Artikel

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan memperketat pengawasan di sejumlah ruang publik dengan meningkatkan patroli serta menambah penerangan di titik-titik yang dinilai rawan disalahgunakan untuk aktivitas yang melanggar norma. Langkah tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., usai menanggapi adanya laporan penyalahgunaan fasilitas umum di kawasan taman dan hutan kota, Senin (27/7/2026).

Plt. Bupati Sukirman menyampaikan keprihatinannya atas adanya oknum yang memanfaatkan ruang publik untuk kegiatan negatif. Menurutnya, pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas melalui operasi penertiban secara berkelanjutan.

"Kita cukup prihatin dengan kejadian tersebut. Satpol PP bersama seluruh perangkat terkait akan terus melakukan operasi secara rutin di lokasi-lokasi tersebut. Selain penegakan, kami juga akan memperbaiki fasilitas pendukung agar ruang publik menjadi lebih aman dan nyaman," ujar Sukirman.

Ia menjelaskan, penataan kawasan alun-alun memang telah diproyeksikan pada tahun 2027. Namun, apabila diperlukan percepatan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan siap melakukannya, terutama pada aspek penerangan.

"Yang terpenting adalah memastikan kawasan tersebut terang, tidak ada lagi tempat-tempat yang remang-remang. Tidak hanya di alun-alun, tetapi juga seluruh taman, termasuk taman di depan pendopo dan ruang publik lainnya yang pencahayaannya masih kurang," tambahnya.

Selain peningkatan fasilitas, Sukirman menegaskan bahwa operasi penertiban akan dilakukan secara rutin dengan melibatkan Satpol PP serta berkoordinasi dengan Kepolisian, termasuk di kawasan Hutan Kota yang juga menjadi perhatian.

"Kami akan bertindak tegas. Peningkatan penerangan menjadi prioritas utama agar kejadian serupa tidak terulang. Sebagai Kota Santri, saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga perilaku, ketertiban, dan nilai-nilai yang menjadi jati diri Kabupaten Pekalongan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan, Agus Purwanto, S.STP., M.A.P., mengatakan pihaknya segera menerjunkan tim untuk melakukan survei di sejumlah lokasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas negatif.

"Hasil survei akan menjadi dasar penambahan penerangan jalan umum di titik-titik yang membutuhkan. Selain itu, penerangan di kawasan taman juga akan kami tambah apabila memang diperlukan," jelas Agus.

Ia menambahkan, penambahan fasilitas penerangan tersebut ditargetkan dapat dianggarkan melalui Anggaran Perubahan Tahun 2026 agar pelaksanaannya dapat segera direalisasikan.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap seluruh ruang publik dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya sebagai sarana rekreasi, interaksi sosial, dan aktivitas masyarakat yang aman, nyaman, serta mencerminkan nilai-nilai Kabupaten Pekalongan sebagai Kota Santri.

Kajen — Pengurus Daerah (PD) Aisiyah Kabupaten Pekalongan berhasil meraih Juara I pada Lomba Organisasi Kepemudaan (OKP) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 20–22 Juli 2026 di Hotel Ramada, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

Dalam kompetisi ini, penilaian berfokus pada kualitas tata kelola internal organisasi, soliditas kepengurusan, serta program kerja nyata yang memberikan kontribusi dan manfaat luas bagi masyarakat. Keberhasilan menjuarai ajang tingkat provinsi ini diraih setelah sebelumnya PD Nasyiatul Aisyiyah juga ditetapkan sebagai Juara I pada seleksi tingkat Kabupaten Pekalongan.

Kepala Bidang Kepemudaan Dinporapar Kabupaten Pekalongan, Ari Lanang, mengatakan keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Menurutnya, dari sisi internal, PD Nasyiatul Aisyiyah memiliki kepengurusan yang solid serta program kerja yang berkualitas. Sementara itu, dari sisi eksternal, pemerintah daerah memberikan dukungan melalui proses seleksi, pembinaan, dan pendampingan sebelum mengikuti kompetisi tingkat provinsi.

