Artikel

Alamat

Link Terkait

• Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan

• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE MM menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap dedikasi dan kerja keras TNI atas selesainya pekerjaan tersebut. “Saya ucapkan matur nuwun luar biasa terutama kepada Keluarga Besar TNI atas dedikasinya, atas kerja kerasnya, dan juga untuk seluruh tokoh masyarakat. Karena dalam waktu 30 hari, jalan desa sepanjang 1700 meter serta gorong-gorong 2 plat di 3 titik selesai dalam waktu satu bulan,” tutur Fadia dalam sambutan pada Penutupan TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2022 di Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kamis (9/6)

Bupati Fadia menyatakan sangat senang dan menilai bantuan TNI ini sangat luar biasa. “Ini sangat luar biasa, karena jalan yang tadinya agak sulit kita sentuh, jalan terpencil, jalan poros desa, yang desa sini tidak mau betulin, desa sana tidak mau betulin, akhirnya jalan itu kapiran (terlantar), bisa selesai semua,” ungkap bupati.

Bupati berpesan kepada masyarakat Desa Windurojo agar jalan yang telah dibangun dijaga dengan baik. Bupati juga berharap pembangunan bisa benar-benar bermanfaat. “ dan pastinya untuk masyarakat Windurojo. Insya Allah dengan jalan yang alus rejekinya ikut mulus. Amin. Para petani, para pedagang tambah lancar usahanya dan anak-anak sekolah tambah mudah sekolahnya,” ujar dia.

Dandim 0710 Letkol CZI Hamonangan Lumban Toruan yang diwakili Kasdim Letkol Inf Raji, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan TMMD sengkuyung I TA. 2022 di Desa Windurojo Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, baik secara moril maupun materiil. “Biarpun kegiatan ini kita masih menghadapi polemik nasional berupa bencana non alam yaitu pandemi corona (Covid-19) akan tetapi program ini tetap dapat terselenggara dengan baik, aman dan lancar sesuai dengan harapan kita bersama,” tutur Raji.

Dalam kegiatan TMMD tidak hanya sasaran fisik saja juga diimbangi dengan pencapaian sasaran non fisik berupa penyuluhan tentang wasbang oleh Kodim, penyuluhan capil dan kependudukan, penyuluhan bahaya narkoba dari polres pekalongan, penyuluhan perlindungan anak (KDRT), penyuluhan kesehatan tentang bahaya covid-19 penyuluhan tentang bencana (BPBD) dan penyuluhan lainnya.

“Pembangunan non fisik ini sangat dibutuhkan dalam rangka membangun dan memperkokoh jiwa dan semangat nasionalis memasyarakat terutama dalam menangkal bahaya pandemi Covid-19 sebagai ancaman stabilitas bangsa dan negara terutama stabilitas kesehatan nasional,” .

Dalam kegiatan Penutupan TMMD siang itu, juga dilakukan penandatanganan naskah serah terima hasil pekerjaan TMMD sengkuyung I TA.2022 Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dari Kodim 0710/Pekalongan kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

“Sekolah Negeri kalau kita berkomitmen dan kita memiliki satu visi misi yang sama Insya allah anak-anak tidak mampu di Kabupaten Pekalongan semuanya bisa bersekolah bisa terwujud,” ujar bupati.

Pada kesempatan tersebut bupati mengatakan bahwa Sekolah Negeri sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam proses mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Pekalongan diminta dapat mendukung pendidikan yang terjangkau bagi semua golongan termasuk bagi anak-anak tidak mampu. Sehingga Sekolah Negeri dan guru diminta untuk tidak melakukan pungutan biaya yang kiranya memberatkan bagi siswa dan orang tua siswa, “Sekolah negeri semuanya sudah gratis tapi kebijakan saya memang tidak boleh ada sekolah yang sifatnya memberatkan anak-anak,” tutur bupati.

Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga memberikan bantuan seragam sekolah gratis kepada siswa-siswa tidak mampu di Sekolah Negeri sebagai upaya dukungan agar anak-anak tidak mampu di Kabupaten Pekalongan semuanya bisa bersekolah.

