Artikel

Alamat

Link Terkait

• Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan

• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Didampingi Sekda Kabupaten Pekalongan M.Yulian Akbar, S.Sos.,M.Si., Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Budi Raharjo, A.P., dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Rachmawati, S.IP., MM, tinjau langsung lokasi banjir di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, pada sore ini, Senin (7/2/2022).

Seperti diketahui, hujan yang mengguyur kota santri dari Minggu malam sampai Senin pagi itu membuat sejumlah kecamatan terendam banjir, seperti di Siwalan, Tirto dan Sragi.

Dan kondisi wilayah yang cukup parah terdampak adalah di Kecamatan Siwalan diantaranya Desa Pait dimana banjir merendam rumah-rumah warga dengan ketinggian kurang lebih 1 hingga 1,5 meter.

Dalam tinjauannya itu, Bupati Fadia juga turun langsung ke lokasi untuk membujuk beberapa warganya yang belum mau dievakuasi ke lokasi pengungsian. Pada saat tinjuan tersebut Bupati juga membujuk salah satu warga yang memiliki sakit stroke untuk mau dievakuasi.

Menurut Fadia, semua warga harus dipastikan dievakuasi semua tanpa terkecuali.

‘’Alhamdulilah tadi sudah kita sudah mendatangi beberapa warga yang belum mau dievakuasi ke rumahnya, dan akhirnya setelah kita datang mereka mau ikut untuk dievakuasi,’’ kata Bupati Pekalongan Fadia Arfiq.

Fadia juga menyampaikan, untuk langkah terdekat yang akan segera Ia lakukan bersama BPBD Kabupaten Pekalongan dan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan adalah menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkan pengungsi di lokasi pengungsian. Karena menurutnya, keselamatan warga adalah prioritas utamanya.

Adapun untuk langkah selanjutnya, diungkapkan Fadia bahwa Ia akan segera melakukan koordinasi dengan Pemprov Jateng untuk mencari solusi supaya kedepan tidak terjadi banjir kembali. Karena menurut Fadia, banjir akibat limpasan air sungai Sragi ini , merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga koordinasi merupakan esensi utama yang harus pihaknya lakukan segera.

‘’Seharusnya ini hal yang harus segera dilakukan pembuatan tanggul. Untuk itu kita harus segera melaporkan hal ini kepada pak gubernur. Karena ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi,’’ jelas Bupati Fadia.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Fadia juga berpesan kepada seluruh warga yang terdampak banjir untuk selalu waspada dan menjaga kesehatan di tengah musibah banjir yang menimpa mereka. Dan jangan sungkan untuk segera melapor kepada petugas di lokasi pengungsian apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

‘’Saya berharap bapak/ibu bisa tetap menjaga kesehatan dan keselamatan. Jangan sungkan memberitahu petugas apabila ada keluhan,’’ pungkasnya. (Lus-Kominfo)

Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar berpesan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) tentang dua hal terkait pelaksanaan pilkades yang akan segera digelar. Pertama hal yang berkaitan dengan covid 19 dan menghimbau agar tidak terjadi klaster baru dalam Pilkades serentak nanti. Dan kedua tenang kondisi alam yang terjadi di bulan Februari-Maret tahun 2022.

“ Februari- Maret ini kasus covid diprediksi akan melonjak. Per hari ini yang terkonfirmasi positif. Ada yang di rawat di Rumah Sakit, isolasi terpadu di Kesesi dan ada yang isolasi mandiri. Kita sudah antisipasi bersama Polres, wanti2-wanti betul, pilkades ini jangan sampai menimbulkan klaster baru. Kita harus pastikan pilkades aman untuk digelar. Tolong dari PPKD untuk antisipasi terkait prokes. Termasuk penting disampaikan ke masyarakat agar tidak pank tapi jangan abai pula,” papar Sekda Yulian Akbar saat memberikan arahan di aula lantai I setda, Senin ( 07/02) siang.
Selanjutnya Yulian juga meyampaikan Pilkades serentak ini juga dilaksanakan wilayah yang terdampak bencana. Ia berharap pada saat pelaksanaan Pilkades 23 Februari 2022 mendatang tidak terjadi cuaca yang ekstrim sehingga Pilkades dapat berjalan dengan lancar.