“Faktor internal dan eksternal sangat berpengaruh atas raihan juara yang kami dapatkan. Faktor internal tentunya berasal dari dalam tubuh organisasi itu sendiri, dalam hal ini Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah yang memang secara kepengurusan dan tatanan program kerjanya sangat berkualitas. Dari faktor eksternal yaitu dukungan pemerintah selalu hadir dalam support terhadap organisasi kepemudaan yang memang memberi manfaat kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Keberhasilan tersebut diharapkan mampu menjadi motivasi bagi organisasi kepemudaan lainnya di Kabupaten Pekalongan untuk terus meningkatkan kualitas organisasi dan memperluas kontribusi kepada masyarakat. 

Pada tahun 2026 ini, pelaksanaan Lomba Organisasi Kepemudaan masih sebatas hingga tingkat provinsi. Namun, Dinporapar berharap pada tahun mendatang kompetisi tersebut dapat diselenggarakan hingga tingkat nasional sehingga organisasi kepemudaan memiliki kesempatan membawa nama Kabupaten Pekalongan ke jenjang yang lebih tinggi.

Ari juga berharap seluruh organisasi kepemudaan di Kabupaten Pekalongan dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan.

“Harapan kami kepada seluruh OKP di Kabupaten Pekalongan agar dapat berkolaborasi secara aktif dengan pemerintah, hal itu akan membuat terjalinnya sinergi yang kuat dalam mengawal dan menyukseskan program pembangunan daerah yang selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan,” pungkasnya.

SIWALAN – Setelah sempat ditutup demi alasan keselamatan, Jalur Perlintasan Langsung (JPL) 126 di Desa Tenggeng Wetan, Kecamatan Siwalan, kini resmi dibuka kembali. Peresmian pembukaan akses tersebut dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., pada Senin (27/7/2026), sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), Pemerintah Desa Tenggeng Wetan, dan masyarakat dalam menghadirkan akses transportasi yang aman sekaligus menunjang mobilitas warga.

Plt. Bupati Sukirman menyampaikan bahwa JPL 126 merupakan akses yang sangat vital bagi masyarakat Desa Tenggeng Wetan karena menjadi jalur utama menuju Kecamatan Sragi maupun wilayah lainnya. Sebelumnya, perlintasan tersebut ditutup oleh PT KAI sebagai langkah antisipasi pasca terjadinya musibah di lokasi tersebut.

"Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama membuka kembali akses yang selama ini menjadi satu-satunya jalur mobilitas masyarakat Desa Tenggeng Wetan menuju wilayah lain. Ini merupakan hasil musyawarah dan kerja sama semua pihak sehingga masyarakat dapat kembali memanfaatkan akses ini dengan aman," ujar Sukirman.

Ia menjelaskan, sebelum dibuka kembali, berbagai persyaratan keselamatan telah dipenuhi, mulai dari perbaikan kondisi jalan menuju perlintasan, pembenahan palang pintu, hingga penyediaan pos jaga dan petugas penjaga.

Menurutnya, keberadaan petugas penjaga yang berasal dari masyarakat setempat menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan pengguna jalan maupun perjalanan kereta api. Saat ini, para petugas masih menjalankan tugas secara swadaya dengan dukungan dari Pemerintah Desa Tenggeng Wetan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan terus berkoordinasi dengan PT KAI untuk meningkatkan fasilitas keselamatan di JPL 126. Salah satu upaya yang akan diusulkan adalah pemasangan palang pintu otomatis, peningkatan kualitas pos jaga, penyediaan sarana komunikasi, serta pengkajian pemberian honorarium bagi petugas penjaga perlintasan.

"Ke depan kami akan melengkapi sarana dan prasarana pendukung agar keselamatan semakin terjamin. Kami juga akan memikirkan dukungan bagi para petugas penjaga perlintasan yang saat ini masih menjalankan tugasnya secara swadaya," tambahnya.

Sukirman menambahkan, saat ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih memprioritaskan penyelesaian kebutuhan infrastruktur di sejumlah perlintasan sebidang. Mengingat masih banyak titik perlintasan yang memerlukan perhatian, dukungan terhadap petugas penjaga akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Dengan dibukanya kembali JPL 126, diharapkan aktivitas masyarakat Desa Tenggeng Wetan dan sekitarnya menjadi lebih lancar, sekaligus tetap mengedepankan aspek keselamatan bagi seluruh pengguna jalan maupun perjalanan kereta api melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, PT KAI, pemerintah desa, dan masyarakat.

