KAJEN – Wakil Bupati (Wabup) Pekalongan, H. Riswadi, SH mewakili Bupati Fadia Arafiq SE, MM meminta kepada peternak dan masyarakat agar tidak panik dengan kasus Penyakit Mulut dan Kuku yang ditemukan pada beberapa sapi ternak di Kabupaten Pekalongan.
Wabup juga meminta kepada OPD terkait untuk melakukan observasi di lapangan dan memberikan edukasi kepada peternak dan masyarakat terkait penyakit yang disebabkan virus itu. “Kita bisa memberikan edukasi kepada peternak, misalnya jika hewan ternak mereka bersih dan diberi pakan yang bagus akan aman. Edukasi ke masyarakat bahwa hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, jangan panik. Cara pengobatannya bagaimana. Jika sekarang belum ada obatnya, mungkin ada alternatif obat lainnya. Hal ini perlu, apalagi tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha,” tutur Wabup saat memberikan arahan pada para peserta Rapat Koodinasi Penanganan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Ternak dan Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Aula Lantai 1 Setda, Rabu (18/5).
Rakor dihadiri Sekda Kabupaten Pekalongan, Kapolres Pekalongan, perwakilan Kodim 0710 Pekalongan serta jajarannya, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, Badan Inteligen Negara Daerah (BINDa) Kabupaten Pekalongan, Kepala OPD terkait, para camat, PMI Kabupaten Pekalongan, dan Kepala UPT Rumah Potong Hewan.
Berkaitan dengan upaya penanganan penyebaran PMK, wabup juga meminta agar dibentuk Gugus Tugas yang melibatkan unsur Pemkab Pekalongan, Polres Pekalongan dan Kodim 0710 Pekalongan dan stakeholder yang lain. Sementara itu, untuk percepatan vaksinasi Covid-19, menurut wabup, perlu disediakan layanan vaksinasi di setiap kegiatan yang mengundang massa. "Jika ada kegiatan yang sifatnya mobilisasi massa, seperti olah raga, pengajian dan kegiatan lainnya, bisa dibangun gerai vaksinasi. Para pengunjung juga harus menerapkan protokol kesehatan," ucap wabup.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Yudhi Himawan, ST, M.Sc, MT, mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyusun draf Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanganan Penyebaran PMK.
“Kami beserta tim dalam gugus tugas dengan memanfaatkan sumber daya yg ada termasuk penyuluh pertanian di wilayah kecamatan akan meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat khususnya peternak terkait PMK dan tata kelolanya sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat dan potensi penyebaran PMK di hewan ternak bisa diminimalisir,” ujar Yudhi.
Dari Luar Daerah
Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP, drh. Arif Rahman menjelaskan, awalnya, PMK ditemukan pada 19 ekor sapi di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto dan Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni. “Dari sebelas sampel yang diperiksa positif,” kata Arif. Belakangan, kasus baru dilaporkan dari wilayah Kecamatan Talun, sebanyak 7 ekor sapi. Ternak berasal dari luar daerah yang masuk ke wilayah Kabupaten Pekalongan dalam satu bulan terakhir.
Arif Rahman meminta agar peternak tidak panik jika hewan ternaknya mengalami gejala PMK seperti adanya air liur yang keluar berlebihan dari mulut hewan akibat adanya luka pada gusi dan lidah serta adanya lesi atau luka melepuh pada belahan kuku hewan ternak.
“Jangan panik jika hewan tidak mau makan dalam 2 hingga 3 hari. Peternak bisa memberikan vitamin dan mineral, memberikan minum pada ternak, agar dapat memperbaharui luka. Semprot kaki ternak dengan desinfektan. Karantina ternak, jangan dibawa ke mana-mana dulu jika hewan mengalami gejala PMK. Ternak akan sembuh ketika imunnya pulih.. Biasanya akan sembuh dalam waktu 10 hari,” terangnya. Arif juga meminta agar peternak melaporkan pada pihaknya jika hewan mengalami gejala PMK.
Lebih lanjut dikatakan, masyarakat juga tidak perlu takut untuk mengonsumsi daging sapi. Karena, PMK, bukan zoonosis. “Sejauh ini tidak ditemukan yang menular pada manusia. Apalagi setelah sapi disembelih atau dipotong,” kata Arif.
