Artikel

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyatakan dukungan penuh terhadap program Insersi Pendidikan Perkoperasian yang mulai diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Jawa Tengah pada tahun ajaran 2026/2027. Program yang menyasar sekitar 6,38 juta peserta didik itu dinilai menjadi langkah strategis untuk menanamkan pemahaman ekonomi kerakyatan sejak usia dini.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan hal tersebut usai mengikuti peluncuran Insersi Pendidikan Perkoperasian yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (5/6/2026).

Menurut Sukirman, pengenalan koperasi kepada siswa sejak jenjang SD hingga SMA dan madrasah merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang memahami tata kelola ekonomi berbasis kebersamaan dan gotong royong.

“Tujuannya agar anak-anak didik kita mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama memahami sejak dini tentang koperasi, kemudian terlibat aktif dalam proses perkoperasian,” katanya.

Program tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat sistem perkoperasian sebagai pilar ekonomi nasional. Melalui skema insersi, materi perkoperasian akan diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran yang relevan, tanpa harus menjadi mata pelajaran baru.

Sukirman menilai langkah Jawa Tengah menjadi pionir memasukkan materi koperasi ke dalam sistem pendidikan merupakan terobosan penting di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Menurutnya, koperasi tidak hanya relevan sebagai lembaga ekonomi masa lalu, tetapi juga berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di masa depan.

“Koperasi merupakan akar pertumbuhan ekonomi kita dan soko guru perekonomian nasional. Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang memulai memasukkan kurikulum perkoperasian ke dalam sistem pendidikan siswa,” ujarnya.

Tak ingin program berhenti pada seremoni peluncuran, Pemkab Pekalongan berencana segera melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, kepala sekolah, serta lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama untuk memastikan implementasi berjalan efektif.

Langkah tersebut dinilai penting karena sebagian besar sekolah sebenarnya telah memiliki koperasi sekolah. Namun, banyak di antaranya belum berfungsi optimal sebagai sarana pembelajaran praktik ekonomi bagi siswa.

“Otomatis tugas kita selanjutnya adalah mengonsolidasikan para kepala sekolah, Dinas Pendidikan, dan seterusnya untuk berkolaborasi dengan Dinas Koperasi agar penerapan praktik-praktik perkoperasian di sekolah bisa berjalan lebih maksimal,” jelas Sukirman.

Ia menambahkan, aktivasi kembali koperasi sekolah dapat menjadi ruang belajar nyata bagi peserta didik untuk memahami manajemen usaha, kepemimpinan, tanggung jawab organisasi, hingga pengelolaan keuangan secara langsung.

Sementara itu, Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menginisiasi pendidikan koperasi di lingkungan sekolah. Menurutnya, pemahaman tentang koperasi perlu ditanamkan kembali sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi agar generasi muda memahami peran strategis koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Senada dengan itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menilai masih banyak pelajar yang belum memahami konsep koperasi secara utuh. Ia menegaskan koperasi bukan sekadar aktivitas simpan pinjam, melainkan juga mencakup pendidikan manajemen, kepemimpinan, dan pengelolaan kesejahteraan anggota.

“Koperasi itu bukan hanya simpan pinjam, tetapi juga ada manajemen, ada leadership, dan bagaimana mengelola kesejahteraan anggotanya. Ini harus dikenalkan sejak dini,” tegasnya.

Dengan dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, program Insersi Pendidikan Perkoperasian diharapkan tidak hanya melahirkan siswa yang mengenal koperasi secara teori, tetapi juga generasi yang siap membangun ekonomi kerakyatan melalui praktik dan pengalaman nyata di lingkungan sekolah maupun madrasah.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan resmi mendeklarasikan Program Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat kapasitas penanggulangan bencana hingga tingkat kecamatan. Langkah ini diambil di tengah tingginya ancaman bencana yang terus membayangi wilayah Kabupaten Pekalongan, dengan catatan 176 kejadian bencana alam hanya dalam enam bulan pertama tahun 2026.

Deklarasi Kencana digelar di Aula Lantai I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan, Rabu (3/6/2026), dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, kepala perangkat daerah, camat, relawan kebencanaan, serta sejumlah narasumber dari pemerintah pusat dan provinsi.

Mewakili Plt. Bupati Pekalongan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Yulian Akbar, menegaskan bahwa program tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Menurutnya, deklarasi harus diikuti peningkatan nyata dalam kesiapsiagaan dan respons penanganan bencana di lapangan.

