Artikel

Alamat

Link Terkait

• Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan

• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi terhadap kinerja kepemimpinan dalam kerangka digitalisasi pemerintahan, diantaranya dalam pelaksanaan regulasi terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sangat bergantung pada sekda, selaku koordinator SPBE.

Selain itu, juga komitmen dan teladan kepala daerah, sekretaris daerah dinilai sebagai kunci utama dalam keberhasilan transformasi digital di Indonesia.

“Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian akbar, S.Sos, M.Si berhasil masuk 3 besar, sebagai finalis nominator ADLG Award 2024”, tutur Ketua Tim Visitasi, Ir. Eddy Santoso, MM didampingi DR. Ucup Hidayat, S.Si, MM (Kemendagri) dan Andi Yuniantoro (PT. Inixindo) didampingi DR. Ucup Hidayat, S.Si, MM (Kemendagri) dan Andi Yuniantoro (PT. Inixindo), di Ruang Rapat Bupati Pekalongan, Rabu, (05/06/2024).

Agenda penghargaan tahunan kepada sekretaris daerah di seluruh Indonesia ini merupakan pelaksanaan yang ketiga kalinya. Penganugerahan ADLG Award bertujuan untuk membantu mempercepat transformasi digital di daerah, sesuai Perpres 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Penghargaan diberikan kepada sekretaris daerah provinsi dan sekretaris daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Penilaian ADLG Award terbagi dalam 3 klaster, yaitu seleksi awal berbasis data dukung, visitasi pembuktian aksi serta paparan tanya jawab panelis di Kemendagri. Sekda Yulian Akbar dijadwalkan menyampaikan paparan pada 27 Juli 2024 di hadapan Menteri Dalam Negeri, Kemenpan RB, Kemenkominfo, praktisi IT, Wantiknas, dan Akademisi.

Demikian disampaikan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang dibacakan Sekda M. Yulian Akbar Pada Acara Bimbingan Teknis Penyusunan Masterplan Kota Cerdas ( Smart City ) Kabupaten Pekalongan, Rabu, 05 Juni 2024 di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan.

Dijelaskan bupati, dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maka pihaknya mengharapkan dukungan dari berbagai elemen untuk mewujudkan Pembangunan berbasis smart city pada Pemerintah Daerah yang merupakan sebuah strategi yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien.

“ Kami akan terus mendorong peningkatan keterampilan dan profesionalitas pegawai yang ditugasi dalam menangani smart city. Selain itu, smart city tidak hanya melulu soal penggunaan teknologi atau pembangunan fisik semata, yang lebih penting adalah bagaimana dapat membangun pola pikir, sikap dan karakter masyarakat yang lebih baik, karena untuk mewujudkan konsep smart city ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, keseriusan dan usaha yang gigih oleh setiap elemen, baik pemerintahan dan masyarakat, untuk menyusun Masterplan Smart City Kabupaten Pekalongan ” katanya.

Bupati menambahkan Sebelum mengikuti program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City), Kabupaten Pekalongan telah mengarah menuju smart city dengan pembangunan infrastruktur seperti tersedianya ruang server, pengembangan aplikasi, pembangunan jaringan fiber optic, dan lain-lain, namun belum terdapat integrasi dan kolaborasi antar semua elemen.

“Kota cerdas merupakan suatu konsep perencanaan, penataan dan pengelolaan kota yang saling berkaitan dalam semua aspek kehidupan untuk mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan, memiliki moral serta peningkatan kualitas hidup warga negaranya dengan menerapkan berbagai inovasi dan kolaborasi antar berbagai elemen,” terangnya.

Tak lupa, Fadia mengucapkan terimakasih kepada para tamu undangan khususnya kepada Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo serta Tim Pembimbing Smart City.

Dirinya berharap para narasumber dalam Bimtek ini dapat menyampaikan materi sedetail – detailnya sehingga para peserta mampu memahami materi dengan baik. “Kepada para peserta Bimtek saya minta untuk sungguh – sungguh dalam mengikuti Bimtek. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik, jika ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan agar disampaikan jangan ragu, karena salah satu tujuan Bimtek itu agar kita semakin paham dan mampu mengaplikasikannya,” pungkasnya.