Pada penerimaan siswa baru tahun 2022 ini, bupati berharap guru dan sekolah khususnya Sekolah Negeri dapat menjangkau lebih banyak anak-anak tidak mampu atau miskin di Kabupaten Pekalongan agar semuanya bisa bersekolah.

“Saya minta untuk tahun ajaran 2022 ini, saya minta supaya bagaimana anak-anak kabupaten Peklongan khususnya yang tidak mampu yang miskin ini agar bisa pada sekolah semua,” ujar bupati.

Terkait konferensi kerja yang digelar, bupati menyampaikan pesan-pesanya dan berharap kegiatan berjalan dengan lancar, “Saya ucapkan selama manjalankan konrefensi kerja untuk PGRI Kabupaten Pekalongan. Semoga nanti dapat mengeluarkan dan mendapatkan ide-ide yang luar biasa, ide-ide yang bagus khususnya untuk kebesaran PGRI di Kabupaten Pekalongan,” ucap bupati.

Bupati juga mengutarakan bahwa konferensi yang digelar merupakan cerminan PGRI sebagai organisasi yang sehat karena menjalankan fungsi AD/ART dengan baik.

Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Pekalongan Rejo Herbeno, S.Ip., M.Si dalam laporanya menyampaikan kegiatan Konferensi Kerja PGRI diikuti oleh perwakilan dari 22 cabang PGRI di seluruh Kabupaten Pekalongan, “22 cabang PGRI yaitu 19 cabang di Kecamatan, dan 3 cabang khusus yaitu cabang khusus Dindikbud, cabang khusus Kemenag, dan cabang khusus IGTKI. Sehingga jumlah cabang yang ada di Kabupaten Pekalongan ada 22,” kata Herbeno.

Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum. melalui sambutanya mengapresiasi penyelenggaraan konferensi kerja yang digelar tersebut, “PGRI di Kabupaten Pekalongan merupakan organisasi yang sehat karena menjalankan tertib organisasi diantaranya konferensi kerja,” ujar Muhdi.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan, Serta Perwakilan Yayasan Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten Pekalongan.

Acara dihadiri oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE., MM, Ketua DPW PPNI Jawa Tengah, Ns. Kurnia Yuliastuti, M.Kep, Kepala Dinas Kesehatan Kab Pekalongan, Kepala Badan Kesbangpol Kab Pekalongan, ketua organisasi profesi tenaga kesehatan di Kab Pekalongan, para direktur Rumah Sakit, pimpinan institusi pendidikan tinggi keperawatan, pengurus DPD yang dilantik, dan pengurus DPK PPNI se Kab Pekalongan.

Ketua DPD PPNI Kab Pekalongan, Sulistyo Aji dalam sambutannya menyampaikan selamat bertugas kepada para pengurus DPD PPNI Kab Pekalongan yang baru saja dilantik untuk segera melaksanakan program kerjanya. "Perawat di Kab Pekalongan sejumlah 1.303 perawat yang tersebar di seluruh wilayah Kab Pekalongan, yang semuanya siap bersinergi dengan Bupati dan Pemerintah Kab Pekalongan. ", Katanya.

Terdapat sejumlah 214 perawat di Kab Pekalongan yang masih berstatus honorer. Aji berharap Bupati Kab Pekalongan membantu dan memperjuangkan 214 perawat honorer tersebut.

Sementara itu, Ketua DPW PPNI Jawa Tengah dalam sambutannya memberikan penguatan bahwa pemerintah Kab Pekalongan dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama sama berjuang untuk memberikan kejelasan status tenaga kesehatan honorer saat ini dengan mendapatkan jumlah formasi ASN, yaitu PNS atau PPPK. "Arahan untuk pengiris PPNI, kembangkan karakter Ngayomi, Ngayemi, dan Ngayani, serta prinsip Tatag, Teteg, Tangguh, Tanggon, dan Trengginas, yang selalu siap melayani anggota PPNI." Katanya.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam sambutannya menyampaikan para pengurus yang baru saja dilantik untuk menjalankan fungsi organisasi dengan baik agar dapat menaungi perawat-perawat muda. "Perawat di Kab Pekalongan memiliki kompetensi yang baik sehingga beberapa perawat diberi kepercayaan menjadi Kepala Puskesmas." Katanya.