PMK, kata arif juga dapat menjangkit hewan ternak berkuku belah lainnya seperti kerbau, kambing, domba, dan babi. Namun, sejauh ini, lanjutnya, belum ditemukan kasus PMK pada hewan-hewan tersebut di Kabupaten Pekalongan.*) Tim Prokompim Kab. Pekalongan
Rabu, 18 Mei 2022
KAJEN–Mengantisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) hari ini menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pekalongan, Wahyu Kuncoro, ST, MT, serta dihadiri oleh Plt. Kepala DKPP,Satpol PP dan Damkar, BPBD, serta Sat Intel dan Sat Binmas Polres Pekalongan.
KAJEN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE., MM. meminta guru PAUD di Kabupaten Pekalongan untuk dapat berperan sebagai sahabat dan teman yang baik bagi anak-anak di Kabupaten Pekalongan. Hal ini diungkapkan bupati sewaktu menghadiri kegiatan Halal Hi Balal IGTKI-PGRI Kabupaten Pekalongan yang bertempat di Islamic Center Kecamatan Kedungwuni, Selasa (17/5) siang.
KAJEN – Mengantisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pekalongan, telah melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) serta sosialisasi ke pasar - pasar hewan, peternak, serta pengepul hewan ternak yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan.
Demikian disampaikan oleh Asisten 2 sekda Wahyu Kuncoro, S.T.,M.T saat menghadiri acara silaturahmi dan halal bi halal Orari Kabupaten Pekalongan di salah satu Rumah Makan di Kajen, Selasa (17/5). Hadir dalam kesempatan tersbeut Asisten 3 Sekda Anis Rosidi, S.Sos., M.Si.,, Ketua Orari Jawa Tengah dan Ketua Orari Kabupaten Pekalongan beserta anggota.
Wahyu menambahkan, selama ini Orari Kabupaten Pekalongan sudah lama bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam hal kegiatan lapangan, seperti pada kegiatan pengamanan Natal, Idul Fitri serta kegiatan kebencanaan. “pada saat situasi bencana biasanya menyebabkan putusnya informasi, nah selama ini teman-teman dari Orari ini yang membantu memback up informasi, sehingga bisa memberikan gambaran situasi bencana dan memudahkan para petugas lainnya di lapangan,” katanya.
Dirinya berharap, para pengurus dapat semakin menambah jumlah anggota, karena mengingat pentingnya peran Orari dan saat ini masih belum merata persebaran anggotanya. “ada sekitar 19 Kecamatan dan 13 kelurahan, dan 272 desa di Kota Santri. Semoga anggota Orari bisa menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan,” harapnya.
Sementara itu Ketua Orarai Kabupaten Pekalongan Heru mengatakan, jumlah anggota Orari Kabupaten Pekalongan saat ini berjumlah 45 orang. Untuk itu dirinya berinisiatif menggelar silaturahmi dan halal bi halal ini agar bisa meningkatkan anggota yang baru. “jika jumlah anggota kita banyak maka akan lebih mudah dalam membantu kegiatan kemasyarakatan. Saat ini memang terkendala jumlah anggota yang terbatas,” paparnya.
Kegiatan ini, lanjutnya, juga sebagai sarana mendekatkan diri dengan pemerintah daerah agara program kerja yang dibuat oleh Orari dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten. “banyak program kita banyak membantu pemerintah, sepertu kegiatan kemasyarakat pada Nataru, Idul Fitri, bencana, dan Rob di pesisir serta kegiatan lainnya,” ujarnya. (Red)
Selasa, 17 Mei 2022
“Acara Selamatan Giling ini sangat unik dan sangat bagus. Mungkin ini bisa menjadi wisata khusus agar bisa dikembangkan, sehingga mungkin tahun depan, kalau mau ada selamatan giling, bisa lebih meriah lagi dan pengunjung dari daerah lain bisa menyaksikan. Ini adalah sesuatu yang baik dan unik, oleh karena itu perlu kita lestarikan. Kalau untuk orang kota, ini adalah sesuatu yang unik yang harus kita lihat. Sangat bagus sekali,” tutur bupati.