Demikian disampaikan Bupati Fadia usai menghadiri pelantikan Dewan Musyawarah MLKI Kabupaten Pekalongan, Selasa 4 Juni 2024 di Pendopo Bupati Pekalongan. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Forkompimda Kabupaten Pekalongan, sejumlah Kepala OPD dan tamu undangan.

Ditambahkan bupati, para pengurus MLKI juga diharapkan bisa menjaga keanekaragaman yang ada di Kota Santri dan bisa berkomunikasi yang baik dengan warga desanya.

“saya ucapkan selamat kepada para pengurus yang baru saja dilantik, semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya kepada para penghayat yang saat ini tercatat di Kabupaten Pekalongan ada 8,” kata Fadia.

Fadia menjelaskan, bahwa dirinya merupakan satu-satunya Bupati yang menghadiri pelantikan MLKI, karena menurutnya menjadi Bupati berarti menjadi orang tua bagi seluruh warga Kabupaten Pekalongan tanpa bisa memilih.

“semua wajib kita sayangi, wajib kita besarkan dan ayomi sehingga tidak ada perasaan pilih kasih. Walaupun mereka minoritas di Kabupaten Pekalongan jika kita bisa berkomunikasi dengan baik maka insyaAllah bisa memberi manfaat bagi kita,” ujarnya.

Bupati berpesan, pengurus yang baru bisa aktif dan bisa memberi manfaat bagi para penghayat di Kabupaten Pekalongan serta bersama dan bersinergi dengan Pemkab untuk membangun Kabupaten Pekalongan.

Seusai pelantikan acara dilanjutkan dengan sarasehan dengan tema ‘Menjaga, Merawat Dan Melestarikan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara’.

Disampaikan Sekertaris Daerah, Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, SSos, MSi usai pimpin upacara menyampaikan, Kegiatan upacara ini diharapkan tidak hanya kegiatan seremonial saja tapi bisa ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. “Kita sudah mulai menanamkan nilai-nilai Pancasila, memberikan pemahaman kepada anak-anak penerus bangsa kita," terangnya.

Hal tersebut juga berlaku kepada para ASN supaya memberikan keteladanan dalam pelaksanaan di kehidupan sehari-hari. "Perilaku yang benar-benar bisa menjunjung tinggi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada didalamnya harapannya bisa diterapkan juga di dalam pemerintahan,"terangnya.

Ditambahkan, Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pekalongan juga telah diterapkan, Tidak banyak Kabupaten/ Kota yang melaksanakan, Pemerintah juga sangat serius mempersiapkan regulasi di bawahnya.

Dalam Upacara tersebut juga ada pembagian sepuluh juta bendera merah putih dari Kemendagri dan Pemda berpartisipasi dalam pembagian tersebut. “Meningkatkan nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap tanah air, hubbul wathon minal iman.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, Wakil Ketua DPRD, perwakilan Forkompimda, kepala OPD, anggota DPRD dan tamu undangan.

Dalam kesempatan tersebut, bupati memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD yang telah mengajukan Raperda ini. Hal ini menunjukan kepedulian DPRD dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkait ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. “berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,” katanya.

Untuk itu, Fadia berharap dalam pembahasan lebih lanjut agar diatur secara lebih rinci dari setiap strategi dan upaya penyelenggaraan ketertiban umum oleh setiap perangkat daerah dalam hal tanggung jawab teknis pelaksanaan. “selain itu, Raperda ini agar dikonsultasikan secara komprehensif dan substantif kepada Pemerintah Provinsi agar rapareda ini benar-benar dapat disusun sesuai dengan kaidah, norma, dan kewenangan serta menjadui payung hukum yang efektif di Kabupaten Pekalongan,” tambahnya.