Bupati Fadia menambahkan, perawat untuk menjaga tata krama yang baik, perilaku yang baik, meskipun sudah capek tetap harus mmberikan pelayanan terbaiknya. Bupati mendukung perawat di Kab Pekalongan. Dalam kesempatan tersebut Bupati Pekalongan melaunching Kajen Nursing Center (KNC) sebagai pusat pengembangan keperawatan di Kab Pekalongan yang didasarkan pada konsep pengembangan pendidikan dan pelatihan. "Dengan adanya KNC, DPD PPNI Kab Pekalongan mampu memfasilitasi berbagai pelatihan dengan optimal dalam mewujudkan perawat yang Smart, Inovatif, Akuntabel dan Profesional dalam memberikan pelayanan yang paripurna bagi masyarakat Kab Pekalongan.

“Insya Allah ditahun ini pemkab sudah mulai menganggarkan untuk membuka mall pelayanan publik,” tutur bupati. Bupati menjelaskan lebih lanjut bahwa rencananya MPP ini akan mulai berfungsi di tahun 2022 ini. Nantinya masyarakat dapat melakukan pengajuan perijinan serta mengakses pelayanan publik lainya seperti pelayanan perpanjangan SIM, perpanjangan STNK, pembuatan paspor, pembuatan KTP dan juga akte anak dan pelayanan publik lainya.

Pembangunan MPP di Kabupaten Pekalongan harapannya dapat memberikan kemudahan dan percepatan layanan publik kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan, “Semua masyarakat mendapatkan kemudahan dan tidak ada lagi dipersulit atau diperlama,” ujar bupati.

Pada kegiatan tersebut bupati juga mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan berbasis online yang telah disediakan untuk mengajukan perijinan, “Sekarang kita sudah memiliki aplikasi yang online. Sehingga masyarakat siapapun bisa melakukan perijinan dengan cara online,” tutur bupati.

Akan tetapi jika masyarakat mengalami kendala atau membutuhkan bantuan, bupati menyarankan agar masyarakat dapat langsung ke dinas terkait untuk mendapatkan bantuan dan informasi yang dibutuhkan.

Bupati juga menyampaikan pentingnya perijinan yang mengikuti aturan bagi kelangsungan bisnis para pengusaha, “Jika perijinan kita lakukan dengan baik, aturan kita lakukan dengan baik Insya Allah semua kenyamanan dan keamanan di usaha kita bisa terjaga,” kata bupati.

Selain itu, pada kegiatan tersebut bupati juga meminta kepada para pengusaha besar untuk dapat merangkul pelaku usaha kecil di Kabupaten Pekalongan, “Bapak/Ibu para pengusaha agar dapat menjangkau pengusaha-pengusaha kecil karena pada saat Pandemi Covid-19 kemarin para pengusaha kecil ini masih bisa bertahan,” ucap bupati.

Menurut Bupati, para pengusaha kecil di Kabupaten Pekalongan banyak yang terkendala pengemasan produk. Padahal pengemasan produk yang menarik akan meningkatkan nilai jual produk tersebut sehingga bupati berharap para pengusaha dan OPD terkait dapat membantu memberikan edukasi kepada para pengusaha kecil terkait pengemasan yang lebih menarik.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pekalongan Edy Herijanto, S.Sos MAP dalam laporannya memaparkan kegiatan diikuti sebanyak 170 peserta, “Peserta adalah para Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah berijin diperiode Agustus-Desember 2021 di wilayah Kabupaten Pekalongan sejumlah 90 peserta tanggal 7 Juni 2022 dan 80 peserta tanggal 8 Juni 2022,” terang Edy.

Lebih lanjut Edy mengatakan tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman perijinan bagi para pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan, “Kegiatan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pelaku usaha terkait informasi perijinan elektronik terpadu secara mandiri berbasis risiko OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) dan pelaporan progres Investasi secara berkala melalui LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) online”, tandas Edy.

Peluncurun Dashat Berkembang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Rembug Stunting Tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 yang dihadiri oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE MM dan dilaksanakan di Balai Desa Tengeng Wetan Kecamatan Siwalan, Selasa (7/6).