Dalam kesempatan tersebut, bupati juga menyatakan membuka pintu yang seluas-luasnya kepada pihak PG Sragi untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemkab Pekalongan. “Saya minta kepada PG Sragi untuk tidak segan-segan berkoordinasi dengan kami, apa pun itu, bagaimana cara peningkatan kesejahteraan petani tebu di Kabupaten Pekalongan, kesejahteraan karyawan dan juga akses jalan serta jembatan apapun itu untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan kami siap membuka pintu seluas-luasnya PG Sragi untuk berkoordinasi,” ujar bupati.
Fadia menyatakan sangat mendukung PG Sragi dan petani tebu di Kabupaten Pekalongan. “Saya sengaja hadir di sini adalah bukti support saya terhadap PG Sragi dan petani tebu Kabupaten Pekalongan,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pekalongan, Ir. M. Bambang Irianto, M.Si mengatakan, Dinporapar mendukung gagasan Bupati Pekalongan untuk menjadikan selamatan giling PG Sragi menjadi event pariwisata Kabupaten Pekalongan. “Untuk menjadikan Pesta Giling Tebu ini menjadi wisata tahunan di Kabupaten Pekalongan, pemkab akan melakukan koordinasi dan Kolaborasi dengan Pihak PG Sragi,” ujar Bambang Irianto.
Menurut Bambang, Selamatan Giling perlu diangkat menjadi salah satu event pariwisata karena selain sebagai ritual selamatan yang digelar untuk memulai pesta giling tebu, acara ini sebagai atraksi wisata dapat menarik wisatawan dalam dan luar daerah.
Lebih lanjut Bambang menjelaskan mengenai Selamatan Giling antara lain digelar dengan prosesi “Temanten Tebu” atau pernikahan tebu di Pabrik Gula Sragi menjadi pertanda awal akan datangnya musim giling atau musim panen tebu. Menurut Bambang, tradisi sudah berjalan sejak ratusan tahun silam.
Prosesi Temanten Tebu diawali dengan arak-arakan dua batang tebu. Pasangan tebu ini melambangkan sepasang pengantin. Kedua batang tebu ini sebagai simbol tolak bala. Tradisi Selamatan Giling PG Sragi digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen tebu.
Selain menyuguhkan aktraksi yang sarat makna budaya, prosesi temanten tebu juga menjadi sarana hiburan dan wisata masyarakat. Masyarakat Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya selalu memadati kawasan PG Sragi ketika acara Selamatan Giling digelar. “Selamatan Giling Tebu ini juga bisa menjadi media untuk mempererat tali silaturahmi atau kekerabatan sosial para petani tebu dengan karyawan serta manajemen PG Sragi, termasuk dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,” kata Bambang.
Selasa, 17 Mei 2022
Rakor yang dilaksanakan di Aula DKPP tersebut menghasilkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah penutupan sementara Pasar Hewan Kajen untuk 3 kali pasaran, mulai Hari Rabu (18/05/2022) besok, meningkatkan surveilans ke lokasi – lokasi penampungan ternak yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan, serta menindaklanjuti laporan jika ada ternak yang menunjukkan gejala mengarah ke PMK.
DKPP bekerjasama dengan Satpol PP dan Polres Pekalongan juga akan melakukan pemantauan lalu lintas ternak, diantaranya dengan mengawasi kendaraan pembawa ternak terutama di daerah – daerah perbatasan, guna pencegahan masuknya ternak dari luar wilayah Kabupaten Pekalongan yang membawa PMK.
DKPP juga telah menyediakan line Hotline yaitu di nomer 085866671553 (drh. Arif Rahman), 085701498498 (drh. Imam Sulistiana) dan 089503378507 (drh. Mu’tasim). Keberadaan line hotline tersebut diharapkan akan mempermudah masyarakat untuk melaporkan dengan segera jika menjumpai hewan ternak yang terindikasi PMK, guna mencegah penyebaran PMK di wilayah Kabupaten Pekalongan.
