KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengancam perawat RSUD Kajen yang masih memberikan pelayanan kurang maksimal. Perawat yang masih ‘Judes’ akan dipindahkan ke Satpol.
Jawaban itu disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan Dalam Rangka Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Pendapat Bupati Atas Penyampaian Dua Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Pekalongan di Ruang Rapat Paripurna setempat, Jumat (18/10/2019).
Paripurna ini dihadiri Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., Wakil Ketua DPRD masing-masing Riswadi dan Nunung Sugiantoro, dan sebagian besar anggota DPRD. Selain itu dihadiri pula Wakil Bupati Ir. Hj. Arini Harimurti dan jajaran OPD di Pemkab Pekalongan.
Sebelumnya bahwa dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap APBD 2020 sejumlah fraksi DPRD menyoroti pelayanan RSUD Kajen diantaranya Fraksi PAN dan Fraksi Golongan Karya agar kualitas pelayanan kesehatan ditingkatkan.
Dalam penyampaian jawaban, bupati akan terus membenahi pelayanan Rumah Sakit Kajen. Bahkan dalam kesempatan itu ia langsung meminta pada Direktur RSUD Kajen dan Kepala Dinkes tegas dalam memberikan sanksi apabila pelayanan masih tetap.
“Rumah Sakit Kajen itu sering dikritisi namun ya tetap saja, untuk itu saya minta tolong Kepada Direktur dan Dinas Kesehatan agar dibenahi dengan serius, dibina. Apabila ada perawat-perawat, tenaga medis yang masih Judes itu dijadikan Satpol saja. Sekali-kali harus ada tindakan tegas,” ancamnya.
Namun hal itu juga tidak hanya berlaku di Rumah Sakit saja, akan tetapi Puskesmas. Sebab sebelumnya Puskesmas Paninggaran sampai Ombudsman turun ke Puskesmas Paninggaran datang ke sana nggak ada yang kenal, mereka malah santai saja main HP.
“Pada saat saya ke sana nggak ada yang tahu, itu bisa saya jadikan Satpol semua itu. Kemarin perawat-perawat di rumah sakit Kajen ini viral, sudah viral pun nggak ada perubahan. Cepat ganti saja tuh yang seperti itu, dipanggil langsung ganti semua dan ini sudah ada rekomendasi dari kawan,” lanjutnya.
Selanjutnya, menjawab pertanyaan Fraksi PAN itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyampaikan, Pemkab Pekalongan sudah memberikan tunjangan guru honorer di sekolah negeri sebesar Rp 550 ribu perbulan, dan untuk guru swasta sebesar Rp 250 ribu perbulan.
“Perhatian Pemda untuk guru PNS daerah atas diberikan tambahan tunjangan sebesar Rp 300 ribu perbulan,” terang Bupati.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Susanto Widodo menerangkan, untuk kesra WB 2020 ada 1.913 orang. Perbulannya mendapatkan Rp 550 ribu, sehingga dalam satu tahun alokasi anggarannya Rp 12.625.800.000. Sedangkan untuk BPJS bagi 1.913 guru WB sebesar Rp 11 ribu, sehingga dalam satu tahun anggarannya Rp 252.516.000.
“Untuk insentif guru swasta 2020 sebanyak 3.857 orang sebesar Rp 250 ribu perbulan, atau satu tahunnya dialokasikan Rp 11.571.000.000,” terang dia. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN - Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar doa bersama di Masjid Jami Al-Muhtaram Kajen seusai menunaikan shalat Jumat, (18/10/2019).
Doa tersebut dimaksudkan agar pelantikan Presiden terpilih yakni Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin yang rencananya akan dilaksanakan pada Minggu, tanggal 20 Oktober 2019 nanti dapat berjalan aman dan lancar.
"Doa bersama ini tidak hanya dilangsungkan di Masjid Al Muhtaram Kajen saja, akan tetapi di masjid-masjid lain di Kabupaten Pekalongan juga menyelenggarakan hal serupa, karena ini himbauan dari MUI," kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi.
Selain itu, kata Bupati Asip pihaknya mendoakan agar presiden dan wakil presiden diberikan kekuatan lahir dan batin serta kesehatan untuk melaksanakan amanat lima tahun kedepan dengan baik.