Dashat merupakan program pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka penanganan stunting dengan memberikan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, balita usia 1 dan 2 tahun berupa menu yang mengandung unsur gizi seimbang seperti karbohidrat, protein dan mineral.

Dalam sambutannya pada kegiatan tersebut, bupati menyampaikan harapannya terkait Program Dashat Berkembang yang diluncurkan. “Kita pada pagi hari ini membuat inovasi percepatan penurunan stunting melalui program Dashat Berkembang dan dengan adanya program ini diharapkan dapat menjadi upaya kontrol dan menurunkan stunting di Kabupaten Pekalongan ini,” ujar bupati.

Dalam kegiatan tersebut bupati juga menyampaikan bahwa pemkab menargetkan stunting di Kabupaten Pekalongan dapat turun 3,5% per tahun, “Stunting ini PR bagi kita semua yang Insya Allah penurunan stunting ini 3,5% per tahun adalah target kita,” kata bupati.

Oleh karena itu, bupati meminta kepada seluruh Kepala Desa, Camat, Kepala Puskesmas serta OPD terkait yang hadir untuk bersama-sama berkomitmen untuk menurunkan stunting, “Kita berkumpul di sini untuk bersama-sama berkomitmen stunting di Kabupaten Pekalongan harus turun drastis,” ucap bupati.

Bupati juga meminta kerjasama dan peran serta dari seluruh pihak untuk memberi edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan, pola pangan beragam, bergizi, berimbang, sehat, dan aman, “Masih banyak masyarakat yang kurang tahu terhadap kesehatan dan bagaimana stunting ini bisa terjadi ini yang harus kita ajarkan kepada masyarakat,” ungkap bupati.

Menurutnya, faktor pola asuh juga penting untuk menjadi perhatian bersama. Bupati mengungkapkan bahwa pola asuh yang berubah-ubah kepada anak juga meningkatkan risiko stunting. Terlebih bagi para orang tua yang bekerja dan menitipkan anaknya kepada nenek, pembantu atau susternya. Perhatian terhadap apa yang anak makan menjadi berkurang, sehingga perlu kontrol ketat terhadap pola asuh yang dijalankan, “Kalau tidak kita kontrol pola asuh ini akan berpengaruh terhadap stunting kepada anak itu sendiri,” ujar bupati.

Bupati menuturkan, stunting berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak. Hal itu merupakan ancaman bagi anak-anak generasi masa depan Kabupaten Pekalongan. Sehingga harus ditangani dengan serius.

Kepala Dinas Kesehatan Setiawan Dwi Antoro, SKM, M.Kes melaporkan kegiatan diikuti oleh 140 orang peserta, “140 peserta dari unsur lintas sektor, lintas organisasi profesi dan juga organisasi masyarakat di Kabupaten Pekalongan dengan narasumber yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan dan juga BKKBN pusat,” jelas Setiawan.

Selain rembug stunting dan launching Dashat Berkembang, juga digelar pemeriksanaan balita dan ibu hamil risiko tinggi oleh dokter spesialis anak dan spesialis kandungan.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Dinas P3A dan PPKB Fatiroh, SP, MM. melalui wawancara terpisah menjelaskan pendampingan menu seimbang lewat program Dashat Berkembang di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan di 10 desa lokasi khusus yang berada di 10 Kecamatan meliputi Kecamatan Siwalan, Tirto, Buaran, Kedungwuni, Karangdadap, Kajen, Kesesi, Kandangserang, Paninggaran dan Petungkriyono.

Kegiatan diikuti 1.104 orang peserta yang lulus Seleksi PPPK Tahap I dan II Formasi Guru 2021 sebagaimana dilaporkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pekalongan, Wiryo Santoso S.IP, MH. “Pengangkatan PPPK ini merupakan satu hal yang sangat ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti sebagai wujud pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru, dengan mempertimbangkan pengabdian, deddikasi dan kompetensi,” ujar Wiryo.

Sebelumnya, terhadap 1.104 orang yang lulus seleksi Tahap I dan II kemudian diusulkan dan dilakukan verifikasi oleh BKN. “Alhamdulillah semuanya sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (Nomor Induk PPPK),” kata Wiryo.

