Artikel

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pelaporan pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) bagi kelurahan dan desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (20/5/2026).

Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan, Winartiningsih, S.H., menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk mengaktifkan sekaligus memastikan layanan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Pekalongan berjalan optimal. Kegiatan tersebut juga merupakan bentuk fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap layanan aplikasi Posbankum yang telah disediakan oleh Kementerian Hukum RI

“Kami dari Bagian Hukum mencoba memfasilitasi kegiatan Posbankum untuk 285 Desa/ Kelurahan. Melalui kegiatan rakor -rakor sejak bulan april 2026 telah memastikan bhw sekitar 335 Desa/Kelurahan telah melaksanakn laporan posbankum ke kemeterian hukum RI, dan pd hari ini kami mengundang skitar 50 Desa/Kelurahan di Kabupaten Pekalongan, bertujuan untuk dapat mencapai target 100 persen pelaporan layanan Posbankum di Kabupaten dan dipastikan semuanya aktif,” ungkapnya.

Ia menambahkan, keberadaan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan sangat penting untuk mendekatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Melalui rakor ini, paralegal dan perangkat desa dan kelurahan diharapkan memahami mekanisme pelayanan serta pelaporan secara aktif melalui aplikasi yang telah tersedia.

Winartiningsih juga berpesan agar para perangkat desa, khususnya sekretaris desa maupun perangkat lainnya dapat bersinergi dg para paralegal sehingga dapat memberikan pelayanan secara optimal di wilayahnya masing-masing. Selain itu, paralegal diminta aktif melaporkan layanan Posbankum melalui sistem yang telah disiapkan oleh Kementerian Hukum.

Sementara itu, Lurah Bener, Yuananto Surya Aji, S.Sos., mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan berjalan lancar dan menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa.

“Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan lancar. Dari pihak Kabupaten juga sangat ramah dan bersinergi. Harapan kami kerja sama seperti ini terus terjalin, saling mendukung dan saling membantu demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur,” ujarnya.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap seluruh kelurahan dan desa dapat mengoptimalkan layanan Posbankum serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal akses bantuan hukum yang cepat, mudah, dan terintegrasi.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menggelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 dengan tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Bangsa" di Lapangan belakang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan, Rabu (20/5/2026).

Bertindak sebagai inspektur upacara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si menyampaikan bahwa peringatan Harkitnas menjadi momentum penting untuk kembali meneguhkan semangat persatuan dan kemandirian bangsa dalam menghadapi tantangan zaman.

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh kekuatan tekad rakyat untuk bersatu dalam satu visi besar demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

“Tema Harkitnas tahun ini mengingatkan kita bahwa kebangkitan nasional adalah milik kita semua. Kebangkitan harus dimulai dari kesejahteraan individu yang kemudian terakumulasi secara kolektif demi kejayaan bangsa,” ujarnya.

Sekda juga menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, visi kemandirian bangsa diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Beberapa program tersebut di antaranya Makan Bergizi Gratis yang kini berjalan masif di sekolah-sekolah untuk membangun fondasi kesehatan generasi masa depan. Selain itu, pemerintah juga mendorong pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, disertai peningkatan mutu guru serta penyediaan beasiswa guna mengurangi kesenjangan kualitas sumber daya manusia.

Di sektor kesehatan, pemerintah menghadirkan program Cek Kesehatan Gratis secara luas sebagai bentuk perlindungan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekda menilai langkah tersebut menjadi bagian dari pembangunan ekosistem kesejahteraan yang utuh, termasuk kedaulatan pangan dan perlindungan sosial.

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa upaya kesejahteraan masyarakat juga diperkuat melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Melalui koperasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh akses lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat-obatan terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengimplementasikan arah pembangunan nasional yang berpedoman pada Asta Cita, yakni delapan misi besar sebagai kompas pembangunan bangsa.

Ia menekankan bahwa peringatan Harkitnas 2026 harus menjadi panggilan untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan pembangunan tetap berorientasi pada kemajuan bersama.

“Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa demi kedaulatan negara,” pungkasnya.

