Artikel

KAJEN - Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2018 di Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk memperbaiki rumah warga agar memenuhi syarat, supaya sehat dan dapat melahirkan generasi yang baik, sejahtera serta mampu menambahkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Demikian disampaikan Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi SH.,M.Si. dalam sambutannya pada acara penyerahan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni, Senin (30/7/2018) pagi.

Hadir dalam kegiatan itu antara lain Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM., Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan – H. Kholis Jazuli, para Kepala OPD terkait, Camat beserta Muspida Kecamatan Kedungwuni dan para Kepala Desa/Kelurahan se Kecamatan Kedungwuni serta tamu undangan lainnya.

Bupati menjelaskan, tahun 2018 ini Kabupaten Pekalongan melakukan rehabilitasi terhadap 1.708 unit rumah yang tersebar di Kabupaten Pekalongan, dengan total anggaran Rp 19.490.000.000,-, dengan masing-masing unit rumah mendapatkan Rp 10 juta sampai Rp 15 juta.  "Uang tersebut jangan digunakan untuk membeli bedak atau rokok, karena uang Rp 15 juta ini merupakan amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten untuk memperbaiki rumah panjenengan," jelasnya.

Bupati Asip menambahkan bahwa pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek fisiknya saja melainkan juga pada nilai-nilai spiritualnya, karena tidak semua orang mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut.

Menurut Bupati, jumlah rumah di kabupaten Pekalongan sebanyak 189.977. Sementara rumah yang tidak layak huni (RTLH) sebanyak 39.297. Dari 39.297 rumuh ini, menurut Pemerintah belum memenuhi standar. “Inilah yang saya dan Ibu Wakil Bupati selama lima tahun ini berikhtiar supaya jumlahnya tiap tahun semakin berkurang. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 ini kita bisa menyelesaikan 1.708 rumah yang direhabilitasi oleh pemerintah kabupaten Pekalongan,” tutur Bupati.

Dana bantuan RTLH yang sebesar Rp 15 juta per rumah, kata Bupati, itu hanya dana stimulus. “Kalau diibaratkan kita makan, itu hanya lauk-pauknya saja, sementara untuk nasinya para penerima bantuan RTLH mencari sendiri. Untuk itu, saya berharap para dermawan dan aghniya berkenan membantu untuk meringankan,” ujar Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim dan LH - Ir.  Trinanto Agus Maryono, M.Si. dalam laporannya menyampaikan bahwa penyerahan simbolis bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Bupati kepada para penerima sebagai tanda dimulainya kegiatan fisik RTLH yaitu rehabilitasi atau peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.

Lebih lanjut, Trinanto menerangkan bahwa bantuan sosial RTLH tersebut adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Trinanto memaparkan, berdasarkan basis data terpadu (BDT) tahun 2015, jumlah RTLH Kabupaten Pekalongan sebanyak 21.956 unit. Hingga tahun 2017, telah dilaksanakan rehab RTLH lebih kurang sebanyak 3.143 unit yang semua dibangun dari APBN melalui DAK, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Pekalongan, CSR Bank Jateng, Dana Desa minimal 2 unit per desa.

“Pada tahun 2018 ini akan dilaksanakan rehab RTLH sebanyak 1.708 unit dengan total anggaran Rp 19.490.000.000,- yang bersumber dari DAK sebanyak 482 unit senilai Rp 7.230.000.000,- yang meliputi 4 kecamatan, 4 kelurahan, 10 desa. Dan yang bersumber dari APBD Kabupaten sebanyak 410 unit senilai Rp 4,1 milyar. Kemudian dari APBD Provinsi melalui bantuan Pemerintahan Desa, 3 unit per desa senilai Rp 8.160.000.000,” papar Trinanto.

Dari 1.708 RTLH tersebut, kata Trinanto, sebanyak 1.226 rumah menerima bantuan masing-masing Rp 10 juta yaitu yang berasal dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Sedangkan yang dari DAK 482 unit menerima bantuan Rp 15 juta per rumah.

