KAJEN – Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Mukaromah Syakoer MM mewakili Plt Bupati Pekalongan menutup secara resmi rangkaian kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung III Tahun Anggaran 2020 di Desa Pungangan Kecamatan Doro, Rabu (21/10) pagi.
Penutupan TMMD Sengkuyung III 2020 dengan tema ‘TMMD Pengabdian Untuk Negeri’ tersebut disaksikan Ketua DPRD Hj Hindun MH beserta unsur Forkopimda, Dandim Letkol Czi Hamonangan Lumban Toruan,SIP, Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko S.IK, wakil dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan, para kepala OPD terkait, Forkopimcam Doro, kepala desa dan tokoh masyarakat setempat.
Dalam sambutan yang dibacakan Sekda, Plt Bupati Pekalongan menyampaikan bahwa kegiatanTMMD merupakan wujud nyata bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral antar Kementerian, Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat sebagai upaya mendukung pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, terpencil/terisolir serta diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“ TMMD merupakan bagian dari cara merawat dan mengikat kebersamaan untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Seperti di masa pandemi ini, perlu peningkatan kesadaran, ketanggapan, kepedulian bersama khususnya untuk membantu pemerintah dalam mengedukasi tentang pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran covid 19 di lingkungan sekitar karena hal ini tidak mungkin hanya mengandalkan peran pemerintah pusat saja, TNI/Polri saja, atau pemerintah daerah saja. Semua harus bersama-sama bersinergi serta bekerjasama, “ lanjutnya.
Dikatakan pula, melalui kegiatan TMMD selama 30 hari semua komponen telah sengkuyung bersama sama dalam pembangunan jalan desa sepanjang 687 meter lebar 3 meter, dan pembangunan jembatan dengan panjang 6 meter lebar 4 meter. “ Akhirnya penantian masyarakat untuk menikmati jalan yang layak telah terpenuhi dengan kegiatan TMMD ini sehingga ke depan dapat membantu aksesibilitas untuk mereka yang akan bekerja, bersekolah, beribadah, berkegiatan social dan aktivitas lainnya, “ ujarnya
Plt Bupati Pekalongan berpesan kepada masyarakat Desa Pungangan Kecamatan Doro agar dapat melestarikan, memelihara hasil dari kegiatan TMMD tersebut agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.(Ar-Kominfo)
Rabu, 21 Oktober 2020
KAJEN- Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omni Buslaw oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 menjadi pro dan kontra dalam masyarakat yang menimbulkan aksi unjuk rasa untuk menolak undang-undang tersebut dan tidak jarang yang melakukanya secara anarkis.
Melihat hal tersebut, para Forkopimda Kabupaten Pekalongan dan seluruh perwakilan elemen masyarakat pada hari ini, Senin (19/10/2020) yang bertempat di Aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, melakukan deklarasi damai dalam rangka mencegah aksi unjuk rasa secara anarkis guna menjaga ketertiban, keamanan dan kesehatan dalam masyarakat.
Tampak hadir dalam deklarasi tersebut Plt Bupati Pekalongan Ir.Hj Arini Harimurti, Dandim 0710 Pekalongan Letkol CZI Hamonangan Lumban Toruan, Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.I.K., M.Si, Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM, Asisten 1 Totok Budi Mulyanto, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta perwakilan mahasiswa.
Plt Bupati Pekalongan Arini Harimurti mengatakan dalam sambutanya bahwa melaksanakan deklarasi damai ini bertujuan untuk berkomitmen guna menjadikan Kabupaten Pekalongan yang aman dan sehat. Ia juga memohon kepada masing-masing organisasi bisa memberi sosialisasi secara persuasif kepada anggotanya agar mereka juga bisa membantu menjaga keamanan, ketertiban serta kesehatan. Karena menurutnya, kemanan, ketertiban dan kesehatan dalam masyarakat saat ini sangat diperlukan karena Kabupaten Pekalongan sekarang ini masuk dalam kategori zona merah penularan Covid-19. Untuk itu berharap masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja dapat melakukanya dengan tidak anarkis melainkan secara baik-baik dan sesuai aturan.
KAJEN- Acara launching pemindahan terminal bayangan Bus AKAP gumawang dilaksanakan pada tgl 19 Oktober 2020 jam 07.30 WIB, dimulai dengan konvoi Bus AKAP dari Gumawang ke IBC (International Batik Center) yang di kawal Satlantas Polres Pekalongan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan.