KAJEN - Kekuatan media adalah kekuatan yang efektif untuk mengontrol jalannya kekuasaan, bahkan kekuatannya dinilai lebih dahsyat dari kontrol struktural yang dilakukan oleh partai politik. Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si dalam sarasehan kegiatan Press Tour ke Jepara yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Rabu (16/10/2019).
Kegiatan diikuti Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Ali Riza, M.Si dan Kepala Dinkominfo H. Anis Rosidi, S.Sos, M.Si, Kabid Kehumasan Dinas Kominfo Eka Iman Prabawa, SH, M.Eng serta para Kasi dan sejumlah staf Dinkominfo sebagai pendamping peserta press tour.
Melalui fungsi kontrol yang dimiliki oleh media, Bupati berharap agar media selalu melakukan cek dan ricek serta balancing dalam memberitakan atau menginformasikan suatu isu. “Kami juga berharap ada berita yang konstruktif dan produktif untuk dikabarkan kepada masyarakat, tetapi juga ada berita yang bersifat korektif, deduktif dan edukatif,” tutur Bupati Asip.
KAJEN - Perpustakaan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mencintai budaya lokal, lebih dekat dengan buku menjadikan Perpustakaan sebagai sahabat terbaik, sekaligus sebagai pusat sumber belajar dan berkegiatan bagi masyarakat sehingga berujung pada meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.
Demikian harapan yang disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia dalam sambutan yang dibacakan oleh Inspektur Perpustakaan Nasional RI, Darmadi S.IP, MM pada kegiatan Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di Pendopo Bupati Pekalongan, Kamis (17/10/2019).
Kegiatan dihadiri Hadir Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda, Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip Jawa Tengah yang diwakili Sekretaris Dinas Sapta Hermawati SH, MM, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pekalongan, Tuti Irianti SH, M.Si, Kepala OPD, Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Munafah Asip Kholbihi, Ketua TP PKK Kecamatan & Desa/Kelurahan se-Kabupaten Pekalongan, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Kepala SD, SMP, SMA, para tokoh masyarakat pegiat perpusatakaan, pejuang dan tokoh literasi, pemerhati perpusataan dan budaya baca, Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, Camat, pengelola perpustakaan, para guru dan siswa, media massa serta tamu undangan lainnya.
KAJEN - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sangat penting artinya dalam proses pembangunan yang dilakukan Kabupaten/Kota, karena RTRW merupakan salah satu dasar dan pertimbangan perencanaan pembangunan.
Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Kabupaten/Kota, seperti adanya akses jalan tol, adanya jalur sutet, berubahnya fungsi lahan karena alam, seperti rob dan berubahnya arah orientasi pembangunan karena arus investasi berakibat tidak relevannya RTRW yang sudah ada.
Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajukan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031 kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan kebut pembangunan RSUD Kesesi. Hal itu dimaksudkan untuk menunjang pelayanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan. Pemkab pun menggelontorkan dana mencapai Rp 9 miliar dalam pembangunannya. Adapun RSUD Kesesi merupakan rumah sakit bertipe D. Progres pun terus digenjot agar RSUD bisa selesai akhir tahun.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, didampingi Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala DPU dan Taru, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Pelaksana BPBD, Camat Kesesi, Direktur PDAM Tirta Kajen, Direktur BKK Kabupaten Pekalongan, saat meninjau pembangunan RSUD Kesesi menjelaskan, tahun depan pusat pelayanan kesehatan itu bisa digunakan.
“Pembangunan
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengatakan saat ini pihaknya tengah mengkaji pemanfaatan embung untuk persediaan air bagi masyarakat. Tak hanya untuk penanganan kelangkaan air bersih di musim kemarau saat ini, namun juga untuk mengantisipasi di tahun-tahun mendatang.
"Kita juga lagi melakukan kajian, untuk memanfaatkan embung-embung (danau buatan) yang ada, yang nantinya kita gunakan untuk persediaan air," katanya di sela dropping air di Dusun Bantul Wetan, Desa Kesesi Kecamatan Kesesi, Rabu (16/10/2019) siang.
Dijelaskan KH. Asip, air yang berada di embung terlebih dahulu dilakukan proses , selanjutnya baru disalurkan ke warga sekitar. Saat ini terdapat lima embung di Kabupaten Pekalongan. "Kita juga sudah survei keberadaan aset-aset air seperti di Sigesing, untuk dilakukan water treatment, agar bisa digunakan warga," ujarnya.
