Artikel

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di Aula Setia Polres Pekalongan, Rabu (15/7/2026).

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan rapat yang diinisiasi Polres Pekalongan tersebut menjadi langkah awal dalam menyusun strategi menghadapi prediksi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September mendatang. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui upaya mitigasi secara terpadu.

"Kami baru saja mengikuti rapat lintas sektoral yang diinisiasi oleh Bapak Kapolres untuk menyikapi prediksi musim kemarau yang diperkirakan cukup panjang hingga September. Karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi terhadap potensi kebakaran, kekeringan, dan dampak lainnya," ujar Sukirman.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan, terutama di kawasan hutan, lahan pertanian, maupun area yang dipenuhi semak dan rumput kering yang berpotensi memicu kebakaran.

Menurut Sukirman, keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan maupun dampak kekeringan. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya pencegahan sejak dini.

"Dengan kolaborasi seluruh pihak, kami berharap potensi bencana selama musim kemarau dapat diminimalkan sehingga masyarakat tetap merasa aman dan aktivitas dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya. 

Wonopringgo – Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Kodim 0710/Pekalongan resmi membuka progr am TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun 2026 di Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Rabu (15/7/2026). Program tersebut menjadi wujud sinergi antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, DPRD, serta masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa melalui kegiatan fisik maupun nonfisik.

Pembukaan TMMD Sengkuyung dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., Dandim 0710/Pekalongan Letkol Inf. Muhammad Nurul Chabibie, S.H., jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, kepala perangkat daerah, Forkopimcam Wonopringgo, serta masyarakat Desa Wonorejo.

Plt. Bupati Pekalongan, Sukirman, mengatakan bahwa pelaksanaan TMMD Sengkuyung merupakan bentuk kolaborasi nyata antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.

"Kami kembali bersinergi dengan TNI dan Polri. Bersama jajaran Forkopimda, Ketua DPRD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh masyarakat, kita kembali membuka TMMD Sengkuyung di Desa Wonorejo. Program ini tidak hanya menyasar pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kesehatan, penguatan Posyandu, peran PKK, dan berbagai kegiatan lainnya," ujar Sukirman.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam TMMD Sengkuyung sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan dasar di desa. Selain itu, program ini juga bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI, Polri, dan masyarakat serta mendorong pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, dan sektor lainnya.

Sukirman menambahkan, ke depan program TMMD akan terus dilaksanakan di desa-desa yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan pemetaan yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan di lapangan.

Sementara itu, Dandim 0710/Pekalongan, Letkol Inf. Muhammad Nurul Chabibie, S.H., menyampaikan bahwa TMMD merupakan implementasi kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung pembangunan nasional yang dimulai dari desa.

"Melalui TMMD ini kami membangun bersama masyarakat. TNI lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu kami terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Polri, DPRD, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan dapat berjalan optimal," ungkapnya.

Ia menjelaskan, sasaran fisik TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun 2026 di Desa Wonorejo berupa pengerasan jalan sepanjang kurang lebih 800 meter yang terbagi dalam dua segmen. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomian desa.

Selain sasaran fisik, TMMD juga melaksanakan berbagai kegiatan nonfisik seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, kesehatan, serta pembinaan kepada masyarakat. Menurut Dandim, kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat bela negara, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat.

Melalui pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama TNI berharap pembangunan di Desa Wonorejo dapat berjalan lebih cepat, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta semakin mempererat sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kabupaten Pekalongan yang maju, mandiri, dan sejahtera.

KESESI – Penanaman budaya antikorupsi sejak dini menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam membentuk generasi yang berintegritas. Melalui Inspektorat Daerah bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkab Pekalongan menggelar kegiatan Pariwara Antikorupsi bagi peserta didik baru di SMP Negeri 2 Kesesi dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah, Selasa (14/7/2026).

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan, Drs. Ali Riza, M.Si., mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk edukasi antikorupsi yang menyasar peserta didik baru agar sejak awal mereka memahami pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.

"Kegiatan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah dalam bentuk sosialisasi pendidikan antikorupsi. Salah satu produknya adalah pembuatan pariwara antikorupsi dengan sasaran adik-adik yang baru diterima di SMP melalui kegiatan MPLS. Pelaksanaannya merupakan kolaborasi antara Inspektorat, Diskominfo, dan Dinas Pendidikan," ujarnya.

Menurut Ali Riza, penanaman nilai integritas harus dimulai sejak usia sekolah karena akan menjadi fondasi dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih di masa mendatang.

"Kami mengupayakan kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahun secara bergantian di sejumlah sekolah. Memang belum bisa menjangkau seluruh sekolah sekaligus, tetapi tahun ini dilaksanakan di empat SMP. Harapannya, semakin banyak peserta didik yang memperoleh pemahaman tentang pentingnya budaya antikorupsi," jelasnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh peserta didik baru agar menjalani proses pendidikan dengan penuh semangat serta senantiasa memegang teguh nilai-nilai kejujuran.

