Artikel

KAJEN - Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Pekalongan Widi Hartanto, mengapresiasi atas dukungan PWRI terhadap program-program pemerintah daerah dan menekankan komitmen Pemerintah Daerah untuk berkolaborasi dengan PWRI. Ia percaya pengalaman dan pemikiran anggota PWRI dapat menjadi kontribusi berharga untuk kemajuan daerah.

Demikian disampaikannya, saat memberikan sambutan usai melantik pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Pekalongan dalam upacara yang berlangsung Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, pada Rabu (16/10/2024) pagi.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, Ketua PWRI Provinsi Jawa Tengah, Hendro Martoyo, Ketua PWRI Kabupaten Pekalongan, Siswoyo, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kemenag Kabupaten Pekalongan, serta tamu undangan lainnya.

Tak lupa, Pjs Bupati Widi Hartanto mengucapkan selamat kepada pengurus PWRI Kabupaten Pekalongan yang baru dilantik untuk masa bakti 2024-2029. Ia berharap seluruh pengurus diberikan kesehatan dan kemampuan untuk berkontribusi bagi Indonesia, khususnya Kabupaten Pekalongan.

“kami ucapkan terima kasih kepada pengurus PWRI lama yang telah menyelesaikan masa tugas sebelumnya. Dan Kami siap berkolaborasi dengan pengurus PWRI Kabupaten Pekalongan karena tadi saya melihat bahwa dari pengurus PWRI memiliki pengalaman di birokrasi sehingga bisa memberikan sumbangasih untuk pemerintah daerah,” tambahnya.

Ketua PWRI Provinsi Jawa Tengah, Hendro Martoyo, menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai pembina PWRI di tingkat kabupaten dan kota. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nasional PWRI ke-14 tahun 2021, peranan kepala daerah sangatlah penting.

Sementara itu, Ketua PWRI Kabupaten Pekalongan yang baru dilantik, Siswoyo, menuturkan bahwa kepengurusan PWRI 2024-2029 tetap merekrut anggota lama yang masih aktif, serta anggota baru. Ia juga menyatakan komitmen PWRI untuk berkolaborasi dan membantu Pemerintah.

“apa yang sudah dilaksanakan kita lanjutkan, yang baik kita kembangkan, yang belum selalu kita tingkatkan baik itu kualitas maupun kuantitas. Sehingga PWRI kedepan, teman-teman yang sudah pensiun tertarik menjadi anggota PWRI,” pungkasnya.

KAJEN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Bupati Pekalongan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 serta Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025.

Jawaban tersebut disampaikan langsung oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Pekalongan, Widi Hartanto dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kajen, pada Senin (14/10/2024).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, dan didampingi Wakil Ketua, Ruben R Prabu Faza serta Ahmad Ridhowi. Hadir pula dalam paripurna tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, anggota DPRD, dan tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pjs Bupati Widi memberikan tanggapan terhadap pandangan dari berbagai fraksi di DPRD.

Menjawab pandangan Fraksi Golongan Karya, Widi memaparkan sejumlah strategi untuk memajukan sektor pariwisata. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain koordinasi dengan instansi pendidikan, pengembangan infrastruktur wisata, serta promosi digital yang melibatkan influencer. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan melalui perbaikan fasilitas di puskesmas dan rumah sakit. Widi juga menyebutkan alokasi anggaran sebesar Rp74,86 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan, terutama di wilayah pegunungan.

Dalam tanggapannya kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Widi menyampaikan bahwa indikator makro pembangunan di Kabupaten Pekalongan menunjukkan hasil yang positif. Sebagai contoh, angka kematian ibu turun dari 34 kasus pada 2023 menjadi 12 kasus per Oktober 2024, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 70,81 menjadi 71,40. Widi juga memaparkan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada diversifikasi produk pertanian, pengembangan industri kecil, dan digitalisasi untuk memperluas akses pasar. Selain itu, dukungan kepada UMKM juga diberikan melalui akses permodalan, pelatihan, dan perluasan pasar.