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, SE MM dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada para guru yang telah diangkat menjadi PPPK. “Saya ucapkan selamat kepada Keluarga Besar PPPK. Saya turut bahagia dan bangga,” tutur bupati.

Menurutnya, guru-guru yang diangkat menjadi PPPK hari ini ada yang mengabdi bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. “Ini bukan hal yang biasa. Bapak Ibu sudah bekerja dengan setulus hati. Akhirnya Puasa Bapak Ibu selama ini dibalas dengan Lebaran hari ini oleh Allah dengan pengangkatan dan SK hari ini,” ungkap bupati.

Bupati berpesan kepada para guru yang diangkat menjadi PPPK agar bersemangat dalam bekerja. Dalam kesempatan tersebut, bupati menitipkan pendidikan dan masa depan anak-anak Kabupaten Pekalongan kepada para guru, tak terkecuali guru PPPK.. “Saya minta ajari mereka, cintai mereka dengan kasih sayang yang tulus, Jadikan mereka sahabat yang baik. Jadikan mereka anak dari bapak ibu semua, sehingga mereka nyaman bersekolah. Sehingga bisa benar-benar mencintai sekolah, tidak takut ke sekolah, Tidak takut dengan guru, tapi lebih cinta kepada guru,” ungkap bupati. Karena, menurutnya, cinta dan segan dengan takut itu berbeda.

Bupati juga menyatakan akan selalu mensupport PPPK dan meminta kepada para PPPK untuk senantiasa mendukung terwujudnya visi misi Kabupaten Pekalongan.

Melalui sambutannya pada kegiatan tersebut, bupati menyampaikan dukungannya untuk Pondok Pesantren di Kabupaten Pekalongan, “Saya sangat mendukung sekali pesantren ini Masya Allah luar biasa,” ujar bupati.

Saat ini di Kabupaten Pekalongan terdapat 105 pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) dengan jumlah santri kurang lebih mencapai 12.000 santriwan dan santriwati.

Dengan jumlah tersebut, persaingan antar pesantren menjadi semakin ketat. Oleh karenanya, bupati berharap agar seluruh pesantren di Kabupaten Pekalongan dapat menjaga kerukunan dan bersaing dengan cara yang baik, “Saya berharap antar pesantren rukun, baik, bersaing dengan cara yang baik,” tutur bupati.

Bupati juga menyampaikan harapanya agar anak-anak di Ponpes semuanya agar dapat menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, “Semua masyarakat yang anak-anaknya yang bersekolah disini semoga bisa menjadi anak-anak yang shalih shalilah, dan bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi” ujar bupati.

Pada kegiatan tersebut, bupati juga menyosialisasikan program-program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan diantaranya kesehatan gratis cukup menunjukkan KTP dan melahirkan gratis di puskesmas dan rumah sakit milik pemkab, bantuan bagi penunggu pasien tidak mampu, bantuan seragam sekolah bagi siswa tidak mampu di Sekolah Negeri, serta program perbaikan infrastruktur jalan alus rejeki mulus.

Selain itu, bupati juga menyampaikan bahwa tahun ini pemkab telah melaksanakan pemberian insentif kepada kepada 1000 guru ponpes, 300 penghafal Al-Qur’an, serta penjaga makam didesa-desa.

Dalam sambutannya, Tri Yuli Setyowati menyampaikan terima kasih atas penyambutan dari Pemkab Pekalongan. Menurutnya, kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama dan kemiskinan tidak bisa dihalangi, namun bagaimana inovasi untuk mengurangi kemiskinan itu yang perlu dilakukan. “Oleh karena itu, Kami mengunjungi Kabupaten Pekalongan untuk melakukan studi tiru mengenai inovasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan anak tidak sekolah dengan inovasinya yang keluar sebagai Juara Umum, serta bagaimana langkah-langkah dalam menangani situasi pandemi Covid-19 untuk diterapkan di wilayah kami,” tutur Tri Yuli. Harapannya, hasil dari studi tiru berguna bagi pemkab dan masyarakat Kabupaten Blora.