Acara peresmian di awali dengan sambutan Kapolres Pekalongan yang diwakili oleh Wakapolres Pekalongan.
Dalam sambutannya Wakapolres menyampaikan semoga pemindahan bus ini akan memberikan dampak keberkahan bagi semua, baik pengurus bus, crew bus, IBC dan semua yang terkait.
Disisi lain dengan berpindahnya bus dari ruas jalan gumawang ke IBC akan menimbulkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, apalagi dengan akan di bukanya exit tol Bojong.
Pada pukul 08.30 WIB dilakukan pemberangkatan bus dengan simbolis melalui pengibasan bendera start oleh Wakapolres Pekalongan dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan.
Di pagi ini, ada 15 bus yang diberangkatkan dari IBC (International Batik Center).
Pemindahan bus ini dapat dilaksanakan berkat sinergitas semua pihak yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, Polres Pekalongan, Manajemen IBC, Pengurus Bus , Organda, Muspika Wiradesa dan Balai perhubungan provinsi wilayah VI .(red dinhub)
KAJEN - Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah membuka secara resmi Penyerahan Program Padat Karya Sanitasi Jaring Pengaman Sosial di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini merupakan kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
“ Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan Program Jaring Pengaman Sosial untuk membantu teman-teman yang di PHK/dirumahkan , “ papar Menteri Ida di lokasi penyerahan program padat karya Linggoasri, Minggu (18/10) siang.
Untuk program pembangunan infrastruktur sanitasi ini, menurut Ida, di seluruh Indonesia ada 1000 titik, di Jawa Tengah sendiri kurang lebih ada 150 titik. Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur sanitasi berupa pembangunan MCK dan sarana air bersih.
KAJEN – Plt Bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti menerima penghargaan atas capaian Opini WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian ) 5 kali berturut-turut untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2015-2019 yang diberikan Pemerintah RI kepada Pemkab Pekalongan. Penghargaan dari Pemerintah pusat tersebut diserahkan oleh Wahyu Harmono Kepala KPPN ( Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ) Pekalongan di Ruang Rapat Bupati pada Kamis ( 15/10) siang. Tampak hadir mendapingi Plt Bupati dalam acara penyerahan penghargaan tersebut antara lain Sekda Mukaromah Syakoer MM beserta para asisten, Inspektur Drs Ali Riza M.Si, Kepala BPKD Casmidi SE.,M.Si beserta sekretaris.
“ Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Wahyu Harmono yang menyempatkan waktu untuk menyerahkan piagam dan plakat kepada kami yang seharusnya kalau tidak ada pandemi sudah diserahkan secara virtual September kemarin, “ tutur Arini usai menerima penghargaan.
Arini mengatakan pihaknya berharap dengan penyerahan penghargaan tersebut mudah-mudahan memberikan motivasi kepada seluruh jajarannya untuk mempunyai tekad, komitmen yang lebih lagi agar pengelolaan keuangan di kabupaten Pekalongan dapat menjadi lebih baik.
KAJEN - Plt Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti melakukan tinjauan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong di Kedungkebo Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan Talun hari ini, Senin (12/10). Tinjauan Plt Bupati Pekalongan tersebut didampingi Kepala DPU Taru Ir. Bambang Irianto,M.Si, Kepala Dinas Perkim LH Ir. Trinanto M.Si, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar S.Sos,M.Si, diterima oleh Amir Tohari, Direktur umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Air bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah.
Beberapa hari lalu, tepatnya pada Rabu ( 07/10) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Keburejo (Kebumen dan Purworejo) dan SPAM Regional Petanglong (Pekalongan, Batang dan Pekalongan) di Aula Kantor Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.
“ Kita kesini dalam rangka melihat keberadaan SPAM Regional Petanglong yang kemarin baru diresmikan itu, bagaimana kondisinya dan sekaligus juga untuk memberikan support kepada kawan-kawan, “ ucap Arini saat memberikan keterangan pers.
KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Ir. Hj Arini Harimurti meresmikan kantor baru Bank Jateng KCP Wiradesa (Kantor Cabang Pembantu Wiradesa) yang terletak di Jalan Ahmad Yani no.16 Kecamatan Wiradesa, pada pagi ini, Senin (12/10/2020).