Sementara itu Plt Kepala Dinas PMD, Toharno dalam Rakor pemantapan pelaksanaan pilkades serenak kabupaten Pekalongan tahun 2022 ini menyampaikan ada 6 tahapan pilkades serentak, yakni persiapan, pencalonan, pencalonan ulang, pemungutan suara, penetapan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan. “ Ssat ini kita sudah memasuki tahap pencalonan dan pencalonan ulang dan tanggal 14 Februari akan kita laksanakan penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa dan undian nomor urut serta tanda gambar dan penyampaian visi misi calon,” terang Toharno.

Toharno menekankan bahwa pada puncak tanggal 23 Februari nanti, tim pengendali, tim teknis panwascam, camat serta P2KD harus bisa menjaga situasi yang kondusif agar jalannya pemungutan suara bisa berjalan dengan lancar aman dan sukses. (Ar-Kominfo)

Senin, 7 Februari 2022

Program tersebut berupa pemberian bantuan uang oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada penunggu pasien dengan kriteria antara lain Penunggu pasien haruslah keluarga dari pasien yang statusnya fakir miskin yang menjalani rawat inap di Puskesmas rawat inap atau kamar kelas III pada RSUD di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari dengan batas paling lama (maksimal) 4 (empat) hari perawatan, bantuan hanya diberikan kepada 1 orang penunggu pasien dalam 1 keluarga untuk 1 kali perawatan dalam 1 tahun anggaran, jadi bantuan yang diberikan tidak bersifat terus menerus dan selektif.

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, S.E, M.M, pada suatu kesempatan mengungkapkan harapannya agar dengan bantuan biaya hidup bagi penunggu pasien, maka pasien dan keluarganya akan sedikit terbantu secara ekonomi meski sekedar membantu transport atau biaya makan saja. “Program ini sebagai bentuk kepedulian Kami kepada masyarakat fakir miskin yang menjalani rawat inap, sehingga terbantu pemenuhan kebutuhan hidupnya selama menjalani rawat inap,” ungkap Bupati.

Perlu diketahui pula bahwa yang dimaksud keluarga dalam program bantuan ini adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga

Sedangkan yang dimaksud fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian namun tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian yang layak dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau berstatus fakir miskin menurut legalitas Kepala Desa/Lurah

Ditemui di ruang kerjanya, Rachmawati, S.IP,M.M, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan menjelaskan bahwa mekanisme pemberian bantuan yaitu Penunggu pasien membuat surat permohonan kepada Bupati Pekalongan melalui Kepala Dinas Sosial, dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah dilegalisir oleh desa/kelurahan dan kecamatan, serta surat keterangan rawat inap dari Puskesmas/ Rumah Sakit tempat pasien dirawat.

Ditambahkan Rachmawati, Pemberian bantuan dilaksanakan dengan mekanisme non tunai yaitu dengan pemberian Virtual Account (VA) yang nantinya bisa dicairkan melalui Bank Jateng, dan permohonan bantuan dapat diajukan paling lama 30 hari sejak selesainya rawat inap, dan InsyaAllah akan dicairkan paling lambat 30 hari setelah surat permohonan diajukan. “Kami berharap bantuan initepat sasaran sehingga benar-benar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, dan Kami tekankan bahwa tidak ada potongan serupiahpun, jadi masyarakat akan menerima bantuan utuh 100% sesuai nominal bantuan yang seharusnya mereka terima,” tegas Rachmawati. (dian)

Dimana target sasaran yang telah Dinkes Kabupaten Pekalongan canangkan untuk suntikan vaksinasi Covid-19 lanjutan tersebut adalah 950 aparatur negara.

Dikatakan Kepala Dinas Kabupaten Pekalongan Setiyawan Dwi Antoro, bahwa kegiatan vaksinasi lanjutan tersebut merupakan mandat dari surat edaran Kemenkes RI bernomor HK.02.02/II/252/2022, yang menginstruksikan seluruh dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, dan direktur rumah sakit di Indonesia untuk segera melaksanakan vaksinasi Covid-19 lanjutan (Booster).