"Kita tidak ingin ini hanya menjadi deklarasi seremonial belaka. Yang paling penting setelah Deklarasi Kecamatan Tangguh Bencana ini adalah pembuktian di lapangan. Harus ada perbedaan nyata dalam kesiapsiagaan kita," tegas Yulian.

Ia menilai penguatan peran kecamatan menjadi kebutuhan mendesak mengingat karakter geografis Kabupaten Pekalongan yang memiliki risiko bencana beragam. Wilayah pegunungan di bagian selatan rentan longsor, sementara kawasan pesisir menghadapi ancaman banjir rob yang terjadi secara berkala.

Data BPBD Kabupaten Pekalongan menunjukkan, sejak Januari hingga awal Juni 2026 telah terjadi 176 kejadian bencana alam yang didominasi bencana hidrometeorologi.

 Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi di Jawa Tengah.

Untuk memperkuat sistem mitigasi, Pemkab Pekalongan akan menjadikan keberhasilan penanganan darurat di Kecamatan Petungkriyono pada Januari 2025 sebagai model penguatan kapasitas wilayah.

 Selain itu, pemerintah daerah juga berencana memperluas jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) yang saat ini baru mencapai 18 desa.

Yulian juga mengingatkan seluruh camat agar mulai mengintegrasikan program ketangguhan bencana ke dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. 

Menurutnya, keterbatasan fiskal yang diperkirakan terjadi pada tahun mendatang menuntut penyusunan program yang lebih terukur dan memiliki dasar penganggaran yang jelas.

"Mengingat saat ini kita sedang dalam proses penyusunan RKPD 2027, nomenklatur dan akuntabilitas anggaran terkait ketangguhan bencana ini harus dipersiapkan dengan jelas," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan deklarasi Kencana bertujuan membangun kesamaan persepsi bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tugas BPBD, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

Menurut Agus, penguatan kecamatan menjadi kunci agar respons terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terpadu tanpa harus selalu menunggu intervensi dari tingkat kabupaten.

"Kami ingin menyamakan persepsi bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Kecamatan harus memiliki kemampuan merespons bencana secara cepat sehingga penanganan menjadi lebih efektif," katanya.

Melalui deklarasi tersebut, Pemkab Pekalongan berharap kecamatan tidak hanya menjadi wilayah administratif, tetapi juga menjadi pusat koordinasi penanganan bencana yang mampu menggerakkan seluruh potensi masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di lapangan belakang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan, Senin (1/6/2026). Upacara yang diikuti oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, serta berbagai elemen masyarakat tersebut berlangsung khidmat sebagai wujud penghormatan terhadap dasar negara Republik Indonesia.

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tema tersebut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai perekat keberagaman bangsa sekaligus menjadi landasan dalam mewujudkan perdamaian dan harmoni di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai hanya sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi momentum untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, sesuai arahan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), nilai-nilai Pancasila harus diwariskan kepada generasi penerus bangsa tidak hanya melalui pembelajaran di sekolah atau tulisan yang terpampang di kantor-kantor pemerintahan, tetapi juga melalui keteladanan dalam perilaku dan tindakan nyata.

“Nilai-nilai luhur Pancasila harus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekadar menjadi materi pelajaran atau slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan cara kita melayani masyarakat,” ujarnya.

Sukirman menegaskan bahwa para pimpinan daerah dan seluruh aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi teladan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap ASN harus mampu menjaga sikap, perilaku, dan tutur kata agar senantiasa mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

“Kami, para pimpinan di Kabupaten Pekalongan bersama seluruh aparatur negara, ingin memberikan suri teladan kepada masyarakat. Menjaga perilaku dan lisan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang sangat penting,” katanya.

Ia menambahkan, sebagai pelayan masyarakat, setiap langkah dan kebijakan pemerintah selalu menjadi perhatian publik. Karena itu, seluruh kebijakan yang diambil harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, mengedepankan keadilan, persatuan, serta kesejahteraan masyarakat.

“Selain memberikan contoh yang baik, setiap kebijakan yang diambil juga harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila sehingga mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan,” tambahnya.

Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap semangat persatuan, gotong royong, toleransi, dan pengabdian kepada bangsa dapat terus diperkuat sebagai fondasi dalam membangun Kabupaten Pekalongan yang maju, harmonis, dan sejahtera.

