH Rozikin Daman dalam laporannya menjelaskan MUI merupakan organisasi sinergi antara ulama, syuama dan para cerdik pandai yang bersama-sama membangun organisasi yang dinamakan MUI. “ Keistimewaan dari MUI adalah tidak memiliki massa anggota meskipun tujuan dan misi saat dilahirkannya adalah untuk kepentingan umat, bangsa dan negara dalam rangka mengayomi umat di dalam wadah negara RI yang berdasarkan Pancasila,” jelasnya.

Menurutnya, MUI mempunyai fugsi diantaranya adalah memberi pertimbangan dan fatwa mengenai keagamaan pada masyarakat , umat dan pemerintah, menjadi penghubung dan perekat antar ulama dan umaro, juga memperkuat ukuwah Islamiyah dan kerukunan beragama dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa. ” Oleh karena itu, mengingat demikian strategis tugas dan fungsi MUI, kami mengajak segenap pengurus untuk dapat memberikan pengabdian dan dedikasinya secara sungguh-sungguh dengan penuh keihklasan dan kepada pemerintah serta semua pihak bisa memberikan dorongan spirit yang lebih kuat lagi agar MUI bisa lebih tegar dalam melaksanakan fungsinya, “ tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil ketua MUI Jawa Tengah Prof Dr. KH Ahmad Rofik mengingatkan bahwa menjadi pengurus MUI semakin hari terasa makin berat. Tantangan sangat banyak seperti kemungkaran merajalela, prostitusi, juga perjudian. Belum lagi persoalan IT yang berdampak makin maraknya anak-anak di warnet sementara pengajian-pengajian di masjid sedikit berkurang. Kemudian juga narkoba, sampai moderasi beragama.

“ Belum lagi soal kemiskinan, oleh karena itu kami atas nama MUI provinsi Jawa Tengah menitipkan Baznas kabupaten Pekalongan bisa dimaksimalkan. Mari kita ambil peran melalui kapasitas keilmuan kita bekerjasama dengan Pemkab melalui baznas, wakaf secara bertahap mengurangi , memberdayakan mereka, saya yakin sangat memungkinkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita,” pintanya (Ar-Kominfo)

Menurutnya, Ia mulai tertarik untuk menjadi Widya Iswara pada tahun 2018 silam, dan baru resmi dilantik menjadi Widya Iswara pada November 2020 ini.

‘’ Ini melalui proses panjang, saya mendaftar Widya Iswara itu sejak bulan Februari tahun 2018,’’ ungkapnya.

Pada kesempatan ini, beliau juga berpesan kepada rekan-rekan ASN di Sekda untuk bisa melanjutkan apa yang sudah dicapai selama ini khususnya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) merupakan audit dari BPK Pusat, yang menurutnya untuk mencapai itu sangat sulit. Oleh karena itu, menurut beliau bekerja harus dengan penuh professional, berintegritas tinggi dan loyalitas. Karena tanpa semua itu, lanjutnya, pekerjaan kurang berarti.

‘’ Proses untuk WTP ini sangat panjang sekali. Untuk itu bapak/ibu dengan proses yang panjang ini tinggal mempertahankan, tolong jangan sampai hal-hal yang telah kita selesaikan bersama menjadi turun gradenya,’’ jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Asisten pemerintahan dan Kesra Setda Totok Budi Mulyanto menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Ibu Mukaromah Syakoer yang menurutnya kurang lebih lima tahun ini sudah berhasil merubah wajah baru Kabupaten Pekalongan menjadi lebih baik lagi, dan menurutnya hal itu harus dicontoh oleh semua pihak utamanya dalam menjunjung etos kerja yang telah ditunjukan selama ini.

‘’Saya ucapkan terimakasih kepada Ibu Mukaromah Syakoer yang telah membimbing kami semua sehingga membawa Kabupaten Pekalongan menjadi lebih baik,’’ ucapnya.

Rukman berharap dengan penghargaan TOP 45 yang pertama kali untuk Kabupaten Pekalongan ini akan memotivasi lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik lainnya di Kabupaten Pekalongan.

“ Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada KOMPAK dan semua pihak yang selama ini telah bekerja sama dengan Pemkab Pekalongan dalam mengawal proses inovasi pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas, "pungkasnya (tim-kominfo)

‘’Kita berharap penghargaan ini bisa menjadi stimulus di dalam mendorong inovasi masyarakat sehingga bisa berkontribusi dalam peningkatan daya saing daerah di Jawa Tengah dan selamat untuk masing-masing daerah yang berhasil meraih penghargaan tahun ini,’’ jelasnya.

Sementara itu, saat ditemui hari ini, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan M.Yulian Akbar S.Sos.,M.Si, membenarkan bahwa Kabupaten Pekalongan berhasil menjadi juara umum pada penghargaan IDSD Tahun 2020 dengan memenuhi empat aspek pengukuran dalam penilaian yang meliputi aspek enambling environment (penguat) sebesar 3,47, aspek Human Capital (Sumber Daya Manusia) sebesar 3.14, aspek market (pasar) sebesar 4.17 dan aspek ekosistem inovasi sebesar 3,62.

‘’ Dari total keseluruhan penilaian Alhamdulilah baru tahun ini kita mendapat predikat juara kabupaten secara umum di tingkat Provinsi Jawa Tengah,’’ kata Yulian Akbar.