DORO – Polres Pekalongan menggelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II sekaligus Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri yang dilaksanakan di lahan pertanian Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Sabtu (16/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program nasional ketahanan pangan yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah dan terhubung langsung melalui agenda bersama Presiden Republik Indonesia.

Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si menyampaikan bahwa kegiatan panen raya ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri bersama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam memperkuat swasembada pangan, khususnya komoditas jagung.

“Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan panen jagung serentak untuk Kuartal II. Sebelumnya kita juga melaksanakan meeting bersama Bapak Presiden, beliau kegiatannya di Tuban, sementara kita berada di Doro. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar,” ungkap Kapolres.

Ia menambahkan, hasil panen jagung yang diperoleh nantinya akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan pangan nasional melalui Bulog. Hal ini merupakan kelanjutan dari program Kuartal I yang sebelumnya telah dilakukan melalui pembagian bibit jagung kepada kelompok tani.

“Hasil panen nanti akan kita arahkan ke Bulog. Karena pada Kuartal I kita sudah melaksanakan pembagian bibit jagung. Ini juga untuk mendukung ketahanan pangan, khususnya untuk Bulog dalam hal jagung,” jelasnya.

Selain panen raya, kegiatan juga dirangkaikan dengan groundbreaking pembangunan 10 gudang ketahanan pangan Polri, yang diharapkan menjadi fasilitas pendukung strategis dalam penguatan distribusi dan penyimpanan hasil pertanian, sekaligus mendukung ketersediaan pangan di daerah.

Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. mengapresiasi peran Polri, khususnya jajaran Polres Pekalongan, yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun juga berkontribusi aktif dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan tentu mengapresiasi Polri, khususnya Pak Kapolres beserta seluruh jajaran. Selain mampu mengkonsolidasikan kamtibmas, Polri juga mampu memberikan yang terbaik sebagaimana disampaikan Bapak Presiden dalam pidatonya,” tutur Sukirman.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut selaras dengan instruksi Presiden RI untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui keterlibatan semua pihak, termasuk Polri bersama kelompok tani dan masyarakat.

“Polri turut memberikan kontribusi nyata di bidang pertanian dan ketahanan pangan dengan melaksanakan instruksi Presiden untuk ketahanan pangan, melalui penanaman jagung bersama kelompok-kelompok tani dan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pekalongan,” lanjutnya.

Dengan adanya panen raya serentak dan pembangunan gudang ketahanan pangan ini, diharapkan produksi jagung di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat serta mampu mendukung rantai pasok pangan nasional secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Polri dan seluruh stakeholder dalam memperkuat sektor pertanian serta menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan turut ambil bagian dalam agenda nasional peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa.

Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. menyampaikan bahwa Kabupaten Pekalongan telah terlibat sejak awal dalam proses pembentukan KDMP, mulai dari tahapan kick off hingga peletakan batu pertama di Kecamatan Kesesi. Ia menegaskan, kehadiran KDMP merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah.

“Kabupaten Pekalongan terlibat dalam proses ini sejak awal, mulai dari kick off bersama Pak Dandim, Pak Kapolres, serta pimpinan DPRD. Pertama kali kita meletakkan batu pertama di Kesesi, dan hari ini kita sama-sama menyaksikan operasionalisasi,” ujar Sukirman usai zoom peresmian operasionalisasi 1061 KDMP oleh Presiden RI, di KDMP Tanjungkulon Kajen, Sabtu (16/5/2026).

Menurutnya, kebijakan pembentukan KDMP merupakan langkah nyata pemerintah dalam membangun kekuatan ekonomi desa. Ia menekankan bahwa keberadaan KDMP tidak akan menggeser peran pelaku UMKM, melainkan menjadi mitra yang saling menguatkan melalui konsep sinergitas.

“Peran UMKM terhadap eksistensi KDMP ini adalah sinergitas. Barang-barang UMKM yang berpotensi untuk dipasarkan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini juga akan diakomodir melalui koperasi tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Dandim 0710/Pekalongan Letkol Arm Ihalauw Garry Herlambang, S.Sos. menyampaikan bahwa progres pembentukan KDMP di wilayah Kabupaten Pekalongan terus berjalan secara bertahap. Hingga saat ini, telah terbentuk sebanyak 65 titik yang telah siap dalam tahapan penguatan sarana dan pendukung operasional.