“Untuk menyalurkan RTLH ini kami dibantu dan telah ditunjuk Bank Jateng Cabang Kajen yang telah memfasilitasi penandatanganan Buku Tabungan oleh seluruh penerima bantuan RTLH tahun 2018. Direncanakan pelaksanaan RTLH akan selesai pertengahan bulan Desember 2018,” terang Trinanto.

Dalam kegiatan RTLH tersebut, Bupati KH. Asip Kholbihi, Wakil Bupati, Anggota DPRD, dan Sekda secara simbolis melakukan peletakan batu pertama dan menyerahkan buku rekening kepada warga penerima RTLH. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Berbagai upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui pengurangan beban pengeluaran. “ Antara lain berupa beasiswa pendidikan bagi warga miskin melalui Kartu Kajen Cerdas, Beasiswa Mahasiswa bagi keluarga miskin, pemberian jaminan kesehatan daerah melalui Kartu Kajen Sehat, Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pemberian santuan kematian bagi warga tidak mampu” ungkap Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, SH MSi saat menyampaikan pengantar Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD Kabupaten Pekalongan baru baru ini di gedung DPRD setempat, Kamis (29/3/2018) malam.

Disamping itu juga dilakukan peningkatan pendapatan antara lain berupa pelatihan dan ketrampilan kerja, pemberian modal usaha bagi keluarga dan wanita rawan sosial, dan pemberian modal bagi kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin. Semua diyakini dapat mengurangi masalah kemiskinan. “Prosetase penduduk miskin pada tahun 2017 turun sebasar 0,29 % yaitu dari 12,90% pada tahun 2016 menjadi 12,61% pada tahun 2017”terangnya.

Hadir pada acara LKPJ ini Wakil Bupati Ir. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH, Wakil dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Perwakilan unsur Forkompinda, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), LSM, Wartawan dan segenap komponen masyarakat.

Bupati menambahkan bahwa pengurangan pengangguran terbuka telah dilakukan melalui pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan pelaksanaan mobile training unit serta penyelenggaraan job fair dan bursa kerja online yang diharapkan mampu menjadi sarana penyediaan lapangan kerja. ”Disamping itu adanya 8 perusahaan baru (PMDN) yang mampu menyerap tenaga kerja hingga tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 turun sebesar 2,17 % dari 6,56 % pada 2016 menjadi 4,39 % pada tahun 2017.

KAJEN – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se eks Karesidenan Pekalongan digelar di pendopo rumah dinas jabatan Bupati Pekalongan, Rabu kemarin (15/3/2018).

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si selaku tuan rumah, dihadapan Plt. Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, unsur pimpinan DPRD Provinsi, dan rombongan, Bupati/Walikota di wilayah eks Karesidenan Pekalongan, serta unsur DPRD daerah, menyebutkan bahwa pembangunan di daerah yang dipimpinnya berjalan secara baik.

Potensi wisata alam seperti Petungkriyono, columnar joint Watu Bahan, serta eksotisme wisata alam lain di Kabupaten Pekalongan, mampu menggeliat selama kepemimpinannya menuju dua tahun. Bahkan produk unggulan batik, jeans, sarung palekat serta kuliner mampu menuai popularitas.

Bupati juga memaparkan terkait pembangunan ruas tol Trans Jawa di Kabupaten Pekalongan yang berada di antara jalur Jakarta dan Surabaya, sehingga pihaknya mengharapkan adanya rest area di kawasan tersebut.

Bupati mengucapkan terima kasih kepada pihak Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Pekalongan untuk penyelenggaraan Musrenbangwil tersebut, untuk kedatangan tamu-tamu dari Kabupaten/Kota tetangga, serta dari pihak Provinsi.

download

Pemerintah Kabupaten Pekalongan selaku pihak Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan selaku pihak Legislatif secara bersama-sama menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Persetujuan Bersama diwujudkan dengan ditandatanganinya Rancangan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentag APBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ini selanjutkan akan kita sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi agar tercapai keselarasan antara kebijakan daerah, provinsi dan nasional maupun sintergitas antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur. Disamping itu juga untuk menghindari agar peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,” ujar Bupati.