Menurutnya,lanjut Yulian, hasil dari penilaian IDSD ini, akan dijadikan modal dasar bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai materi kebijakan guna merumuskan kebijakan program yang lebih baik lagi dalam melakukan intervensi kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan pendataan yang diterima Kabupaten Pekalongan saat ini.

‘’Dan sekali lagi penghargaan ini justru menjadi pemacu kita untuk bekerja lebih efektif dan efesien lagi di tengah keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki serta seagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang akan kita ambil kedepannya,’’ ujarnya. (Lus-Kominfo)

Dalam paparannya, Plt Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti membagikan kisah perjalanan karir dan kiprahnya hingga menjadi kepala daerah. Arini menuturkan filosofinya bahwa bermanfaat bagi sesama adalah sesuatu yang membahagiakan. Oleh karena itu bekerja keras,jujur, optimis dan selalu mencari solusi harus dilakukan. Tentunya dukungan suami, anak dan keluarga serta rekan dekat adalah modal utama baginya. Juga pandangan pakar, para alim serta suara masyarakat akan mempertajam dalam keputusan yang diambilnya.

Selanjutnya Arini juga memaparkan tugas dan kewenangan kepala daerah sesuai UU No.9 Tahun 2015 perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Diterangkannya, bupati sebagai administrator , mencakup pemerintahan hukum dan politik, pembangunan ekonomi dan keuangan, serta kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Sedangkan ada beberapa factor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan , seperti regulasi pemerintah pusat, sumber daya manusia aparatur dan masyarakat, sumber daya alam, budaya/kultur maupun tuntutan dan harapan masyarakat.

Untuk itu, menurut Arini diperlukan sikap yang berpedoman pada aturan, komitmen memegang prinsip , menghormati kultur/budaya dan bijaksana dalam mengambil kebijakan.

Tak dipungkiri juga adanya dinamika sebagai kepala daerah. Namun Arini menyikapi dengan menyeimbangkan dan menempatkan diri di tengah birokrat, masyarakat dan keluarga. (Ar-Kominfo)

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Plt Bupati Pekalongan yang sekaligus menjadi Ketua PMI Kabupaten Pekalongan Ir.Hj. Arini Harimurti menyampaikan terimakasih kepada PGRI Kabupaten Pekalongan yang telah menyelenggarakan kegiatan donor darah. Karena menurutnya dengan adanya kegiatan ini stok darah di PMI yang menipis, bisa segera terisi kembali.

Apalagi menurut Arini, jika kegiatan ini bisa menjadi kegiatan rutin setiap tiga bulan sekali, akan menjadi kegiatan yang sangat bagus karena selain membantu masyarakat, juga dapat meningkatkan kesehatan para guru.

‘’ Dengan adanya kegiatan ini saya harapkan ini bisa menjadi momen bagi pendonor yang belum rutin melakukan donor darah menjadi rutin melakukan donor darah untuk meningkatkan kesehatan dan juga membantu masyarakat luasa,’’ terangnya.

Selain itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Siti Masruroh juga mengungkapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya kegiatan donor darah ini, karena melakukan donor darah di tengah pandemic itu tidak mudah. Banyak kekhawatiran yang muncul, namun para guru di Kabupaten Pekalongan dengan ikhlas dan penuh keyakinan mau melakukan donor darah untuk membantu masyarakat luas. Jadi, Ia sangat mengapresiasi penuh kegiatan donor darah ini.

‘’ Kegiatan donor darah ini alhamduliah, di masa pandemic kita ketahui bersama kegiatan donor agak berkurang karena memang masa pandemic banyak yang khawatir untuk melakukan donor darah,’’ ungkapnya.(red humas)

‘’ Tugas kita yang pertama tentu saja ini mungkin bu staf ahli , di kawasan kita dulu bagaimana kita bisa menjadi suri tauladan. Jika di kawasan kita sudah berhasil bebas dari asap rokok baru kita keluar,’’ jelasnya.

Selanjutnya, Arini mengatakan bahwa langkah tepat yang harus dilakukan saat ini untuk bisa segera mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pekalongan adalah dengan membuat Peraturan Bupati sebagai langkah awal supaya hal tersebut bisa dilakukan.

Untuk itu, Ia meminta pihaknya untuk segera mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan Peraturan Bupati mengenai peraturan khusus Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pekalongan, sembari menunggu adanya bupati definitive yang nanti akan terpilih pada 9 Desember 2020 mendatang.

‘’Kami memang kalau bicara tentang kawasan tanpa rokok ini Peraturan Daerahnya kami memang belum ada, tetapi ada Peraturan Daerah yang di dalamnya juga mengatur tentang kawasan tanpa rokok yaitu Perda Tahun 2012 tentang ketertiban umum yang didalamnya mengatur kawasan tanpa rokok,’’ terangnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Advokasi Kawasan Tanpa Rokok Kemendagri Edward Sigalingging menyampaikan bahwa sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pemerintah daerah itu diwajibkan harus menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Untuk itu Ia sangat mendukung penuh Kabupaten Pekalongan untuk bisa membuat Perda khusus mengenai Kawasan Tanpa Rokok seperti yang sudah dilakukan oleh 360 kabupaten lainnya di Indonesia.

‘’ Perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa pemerintah daerah itu harus diwajibkan menetapkan Perda tentang KTR artinya ini sudah sebelas tahun memang dari total 514 jumlah kabupaten baru sekitar 360 an ya, yang sudah menetapkan Perda Tentang KTR,’’ ungkapnya. (Lus-Kominfo)