Menanggapi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Widi menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran, pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, menjawab pandangan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Widi menegaskan komitmen Pemkab dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Menjawab pandangan dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Widi menjelaskan bahwa Pemkab Pekalongan akan memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sektor pertanian, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Widi juga menanggapi pandangan Fraksi Gerindra dengan menyampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah terus melakukan berbagai inovasi. Salah satunya adalah sosialisasi kesadaran membayar pajak dan retribusi melalui pemasangan spanduk, baliho, dan siaran radio. Pembayaran pajak dan retribusi pun telah bisa dilakukan secara non-tunai melalui berbagai platform seperti Gopay, Qris, Alfamart, Indomaret, dan Kantor Pos. Selain itu, Pemkab Pekalongan juga terus memprioritaskan pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, UMKM, dan infrastruktur guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di akhir penyampaiannya, Widi mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD dalam pembahasan Propemperda tahun 2025 sehingga sebanyak 15 Raperda dapat disepakati dalam paripurna tersebut. Raperda yang disepakati terdiri dari 2 inisiatif DPRD dan 13 usulan pemerintah daerah, termasuk didalamnya Raperda tentang APBD 2026 serta Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Dengan disepakatinya Propemperda ini, Pjs Bupati Widi berharap penyusunan dan pembahasan Raperda dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu, sehingga Perda yang dihasilkan berkualitas dan dapat diimplementasikan dengan baik.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C antara Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain, bertempat di Jalan Mandurorejo, Kajen, pada Kamis malam (10/10/2024).

Nobar ini berlangsung meriah dipadati ribuan masyarakat Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya yang antusias untuk menyaksikan sekaligus memberi dukungan untuk tim nasional.

Acara ini turut hadiri Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Pekalongan, Widi Hartanto, didampingi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pekalongan, Wahyu Kuncoro.

Dalam sambutannya, Pjs Bupati Widi mengajak para supporter untuk mendukung timnas indonesia, “Saya intinya menyemangati teman-teman semua, sebagai rasa nasionalisme mari kita dukung timnas Indonesia,” ujarnya.

Setelah sambutan singkatnya, Pjs Bupati Widi memeriahkan acara dengan membagikan hadiah doorprize kepada masyarakat yang dapat menjawab pertanyaan seputar sepakbola.

Lebih lanjut bahwa dalam pertandingan yang disiarkan langsung dari Bahrain National Stadium tersebut, Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah Bahrain. Sebelumnya, Tim Garuda sempat unggul 2-1 sebelum gol Mohamed Marhoon menyamakan kedudukan bagi Bahrain. Meski demikian, Pjs Bupati Widi bersama para supporter tetap solid memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia.

Keseluruhan acara berlangsung lancar dan usai pertandingan, seluruh masyarakat yang hadir membubarkan diri dengan tertib.

KAJEN –Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Tengah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan melaunching program Sengkuyung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dalam kesempatan tersebut Pjs Bupati Pekalongan, Widi Hartanto, secara resmi meluncurkan Program Sengkuyung Prototype dalam acara yang berlangsung di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Kamis (10/10/2024) pagi.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Perwakilan Forkopimda, serta perwakilan dari sejumlah dinas dan instansi seperti Kepala Perwakilan Jasa Raharja Provinsi Jawa Tengah, Kepala OPD terkait, Perwakilan BUMD, camat se-Kabupaten Pekalongan, para kepala desa, lurah, dan perwakilan BUMDes.

Pjs Bupati Pekalongan, Widi Hartanto, dalam sambutannya mengatakan, dalam pelaksanaan Program Sengkuyung, Pemkab Pekalongan akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), camat, kepala desa, hingga tingkat RT dan RW. Mereka akan menyampaikan formulir pajak secara langsung kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memperlancar proses pembayaran pajak kendaraan.

Pjs Bupati Widi menekankan dukungan penuh dari Pemkab Pekalongan terhadap program ini, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah, “Kami, atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, mendukung penuh program Sengkuyung ini, karena meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor yang tentu ini bermanfaat untuk masyarakat, untuk pembangunan jalan misalnya, atau untuk pembangunan-pembangunan yang lain,” ujarnya.

Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso menjelaskan bahwa selama ini pajak kendaraan bermotor dipungut oleh Pemrov melalui Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) atau Samsat, dengan pembagian hasil 70% untuk Provinsi dan 30% untuk Kabupaten/Kota melalui skema bagi hasil yang disalurkan melalui dana transfer. Namun, mulai tahun 2025 mendatang dengan skema option, akan berubah menjadi 60% untuk Provinsi dan 40% untuk Kabupaten/Kota, sehingga meningkatkan penerimaan PAD bagi daerah. “Setiap hari, hasil pungutan akan langsung ditransfer ke rekening kas daerah, sehingga tidak perlu menunggu satu bulan. Ini akan mempercepat penggunaan dana untuk pembangunan,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa program sengkuyung juga bertujuan untuk mengingatkan wajib pajak dan memvalidasi data kepemilikan kendaraan, mengingat masih banyak kendaraan yang terdaftar atas nama orang lain. “Sengkuyung ini mengurusinya bukan cuma tunggakan, tapi lebih juga mengingatkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak, kemudian juga validasi data. Data kita memang belum baik-baik banget terkait dengan kepemilikan PKB, banyak juga yang punya kendaraan tapi namanya masih orang lain. Nah ini yang membuat kita kesulitan untuk memberitahu,” tambahnya.

Nadi Santoso berharap dengan adanya program sengkuyung ini kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak semakin meningkat dan berdampak positif bagi pembangunan daerah. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Pekalongan yang telah memberikan dukungan, “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pjs dan jajaran, serta mungkin sampai kepada jajaran desa, dan RT/RW atas kerjasamanya, atas sinergitasnya. Kita berharap kegiatan Sengkuyung bareng-bareng ini nanti bisa berjalan dengan baik,” katanya.

KAJEN – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Pekalongan, Widi Hartanto, membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Desk Pilkada 2024 pada Selasa (08/10/2024) pagi di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan.

Dalam sambutan pada kegiatan tersebut, dia meminta kepada seluruh Tim Desk Pilkada Kabupaten Pekalongan untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, sesuai ketentuan, professional, berintegritas, serta menjaga netralitas demi suksesnya Pilkada serentak tahun 2024, khususnya di Kabupaten Pekalongan.

Dalam kesempatan tersebut, Widi Hartanto menekankan pentingnya peran Tim Desk Pilkada dalam memantau pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pekalongan. Tim, menurutnya, bertugas menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan terkait Pilkada, memberikan saran penyelesaian, serta melaporkan informasi kepada pemerintah.
“Saya optimis dengan kerja keras bapak ibu sekalian, Ketua Tim Desk Pilkada, dan rekan-rekan yang bekerja keras menghadapi Pilkada ini supaya bisa berlangsung dengan aman, damai, dan berintegritas,” tambahnya.

Rakor dihadiri oleh Sekda Kabupaten Pekalongan selaku Ketua Tim Desk Pilkada Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, unsur Forkompimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, dan Forkompimcam dari seluruh wilayah di Kabupaten Pekalongan.

Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, menyampaikan bahwa koordinasi yang intens antara tim desk dan pihak-pihak terkait, seperti KPU dan Bawaslu, sangat penting dalam memastikan situasi tetap kondusif. "Kita perlu lebih sering berkoordinasi, baik secara formal maupun informal, untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin mengganggu kondusivitas di wilayah kita,” ujarnya.

KAJEN – Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Bapperida Kabupaten Pekalongan menyebutkan berdasarkan rilis BPS Maret 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan turun menjadi 8,95 Persen.

Kepala Bapperida Kabupaten Pekalongan, Trisno Suharsanto, dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pada Selasa (08/10/2024) pagi di Aula Lantai 3 Setda Kabupaten Pekalongan, mengatakan, bahwa angka kemiskinan Kabupaten Pekalongan tahun 2024 lebih rendah dari angka Jawa Tengah yang mencapai 10,47 persen dan Kemiskinan Nasional yang angkanya yaitu 9,03%.