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menegaskan Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyiapkan Rp 3 miliar untuk mengatasi kelangkaan air. Selain itu, dana itu juga untuk melakukan water treatment di danau buatan. Pasalnya Pemkab tengah memproyeksikan sejumlah danau untuk mengatasi kekeringan dengan adanya reservoir.
Sebagai langkah awal, Bupati Pekalongan dengan didampingi Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala DPU dan Taru, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Pelaksana BPBD, Camat Kesesi, Direktur PDAM Tirta Kajen, Direktur BKK Kabupaten Pekalongan, meninjau dua danau yang ada di Kecamatan Kesesi. “Kami datang ke danau di Desa Watugajah untuk meninjau kualitas airnya,” jelas Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, Rabu (16/10/2019).
Dilanjutkannya, water treatment perlu dilakukan agar air danau bisa dikonsumsi. “Harapan kami dua danau di Kecamatan Kesesi bisa menyokong kebutuhan air bersih saat musim kemarau, karena air di Danu itu akan kami salurkan ke pemukiman warga,” ujarnya.
KAJEN – Pembangunan sejumlah kampus perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Pekalongan dinilai memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Santri secara signifikan. Hal itu disampaikan Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi SH.,M.Si saat sambutan pada acara Groundbreaking Ceremony Pembangunan Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ( UMPP ), di wilayah Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Rabu (16/10/2019) pagi.
“Dengan hadirnya delapan Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan, membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan yang ternyata melampaui pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Sepanjang sejarah baru terjadi. Pertumbuhan ekononi kita meningkat di angka 5,76%. Insya Allah akhir tahun ini kalau seluruh program berhasil, maka bisa mencapai angka 6”, tutur Bupati.
"Semoga segera dapat mendesain kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat banyak yakni murah sandang, pangan, papan, berdaulat di negeri sendiri dan masyarakat dalam kondisi aman."
"Karena keamanan adalah syarat utama berlangsungnya keimanan seseorang, sehingga dapat menjalankan syariat dan prinsip-prinsip keagamaan, serta bagi pemeluk agama lain dapat menjalankan ibadahnya karena situasinya aman," ungkapnya.
Asip menambahkan di Kabupaten Pekalongan situasinya sangat kondusif dan masyarakatnya dalam kondisi adem, ayem dan trentem.
"Ini berkat doa warga dan para tokoh agama yang ada serta dukungan dari semua pihak," tambahnya.(didik /dinkominfo kab.pekalongan)
Dalam kegiatan press tour yang melibatkan puluhan mitra media itu, diharapkan bisa menyamakan gelombang antara Pemkab Pekalongan dan media massa tanpa saling intervensi tugas dan fungsi masing-masing.
Menurut Bupati, kekuasaan yang tidak ada kontrol akan membahayakan dan akan cenderung melahirkan penguasa yang tirani atau penguasa yang mau menangnya sendiri. Oleh karena itu, pihaknya sangat terbuka dengan kritik dan saran yang membangun, bahkan akan berterima kasih jika ada saran, kritik dan masukan, selama didukung fakta yang benar dan dapat dipercaya.
“Kalau Kepala Daerah yang lain mungkin marah-marah kalau mendapatkan informasi yang kurang enak. Kalau saya tidak. Saya selalu menggunakan terminologi “Alhamdulillah wa Syukurilah. Alhamadulillahnya kita ada koreksi, Syukurnya, langsung kita ke lokasi untuk mengecek dan bahkan eksekusi,” ungkap Bupati.
Dengan menerima pemberitaan di media massa secara positif, pihaknya akhirnya bisa mengecek ke lapangan untuk mengetahui kebenaran pemberitaan tersebut dan menyelesaikan permasalahannya. “Kalau berkaitan dengan tempat tinggal langsung kita benahi, kalau terkait dengan kesehatan, sudah ada treatment dari pemerintah. Kalau itu berkaitan dengan bencana, kita sudah punya manajemen penanggulangannya,” tutur Bupati.
Menurut bupati, impact sebuah berita bisa mempengaruhi opini masyarakat sehingga mereka tergerak. “Inilah peran besar media dalam mempengaruhi publik dan publik tergerak untuk melakukan perubahan,” ujar Bupati.