Bupati juga memerintahkan kepada segenap perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan langsung atas raperda ini agar secara aktif dan partisipastif terlibat di dalam pembahasan lebih lanjut serta melakukan proses konsultasi maupun pendalaman materi secara substantif, sehingga penyususnan raperda ini benar-benar dapat memenuhi amanat peraturan perundang-undangan dan menjawab permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

“saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan yang telah menyampaikan pandangannya terhada dua Raperda Inisiatif Pemerintah Daerah yaitu Raperda tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2045 dan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa,” tuturnya.

Selain itu, Bupati juga meminta kepada PPK terpilih untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat dan bisa memastikan data pemilih yang terbaru dan akurat. “Saya berharap tugas PPK tidak menjadi beban, akan tetapi diniatkan untuk membuat Kabupaten Pekalongan yang aman, kondusif dan nyaman serta semoga tugasnya dapat berjalan lancar,” harapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Laelatul Izah menuturkan ada 95 PPK yang dilantik dan dikukuhkan untuk Pilkada Serentak 2024 yang akan bertugas 19 Kecamatan. Dirinya meminta kepada PPK untuk menjaga integritas, profesionalitas dan netralitas serta menjaga kekompakan. “selamat kepada PPK yang telah dilantik, selamat menjalankan tugas, semoga amanah,” ujarnya.

Tak lupa dirinya mengucapkan terimakasih kepada Bupati Pekalongan atas dukungan, diantaranya yakni dukungan anggaran yang merupakan salah satu faktor penting dalam suksesnya PIlkada. “saat ini penyelenggaran sudah terbentuk dan nanti sebentar lagi ada PPS. Anggran sudah diberikan dari Pemda dan kita akan menyiapkan logistik untuk pemilihan nanti,” terang Izah.

Penyaluran BLT dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Sosial, pada Selasa (14/05/2024) untuk buruh tani tembakau di wilayah Kecamatan Petungkriyono dan Rabu (15/05/2024) untuk buruh tani tembakau di wilayah Kecamatan Paninggaran.

"BLT ini khusus untuk petani tembakau, yang bukan petani tembakau yang tidak dapat menerima bantuan ini. Kalaupun tahun ini petani dan tahun depannya bukan petani tembakau maka tidak bisa mendapatkan BLT dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ini," ujar Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Agus Dwi Nugroho, usai penyaluran BLT DBHCHT di Petungkriyono.

Agus Dwi Nugroho menambahkan, untuk memastikan bahwa mereka yang menerima BLT adalah petani tembakau, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pekalongan dalam hal updating data.

Bantuan yang diterima petani tembakau sebesar 300 ribu rupiah per bulan, untuk tahap pertama ini diberikan langsung dua bulan sehingga para petani menerima bantuan sebesar 600 ribu rupiah. Direncanakan pada bulan Juni 2024 mendatang akan diberikan bantuan tahap selanjutnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan, Ari Lailani menambahkan, bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada petani tembakau tidak hanya berupa uang. Namun, dari Pihak DKPP juga memberikan bantuan sarana dan prasarana serta memberikan pelatihan terkait budidaya tanaman tembakau.

"Kami memfasilitasi para petani tembakau dalam kegiatan budidayanya. seperti memberikan benih tembakau, pupuk, mesin perajang, kemudian jalan usaha tani perkebunan tembakau juga diperbaiki. Selain itu kami juga memberikan pelatihan budidaya tembakau. Apalagi untuk wilayah petungkriyono ini masih tergolong wilayah pengembangan, sehingga pelatihan dibutuhkan," tutur Ari Lailani.

Tarmian, salah satu penerima bantuan dari Desa Curugmuncar, Kecamatan Petungkriyono mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan kepada dirinya. "Alhamdulillah dengan adanya bantuan DBHCHT bisa membantu warga Petungkriyono khususnya di Desa Curugmuncar yaitu para petani tembakau. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fadia Arafiq yang telah memberikan bantuan DBHCHT kepada warga Petungkriyono dan semoga lancar dalam memimpin Kabupaten Pekalongan," ungkap Tarmian.