Pada tahun 2023 dan 2022, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan sebesar 9,67 Persen, dan pada tahun 2021 sebesar 10,57%.

Sebagai salah satu upaya untuk terus menurunkan angka kemiskinan di Kota Santri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menggelar Rakor TKPK. Rakor digelar dalam rangka sinergi dan konvergensi program untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan.

Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Materi yang disampaikan berfokus pada strategi pemutakhiran dan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai upaya perbaikan tata kelola.

Dalam sambutannya, Sekda M. Yulian Akbar menyampaikan beberapa hal, di antaranya terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini, seperti persoalan PHK yang masif, penurunan inflasi, dan terjadinya penurunan daya beli masyarakat atau deflasi selama lima bulan berturut-turut, serta upaya pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Sekda berharap melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah bersama stakeholder terkait dapat menyiapkan langkah-langkah untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. “Saya berharap pada kesempatan yang baik ini kita evaluasi bersama apa yang sudah kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan untuk 2025 untuk melayani warga kita yang belum mampu,” ujarnya.

Rakor juga diharapkan dapat menjaring saran dan masukan dari TKPK dan stakeholder terkait dalam rangka menjaga komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan, termasuk penentuan lokus desa miskin tahun 2025.

“Adapun tujuan secara rinci adalah untuk memahami pentingnya komitmen dalam penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas dan kolaborasi pentahelix multisektor, memahami metode penentuan lokus desa miskin tahun 2025, memahami pentingnya pembaruan data kemiskinan sampai ke tingkat desa, dan memetakan dukungan serta masukan dari para stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan.

KAJEN – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pekalongan Masa Khidmat 2024-2029 resmi dilantik. Pelantikan yang dilanjutkan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) berlangsung di Gedung PCNU Kabupaten Pekalongan, Sabtu 5 Oktober 2024.

Pelantikan dan pembaiatan dilakukan oleh PBNU KH. Nurul Yaqin Ishaq selaku wakil Katib Syuriyah. Setelah pelantikan PCNU masa khidmat 2024-2029 dilanjutkan pelantikan Lembaga-lembaga PCNU Kab. Pekalongan oleh Roisy Syuriyah PCNU KH. Baihaqi Anwar.

Acara ini juga dihadiri Wakil Katib Syuriyah PBNU KH. Nurul Yaqin Ishaq, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah KH. Abdul Ghofar Rozin,Pjs Bupati Pekalongan diwakili Sekda Yulian Akbar, Kapolres Pekalongan, Kodim 0710 Pekalongan, Kasi Penmad Kantor Kemenag Kab Pekalongan, dan tamu undangan lain.

Dalam sambutanya, Pjs Bupati Pekalongan yang diwakili Sekda M. Yulian Akbar mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya pengurus PCNU Kabupaten Pekalongan yang baru. Pemkab berharap agar kedepan sinergitas NU dan Kabupaten Pekalongan semakin erat untuk membangun Kota Santri.

“kami ucapkan selamat dan kami tunggu hasil Muskercabnya. Mari memperkuat sinergi dan ayo bareng-bareng membangun Kabupaten Pekalongan karena kerja-kerja kolaborasi harus dilaksanakan tidak bisa sendiri-sendiri,” katanya.

Ditambahkan Yulian, bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah bekerjasama dengan semua ormas yang ada baik NU, Muhammadiyah dan lainnya. Pihaknya juga mengucapkan terimakasih atas kerjasama dibidang sosial, pendidikan, ekonomi dan lainnya.“kolaborasi antara pemkab dan ormas sudah berjalan baik. Dan kami ucapkan terimakasih atas kerjasama disemua bidang dalam memajukan Kota Santri,” ucapnya.