Kabupaten Pekalongan akhirnya meraih peringat pertama  pada ajang Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2016 Kategori Kabupaten dengan jumlah Penduduk di bawah 1 juta jiwa. setelah menyisihkan menyisihkan tiga finalis lainnya yaitu Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan, Bangka dan Kabupaten Pekalongan GunungKidul Propinsi Jogjakarta. Dan  setelah diseleksi dari 110 kota / Kabupaten lainnya di indonesia. 

IRSA merupakan program penghargaan terhadap kota dan kabupaten terbaik dalam hal penerapan program-program keselamatan di jalan raya. Pada kesempatan ini Kabupaten Pekalongan unggul dalam penilaian Manajemen Keselamatan Jalan, Jalan yang Berkeselamatan dan  Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan.  

Wakil Bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti atas nama Pemkab Pekalongan, Arini merasa bangga dengan terpilihnya Kabupaten Pekalongan sebagai juara IRSA dan terima kasih kepada semua pihak karena Kabupaten Pekalongan meraih prestasi ini. “Dengan terpilihnya Kabupaten Pekalongan meraih peringkat pertama ini  diharapkan, saya bersama Bapak Bupati Asip Kholbihi dapat semakin giat menerapkan pilar-pilar keselamatan jalan di Kabupaten Pekalongan ini dan memotivasi kepada semua elemen  untuk menigkatkan keselamatan jalan raya”, ucap Arini.

Untuk sekedar diketahui, ajang ini merupakan rangkaian kegiatan dari “I Wanna Get Home Safety!”. (IWGHS) yang diselenggarakan oleh Adira Insurance bekerjasama dengan Majalah SWA. Secara lebih spesifik, tujuan program ini diantaranya, untuk mengetahui dan memperoleh feedback terkait penerapan road safety di lingkungan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Selain itu juga untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menerapkan road safety management dengan baik, memberikan inspirasi dan role model bagi pemerintah daerah lain tentang pelaksanaan road safety management yang baik, dan mendorong penerapan road safety yang semakin baik dari waktu ke waktu di Indonesia. (red)

KAJEN – Nasionalisme sebagai perwujudan rasa cinta bangsa Indonesia terhadap Negara dan Tanah Air berdasarkan Pancasila kini berada dalam pusaran peradaban baru bernama globalisasi dan kian mendapat tantangan yang begitu besar. Rrasa nasionalisme yang mulai terkikis, luntur perlahan dan digantikan faham baru seiring dengan perkembangan jaman ini menjadikan Pemkab. Pekalongan Kamis pagi tadi (24/11) menggelar satu kegiatan Derap Merah Putih Siswa SMP, SMA/SMK Tahun 2016 di Lapangan Gemex Kedungwuni Pekalongan.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Nilai-Nilai Nasionalisme bagi Siswa SMP, SMA/SMK Tingkat Kabupaten Pekalongan tersebut bertujuan untuk memberikan kegiatan bagi siswa di alam terbuka yang menyenangkan dengan mengandung unsur olahraga dan pendidikan. Disamping itu juga untuk mendorong inisiatif guru, dalam mengimplementasikan pendidikan dan penanaman nilai-nilai nasionalisme bagi peserta didik. 

Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, M.Si saat memberikan sambutannya dalam acara tersebut menyampaikan bahwa hari ini nasionalisme harus direfresh kembali dengan cara antara lain menghormati lambang–lambang negara yang harus pula dimaknai secara nyata mengingat saat ini banyak yang ingin mengganti bendera kita Merah Putih. “Hari ini ada pula yang ingin merubah NKRI dengan negara yang sesuai dengan seleranya sendiri. Dan hari ini muncul pula kelompok yang tidak bertanggungjawab yang ingin agar kebhinnekaan kita dihilangkan,” ujar Asip. 

Lebih lanjut Asip menyampaikan, sejatinya nasionalisme sekarang ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, aksi atau kegiatan sesuai dengan kepribadian dan karakter masing-masing pribadi. “Anak-anakku bisa berperang melawan pihak pihak yang ingin mengganti Pancasila melalui media sosial seperti facebook, twitter, dan lain sebagainya. Kita akan mengcounter itu,” tegas Asip.