KAJEN – Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menerima audiensi dari Aliansi Gempar Pekalongan Raya terkait sejumlah persoalan yang terjadi di beberapa desa di wilayah Kabupaten Pekalongan. Audiensi yang berlangsung di Halaman Kantor Setda Kabupaten Pekalongan dan dilanjutkan di Ruang Rapat Bupati Setda Kabupaten Pekalongan pada Jumat (29/5/2026) tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya mencari solusi atas berbagai permasalahan yang disampaikan.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Aliansi Gempar Pekalongan Raya menyampaikan sejumlah aspirasi dan laporan masyarakat terkait tata kelola pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan di beberapa desa yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi dari pemerintah daerah.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyampaikan masukan secara terbuka dan konstruktif. Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

"Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga dan Aliansi Gempar Pekalongan Raya yang telah menyampaikan aspirasinya. Dengan adanya masukan ini, pemerintah daerah dapat memahami persoalan yang terjadi secara lebih utuh sehingga langkah-langkah penyelesaian dapat dilakukan secara tepat," ujar Sukirman.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa.

Menurut Sukirman, evaluasi tersebut mencakup aspek administrasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa, hingga dugaan praktik pungutan liar yang dilaporkan oleh masyarakat.

"Kami akan melakukan evaluasi secara total terhadap tata kelola pemerintahan desa. Jika ditemukan adanya praktik pungutan liar maupun pelanggaran lainnya, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga akan berupaya mencegah agar praktik-praktik seperti itu tidak terjadi lagi di kemudian hari," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan desa dan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas bersama. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Audiensi berlangsung dengan suasana dialogis dan kondusif. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan yang telah disampaikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

KAJEN – Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengajak masyarakat untuk meneladani nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, dan keteladanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS.

Hal tersebut disampaikan Sukirman saat memberikan sambutan dan Penyerahan Hewan Qurban di Masjid Al - Muhtarom, Kajen, Rabu (27/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sukirman menyampaikan bahwa momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat.

“Idul Adha mengandung makna pengorbanan, keikhlasan, serta nilai perjuangan yang harus terus kita teladani bersama. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan, totalitas, dan dedikasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, semangat pengorbanan yang diajarkan dalam Idul Adha diharapkan mampu memperkuat kepedulian sosial serta kebersamaan di tengah masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Pada kesempatan itu, Sukirman juga menyampaikan bahwa Kabupaten Pekalongan menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah melaksanakan ibadah kurban. Semoga amal ibadah yang dilakukan diterima Allah SWT,” katanya.

Sukirman turut mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan dan berharap momentum Idul Adha dapat mempererat persaudaraan serta meningkatkan semangat gotong royong di tengah kehidupan bermasyarakat.

WONOKERTO – Upaya memperkuat ketahanan kawasan pesisir terus dilakukan melalui gerakan penanaman mangrove serentak yang digelar di sejumlah wilayah pantai Jawa Tengah, Senin (25/5/2026). Kegiatan yang dipusatkan di pesisir Pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan itu menjadi bagian dari program penguatan pembinaan teritorial tahun 2026.

Gerakan penanaman mangrove dilakukan secara serentak di 29 titik wilayah pesisir yang berada di jajaran Kodam IV/Diponegoro dan Kodam V/Brawijaya. Program tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan wilayah teritorial pesisir.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak seribu bibit mangrove ditanam di Pesisir Wonokerto, Kabupaten Pekalongan dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, pelajar, komunitas lingkungan, hingga masyarakat pesisir.

Komandan Kodim 0710/Pekalongan Letkol Gerry Herlambang mengatakan, penanaman mangrove menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan sekaligus langkah strategis menjaga stabilitas kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan intrusi air laut.

“Kegiatan ini mengusung tema TNI Angkatan Darat Peduli Lingkungan, Mangrove Tumbuh TNI Tangguh. Kali ini sekitar seribu pohon mangrove kita tanam bersinergi dengan berbagai pihak, mulai TNI, Polri, Pemkab Pekalongan hingga masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan hutan mangrove memiliki peran vital sebagai benteng alami pesisir yang mampu menahan abrasi, mengurangi dampak rob, hingga menekan risiko kerusakan akibat perubahan iklim.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan Sukirman mengapresiasi gerakan penanaman mangrove tersebut. Ia menilai, ekosistem mangrove tidak hanya penting bagi perlindungan lingkungan, tetapi juga mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.

“Ini bukan sekadar seremoni, tetapi langkah nyata menjaga garis pantai dan memperkuat perlindungan kawasan pesisir,” katanya.

Masyarakat menyambut positif kegiatan itu karena selama ini abrasi dan rob menjadi ancaman serius bagi permukiman warga serta lahan produktif di kawasan pantai. Selain mampu menahan gelombang laut, hutan mangrove juga menjadi habitat penting berbagai biota yang menopang sektor perikanan masyarakat.