Acara tersebut dihadiri oleh Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM, Kepala Kantor Perwakilan BI Tegal Doddy Nugraha , Kepala operasional dan digital banking Bank Jateng Rahadi Widayanto, Kepala bagian pengawasan jasa keuangan OJK Tegal Reza, Manager PT.Taspen cabang Pekalongan Arya Gunara, serta Pimpinan Bank Jateng koordinator Tegal yang didampingi seluruh pimpinan Bank Jateng se-wilayah koordinator Tegal.
Plt Bupati Pekalongan Arini Harimurti mengatakan Bank Jateng adalah lembaga keuangan yang sahamnya dimiliki oleh Pemprov Jateng, dan juga seluruh Kabupaten/Kotamadya, termasuk Kabupaten Pekalongan . Untuk itu, hasil usaha yang diperoleh akan dikembalikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik berupa jasa giro maupun deviden yang selalu mengalami kenaikan.
KAJEN - Kepastian mulai beroperasinya exit Tol Bojong, Kabupaten Pekalongan disampaikan Penanggungjawab PBTR (Pemalang-Batang Tol Roads) Heri Sulakso, saat menerima kunjungan kerja Plt.Bupati Pekalongan, Ir.Arini Hatimurti pada hari Selasa, 6 Oktober 2020.
" Harus kami akui bahwa setelah mengalami penundaan beberapa kali karena faktor pembebasan lahan dan ditambah kondisi pendemi Covid 19 dapat kami pastikan bahwa menjelang libur Natal dan tahun baru exit Tol Bojong siap dibuka, " demikian jelas Heri dalam keterangan persnya.
Lebih lanjut Heri menyampaikan bahwa saat ini semua kendala telah teratasi dan pekerjaan kontruksi akhir Oktober telah selesai tinggal menunggu uji kelayakan dari Kepolisian, Kementrian Perhubungan dan dari Kementrian PUPR.
KAJEN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI ( Menko PMK ) , Prof.Dr. Muhajir Effendy melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pekalongan pada Selasa ( 29/9) siang. Kunjungan kerja Menko PMK didampingi jajaran Kementrian Koordinator Bidang PMK anatara lain sekretaris, para Deputi bidang, staf ahli bidang dan staf khusus Menko PMK, meninjau gudang Bulog Bondansari Kecamatan Siwalan dan terima oleh Wakil Bupati Pekalongan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, Ir. Arini Harimurti.
‘’Karena itu produk hukum, sebenarnya kita bisa melalui jalur hukum juga. Artinya kita bisa melaksanakan Yudisial Review melalui Mahkamah Konstitusi. Untuk itu mari apabila kawan-kawan kita yang akan berunjuk rasa, ayo kita melalui jalur hukum dengan melakukan Yudisial Review saja, jangan dengan unjuk rasa yang anarkis,’’ kata Arini Harimurti.
Sementara itu, Dandim 0710 Pekalongan Letkol CZI Hamonangan Lumban Toruan dalam sambutanya mengungkapkan bahwa basic masyarakat Kabupaten Pekalongan itu raham, santun dan penuh toleransi, untuk itu Ia berharap masyarakat dapat menjaga hal tersebut guna terwujudnya tujuan deklarasi damai yang dilakukan hari ini. Apalagi, lanjut Letkol CZI Hamongan, saat ini Kabupaten Pekalongan tengah menjalankan proses tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang, sehingga ketertiban, keamanan dan kesehatan perlu dijaga.
‘’ Kita sebagai tokoh, agama, masyarakat dan mahasiswa kita harus jeli. Selama kegiatan kita ini murni menyalurkan aspirasi masyarakat jangan mau ditunggangi oleh kepentingan lain yang memicu terjadinya anarkis di Kabupaten Pekalongan. Karena kita harus tetap menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat,’’ Ungkap Letkol CZI Hamongan.
Dalam Deklarasi ini Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.I.K., M.Si, menjelaskan dalam sambutanya bahwa saat ini banyak kejadian-kejadian yang ingin memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk itu Ia berpesan jangan sampai masyarakat Kabupaten Pekalongan terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan menurutnya hal itu menjadi tanggung jawab bersama sebagai warga negara sesuai dengan profesi masing-masing, baik itu aparat pemerintah, TNI, Polri, maupun elemen masyarakat lainya dalam rangka menjaga Kabupaten Pekalongan yang aman, kondusif dan sehat
AKBP Aris juga mengatakan bahwa TNI dan Polri telah melakukan upaya pencegahan preventif aksi anarkis di Kabupaten Pekalongan dengan memberikan edukasi, pembinaa, penggalangan elemen-elemen masyarakat termasuk buruh dan mahasiswa sehingga dapat meminimalisir aksi anarkis.