WIRADESA – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menghadiri kegiatan Ngopi Bareng bersama insan pers Kabupaten Pekalongan di Rumah Makan Hj. Etik, Desa Petukangan, Kecamatan Wiradesa, Selasa (21/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan para wartawan.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Sukirman menyampaikan bahwa pertemuan dengan insan pers merupakan agenda rutin sebagai bentuk komunikasi dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.

“Ini merupakan agenda rutin pertemuan dengan rekan-rekan media atau wartawan. Saya kira ini salah satu bentuk komunikasi untuk melanjutkan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan wartawan,” ujar Sukirman.

Menurutnya, peran media sangat penting dalam mengawal jalannya pemerintahan, khususnya dalam menyampaikan berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan, lanjutnya, membutuhkan dukungan media dalam melakukan sosialisasi agar informasi pembangunan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Kita bersama-sama mengawal Pemerintah Kabupaten Pekalongan, baik dari sisi pemerintahan maupun sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat,” jelasnya.

Selain membahas sinergitas pemberitaan, dalam pertemuan tersebut juga dibahas perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan insan pers, salah satunya terkait perlindungan bagi wartawan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Plt. Bupati menyampaikan bahwa wartawan merupakan salah satu stakeholder yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai.

“Kita mencoba memikirkan metode kerja sama yang lebih konkret, salah satunya terkait BPJS Ketenagakerjaan. Ini menjadi poin penting yang akan kami perjuangkan agar rekan-rekan wartawan mendapatkan perlindungan seperti stakeholder lainnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sukirman menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk terus membuka ruang komunikasi dan keterbukaan informasi dengan insan pers. Ia menyebut, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik akan disampaikan secara terbuka, namun tetap perlu memperhatikan konteks dan dampak dari informasi tersebut.

“Kalau memang informasi tersebut untuk konsumsi publik, pasti akan kita informasikan. Tetapi jika ada hal yang perlu didiskusikan terlebih dahulu karena dampaknya kurang baik apabila langsung disampaikan ke publik, maka perlu ada komunikasi bersama,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati juga menghargai keberagaman organisasi maupun paguyuban wartawan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, keberadaan berbagai wadah komunikasi tersebut merupakan bagian dari dinamika insan pers yang harus difasilitasi.

“Aspirasi dari rekan-rekan wartawan sangat banyak dan semuanya harus kita hargai. Tidak masalah jika ada paguyuban atau wadah komunikasi yang berbeda. Yang terpenting semuanya berkembang, hidup, berdinamika, dan berekspresi secara positif,” pungkasnya.

Melalui kegiatan Ngopi Bareng tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap hubungan kemitraan dengan insan pers semakin kuat, sehingga penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau melalui Apel Kesiapsiagaan Potensi Bencana yang digelar di Lapangan Belakang Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Selasa (21/07/2026). Kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi risiko bencana, terutama kekeringan dan kebakaran.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menjelaskan bahwa apel kesiapsiagaan merupakan tindak lanjut dari koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan sebelumnya guna memastikan seluruh unsur memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi potensi bencana selama musim kemarau.

"Kita ingin memastikan seluruh personel, peralatan, dan pola koordinasi telah siap sehingga ketika terjadi bencana, penanganannya dapat dilakukan dengan cepat dan tepat," ujar Sukirman.

Ia menyampaikan bahwa sejumlah wilayah mulai merasakan dampak musim kemarau, khususnya berkurangnya ketersediaan air bersih. Pemerintah daerah melalui BPBD telah melakukan langkah-langkah penanganan dengan menyalurkan bantuan air bersih ke daerah yang membutuhkan.

Selain persoalan kekeringan, ancaman kebakaran lahan dan vegetasi kering juga menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, seluruh elemen pemerintah bersama aparat keamanan dan masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan agar potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini.

Menurut Sukirman, hasil pengecekan menunjukkan kesiapan personel dan peralatan secara umum sudah memadai. Namun demikian, pemerintah daerah tetap akan berupaya meningkatkan sarana pendukung, termasuk kendaraan operasional dan armada pemadam kebakaran yang mampu menjangkau wilayah permukiman dengan akses jalan sempit.