Terkait hal tersebut, pemerintah menyikapi dengan 2 perspektif. Pertama, kata bupati, yakni perspektif yang umum, biasanya apatis. Dan yang kedua perspektif responsif. “Saya mengambil terminologi yang kedua. Jadi saya bersyukur, kita ada hal yang belum kita ketahui panjenengan ketahui, kemudian dibuat pemberitaan kepada khalayak, bahwa ada hal yang perlu kita perhatikan. Baik diperhatikan secara khusus oleh pemerintah maupun mengundang empati dari warga masyarakat”, ucap Bupati.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, media adalah salah satu pilar reformasi. Oleh karena itu harus terus-menerus melakukan pembenahan. Pemerintah sendiri, menurutnya, memerankan 2 fungsi penting yaitu sebagai regulator dan fasilitator.
Bupati menjelaskan mengapa dirinya selalu menekankan pemerintahan yang terbuka atau good governance. “Karena ini manfaatnya banyak sekali. Kita ini dipercaya oleh banyak lembaga, termasuk lembaga internasioanl, seperti dari Jerman, Australia, Jepang, Swiss, Amerika, karena apa. Karena kita punya niatan untuk membuka diri menjadi pemerintahan yang good governance,” terangnya
Dampak dari kepercayaan lainnya yaitu dberikannya bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsiyang porsi cukup lumayan. Menurutnya, Pemkab Pekalongan juga diperhatikan oleh lembaga-lembaga pemerintahan maupun Perguruan Tinggidan lembaga-lembaga nirlaba yang lain. “Hampir tiap minggu Pemkab Pekalongan mendapatkan berbagai perhargaan yang berasal dari berbagai lembaga. Saya meyakini semua itu antara lain karena peran dari media yang menyajikan berita yang menghadirkan fakta, bukan hoaks,” ungkap Bupati.
Terkait dengan progress pembangunan di Kabupaten Pekalongan, bupati menjelaskan, ekonomi Kabupaten Pekalongan tumbuh di angka 5,76% dan tingkat kemiskinan turun drastis. “Ini menunjukkan bahwa iklim usaha di Kabupaten Pekalongan terbuka dengan baik,” ujarnya.
Dari aspek infrastruktur, seperti pasar, jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur ekonomi serta infrastruktur penunjang seperti tempat-tempat wisata menurutnya, yang menikmati langsung adalah masyarakat. “Masyarakat senang kalau kita melakukan hal hal yang riil atau nyata dan dapat dinikmati. Sebaliknya, akanada respon negatif jika kita tidak segera melakukan pembangunan,” imbuhnya.
Menutup sambutannya, Bupati mengucapkan terima kasih kepada awak media yang telah memberikan kontribusi positif baik secara lisan maupun tulisan. “Karena tentuPemerintah tidak bisa sendirian mewujudkan cita-cita idealismenya yaitu membangun masyarakatKabupaten Pekalongan yangbahagia sejahtera lahir batin,” pungkasnya.
Esok harinya, kegiatan dilanjutkan dengan studi banding terkait Kemitraan Media ke Pemkab Kudus. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Dalam acara tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Munafah Asip Kholbihi dikukuhkan sebagai Bunda Baca.
Perpustakaan secara umum, kata inspektur, mempunyai peranan mewujudkan manusia yang cerdas, yang diharapkan memiliki kegemaran membaca, serta usaha dan terus mewujudkan masyarakat pembelajar.
Perkembangan perpustakaan saat ini, mulai dari Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota hingga tingkat Desa dan kelurahan, merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap peningkatan kegemaran membaca di masyarakat. Kami yakin perpustakaan hadir menjadi sarana pusat peradaban suatu bangsa dan menjadi lentera dalam pembangunan masyarakat di Indonesia.
“Kita semua percaya perkembangan perpustakaan sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas. Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga maupun komponen baik itu pemda, akademisi, lembaga swasta, komunitas maupun masyarakat umum mengenai peran perpustakaan dan pengembangan kegemaran membaca masyarakat di Indonesia,” tutur inspektur.
Dikatakan, kegiatan safari ini dilaksanakan melalui program promosi yang informatif, implementatif dan komunikatif dalam menunjang penyebaran informasi yang lebih luas atas keberadaan dan arti penting perpustakaan serta membaca bagi peningkatan wawasan pengetahuan bagi masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan amanah UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Yang menyatakan Perpustakaan Nasional mempunyai tugas sebagai Perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan pusat jejaring perpustakaan,” jelas inspektur.