Menurut Tri Yuli, dari kondisi geografis, dan jumlah APBD yang dimiliki, Pemkab Blora dan Pemkab Pekalongan hampir sama. Jumlah kecamatannya pun hampir sama. Kabupaten Blora terdiri dari 16 kecamatan, sedangkan Kabupaten Pekalongan 19 kecamatan. “Secara geografis Kabupaten Pekalongan ini sangat komplit, laut punya, darat punya, hutan punya. Blora 46%nya adalah hutan. Kayu jati kualitas terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Tetapi karena wilayah kami 46% hutan dan masyarakat kami di sekitaran hutan, angka kemiskinan masih tinggi, yaitu. 12,9%. Apalagi di masa pandemi Covid-19 kemarin, semua naik. Kondisi kita hampir mirip, namun hasilnya lebih maksimal di Pekalongan, Itu lah alasan kami datang ke Kabupaten Pekalongan,” tutur Tri Yuli.

Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi, SH saat menerima rombongan Pemkab Blora mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan kepercayaan kepada Pemkab Blora kepada pihaknya. “Semoga bisa memberikan referensi dan bermanfaat bagi Pemkab dan masyarakat Blora,” ujar Wabup Riswadi.

Dalam sambutannya, Wabup Riswadi memaparkan, luas wilayah Kabupaten Pekalongan sekitar 870 Km2 dan jumlah penduduk sekitar 976.000an. Wilayah Kabupaten Pekalongan terdiri dari 12 kilometer pantai, 5 daerah terjal 4 daerah pesisir, dan sisanya merupakan daratan. “Pertumbuhan ekonomi kita 4,2%. Pernah minus 2,5% pada saat Covid-19. Pendapatan per kapita sekitar 23-25 juta per tahun. APBD 2,2 – 2,4 T per tahun. Memang, belanja langsung dan belanja tidak langsung belum seimbang dan PAD belum memuaskan,” tutur Riswadi.

Wabup menyatakan Pemkab Blora dapat mengadopsi seluruhnya program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan atau sebagian.

Dijelaskan, di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 hampir tidak ada pembangunan sama sekali akibat Pandemi Covid-19. “Angka kemiskinan naik pun. Kami merupakan Kepala Daerah yang dilantik belakangan, yaitu pada 27 Juni 2021 dan 24 hari kemudian Ulang Tahun Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, kami pun merasa belum banyak yang kami perbuat. Karena awal kami menjabat, Covid-19 masih tingi-tingginya. Hampir tidak ada pembanguan sama sekali, yang ada refocussing. Kita minus pertumbuhan ekonominya. Angka kemiskinan juga naik,” jelas Riswood, sapaan akrab Riswadi.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup membacakan sambutan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, SE, MM, bahwa terkait penanggulangan kemiskinan, Pemkab Pekalongan antara lain mendapatkan penghargaan Inovatif Government Award tahun 2020 dengan Kategori Sangat Inovatif dari Kemendagri Top 45 Inovatif Pelayanan Publik pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional Tahun 2020 dengan Inovasi Laboratorium Kemiskinan.

Juara Umum Inovasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2021, Pemkab Pekalongan menjadi Juara Umum setelah masuk Top 45 Inovatif Pelayanan Publik pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional Tahun 2021 dengan Aplikasi KUDU Sekolah. Penghargaan lainnya yaitu, masuk dalam Penilaian Indeks Daya Saing Daerah dalam Penganugerahan IDSD Tingkat Prov Jateng Tahun 2021.

Lebih lanjut Riswood mengutarakan, sepanjang tahun 2020 Pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Pekalongan. Sehingga secara makro, kebijakan pembangunan Kabupaten Pekalongan mengalami perlambatan, seperti angka kemiskinan 10,19% lebih tinggi dari capaian yang ditargetkan, yaitu 9,71%.

Gerakan KUDU Sekolah, lanjutnya, memiliki posisi strategis dalam meningkatkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Gerakan KUDU sekolah melakukan pendataan dan pengembalian anak tidak sekolah ke jenjang formal maupun non formal, serta menyisir dewasa tidak sekolah untuk didorong kembali bersekolah. Hal ini mempengerahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang awalnya sangat rendah, menjadi 70,11% di tahun 2021, dan tahun 2022 ini ditarget 71,19%. “Ini salah satu program yang dijalankan,” ujarnya.