Ia menambahkan bahwa operasional penuh masih dalam proses karena pendistribusian perlengkapan dilakukan secara bertahap, terutama untuk wilayah barat. Meski demikian, program ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi daerah melalui penguatan perputaran ekonomi dari desa.

“Harapannya sesuai arahan pemerintah pusat, ekonomi berputar dari bawah sehingga masyarakat desa benar-benar menikmati pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Jika ekonomi bawah kuat, maka akan menumbuhkan ketahanan nasional,” lanjutnya.

Terkait kekhawatiran sebagian pelaku usaha tentang persaingan dengan keberadaan KDMP, Dandim menegaskan bahwa konsep yang dibangun adalah kolaborasi dan sinergi, bukan kompetisi.

“Intinya program ini memperkuat ekonomi daerah. Dilakukan bersama-sama dan bersinergi. Konsepnya bukan untuk saling bersaing,” tegasnya.

Peresmian Operasionalisasi 1.061 KDMP oleh Presiden RI ini menjadi tonggak penting dalam upaya penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Pemkab Pekalongan berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pembentukan KDMP di seluruh wilayah, guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa serta pelaku UMKM lokal. 

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama DPRD Kabupaten Pekalongan resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dalam rapat paripurna DPRD di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (13/5/2026). Pengesahan perda tersebut menjadi langkah strategis dalam menjaga warisan sejarah serta memperkuat perlindungan hukum terhadap aset budaya di daerah.

Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. menyampaikan bahwa perda ini penting sebagai payung hukum untuk melindungi cagar budaya yang sudah ada maupun yang baru ditemukan. Menurutnya, pelestarian cagar budaya juga harus mampu memberikan manfaat lebih luas, salah satunya sebagai daya tarik wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kita akan koordinasikan dengan dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata agar cagar budaya ini bisa menjadi daya tarik wisata dan menumbuhkan ekonomi karena efek multipliyer-nya luas,” ungkap Sukirman.

Ia menambahkan, Pemkab Pekalongan akan membentuk tim khusus untuk menelusuri dan melakukan pendataan di lapangan. Tim tersebut juga akan menindaklanjuti isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan hilangnya sejumlah benda bersejarah, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran.

“Nanti kita cek melalui tim khusus yang akan menelusuri temuan-temuan di lapangan. Kalau memang ada pelanggaran tentu akan kita proses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan H. Sumar Rosul, S.IP., M.AP. menyampaikan bahwa perda ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mengamankan benda-benda yang diduga cagar budaya. Ia menyebut inventarisasi awal telah dilakukan oleh dinas terkait dengan jumlah sekitar 160 objek diduga cagar budaya.

“Dari hasil inventarisasi, ada sekitar 24 objek yang sudah dinyatakan fix dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk ditetapkan sesuai ketentuan perda,” jelasnya.

Sumar Rosul juga menyampaikan bahwa salah satu ketentuan penting dalam penetapan cagar budaya adalah usia bangunan minimal 50 tahun, serta memiliki nilai sejarah, religi, maupun filosofis. Beberapa objek yang masuk kategori diduga cagar budaya antara lain Pendopo Eks Bupati, Rumah Dinas di kawasan Nusantara I, Pabrik Gula Sragi, sejumlah jembatan tua, tempat ibadah, hingga Arca Ganesha di Linggoasri.

Lebih lanjut, ia mendorong agar bangunan bersejarah milik pemerintah daerah dapat dimanfaatkan untuk mendukung wisata budaya, seperti dijadikan museum. Menurutnya, Kabupaten Pekalongan memiliki potensi besar untuk menghadirkan museum wayang dan keris, sebagai pelengkap warisan budaya yang telah diakui UNESCO.

Dengan disahkannya Perda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ini, Pemkab Pekalongan berharap upaya perlindungan aset sejarah daerah semakin terarah, sekaligus mampu mendorong pengembangan pariwisata serta memperkuat identitas budaya Kabupaten Pekalongan.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pekalongan menggelar kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2026, bertempat di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni Analis Muda Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, Wiwid Widiawati, yang memberikan penguatan materi terkait kebijakan dan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) general maupun RB tematik di lingkungan pemerintah daerah.