"Jalani proses pendidikan dengan baik, jadilah generasi yang hebat, belajar dengan penuh semangat, dan selalu mendengarkan nasihat guru maupun orang tua. Dengan integritas yang baik, kalian akan menjadi generasi penerus yang membanggakan," pesannya.

Sementara itu, Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Ipung Sunaryo, S.Pd., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut selaras dengan pelaksanaan MPLS Ramah yang menjadi tagline MPLS tahun ajaran 2026/2027.

"Melalui kegiatan ini, peserta didik baru mendapatkan pemahaman tentang nilai-nilai antikorupsi sejak awal masuk sekolah. Penyampaiannya juga dikemas secara interaktif melalui berbagai permainan edukatif sehingga lebih mudah dipahami oleh anak-anak," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pendidikan antikorupsi sebenarnya telah dilaksanakan setiap tahun. Namun, tahun ini konsepnya dibuat lebih variatif dan interaktif sehingga peserta didik lebih antusias mengikuti kegiatan sekaligus lebih mudah memahami pentingnya integritas dan kejujuran.

Plt. Kepala SMP Negeri 2 Kesesi, Untung Agus Rianto, S.Pd., mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, momentum MPLS menjadi waktu yang tepat untuk menanamkan karakter dan integritas kepada peserta didik baru.

"Metode penyampaiannya sangat menarik karena tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga melalui berbagai permainan edukatif yang sesuai dengan usia anak SMP. Dengan cara seperti ini, materi antikorupsi lebih mudah dipahami dan diharapkan menjadi bekal bagi mereka untuk tumbuh menjadi generasi yang jujur dan berintegritas," tuturnya.

Ia berharap semakin banyak instansi yang berkolaborasi memberikan edukasi kepada peserta didik sehingga wawasan mereka semakin luas dan mampu menjadi generasi penerus yang siap berkontribusi bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.

Melalui kegiatan Pariwara Antikorupsi ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk membangun budaya antikorupsi sejak dini melalui dunia pendidikan. Dengan menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kepada peserta didik, diharapkan akan lahir generasi yang berkarakter kuat serta mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Karanganyar – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan terus mendorong literasi digital di kalangan pelajar. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dengan tema “Bijak Bermedia Sosial” yang dilaksanakan pada kegiatan MPLS di SMK Muhammadiyah Karanganyar, pada pagi ini, Selasa (14/7/2026).

Kegiatan ini diisi langsung oleh Kepala Bidang PIKP Dinkominfo Kabupaten Pekalongan Ari Wahyu Mukti Wibowo, S.Kom. Dalam pemaparannya, Ia menekankan pentingnya etika, tanggung jawab, dan keamanan saat menggunakan media sosial.

"Media sosial itu seperti pisau bermata dua. Kalau dipakai dengan bijak bisa jadi sarana belajar dan berkreasi. Tapi kalau salah pakai bisa merugikan diri sendiri dan orang lain," ujarnya di hadapan ratusan siswa baru SMK Muhammadiyah Karanganyar.

Ari juga menjelaskan, bahwa ada beberapa point utama yang harus diperhatikan saat berselancar di media sosial. Diantaranya yaitu verifikasi informasi, etika digital, keamanan data pribadi dan menggunakan media sosial secara produktif. Menurutnya, itu yang penting dipahami oleh semua orang, terutama para pelajar.

“Point-point ini menjadi sangat penting, karena menjadi acuan kita saat bermedia sosial supaya jauh lebih bijak,” jelasnya.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan games. Para siswa tampak antusias dan aktif bertanya seputar kasus-kasus hoaks dan bullying yang sering terjadi di media sosial.

Melalui kegiatan ini, Dinkominfo Kabupaten Pekalongan berharap dapat mencetak generasi muda yang cerdas digital, kritis, dan beretika dalam menggunakan internet dan media sosial. 

KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan Sukirman mengikuti kegiatan pembinaan yang dipimpin Gubernur Jawa Tengah bersama seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (13/7/2026).

Pembinaan tersebut menjadi forum koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menyamakan langkah pelaksanaan berbagai kebijakan prioritas pemerintah. Sejumlah isu strategis yang dibahas meliputi pelaksanaan program strategis nasional, peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hingga pengendalian alih fungsi lahan sawah.

Usai mengikuti kegiatan, Sukirman menjelaskan bahwa Gubernur Jawa Tengah memberikan arahan agar seluruh pemerintah daerah terus mengoptimalkan implementasi program-program prioritas nasional sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

"Pembinaan ini merupakan agenda rutin Pak Gubernur bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tadi dibahas berbagai program strategis nasional, seperti KDMP, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan sejumlah program prioritas lainnya," ujar Sukirman.