Lebih lanjut inspektur mengutarakan, Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan menjadi kegiatan prioritas untuk mendukung program prioritas percepatan pengurangan kemiskinan. “Peran perpustakaan adalah menghubungkan antara sumber pengetahuan dan pengguna pengetahuan. Perpustakaan sebagai rumah, sumber pengetahuan dan pustakawan adalah katalisator dalam usaha mempercepat proses diseminasi sumber pengetahuan tersebut,” ujar Darmadi.
Atas nama pimpinan Perpustakaan Nasional mewakili Pemerintah dan atas nama pribadi, Inspektur Perpusnas, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, M.Si beserta jajarannya yang selama ini telah memberikan dukungan terhadap program pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca guna peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Pekalongan. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan kehadiran para tamu undangan sekalian.
Safari Nasional Gemar Membaca Tahun 2019 Dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Ir. Hj. Arini Harimurti, mewakili Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi yang pada kesempatan yang sama masih berada di Jakarta untuk menghadiri rapat Koordinasi Lintas Sektor Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga dan Kota Cilegon.
Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti dalam sambutannya mengungkapkan, menyambut dengan gembira kegiatan safari tersebut. Arini berterima kasih dan berharap kegiatan serupa bisa digelar pada tahun-tahun berikutnya. “Karena dengan safari ini, kami semua menjadi termotivasi untuk gemar membaca, untuk melakukan literasi, sehingga memahami dan menganalisa keadaan sebenarnya,” ujar Wabup Arini.
Arini mencontohkan, sering mendapat informasi atau berita melalui whatsapp, sebagian orang sering kemudian langsung meneruskan berita atau informasi yang didapatkan dari grup whatsapp tanpa mengecek terlebih dahulu. “Padahal kita tidak tahu persis apakah informasi tersebut benar atau tidak. Dengan motivasi membaca ini, saya berharap jika kita menerima suatu informasi, kita membaca dulu, ini benar tidak, kemudian memahami, menganalisa, ini benar atau tidak sebelum kita teruskan,” ucap Arini.
Tangkal Hoax
Oleh karena itu, dengan kegiatan ini, diharapkan juga dapat menangkal adanya berita-berita hoax. “Jadi literasi semacam ini, setelah kita mendapat pencerahan dari Pusat maupun Provinsi, kita ingin semakin ingin tahu berita-berita yang kita terima, kita seleksi, kalau memang itu hoax, tentu saja jangan sampai tersebar,” ungkap Wabup.
Menurut Wabup, literasi mempunyai peran yang penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat yang sangat menentukan masa depan bangsa.”Karena dengan membaca, kemudian menganalisa, kita akan tahu masa depan, gambaran dan tantangannya seperti apa. Kalau kita tidak tahu tantangan masa depan seperti apa, bagaimana kita menyiapkan masa depan bangsa ini. Kalau kita tidak membaca, menganalisa, bagaimana kita tahu permasalahan yang akan datang,” kata Arini.
Wabup mengatakan, pernah membaca, bahwa UNESCO pada tahun 2016 program literasi bisa menghasilkan manfaat, antara lain untuk memunculkan kepercayaan diri dan , empowerment (pemberdayaan), dengan mekanisme pembiayaan yang sama efektifnya dengan pendidikan sekolah, sehingga program literasi ini, sama sefektifnya dengan sekolah-sekolah formal. “Saya berharap, dengan adanya gerakan membaca atau literasi ini, masyarakat Kabupaten Pekalongan bisa lebih sejahtera,” ucap Arini.
Senada dengan Inspektur Perpusnas, Arini juga sepakat sudah saatnya mengubah paradigma atau melakukan transformasi bahwa perpustakaan yang dulu sebagai gudang buku, hendaknya saat ini menjadi tempat berkegiatan masyarakat, untuk pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan. “Sehingga bukan hanya sebagai gudang buku saja, tetapi bagaimana menarik perhatian anggota kita dan masyarakat agar lebih cinta pada perpustakaan, melakukan kegiatan di perpustakaan yang bermuara untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat,” terang Arini. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Sebagai Tindak lanjut dari pengajuan tersebut, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengundang Kabupaten Pekalongan bersama Kabupaten Purbalingga dan Kota Cilegon yang sama-sama mengajukan perubahan RTRW dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Kamis (17/10/2019).