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pekalongan, Ari Lailani, S.TP, dalam sambutannya menyampaikan bahwa reformasi birokrasi merupakan agenda penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, sekaligus mendukung percepatan pencapaian program strategis nasional.

“Reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang berkualitas. Ini juga diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden,” ujar Ari.

Ia menambahkan bahwa arah reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 111 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2023–2026, yang memfokuskan pelaksanaan RB pada dua aspek, yakni reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik.

Lebih lanjut, Ari menyampaikan bahwa capaian indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada tahun 2025, indeks RB Kabupaten Pekalongan tercatat mencapai 81,11.

“Capaian tersebut patut kita syukuri, namun jangan membuat kita lengah. Kita harus terus memperkuat implementasi reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan di setiap OPD,” tegasnya.

Sementara itu, narasumber Wiwid Widiawati dalam paparannya menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan aksi reformasi birokrasi yang terukur, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja.

Menurutnya, reformasi birokrasi saat ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi harus berdampak langsung kepada masyarakat.

Melalui kegiatan fasilitasi ini, Pemkab Pekalongan berharap seluruh OPD dapat menyusun langkah-langkah strategis dan aksi nyata untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, baik general maupun tematik, guna mewujudkan pemerintahan yang profesional, adaptif, dan melayani.

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai bagian dari upaya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2026.

KEDUNGWUNI – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan “Ngopi Bareng Bakul Jajan” di UMKM Center Kedungwuni, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan yang dikemas santai dan penuh keakraban itu menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah, pelaku usaha kecil, dan masyarakat. Ratusan warga memadati lokasi untuk menikmati beragam kuliner rakyat yang disajikan para pedagang lokal.

Sebelum tiba di lokasi acara, rombongan terlebih dahulu melakukan gowes bersama dari kawasan Setda Kabupaten Pekalongan menuju Tugu Duren Sedayu, Pegaden, hingga finis di UMKM Center Kedungwuni. Dalam perjalanan tersebut, rombongan juga meninjau Dapur SPPG di Desa Pegaden Tengah.

Dalam suasana santai sambil menikmati kopi dan jajanan rakyat, Sukirman menilai geliat ekonomi masyarakat Kabupaten Pekalongan terus menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, berkumpulnya puluhan pelaku UMKM dalam satu lokasi menjadi bukti kuatnya potensi ekonomi kerakyatan di daerah tersebut.

“Iya, kita tadi pertama sepeda santai dari Kajen bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh jajaran Kepala OPD. Kita dari Kajen start lalu kemudian meninjau Dapur SPPG di Desa Pegaden Tengah, setelah itu ke UMKM Center. Ini judulnya ‘Ngopi Bareng Bakul Jajan’. Semua kuliner yang ada di Kabupaten Pekalongan tumpah blek ada di sini, luar biasa,” ujar Sukirman.

Ia menilai sektor kuliner dan UMKM memiliki peluang besar menjadi penopang ekonomi daerah, terlebih dengan rencana pengembangan berbagai fasilitas pendukung di kawasan tersebut.

“Ini menunjukkan eksistensi kita di ekonomi sangat luar biasa dan ini akan menjadi daya tarik massa seluruh masyarakat. Dan kalau nanti sirkuitnya sudah beroperasi pasti ini menjadi kesinambungan yang luar biasa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.

Sukirman berharap kawasan UMKM Center Kedungwuni ke depan dapat berkembang menjadi pusat wisata olahraga sekaligus wisata kuliner baru di Kabupaten Pekalongan.

“Insya Allah jadi pusat spot center, destinasi wisata olahraga dan kuliner Pekalongan,” tambahnya.

Kegiatan “Ngopi Bareng Bakul Jajan” berlangsung meriah dengan hadirnya berbagai stan makanan tradisional hingga kuliner kekinian. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi karena dapat berinteraksi langsung dengan Plt. Bupati Pekalongan sambil menikmati sajian UMKM lokal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, Dandim 0710/Pekalongan Letkol Arm Garry Herlambang, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pekalongan.