Menurut Wawan, hasil studi menunjukan bahwa telah terjadi penurunan antibodi pada 6 bulan setelah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis primer lengkap (dosis 1 dan 2), sehingga dibutuhkan pemberian dosis lanjutan atau booster untuk meningkatkan proteksi individu terutama pada kelompok masyarakat rentan.

‘’Vaksinasi booster adalah vaksinasi Covid-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap, yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan,’’ kata Wawan saat ditemui dalam acara Vaksinasi Covid-19 Lanjutan (Booster) bagi Pejabat Publik (28/1/2022).

Apalagi, lanjut Wawan, aparatur negara itu banyak berinteraksi dengan banyak orang saat melakukan kegiatan pelayanan public, sehingga menurutnya, suntikan booster ini sangat tepat diberikan.

‘’Jadi vaksinasi lanjutan hari ini diikuti oleh Kepala OPD dan jajarannya dengan target sasaran sebanyak 960 aparatur. Dan hari ini sekitar 460 an aparatur di lingkungan setda akan disuntik,’’ ungkapnya.

Adapun saat ditanya untuk efek samping sendiri, Wawan menjelaskan bahwa semua jenis vaksin Covid-19 itu terdapat efeknya. Namun, sejauh ini di Kabupaten Pekalongan efek yang timbul hanya pegal-pegal dan demam saja. Jadi tidak ada efek serius yang muncul setelah melaksanakan vaksinasi baik primer lengkap maupun vaksin lanjutan.

‘’Yang namanya vaksinasi adalah memasukan suatu zat, artinya nanti akan ada rekasi karena ini benda asing masuk ke tubuh kita. Dan efek vaksin ini tergantung dari daya tahan tubuh kita masing-masing. Seseorang reaksi vaksinnya tidak akan sama dengan orang lain,’’ jelasnya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Wawan juga menghimbau untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan yang ingin mendapatkan vaksinasi Covid-19 lanjutan bisa datang ke faskes-faskes terdekat dengan syarat sudah melakukan vaksinasi primer lengkap selama 6 bulan.

‘’Dan booster ini kriterianya adalah masyarakat yang sudah menyelesaikan vaksin kedua selama enam bulan untuk dosis keduanya,’’ pungkasnya. (Lus-Kominfo)

Dalam tinjauannya itu Wakil Bupati Riswadi mengatakan bahwa langkah terdekat yang akan segera pihaknya lakukan adalah membangun jembatan darurat terlebih dahulu supaya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua.

‘’Kami semua disini hadir langsung untuk memantau evakuasi tanah longsor supaya untuk sementara segera dibuat jembatan darurat untuk bisa dilalui kendaraan roda 2,’’ kata Wakil Bupati Pekalongan Riswadi.

Dan dalam dua sampai tiga hari kedepan, Riswadi berharap bahwa jembatan darurat bisa segera diganti dengan jembatan bantuan yang dapat diakses oleh kendaraan roda empat, sehingga jalur-jalur distribusi bahan makanan pokok dan pertanian dapat segera kembali dilaksanakan.

‘’Kami mengajak PU untuk segera mengambil kebijakam supaya dalam waktu 2-3 hari kedepan dapat dibuat jembatan sementara yang bisa dilalui juga oleh kendaraan beroda empat. Sehingga jalur-jalur distribusi barang bahan pokok dan bahan pertanian yang menjadi distribusi antar daerah bisa tetap berjalan,’’ jelasnya.

Selain itu, Riswadi juga menerangkan bahwa dalam waktu dekat Pemkab Pekalongan akan segera mengambil tindakan berupa perubahan dalam APBD untuk didahulukan penganggaran pembangunan jembatan permanen. Mengingat betapa krusialnya jembatan penghubung dua wilayah tersebut terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.

‘’Dan pemerintah juga akan mengambil langkah untuk didahulukan membuat perubahan untuk dibuat jembatan permanen,’’ ujarnya.