Dalam acara tersebut, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, memimpin delegasi Pemkab Pekalongan diantaranya Sekretaris Daerah Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten dan 21 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pekalongan. Dan mengingat pentingnya perubahan RTRW ini bagi Kabupaten Pekalongan, Bupati Asip Kholbihi memaparkan langsung di depan Team Evaluasi Teknis Persetujuan Substansi Perubahan RTRW Propinsi/Kabupaten/Kota terkait rencana perubahan RTRW Kabupaten Pekalongan.
Dalam paparanya, Bupati Asip menekankan pentingnya perubahan RTRWterkait dengan percepatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dan pemberian kepastian penggunaan/pemanfaatan dan pengembangan lahan bagi berbagai pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Bupati Asip menyampaikan bahwa dalam pengajukan rencana perubahan RTRW ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mempertimbangkan secara detail berbagai aspek yang menyangkut keseimbangan dan keberlanjutan program.
"Prinsip keseimbangan dan keberlanjutan sangat penting untuk diperhatikan dalam rencana perubahan RTRW ini, Kabupaten Pekalongan di satu sisi berharap menarik investasi di sektor industri, namun di sisi lainharus tetapeksis di bidang produksi pertanian. Inilah contoh konkret aspek keseimbangan dan keberlanjutan yang benar-benar diperhitungkan dalam rencana perubahan RTRW,” ujar Bupati KH. Asip.
Di akhir paparannya Bupati Pekalongan berharap besar akan disetujuinya Rancangan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2031. “Kami sangat berharap rancangan perubahan RTRW yang kami ajukan ini akan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,” harap KH. Asip. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
rumah sakit umum daerah (RSUD) Kesesi ini progressnya malah plus. Kemarin ada berita-berita itu, namun setelah kita cek bukan deviasi tapi progressnya malah plus 12 persen. Diharapkan nanti tepat waktu tepat mutu
,” jelasnya, Rabu (16/10/2019).
Lebih lanjut, kata Bupati, meski dikebut pembangunannya pihaknya meminta bangunan memiliki standarisasi. “Wajib hukumnya bangunan rumah sakit memiliki standarisasi. Maka dari itu kami serahkan ke pengembang berpengalaman dalam pembangunan RSUD,” ucapnya.
Dituturkan Bupati, untuk tahun ini Rp 9 miliar dikeluarkan Pemkab Pekalongan melalui APBD Kabupaten . “Bangunan utama semoga bisa selesai tahun ini agar bisa digunakan karena rumah sakit ini sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat wilayah Kesesi dan sekitarnya, bahkan bisa mengcover daerah perbatasan Pemalang bagian selatan. Insya Allah akhir tahun bisa kita fungsikan dan awal tahun sudah bisa berfungsi,” tutur Bupati.
Ditambahkan Bupati, nanti di bagian belakang kita akan bangun lagi, sehingga tahun 2022 sudah settle menjadi RSUD Type D. Untuk itu, pembangunan rumah sakit ini harus kita dorong untuk pelayanan masyarakat. Hal ini agar derajat pelayanan kesehatan bisa kita tingkatkan melalui pembangunan fisik-fisik sepertu RSUD Kesesi ini.
“Karena RSUD Kesesi ini Type D maka memungkinkan untuk kami ajukan ke Pemerintah Pusat untuk melanjutkan pembangunan tahap kedua melalui APBN,” tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Selain itu, kata Bupati, Pemkab Pekalongan juga telah menyiapkan dana tak terduga sebesar Rp 3 miliar. Dana itu bisa dicairkan sesuai prosedur dan kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan, Budi Raharjo, menjelaskan bahwa catatan pekan lalu ada 26 desa terdampak. Kini terdapat 27 desa dengan 36.302 jiwa terdampak yang tersebar di 11 kecamatan.
“Jumlah jiwa itu ada di 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Kandangserang, Karangdadap, Kedungwuni, Wonopringgo, Doro, Karanganyar, Paninggaran, Kesesi, Wonokerto, Sragi dan Kajen,” imbuhnya.
BPBD sejauh ini terus melakukan penyaluran air ke desa terdampak. Sejak bulan Agustus 2019 hingga Rabu (16/10/2019), total 378 tangki atau sebanyak 1.775.000 liter air bersih."Kami sekali kirim bergilir dua truk tangki air, yang satu tangki kapasitasnya 6.000 liter," jelasnya.