Selasa, 17 Mei 2022
Dalam sambutan pada kegiatan tersebut, bupati menyampaikan bahwa anak-anak merupakan calon generasi penerus dan calon-calon pemimpin masa depan. Oleh karenanya para guru PAUD diharapkan tidak hanya berperan sebagai seorang guru yang bertugas mengajar tetapi juga dapat menjadi sahabat dan teman yang baik bagi anak-anak. “Anak merupakan cikal bakal orang-orang hebat di Kabupaten Pekalongan, cikal bakal para pemimpin di Kabupaten Pekalongan, dan juga cikal bakal yang berguna untuk nusa dan bangsa. Jadi kita harus dapat menjadi teman yang baik bukan hanya menjadi guru tapi menjadi teman dan sahabat yang baik untuk anak-anak,” tutur bupati
Bupati membagikan pendapat dan pengalamannya mendidik anak bahwa anak-anak sekarang ini lebih cenderung mendengarkan dan mematuhi ucapan gurunya dibandingkan ucapan orang tuanya terutama bagi anak-anak. Bahkan sering kali anak-anak dengan kesadaran sendiri mengaplikasikan kebiasaan yang diajarkan gurunya di lingkungan rumahnya secara sukarela. Oleh karena itu, peran guru PAUD sangat penting untuk pembentukan dan perkembangan kepribadian anak, “Guru sangat berpengaruh terhadap anak-anak juga berpengaruh terhadap perkembangan dan juga akhlak anak-anak,” ujar bupati.
Selain itu, bupati juga meminta agar para guru PAUD juga dapat menjadi teman dan rekan yang baik bagi para orang tua dalam proses pengawasan tumbuh kembang anak, “Saya minta kepada para guru PAUD untuk menjadi sahabat yang baik dan juga bisa menjadi teman yang baik untuk orang tua sehingga apapun perkembangan anak memang harus sangat kita awasi,” ujar bupati.
Menurutnya, anak-anak sekarang ini sangat dekat dengan teknologi komunikasi dan juga media sosial, oleh karena itu, pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar anak tidak terjerumus meniru hal-hal negatif yang berasal dari media sosial dan internet. Kerja sama yang baik antara guru disekolah dengan orang tua sangat dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak, “Pemantauan guru-guru harus sangat jeli sekali. Mana yang boleh dicontoh mana yang tidak boleh dicontoh, itu memang harus sangat diperhatikan,” ungkap bupati.
Pembelajaran yang dilaksanakan oleh para guru PAUD, menurut Fadia, memiliki peran yang penting karena akan terus membekas dalam diri anak sampai tumbuh dewasa. Peran dan jasa guru bisa menjadi tidak terlupakan bahkan sampai kelak anak tersebut dewasa, “Pahlawan yang luar biasa buat saya yang tidak bisa terbayarkan dengan apapun. Oleh sebab itu, kita harus semangat mengajar untuk anak-anak semua, semangat mendidik untuk masa depan Kabupaten Pekalongan, dan semangat untuk menjadi sahabat yang baik untuk para anak-anak Kabupaten Pekalongan,” ucap bupati.
Pada kesempatan tersebut, bupati juga menyampaikan pesannya kepada guru TK yang hadir, “Saya titip pesan kepada bapak/ibu guru sekalian, saya titip anak-anak Kabupaten Pekalongan generasi anak-anak kita ini, saya yakin sedikit banyaknya tergantung dari para guru-guru semuanya di Kabupaten Pekalongan ini,” ungkap bupati.
Selasa, 17 Mei 2022
DKPP menggandeng Satbimas Polres Pekalongan melaksanakan Monev di Pasar Hewan Kebonagung di Kajen pada Rabu (11/05/2022) dan Pasar Hewan Wiradesa pada Kamis (12/05/22) lalu. Petugas melakukan sampling dan mengecek hewan ternak yang dijual di pasar tersebut untuk memastikan tidak ada kasus PMK pada hewan ternak yang dijual belikan. khususnya sapi yang datang dari wilayah timur atau luar Kabupaten Pekalongan.
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP, melalui drh. Mu’tasim Billah (fungsional medik veteriner) mengungkapkan bahwa sejauh ini tidak ditemukan kasus PMK di wilayah Kabupaten Pekalongan, namun dijelaskan Mu’tasim bahwa dirinya bersama tim akan secara kontinyu melaksanakan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat, terutama kepada para peternak dan pengepul hewan ternak di wilayah Kabupaten Pekalongan supaya mereka tetap waspada dan lebih berhati – hati.