PEKALONGAN — Dukung Gerakan Penyelamatan sungai yang digelar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama komunitas lingkungan internasional Sungai Watch, Kamis (7/5/2026). Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, komitmen tangani masalah sampah di Kota Santri.

Kegiatan bertajuk Misi Kampanye Sungai Bersih itu dipusatkan di wilayah Pekalongan Raya dengan rangkaian agenda mulai dari Fun Run, aksi bersih sungai, hingga diskusi lingkungan bersama kepala daerah.

Ratusan peserta yang terdiri dari masyarakat umum, Forkopimda, hingga kepala daerah mengikuti Fun Run dari Lapangan Mataram Kota Pekalongan menuju Museum Batik Kota Pekalongan dengan jarak tempuh sekitar 3 hingga 4 kilometer.

Usai olahraga bersama, rombongan langsung turun melakukan aksi pembersihan sungai sebagai simbol kampanye perubahan perilaku masyarakat terhadap persoalan sampah.

Plt Bupati Pekalongan, Sukirman mengatakan, gerakan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk peringatan serius bahwa kondisi sungai di kawasan Pantura sudah memprihatinkan.

“Dan setiap daerah yang dikunjungi, mereka kemudian membersihkan sampah dan itu memberi contoh kepada kita semua. Dan kita juga ikut kemudian membersihkan sampah di sungai-sungai yang kita miliki sebagai kemudian dorongan kepada masyarakat untuk kita berperilaku yang sama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Sungai Watch merupakan komunitas lingkungan internasional yang digagas tiga bersaudara asal Prancis, yakni Gary, Sam, dan Kelly, yang selama ini fokus menangani persoalan sampah sungai. Gerakan mereka mendapat sambutan langsung dari Gubernur Jawa Tengah dalam perjalanan kampanye lingkungan dari Bali menuju Jakarta.

Menurut Dia, kehadiran komunitas internasional itu menjadi tamparan bagi daerah-daerah di Pantura yang selama ini masih berkutat dengan persoalan klasik pencemaran sungai akibat sampah domestik.

“Karena tentu saja hampir merata di daerah Pantura kita ini problem sungai yang ada sampahnya sangat merata dan memprihatinkan,” tegasnya.

Ia menilai, penanganan sampah sungai tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dan kolaborasi lintas pihak.

Pemkab Pekalongan pun membuka peluang kerja sama lanjutan dengan Sungai Watch untuk membangun program penanganan sampah sungai secara berkelanjutan.

“Ya, tentu setelah ini kita akan followup kepada mereka bertiga ini. Saya yakin jaringan mereka adalah untuk konsentrasi ke sungai ini. Pasti kita akan juga tentu saja membuat program bareng dengan mereka nanti bentuknya seperti apa,” ungkapnya.

Selain kampanye lingkungan, Sukirman menyebut kegiatan Fun Run juga menjadi upaya membangun budaya hidup sehat dan kebersamaan di tengah masyarakat.

“Untuk lari ini hanya agar kita sehat, hanya untuk gembira begitu dan semoga ini terus menjadi budaya kita untuk lari,” pungkasnya.

Dikesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi menegaskan, Pihaknya bersama komunitas lingkungan internasional Sungai Watch, menggelar aksi penyelamatan sungai dan pembersihan sampah plastik di Kota Pekalongan ini merupakan aksi bagian dari rangkaian kegiatan "Run for Rivers".

Luthfi menyatakan dukungannya penuh terhadap Sungai Watch untuk membersihkan dan menghijaukan sungai-sungai di Jawa Tengah.

"Aksi Sungai Watch di Jateng ini sudah menyasar beberapa daerah, termasuk Blora, Grobogan, Demak, Kota Semarang, Batang, Pekalongan Raya dan berakhir hingga 24 Mei 2026 mendatang," terangnya.

Melalui kolaborasi ini, Pemprov Jateng menargetkan wilayahnya bebas dari polusi plastik di sungai, mendukung visi "Jateng Bebas Sampah.