Ia menuturkan, salah satu perhatian utama dalam pembahasan adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, Gubernur menekankan pentingnya melibatkan pelaku usaha lokal sebagai penyedia kebutuhan pangan agar program tersebut turut menggerakkan perekonomian daerah.

"Fokus dalam pelaksanaan MBG adalah bagaimana supplier lokal dapat dilibatkan, mulai dari penyedia sayur-mayur, telur, hingga kebutuhan pangan lainnya. Hal ini menjadi penekanan dari Pak Gubernur," jelasnya.

Selain membahas MBG, pemerintah daerah juga diminta berperan aktif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Optimalisasi penerimaan pajak dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah.

"Seluruh pemerintah kabupaten diharapkan ikut mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak agar bersama-sama memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor," kata Sukirman.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga melakukan evaluasi terhadap pengendalian alih fungsi lahan sawah. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian produktif sekaligus mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas pemerintah.

"Pengendalian alih fungsi lahan sawah terus dievaluasi karena berkaitan dengan berbagai program yang telah disiapkan pemerintah pusat agar dapat berjalan dengan baik," tambahnya.

Melalui pembinaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan berbagai program strategis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengapresiasi pelaksanaan Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) I Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pekalongan yang digelar di Aula Kantor Sekretariat PGRI Kabupaten Pekalongan, Sabtu (11/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun program kerja yang selaras dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

Mewakili Plt. Bupati Pekalongan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk PGRI sebagai organisasi profesi guru.

"Pemkab Pekalongan mengajak seluruh pihak, baik sekolah negeri maupun swasta, untuk terus bekerja sama meningkatkan kualitas pendidikan. Sinergi yang kuat diharapkan mampu memperbaiki berbagai indikator pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Yulian.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah dan insan pendidikan untuk terus memperkuat koordinasi sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Muharif, S.Pd., M.M., mengapresiasi hubungan harmonis antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan PGRI yang selama ini terjalin dengan baik. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi modal penting bagi organisasi dalam meningkatkan profesionalisme guru.

Muharif menjelaskan bahwa PGRI memiliki prinsip unitaristik, yakni mempersatukan seluruh guru tanpa membedakan jenjang pendidikan, latar belakang, maupun tempat bertugas. Karena itu, seluruh anggota diharapkan terus memperkuat persatuan dan menjaga soliditas organisasi.

"Melalui Konferensi Kerja ini, kami berharap lahir program-program yang mampu memperkuat kolaborasi antara PGRI, pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan. Jangan sampai masih ada silo mentality atau berjalan sendiri-sendiri. Yang dibutuhkan adalah ruang komunikasi dan kerja sama yang semakin kuat," ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua PGRI Kabupaten Pekalongan, Kholid, S.IP., M.M., menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dalam menjalankan roda organisasi. Menurutnya, kekompakan menjadi kunci agar PGRI mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

"Kebersamaan harus terus dijaga. Dengan turun langsung ke sekolah-sekolah, mempererat komunikasi dengan anggota, dan saling bergotong royong, PGRI akan semakin kuat serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi dunia pendidikan," katanya.

Melalui Konkerkab I ini, PGRI Kabupaten Pekalongan diharapkan mampu menyusun program kerja yang adaptif terhadap perkembangan dunia pendidikan, memperkuat profesionalisme guru, serta semakin meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. 

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, serta Penandatanganan Fakta Integritas Bupati Pekalongan dan DPRD. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Jumat malam (10/7/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa dokumen Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan dokumen strategis yang menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

"Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025–2029. Karena itu, seluruh program dan kegiatan harus disusun secara terarah, efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Fakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional. Sekda menegaskan bahwa seluruh aparatur pemerintah harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Penguatan integritas harus menjadi landasan dalam bekerja. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, kita optimistis mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik demi Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, M.M., menyampaikan bahwa pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik dan memperoleh persetujuan dari seluruh fraksi DPRD.

"Alhamdulillah, pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan lancar. Seluruh fraksi pada prinsipnya menerima dan menyetujui Raperda ini untuk ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Abdul Munir.

Ia mengatakan, pembahasan Raperda tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel. Berbagai catatan dan evaluasi yang muncul selama proses pembahasan akan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah maupun DPRD dalam pelaksanaan APBD pada tahun-tahun berikutnya.

Menurutnya, DPRD juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan melalui penguatan kapasitas para anggotanya.

"Kami akan terus meningkatkan kemampuan anggota DPRD melalui bimbingan teknis agar semakin memahami mekanisme penyusunan anggaran dan pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan demikian, pengawasan terhadap penggunaan APBD dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel," pungkasnya.

Melalui persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, serta penandatanganan Fakta Integritas, Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama DPRD menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, serta pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.