‘’TNI dan Polri juga memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kondusifitas masyarakat Kabupaten Pekalongan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,’’ ujarnya.(Red humas)
Senin, 19 Oktober 2020
Senin, 19 Oktober 2020
Menteri Ida menambahkan, untuk program JPS, setengah Triliun digunakan untuk program padat karya infrastruktur, padat karya infrastruktur produktif, kemudian pelatihan kewirausahaan. “ Kami fokuskan untuk membantu memberdayakan teman-teman yang terdampak pandemi covid 19, “ tandasnya.
Plt Bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat kabupaten Pekalongan mengucapkan selamat datang kepada Menteri Ketenagakerjaan RI. “ Ibu bisa melihat kondisi pembangunan yang ada di Kabupaten Pekalongan terutama masalah ketenagakerjaan sehingga nantinya bisa menbuat kebijakan-kebijakan yang ada di pusat, yang sangat bermanfaat karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, “ ucap Arini
Arini juga mengucapkan terimakasih atas penentuan program padat karya JPS kepada terdampak covid 19 yang ada di Kabupaten Pekalongan.
“ Kepada para kepala OPD yang terkait dan juga para kepala desa kami harapkan bisa memonitor dan mendampingi kegiatan bantuan ini agar bantuan dapat tepat sasaran, tepat mutu maupun tepat manfaat sesuai yang kita harapkan. Dan kepada masyarakat yang menerima bantuan kami mohonkan hendaknya bisa memelihara bantuan yang diterima, “ pinta Arini.
Sementara itu Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Suhartono , dalam laporannya mengatakan kegiatan padat karya Jaring Pengaman Sosial (JPS) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran utama adalah masyarakat penganggur dan setengah penganggur. Kegiatan ini bertujuan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan sehingga diharapkan mampu menekan angka pengangguran dan setengah penganggur.
Program padat karya JPS ini diharapkan dapat menyentuh langsung kepada masyarakat khususnya yang terdampak covid 19 sehingga dapat memberikan peningkatan ekonomi masyarakat, juga pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja Fokus utama program padat karya adalah pada pembangunan infrastruktur di pedesaan yang melibatkan warga atau swadaya masyarakat.
Sedangkan sasaran kegiatan program padat karya JPS sebanyak 17 kelompok atau sekitar 340 orang yang terlibat yang berada di Kabupaten Pekalongan, dimana satu kelompok terdiri 20 orang pekerja. ( Ar-Kominfo )
Minggu, 18 Oktober 2020
“ Sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Wahyu, bahwa capaian WTP itu sendiri adalah berkat kerja kita semua. Capaian dari unit Kabupaten Pekalongan itu sendiri. Apakah itu pimpinan, OPD, dan seluruh staf yang ada di kita. Bahwa dalam kenyataannya dinilai bahwa pengelolaan keuangan kita sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, ´tandasnya
Dalam kesempatan itu Arini juga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan OPD khususnya yang telah bersusah payah memberikan laporan, yang mana laporan itu menunjukkan kinerja mereka . “ Laporan yang kita hasilkan itu adalah laporan yang akuntable, kredibel dan transparan, “ ungkapnya
´Mudah-mudahan ini akan menambah komitmnen kita untuk lebih bekerja sebaik mungkin, sehingga nantinya tidak ada tahun yang tanpa WTP. Sehingga tahun-tahun berikutnya adalah WTP, WTP dan WTP, “ pungkasnya
Kepala KPPN Pekalongan Wahyu Harmono mengungkapkan dirinya mewakili pemerintah pusat dalam hal ini menteri keuangan untuk menyampaikan piagam penghargaan WTP tahun anggaran 2019 dan palkat atas capaian WTP tahun2015-2019.