Kepada para peternak, Mu’tasim menghimbau agar senantiasa menjaga biosecurity (membatasi keamanan lingkungan termasuk lalu lintas orang ke kandang), rajin melakukan disinveksi kandang, dan yang terpenting, yaitu agar segera lapor jika menemukan hewan ternaknya terindikasi terkena PMK. “Masyarakat bisa segera melaporkan indikasi PMK ke petugas penyuluh peternakan kami yang ada dilapangan, atau dapat segera melapor ke DKPP,” terang Mu’tasim.
Ditambahkan Mu’tasim, bahwa PMK ini memang penyakit yang mudah sekali menular, namun tidak bersifat zoonosis (tidak menular ke manusia), hanya saja manusia bisa menjadi carrier (agen pembawa virus) jika manusia itu berinteraksi dengan hewan ternak yg sehat. Untuk itu pihaknya sudah menginstruksikan kepada petugasnya di lapangan untuk selalu memakai masker dan melarang berpindah kandang jika sudah selesai berinteraksi dengan hewan ternak yang ditangani.
Diungkapkan Mu’tasim bahwa sejatinya PMK masuk kategori bencana karena tidak menutup kemungkinan masuk ke wilayah Kabupaten Pekalongan, apalagi hampir sebagian besar pedagang atau pengepul ternak di Kabupaten Pekalongan membeli (kulakan) dari wilayah Jawa Timur, sedangkan untuk keamanan hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha mendatang, DKPP akan melibatkan penyuluh peternakan untuk pemantauan hewan kurban.
Terakhir, Mu’tasim menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan, baik peternak maupun konsumen atau masyarakat umum, tidak perlu takut dan khawatir, dan tetap tenang, karena PMK ini tidak bersifat zoonosis, namun tetap kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan, karena sebenarnya kerugian yang disebabkan PMK lebih besar secara ekonomi, karena jika sampai ke tahap karantina maka secara ekonomi banyak masyarakat yang terdampak, bukan hanya peternak dan pedagang saja. Apalagi jika terjadi panic selling (menjual cepat dengan harga murah) dengan alasan menghindari kerugian.
Kamis, 12 Mei 2022
Dalam sambutan persemian RSUD Kesesi ini Bupati Fadia Arafiq mengatakan kehadiran RSUD Kesesi melengkapi 2 (dua) RSUD yang sudah ada di Kabupaten Pekalongan, patut disyukuri dan didukung penuh karena keberadaannya sangatlah bermanfaat bagi warga masyarakat.
Fadia berpesan kepada seluruh jajaran RSUD Kesesi agar memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat bahkan mampu bersaing dengan rumah sakit swasta dalam hal kualitas pelayanan. “ Saya pesan kepada Direktur dan jajaran RSUD Kesesi ini, sikap timgkah laku dan cara pelayanan harus seperti rumah sakit, bukan seperti Puskesmas lagi. Sehingga kita harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Saya minta pelayanan yang terbaik dan juga fasilitas-fasilitas pun berikan yang terbaik,” pesannya.
Tak lupa Bupati Fadia mengapresiasi bantuan ambulan dari pasar modal Indonesia yang bermanfaat bagi masyarakat kabupater Pekalongan.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra Hj Hindun MH juga berharap RSUD Kesesi menjadi RSUD yang bisa memberi pelayanan terbaik di kabupaten Pekalongan. Hindun juga menyampaikan dengan support dari pihak pasar modal Indonesia berupa bantuan ambulans, masyarakat akan semakin terlayani di bidang kesehatan
“Kami DPRD senantiasa mendorong untuk kemaslahatan masyarakat dan kita mengapresiasi 3 program utama bupati/wakil bupati yaitu infastruktur, kesehatan dan pendidikan. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Hindun
Sementara itu Direktur RSUD Kesesi dokter Ryan Ardanaputra dalam sambutannya mengungkapkan bahwa cikal bakal RSUD Kesesi adalah Puskesmas Kesesi I. Puskesmas Kesesi I merupakan Puskesmas rawat inap terbesar di kabupaten Pekalongan. Tahun 2018 dimulai perencanaan pembangunan Puskesmas Kesesi menjadi rintisan RSUD Kesesi. Kemudian tahun 2019 pembangunan gedung I selesai, disusul gedung II pada tahun 2020.