Pemerintah berharap gerakan penanaman mangrove tidak berhenti pada tahap penanaman semata, melainkan disertai perawatan dan pengawasan berkelanjutan agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Pekalongan menggelar sosialisasi kegiatan pemberdayaan nelayan kecil melalui program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Aula Lantai 2 Dinlutkan, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada para nelayan yang memiliki risiko tinggi saat bekerja di laut. Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dra. Hj. Siti Masruroh, M.Si, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, serta para nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Pekalongan.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memberikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 485 nelayan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun musibah yang tidak diharapkan.

“Program ini merupakan bagian dari upaya perlindungan sosial yang sedang kami jalankan. Setelah sebelumnya diberikan kepada para marbot, kini program BPJS Ketenagakerjaan juga menyasar para nelayan,” ujarnya.

Ia menambahkan, ke depan jumlah penerima manfaat akan terus ditambah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga mendorong para nelayan untuk memiliki kesadaran mendaftarkan diri secara mandiri dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karena iurannya dinilai cukup terjangkau.

Menurutnya, perlindungan tersebut penting untuk memberikan rasa aman bagi nelayan saat bekerja, termasuk manfaat santunan kecelakaan kerja maupun santunan kematian yang dapat meringankan beban keluarga ketika tertimpa musibah.

Sementara itu, perwakilan nelayan Pencakaran, Slamet Budiono, mengaku bersyukur dan menyambut baik program tersebut. Ia menilai program BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu para nelayan dalam memberikan rasa tenang saat bekerja melaut.

“Kami mewakili para nelayan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada nelayan,” ungkapnya.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap semakin banyak nelayan yang memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan kerja para nelayan di Kabupaten Pekalongan. 

Kajen - Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan menggelar sosialisasi pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Aula Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Kamis (21/5/2026).

Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, S.E., M.M., menyampaikan bahwa pembentukan KIM bertujuan mempercepat penyebaran informasi di masyarakat sekaligus menjadi wadah informasi dari masyarakat untuk masyarakat.

“KIM bukan lembaga birokrasi, tetapi lembaga layanan publik yang di bentuk dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri. Harapannya informasi yang diberikan tidak hanya dari unsur pemerintah, tetapi juga dari masyarakat, dari desa terkait informasi sosial kemasyarakatan, pembangunan, UMKM, hingga potensi wisata,” ujarnya.

Di tengah banjir informasi digital, KIM hadir bukan menggantikan forum warga, tetapi memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola informasi secara cerdas, produktif, dan bermanfaat

Ia menjelaskan, Dinkominfo Kabupaten Pekalongan nantinya akan memberikan fasilitasi berupa pelatihan web, jurnalistik, pengelolaan media sosial, hingga digital marketing bagi KIM yang terbentuk.

Salah satu narasumber kegiatan, Zainal Muhibbin, menyampaikan bahwa tingkat kehadiran peserta mencapai 100 persen. Menurutnya, kehadiran unsur pemerintah kecamatan maupun desa menunjukkan adanya keseriusan dalam mendukung terbentuknya KIM di Kabupaten Pekalongan.

“Pertama, kehadiran peserta sudah 100 persen. Artinya, dari pemerintah kecamatan maupun desa mempunyai antusias yang cukup optimal agar KIM benar-benar bisa terbentuk di Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.

Ia menilai Kabupaten Pekalongan memiliki potensi besar dalam pengembangan KIM karena didukung beragam sektor unggulan yang dapat dikembangkan sesuai kategori KIM dari pemerintah pusat. Menurutnya, kategori seperti KIM UMKM, pariwisata, pertanian, perikanan, hingga peternakan semuanya dimiliki Kabupaten Pekalongan.

“Variasi KIM yang ada di Kabupaten Pekalongan bisa menjawab kategori-kategori tersebut. Potensinya luar biasa,” katanya.

Zainal juga berharap keberadaan KIM nantinya tidak hanya sebatas organisasi, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia optimistis pengembangan KIM di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan optimal dengan dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika setempat.

Sementara itu, Kasi Trantibum Kecamatan Wonopringgo, Widiyatmoko yang hadir di mewakili kecamatan Wonopringgo menyampaikan bahwa fungsi penyampaian informasi di masyarakat selama ini sudah berjalan melalui pertemuan RT, RW, maupun kegiatan rutin desa. Namun pihaknya tetap mendukung pembentukan KIM sebagai program pemerintah.

“Kalau memang menjadi program pemerintah, tentunya kita akan mengikuti dan membentuk KIM tersebut sesuai aturan yang ada,” ungkapnya.