Sementara itu, dalam sambutanya Ketua PCNU Kabupaten Pekalongan yang baru dilantik yakni KH Muslikh Khudori menuturkan PCNU Kabupaten Pekalongan yang baru dilantik akan melanjutkan program-program PCNU sebelumnya seperti dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya dan dengan ditambah pemikiran baru yang lebih baik.“saya berharap PCNU bisa berkhidmah untuk massyarakat dan bersama Pemkab bisa berkolaborasi dalam memajukan kabupaten Pekalongan,” ujarnya.

JAKARTA– SMANegeri (SMAN) 1 Wiradesa, Kabupaten Pekalongan meraih Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024. Penghargaan diberikan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup kepada SMA Negeri 1 Wiradesa pada Hari Rabu (2/10/2024), di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta.

Penghargaan tersebut dirasa sangat membahagiakan sekaligus membanggakan bagi Keluarga Besar SMAN 1 Wiradesa. Bagaimana tidak,  setelah dua tahun berjuang, akhirnya membuahkan hasil. Predikat Adiwiyata Nasional kini melekat pada SMA Negeri 1 Wiradesa.

Kepala SMAN 1 Wiradesa, Dra. Hety Puryanti mengatakan bahwa tidak ada hasil baik tanpa perjuangan. “Jika kita ingin mendapatkan hasil yang baik, maka kita harus berjuang dan konsisten. Begitupun dengan lingkungan kita, apabila kita ingin mendapatkan lingkungan yang baik, bersih dan sehat, maka kita juga harus berjuang mewujudkannya dan konsisten dengan tindakan kita,” ungkap Hety.

Dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga sekolah baik para guru, tenaga kependidikan, siswa-siswi, komite, pengelola kantin, wali murid, dan masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi sehingga SMA Negeri 1 Wiradesa mendapat Predikat Adiwiyata Nasional di tahuni ni.

Dia berharap Predikat Adiwiyata Nasional yang didapat SMAN 1 Wiradesa mampu berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup di sekolah dan lingkungan setempat sehingga lingkungan SMA Negeri 1 Wiradesa dan sekitarnya menjadi lingkungan yang sehat dan bersih.

Ini merupakan kali kedua Hety membina sekolah menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional. Di sekolah sebelumnya, yaitu SMA Negeri 1 Kajen pada tahun 2016.

Predikat Adiwiyata Nasional diraih SMAN 1 Wiradesa atas konsistensi dan komitmen yang tinggi dimana setiap Hari Jumat, seluruh warga SMAN 1 Wiradesa melaksanakan kegiatan Jum’at Beraksi.

Dijelaskannya, Jum’at Beraksi merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari kebersihan lingkungan, olahraga, literasi, numerasi dan kerohanian. Jum’at Beraksi merupakan salah satu kegiatan SPATRA BERAKSI (Bersih, Ramah, Kreatif, Spiritual, Inovatif) dan Gerakan Sekolah Sehat (GSS).

Predikat Adiwiyata menurutnya, sejalan dengan visi SMA Negeri 1 Wiradesa, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertaqwa, berkarakter, unggul dalam prestasi dan literasi serta berwawasan lingkungan menuju profil pelajar Pancasila.

“Hal ini membuktikan bahwa upaya warga sekolah dalam menjaga lingkungan dan menciptakan budaya hidup yang ramah lingkungan telah diakui secara nasional. Predikat ini bukan hanya milik sekolah, tetapi milik seluruh warga SMA Negeri 1 Wiradesa yang telah berkontribusi dalam mewujudkanl ingkungan yang lebih bersih dan hijau,” ujar Hety.

Visi sekolah yang menekankan wawasan lingkungan, lanjutnya, tidak hanya menjadi slogan, tetapi telah diterapkan pihaknya dalam berbagai kegiatan. “Penghargaan ini membuktikan bahwa seluruh warga sekolah telah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sesuai dengan visi sekolah,” ucap dia.

Predikat Adiwiyata Nasional, menurutnya, pantas didapatkan oleh SMA Negeri 1 Wiradesa. “Mengingat semangat dan kekompakan seluruh warga sekolah, tidak hanya guru namun siswa juga sangat bersemangat dalam menjaga lingkungan sekolah,” imbuhnya.