Salah satu warga Dusun Bantul Wetan, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Trikuati (45), mengatakan bahwa daerahnya mulai mengalami kelangkaan air bersih sejak awal Agustus kemarin. Warga pun mengandalkan air sungai untuk mandi, cuci bahkan untuk minum."Kadang kalau ada uang ya beli air bersih. Satu galon air Rp 3 ribu, butuhnya sehari sampai 4 galon," jelasnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Bupati KH. Asip juga mengemukakan, berencana melakukan water treatment di danau buatan selain di Kecamatan Kesesi. Adapun di Kabupaten Pekalongan terdapat lima danau buatan, yang juga akan dilakukan water treatment oleh Pemkab. Lima danau itu terdapat di Kecamatan Kesesi, Kajen, Bojong, dan Karanganyar.
“Nantinya Pemkab akan kerjasama dengan PDAM, dengan harapan kekeringan yang terjadi setiap tahunnya bisa diatasi dengan pemanfaatan air danau,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DPU dan Taru Kabupaten Pekalongan, Wahyu Kuncoro, menjelaskan, perlu dilakukan water treatment agar air di dua danau bisa dikonsumsi. Pemkab Pekalongan akan maksimalkan danau buatan sebagai reservoir atau penyimpanan air. Hal itu dilakukan untuk mengatasi kelangkaan air bersih yang terjadi setiap tahun.
“Terdapat sejumlah danau buatan yang bisa dimanfaatkan. Seperti dua danau yang ada di Desa Watugajah, dan Desa Kesesi Kecamata Kesesi. Dua danau itu diproyeksikan menjadi tampungan air yang bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan air minum. Water treatment perlu dilakukan agar air bisa dikonsumsi, selama ini air di danau buatan hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan pertanian,” ujar Wahyu Kuncoro.
“Dua danau itu diproyeksi menjadi reservoir yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan air minum saat musim kemarau,” imbuhnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan).
Selain itu, dengan banyaknya Perguruan Tinggi, menurutnya, juga berdampak pada tingkat penggangguran yang makin turun. Tingkat pengangguran terbuka di wilayah Kabupaten Pekalongan saat ini pada kisaran 4 persen, dari sebelumnya yang mencapai 6 persen. Menurut Bupati, hal itu karena semakin banyak tenaga kerja yang terserap diantaranya melaui job fair-job fair yang rutin dilaksanakan.
Pemkab juga akan membuka kawasan industri di wilayah Kecamatan Siwalan. “Banyak investor dari Dalam maupun Luar Negeri yang siap menanam modal di Kabupaten Pekalongan,” imbuhnya.
Groundbreaking pembangunan gedung rektorat UMPP dihadiri oleh tokoh Muhammadiyah, di antaranya, K.H. Farid Akhwan, Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kota, Pengurus Daerah Aisyiyah, Rektor UMPP dan jajarannya, para dosen dan karyawan UMPP serta tamu undangan lainnya.
Bupati atas nama Pemkab Pekalongan menyatakan sangat mendukung berdirinya UMPP yang melengkapi iktiar-ikhtiar yang lain karena di Kabupaten Pekalongan sudah ada delapan perguruan tinggi, baik yang diinisiasi oleh kalangan swasta maupun pemerintah. “Sampai saat ini , atas inisiasi pemkab. telah lahir 3 Perguruan Tinggi yaitu PSDKU Undip, Politeknik Kajen ( Polban ) dan IAIN di Kajen,” sebut Asip.
Bupati Asip berterima kasih pada Pengurus Daerah Muhammadiyah beserta jajarannya yang terus-menerus berikhtiar untuk memulai lagi pembangunan UMPP yang sejarahnya sudah ada sejak Tahun 1960-an. “Hal ini menunjukkan semangat sarikat warga Muhammadiyah Pekajangan untuk tollabul ilmi (mencari ilmu) luar biasa, tak heran jika akhirnya sekarang terlaksana pembangunan gedung UMPP ini ” , ungkapnya.
Di akhir sambutannya, bupati berharap kehadiran UMPP dapat menjadikan masyarakat Kabupaten Pekalongan menjadi warga yang terdidik. “Manfaat UMPP ini hendaknya bisa dirasakan tidak hanya oleh kalangan akademik yang ada di UMPP saja, tapi saya minta nanti supaya bisa bergandeng tangan dengan pemkab agar kebijakan-kebijakan pemerintah yang memerlukan dukungan dari para pemuka agama dan akademisi betul-betul berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.*(Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