Riswadi juga berharap, bencana tanah longsor tidak terjadi lagi di Kabupaten Pekalogan. Supaya masyarakat bisa aman dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. ‘’Saya sangat berharap ini bencana terakhir yang terjadi, karena kasihan masyarakat dengan adanya bencana semacam ini, aktivitas mereka menjadi terhambat,’’ pungkasnya. (Lus-Kominfo)

‘Di awal tahun, ada masalah yang kita hadapi adalah banjir dan tanah longsor. Dengan situasi seperti ini, menurut saya daerah kita bisa dijadikan status darurat karena hampir setiap tahunnya ada kejadian longsor, jembatan putus. Kalau memang sudah ada status darurat, kita langsung ke pusat mengajukan agar mendapat bantuan,” tutur Fadia.

Pada Rapat Dinas ini Fadia memberikan arahan agar pemkab Pekalongan memiliki alat berat excavator kecil. Sebagai antisipasi dan solusi jika ada musibah yang menimpa“ Kita baru punya 2 alat berat excavator. Sedang kita punya 4 daerah berpotensi rawan bencana alam. Sementara alat distanbykan di daerah yang paling rawan, hingga perlu penambahan Alat berat tersebut, “ tegasnya.

Terkait daerah rawan bencana, Wakil Bupati H Riswadi SH menerangkan bahwa Kabupaten Pekalongan memang ada daerah yang selalu mengalami bencana alam tiap tahunnya, yaitu di Kecamatan Lebakbarang, Kandangserang dan Petungkriyono. Menurut Riswadi, longsor terjadi karena intensitas hujan tinggi, lalu daya tampung saluran tidak mampu, akhirnya menimbulkan genangan dan longsor.

“ Kami diskusi dengan Bupati, bagaimana tahun depan di perubahan, diberi anggaran khusus untuk 3 kecamatan yang disiapkan alat berat yang sesuai dengaan infrastruktur jalan yang sama. Kerja alat berat ini 12 bulan dalam 1 tahun. Mereka walau tidak hujan, membuat ilen-ilen terus. Saya rasa itu upaya pertama,” terang Riswadi.

Kedua, Riswadi menyarankan pemberian edukasi kepada masyarakat daerah tersebut. “ Ketika Mensos berkunjung kemarin, Beliau menduga penyebab longsor karena adanya loging. ALat ukurnya adalah adanya dahan-dahan pohon yang sudah lapuh berceceran. Jadi hal ini perlu koordinasi dengan Perhutani,” jelasnya.

Dikatakan pula pihaknya mengusulkan kepada dinas terkait menganggarkan untuk tahun berikutnya minimal ekscavator dengan fisik kecil. Alasannya bisa masuk gang, terjangkau dan berkerja 12 bulan dalam 1 tahun.

Sementara itu Sekda M Yulian Akbar S.Sos,M.Si mengatakan dalam menyikapi bencana alam yang cukup intens yang terjadi tiap awal tahun, seluruh pihak telah siap siaga. “Saya kira dari BPBD, Dinsos, DPU, telah siap 24 jam dalam hal penanganan bencana,” tegas Yulian

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Pekalongan, Budi Rahardjo pada rapat dinas ini menyampaikan laporan evaluasi dan persiapan penanggulangan bencana longsor dan banjir di kabupaten Pekalongan. “ Kami laporkan kejadian bencana besar pada Rabu, 19 januari 2022. Penyebab bencana banjir dan longsor yaitu curah hujan yang sangat tinggi di wilayah kabupaten Pekalongan sehingga menyebabkan genangan air tebing longsor dan aliran air sungai Sengkarang meluap ke permukiman. Lokasi-lokasi yang terdampak longsor yang terparah, jalan kabupaten Doro-Petung, ada di beberapa titik dan menyebabkan beberapa jembatan perlu perbaikan. Kemudian jalan kabupaten Karanganyar Lebakbarang, lokasinya juga beberapa titik dan lumayan besar longsorannya sehingga 2 lokasi longsoran tersebut membutuhkan dukungan alat berat,” papar Budi.