Direktur Pasar Modal Indonesia Urip Budi Prasetya berharap pula RSUD Kesesi dapat mendukung akses kesehatan masyarakat di kabupaten Pekalongan agar dapat menjadi lebih prima khususnya pada pandemi covid 19 saat ini.
“ Kami juga mendukung peran RSUD Kesesi melalui kegiatan CSR, dengan pemberian ambulans beserta perlengkapan penunjang dengan nilai bantuan sebesar 740 juta. Semoga bantuan ini bermanfaat untuk mempercepat mobilisasi pasien dengan segala kebutuhan khususnya pasien covid 19,” ucap Urip.
Ditambahkan, secara garis besar kegiatan CSR bertujuan membantu pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran covid 19 serta meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.
Hadir dalam acara Peresmian RSUD Kesesi kabupaten Pekalongan tahun 2022 dan penyerahan ambulans dari Pasar Modal Indonesia, antara lain Wakil bupati H Riswadi SH, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj Hindun MH beserta unsur Forkompimda (Dandim, Kapolres, Kepala kejari), perwakilan panitia HUT ke 44 Pasar Modal Indoneisa, Kepala eksekutif pengawas pasar modal (OJK) , Kepala kantor perwakilan jawa tengah Bursa efek Indonesia, sekda M Yulian Akbar beserta jajaran, para kepala OPD terkait, kepala BPJS kabupaten Pekalongan, para camat, para kepala desa se-kecamatan Kesesi, serta para tokoh masyarakat. (Ar-Kominfo)
Kamis, 10 Februari 2022
Acara tersebut diharapkan dapat menghimpun aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya, sebagai bahan pertimbangan pemkab untuk mengambil kebijakan yang akan dituangkan dalan draft awal penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2023.
Dimana hal tersebut juga ditegaskan oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M, dalam sambutannya. ‘’Memang untuk rancangan awal tahun 2023 ini, saya dengan pak sekda dan seluruh kepala OPD lebih banyak ingin mendengarkan masukan dari masyarakat Kabupaten Pekalongan. Karena untuk membangun Kabupaten Pekalongan ini saya tidak bisa sendiri, tetapi harus bersama-sama untuk membuat Kabupaten Pekalongan menjadi hebat dan luar biasa itu yang selalu saya tanamkan.,’’ ungkapnya.
Bupati Fadia juga menjelaskan, bahwa arah dan kebijakan pemkab untuk tahun 2023 masih ingin tetap mempertahankan program prioritas pemkab. Yaitu kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Karena menurut Fadia, di dalam tiga program prioritas pembangunan tersebutlah yang banyak terdapat pekerjaan rumah bagi pemkab yang harus segera diselesaikan selama masa jabatannya, supaya masyarakat Kabupaten Pekalongan bisa hidup dengan layak.
‘’Jadi di tahun 2023, pandangan kami akan tetap focus pada program kesehatan gratis yang cukup menggunakan KTP yang sudah berjalan sejak 1 Januari lalu, pendidikan gratis sampai tingkat SMA, pemberian bantuan kepada penunggu pasien tidak mampu di rumah sakit dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang disini PR nya untuk jalan rusak dan jembatan tidak layak masih cukup banyak sekali,’’ tandasnya.
Dan dengan banyaknya pekerjaan rumah pada aspek infrastruktur tersebut yang Ia titik beratkan, pihaknya berusaha terus menaikan penganggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Karena menurut Bupati Fadia, bagaimana masyarakat bisa hidup dengan layak apabila akses jalan dan jembatan yang sangat esensial tidak memadai.
‘’Di tahun 2021 kemarin kita telah anggarkan 55,6 milyar, dan di tahun 2022 sebesar 138, 3 milyar. Dan saya berharap untuk tahun 2023 akan meningkat untuk penganggaran infrastruktur ya,’’ ungkapnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Sekda Kabupaten Pekalongan M.Yulian Akbar, S.Sos.,M.Si, juga menyampaikan bahwa forum konsultasi public yang digelar oleh pemkab Pekalongan merupakan wadah bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, sehingga kebijakan yang akan diambil untuk pembangunan 2023 bisa tepat sasaran, tepat guna dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas.