“ Jadi kabupaten Pekalongan sudah 5 kali berturut-turut mendapat WTP. Bagi kami, capaian yang luar biasa bisa mempertahankan WTP untuk 5 kali dan ini bukan capaian di BPKD tetapi capaian seluruh insan unit yang ada di seluruh kabupaten Pekalongan, “ ungkap Wahyu ( Ar-Kominfo)
Kamis, 15 Oktober 2020
Arini mengungkapkan setelah meninjau ke lokasi SPAM Regional Petanglong di wilayah Kedungkebo Karangdadap dan Talun, kondisinya bagus. Dan Ia berharap keberadaan SPAM Regional Petanglong ini bisa memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Pekalongan.
“ Saat ini kita masih menyerap 30 L/dt, mudah-mudahan nanti di tahun 2021 menjadi 50 L/dt dan setelah itu kita meminta mudah-mudahan bisa lebih dari itu,“ pungkasnya.
Sementara itu Amir Tohari, Direktur umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Air bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa masyarakat Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan selama ini menggunakan air tanah dangkal dengan membuat sumur di sekitarnya dengan kualitas air yang keruh dan berbau. Akses aman air minum di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batangdan Kota Pekalongan pada tahun 2014 adalah 20,77%, 66,82% dan 44,34%. Sumber air di sebagian besar wilayah mengalami penurunan kuantitas secara drastic terutama pada saat musim kemarau.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat direncanakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong dengan kapasitas 850 L/dt. SPAM Regional Petanglong dibangun dengan memanfaatkan dua sumber air baku yakni Bendung Jambangan dan Bendung Kaliboyo.
Adapun tujuan dan sasarannya adalah tersedianya air baku yang lebih handal, tersedianya air yang cukup dengan kualitas yang memenuhi standar kelayakan air minum, dan tersedianya air dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat.
Menurut Amir target pelayanan SPAM Regional Petanglong Sistem Jambangan kapasitasnya 400L/dt dengan rincian Kabupaten Pekalongan sebesar 200 L/dt bagi 16.000 Sasaran Rumah tangga (SR), Kabupaten Batang sebesar 50 L/dt bagi 4.000 SR, serta Kota Pekalongan sebesar 150 L/dt bagi 12.000 SR. ( Ar-Kominfo )
Senin, 12 Oktober 2020
Dikatakan Arini modal Pemkab Pekalongan pada tahun 2019 tidak mencapai 1 Miliar, tetapi deviden yang didapatkan oleh Pemkab Pekalongan mencapai 6 Miliar. Dan atas kepercayaan kepada Bank Jateng, Ia mengatakan bahwa Pemkab Pekalongan akan berkomitmen untuk menambah penyertaan modal supaya deviden yang diterima juga akan terus meningkat.
‘’Bank Jateng adalah salah satu bank yang sahamnya milik pemerintah daerah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur, baik itu Provinsi maupun Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten maupun Kota se-Jawa Tengah,’’ kata Plt Bupati Pekalongan Arini Harimurti.
Arini juga mengungkapkan bahwa dengan diresmikannya kantor baru Bank Jateng KCP Wiradesa ini, diharapkan manajamen dan pengelola hendaknya jangan hanya bersandar kepada pemilik untuk kelangsungannya, tetapi tentu saja harus profesional. Karena menurutnya, salah satu kunci keberhasilan bisnis perbankan maupun jasa keuangan adalah kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan.
‘’ Sekarang semuanya serba digital, semuanya serba cepat dan tepat. Tetapi tentu saja tidak meninggalkan sisi aman dan kenyamanan,’’ ujarnya.
Tidak lupa Ia juga mengucapkan selamat atas diresmikannya kantor baru Bank Jateng KCP Wiradesa yang akan menjadi kantor pelayanan di wilayah Kecamatan Wiradesa.