Untuk lokasi banjir, Budi melaporkan setidaknya ada 15 desa dan kelurahan, 2135 rumah terdampak yaitu di kecamatan Wonopringgo, Kedungwuni, wonokerto dan Karangnyar. Namun air banjir malam itu segera surut, dan dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Untuk langkah awal yang sudah dilaksanakan, Budi memaparkan, pertama melakukan kordinasi dengan jajran terkait, yaitu desa/kecamatan/OPD kabupaten/Provinsi/TNI Polri, relawan untuk melakukan kerja bakti dan penanganan dengan alat berat. Kemudian melakukan evakuasi kepada masyarakat yang terdampak banjir, yaitu di kelurahan Kedungwuni timur. Kemudian melakukan gotong royong penanganan darurat tanggul di desa Pesanggrahan dan Mulyorejo. Selanjutnya pemberikan bantuan logistic kepada masyarakat terdampak.

“ Terakhir, saran untuk penanganan banjir kedepan, kegiatan normalisasi saluran drainase di pemukiman khususnya di daerah utara, normalisassi sungai dan penguatan tanggul-tanggul sungai yang sudah kritis, pembangunan rumah pompa di kecamatan Tirto dan Siwalan, penutupan sungai Meduri serta pembangunan rumah pompanya. Kemudian ada penambahan alat berat untuk penanganan longsor dan penambahan dukungan anggaran terkait penanganan bencana di OPD terkait,” pungkas Budi. (Ar-Kominfo)

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM beserta Kapolres Pekalongan AKBP Arief Fajar Satriya SH.,SIK.,MH mendampingi Mensos meninjau lokasi banjir bandang tepatnya di Dukuh Kranji Gg.07 Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni. Tampir mendampingi pula Wakil Bupati H Riswadi SH, Dandim Letkol Czi Hamonangan Lumban Toruan S.IP, Kajari Kab.Pekalongan Abun Hasbulloh Syambas SH.,MH, Sekda M Yulian Akbar S.Sos,M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Totok Budi Mulyanto SE, para kepala OPD serta forkompimcam Kedungwuni.

Dalam kunjungannya Mensos Risma meninjau langsung kondisi sungai di bendungan Kletak. Dari hasil kunjungannya Mensos Risma memberikan arahan agar dilakukan normalisasi sungai Sengkarang sesuai gambar awal supaya limpahan arus sungai yang deras tidak mengenai rumah warga. “ Jangan menunggu Dinas Pekerjaan Umum dari pusat. Waktu saya menjadi Walikota Surabaya, kalau cuma seperti ini dilakukan sendiri karena banjir terjadi lantaran limpasan akibat sungai yang mengecil dan sarannya sungainya bisa diperlebar,” papar Risma.

Adapun dalam kunjungan Mensos ini dilakukan pula pembagian sembako kepada masyarakat terdampak banjir bandang sebanyak 250 paket. Pada kesempatan tersebut juga diadakan audiensi dengan warga terdampak banjir yang ada di dukuh Kranji Gg.07 Kelurahan Kedungwuni Timur dan audiensi dengan forkompimda berkaitan penanganan banjir dan antisipasinya. Selain itu pihak Kemensos menyalurkan bantuan Rp. 403.116.169 yang diterima langsung oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM.

Dalam kunjungannya di Kecamatan Kedungwuni ini Mensos juga menyempatkan melakukan peninjauan warga yang menerima bantuan sosial yang berada di Paesan Utara Kelurahan Kedungwuni Barat.

Usai meninjau lokasi banjir di kecamatan Kedungwuni, Mensos beserta rombongan meninjau daerah longsor di kecamatan Petungkriyono. Mensos memberikan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak bencana di desa Sawangan dan desa Kayupuring Kecamatan Petungkriyono. Sama seperti kunjungannya di Kecamatan Kedungwuni, pada kunjungan di Petungkriyono ini Mensos juga melakukan audiensi dengan warga terdampak bencana yang ada di dusun Sawangan Rogo Desa Tlogopakis. (Ar-Kominfo)