‘’Tujuan acara hari ini adalah menyampaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2023. Jadi ini adalah media konsultasi yang tentu saya kita harapkan pada petemuan hari ini muncul masukan-masukan dari bapak/ibu terkait draft rancangan awal RKPD 2023,’’ jelas Sekda Yulian Akbar.
Sekda Yulian Akbar juga menuturkan untuk seluruh OPD, untuk tetap bisa menjaga komitmen bersama mewujudkan visi misi pembangunan di Kabupaten Pekalongan yaitu membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil, merata dan berbudaya gotong-royong.
Sehingga menurut Yulian, perangkat daerah harus bisa memenuhi target-target pembangunan dalam dinasnya masing-masing karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan untuk menyokong suksesnya pembangunan di Kabupaten Pekalongan.
Selain itu Plt Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi, S.Sos.,M.Si, juga menuturkan bahwa acara konsultasi public merupakan acara yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan kegiatan lanjutan setelah diadannya Musrembang.
Menurut Anis, untuk menyusun sebuah Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan 2023. Diperlukan adanya masukan dan saran dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dan LSM. Sehingga RKPD Kabupaten Pekalongan yang akan segera disusun tersebut bisa menjadi produk yang dihasilkan secara bersama-sama, bukan hanya dari unsur pemerintah saja melainkan masyarakat juga berperan serta.
‘’Ini untuk menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat dengan tujuan sasaran, program dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2023 bisa tepat sasaran,’’ ungkapnya. (Lus-Kominfo)
Kamis, 10 Februari 2022
Sekda Yulian Akbar memaparkan bahwa lahirnya inovasi laboratorium kemiskinan kabupaten Pekalongan berawal dari kondisi angka kemiskinan selama kurun waktu lima tahun terakhir yang cukup tinggi menyentuh angka 13 sampai 15 persen. Padahal saat itu pemerintah daerah memiliki banyak program baik dari pemerinah pusat provinsi maupun program daerah.
Muculnya inovasi laboratorium kemiskinan membawa angin segar bagi kemajuan inovasi di kabupaten Pekalongan. Pada tahunn 2020, kata Sekda, program ini diapresiasi oleh pemerintah pusat dan masuk sebagai salah satu 45 inovasi terbaik. ‘ Tahun 2021 program ini juga menelurkan ide-ide luar biasa. Ada gerakan KUDU SEKOLAH yang mana tahun 2021 aplikasi KUDU SEKOLAH ini masuk layanan inovasi terbaik tingkat nasional,” papar Yulian.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam perjalannya inovasi Laboratorium kemiskinan di masa pandemi ( tahun 2020) justru mampu membawa angka kemiskinan ke single sigit. “ Di tahun 2020 kita di angka 9, 71 kemudian tahun 2021 naik di angka 10,19. Namun kenaikan ini relatif masih rendah,” jelas Yulian
Adapun sudut pandang kemiskinan yang dijadikan tolak ukur, Yulian mengatakan pihaknya memandang kemiskinan tidak berbasis sosial, melainkan dari sudut pandang geografis sesuai karakteristik wilayah kabupaten Pekalongan, yakni kemiskinan pesisir, kemiskinan pegunungan dan perkotaan.
‘Kami berharap dari pertemuan ini kami juga bisa belajar dari kawan-kawan Sulawesi Selatan. Kami inign belajar bagaimana pengembangan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi selatan. Seperti apa Sulawesi selatan melakukan inovasi-inovasinya,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Hj Andi Mirna SH pada kunjungan ini menyampaikan ucapan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada pihaknya untuk belajar bagaimana mereplikasi inovasi laboratorium kemiskinan.
“ Karena di masa pandemic walaupun di Sulawesi selatan, aspek investasi atau sejenisnya tidak begitu berkurang, tapi ada juga beberapa yang dirasakan masyarakat dampak dari pandemi ini. Jadi dengan adanya inovasi laboratorium kemiskinan yang akan kita replikasi nanti, walau kita ada peningkatan kemiskinan yang tidak signifikan, mudah-mudahan kita bisa contoh bagaimana menurunkan angka kemiskinan yang ada di Sulawesi Selatan, “ harap Mirna. (Ar-Kominfo)
Rabu, 9 Februari 2022