‘’ Saya ucapkan selamat akan gedung baru Bank Jateng KCP Wiradesa ini yang begitu megah, smeoga dengan gedung yang bagus ini maka pelayanan Bank Jateng disini juga semakin membaik,’’ ucapnya. (Lus-Kominfo)
Senin, 12 Oktober 2020
"Kami sengaja meninjau langsung proses pembangunan Exit Tol Bojong ini untuk memastikan kapan mulai beroperasinya mengingat begitu penting dan strategisnya keberadaan Exit Tol ini bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Dan pada kesempatan ini Kami menyampaikan terimakasih kepada Pengelola yang telah memberikan akses interchange di Wilayah Kabupaten Pekalongan, sehingga Kabupaten Pekalongan tidak hanya dilewati saja namun juga mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan Tol Trans Jawa tersebu, “ ungkap Arini
Lebih lanjut Arini menyampaikan makna strategis Exit Tol Bojong ini bagi percepatan pembangunan Kabupaten Pekalongan. Dengan beroperasinya exit Tol Bojong diharapkan menjadi pengungkit perekonomian masyarakat, semakin efektif dan efisiennya mobilitas warga dan faktor-faktor produksi khususnya yang bergerak disektor industri, perdagangan dan UMKM, serta akan mempercepat perkembangan wilayah Ibu Kota Kajen karena semakin terbukanya akses dengan Kabupaten Banjarnegara.
Pada kesempatan tersebut Arini juga menyinggung masalah rencana pembangunan rest area di wilayah Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Pegandon, Karangdadap. Dimana nantinya rest area tersebut dimanfaatkan untuk menampung pelaku UMKM Kabupaten Pekalongan khususnya dalam memasarkan produk-produk unggulan seperti batik. Diharapkan sekitar 30 % UMKM Kabupaten Pekalongan bisa masuk kesana sehingga bisa menghidupkan UMKM yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dan ini menunjukan komitmen Kabupaten Pekalongan yang secara sungguh-sungguh memanfaatkan akses Tol bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. ( Tim Kominfo )
Selasa, 6 Oktober 2020
Kunjungan kerja Menko PMK ke Gudang Bulog Bondansari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk memastikan ketersediaan beras. Seperti diketahui, pemerintah melalui bantuan Presiden menyalurkan 450 ribu ton beras untuk 10 juta keluarga penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan). Masing-masing akan mendapatkan 15 kg beras per keluarga selama 3 bulan.
Disamping mengecek ketersediaan, Menko PMK juga mengecek kualitas, bobot, serta delivery beras. “ Berasnya klasifikasi medium, jenis IR dan produk lokal, “ ujar Menko PMK Muhajir.
Muhajir menerangkan alasan memilih produk lokal karena sesuai arahan Presiden agar dengan produk lokal dibeli oleh Bulog kemudian dijadikan bantuan sosial , maka daya beli masyarakat/petani terangkat dan nantinya kalau persediaan di Bulog sudah terjual habis, panen raya di Pekalongan dan sekitarnya akan bisa diserap oleh Bulog.
Muhajir juga meminta untuk bobot beras harus sesuai yaitu 15 kg dan tidak boleh dikurangi.Selain itu, Ia berpesan agar beras benar-benar diterima oleh keluarga penerima manfaat. “Karena itu saya minta transporter betul-betul menjamin bahwa beras ini akan diterima oleh keluarga penerima manfaat. Tidak boleh dititipkan, atau ditumpuk di suatu titik lalu silahkan diambil sendiri. Ini tidak boleh, “ tegasnya.
Dalam kesempatan kunjungan kerja tersebut selain ke Bulog, Menko PMK juga meninjau e-warung Kampung Singgah. Muhajir mengungkapkan dirinya senang melihat e-warung yang dikunjunginya bisa tumbuh dan sangat bagus. “Saya senang sekali e-warung yang tadi saya kunjungi bisa tumbuh, jadi ada kelebihan/keuntungannya, karena melayani para penerima bantuan sosial, ini sebagian bisa disishkan untuk membangun warungnya sehingga warungnya lebih baik , tidak seperti warung-warung biasa tapi warungnya modern, “ ungkapnya.
Muhajir berpesan agar disiapkan bahan-bahan kebutuhan pokok yang memang menjadi prioritas dari para keluarga penerima PKH terutama keluarga penerima PKH yang masih punya anak kecil, baik itu bayi maupun bocah, tentang asupan gizinya. “ Karena itu saya mohon pengelola e-warung dan pendamping PKH betul-betul memberikan arahan, saran dalam belanja, harus diarahkan supaya dia belanja sesuai dengan kebutuhan gizi keluarga terutama untuk anak-anaknya. Yang lebih penting lagi, supaya dilayani dengan baik, “ pintanya
Diharapkan e-warung nantinya berkembang menjadi usaha kecil mikro ( UKM ) sehingga bisa tumbuh nenjadi kekuatan ekonomi pedesaan. ( Ar-Kominfo )
Selasa, 29 September 2020