"Kami akan terus melakukan pembenahan sarana prasarana agar pelayanan penanggulangan bencana semakin optimal. Dukungan dari seluruh pihak, termasuk DPRD, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut," katanya.

Pada kesempatan itu, Sukirman juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan bencana dengan menggunakan air secara hemat serta lebih berhati-hati saat beraktivitas di area yang rawan terbakar, seperti lahan pertanian, kebun tebu, maupun padang rumput kering.

Melalui apel kesiapsiagaan ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Perhutani, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga penanganan bencana pada musim kemarau dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan mampu meminimalkan dampak bagi masyarakat.

KAJEN – Suasana Alun-Alun Kajen dipenuhi antusiasme masyarakat saat Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia 2026, Senin (20/07/2026). Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., hadir bersama jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, dan ratusan warga untuk menyaksikan laga puncak yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina.

Pertandingan yang berlangsung seru itu berakhir dengan kemenangan Spanyol atas Argentina dengan skor tipis 1-0. Meski demikian, hasil pertandingan tidak mengurangi semangat dan kemeriahan masyarakat yang memadati kawasan Alun-Alun Kajen sejak malam hari.

Di sela kegiatan, Plt. Bupati Sukirman mengatakan bahwa penyelenggaraan nobar merupakan salah satu upaya pemerintah daerah menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan warga melalui suasana yang santai, aman, dan penuh kegembiraan.

"Yang paling penting bukan siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana masyarakat bisa berkumpul, bergembira, dan menikmati momen ini bersama. Melihat antusiasme warga malam ini tentu menjadi kebahagiaan bagi kami," ujar Sukirman.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan terus mendukung berbagai kegiatan positif yang mampu menjadi wadah interaksi sosial sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

"Kita ingin terus menghadirkan kegiatan yang bisa dinikmati masyarakat. Dengan berkumpul dalam suasana yang positif seperti ini, silaturahmi semakin erat dan masyarakat memiliki ruang untuk mengekspresikan kegembiraannya," tambahnya.

Kegiatan nobar berlangsung tertib dan penuh semangat. Sorak-sorai penonton mewarnai jalannya pertandingan hingga peluit panjang dibunyikan. Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap kebersamaan yang terbangun di tengah masyarakat dapat menjadi modal sosial dalam mendukung pembangunan daerah yang semakin maju, harmonis, dan sejahtera.

PEKALONGAN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pekalongan agar terus meningkatkan kapasitas dan memahami regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dengan Stakeholder Pemilik Binaan UMK di Kabupaten Pekalongan di Hotel Nirwana Kota Pekalongan, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Anggota DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri itu diikuti sekitar 150 pelaku usaha dari Kabupaten dan Kota Pekalongan.

Dalam sambutannya, Sukirman menyampaikan apresiasi kepada Muhammad Hanif Dhakiri beserta LKPP yang telah memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemampuan UMKM agar semakin siap berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Kegiatan seperti ini sangat penting karena memberikan pemahaman mengenai aturan, mekanisme, dan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan memahami ketentuan yang berlaku, proses pengadaan dapat berjalan dengan baik, tertib, dan memberikan rasa aman bagi seluruh pihak," ujar Sukirman.

Ia menilai, kemampuan pelaku usaha dalam mengikuti perkembangan regulasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Karena itu, ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali informasi sebanyak mungkin dari para narasumber.

Sukirman juga optimistis UMKM Kabupaten Pekalongan memiliki potensi besar untuk berkembang. Selain dikenal sebagai sentra batik, Kabupaten Pekalongan juga memiliki beragam produk unggulan di bidang kuliner, kerajinan, dan sektor kreatif lainnya yang kualitasnya mampu bersaing di pasar nasional.

"Saya berharap para pelaku usaha terus mengikuti kebijakan dan program yang dikeluarkan LKPP. Pemerintah terus membuka peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas usaha sehingga mampu menjadi mitra pemerintah yang profesional dan berdaya saing," tuturnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap semakin banyak UMKM lokal yang memahami sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga dapat berpartisipasi secara aktif, memperluas pasar, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.