KAJEN - Pemerintah mewajibkan setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melahirkan suatu inovasi setiap tahunnya. Gerakan ini diusung untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan publik melalui pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan public secara kompetitif di lingkungan kementerian maupunlembaga daerah.
Sejalan dengan upaya tersebut, Pemkab Pekalongan bekerjasama dengan biro organisasi Setda provinsi Jateng dan KOMPAK telah menginisiasi jaringan inovasi pelayanan public (JIPP) kabupaten Pekalongan. JIPP kabupaten Pekalongan berfungsi antara lain kerjasama antar lembaga dalam pengembangan inovasi pelayanan publik, belajar dan bertukar informasi program inovatif dalam pelayanan publik serta dokumentasi inovasi pelayanan publik di kabupaten Pekalongan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM yang diwakilkan Pj Sekda, Drs Budi Santoso M.Si saat membuka secara resmi acara Launching dan Pembukaan Workshop Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Jaringan inovasi Pelayanan Publik tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2021, Rabu (8/09) pagi di aula lantai I Setda Kabupaten Pekalongan.
Dalam sambutan yang dibacakan Pj Sekda, Bupati Fadia memaparkan dengan adanya JIPP diharapkan inovasi pelayanan publik akan tumbuh subur di kabupaten Pekalongan dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan public yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Pekalongan. Selain dengan JIPP, Pemkab telah menyelenggarakan kompetsi pelayanan publik tingk kabupaten Pekalongan sejak tahun 2019. Sehingga kompetisi pelayanan publik kali ini merupakan yang ketiga kalinya.
“ Kompetisi inovasi pelayanan publik merupakan wadah berkreasi dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menciptakan kompetisi yang sehat antar instansi dalam memberikan pelayanan public serta menjawab tuntutan dan harapan masyarakat akan pelayanan prima di seluruh layanan publik yang ada di kabupaten Pekalongan,” papar Bupati.
Kompetisi ini dirasa telah memberikan manfaat positif bagi perkembangan inovasi pelayanan public di kabupaten Pekalongan terlebih dengan diperolehnya penghargaan Top 45 dalam kompetisi inovasi pelayanan publik KIPP tingkat nasional atau SINOVIK selama 2 (dua) tahun berturut turut sebagaimana telah dilaporkan oleh kepala bagian organisasi. Ke depan, diharapkan lahir inovasi-inovasi lainnya yang baru, unik dan mempunyai kemanfaatan tinggi sehingga dapat diakui secara nasional bahkan internasional dan ditiru oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya.
Melalui kompetisi inovasi pelayanan public yang menghadirkan tim juri yang terdiri dari unsur akademisi (UMPP dan IAIN) , unsur non government organization (KOMPAK), kolaborasi masyarakat dan pelayanan untuk kesejahteraan serta praktisi jurnalistik, diharapkan bisa menghasilkan inovasi-inovasi pelayanan public yang terbaik dan bermanfaat untuk kemajuan kabupaten Pekalongan dalam rangka mewujudkan good goverment serta menigkatkan kesejahteraan masyarakatnya. “ Oleh karena itu saya berharap kepada para peserta untuk mengikuti workshop ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Sementara itu usai membacakan sambutan Bupati Pekalongan, Pj Sekda Drs Budi Santoso M.Si menambahkan bahwa ke depan Pemkab Pekalongan akan merambah hingga desa melalui smart desa dan smart city.
“ Oleh karena itu, mulai dari dokumen perencanaan hingga pembelanjaan APBD sampai dengan monitoring evaluasi bisa disampaikan melalui jaringan informasi yang ada atau melalui pemanfaatan teknologi yang ada bekerjasama dengan ahlinya sehingga kedepan, model Musrenbangdes hingga Musrenbangkab hingga provinsi dan nasional bisa didorong melalui jejaring informasi melalui sistem informasi yang dibangun, dan dalam genggaman pula dapat diikuti perkembangannya, termasuk pembelanjaannya , pelaksanaan APBD nya, bisa didorong, bisa disimak oleh pimpinan dalam genggamannya,” terang Pj Sekda.
Pj Sekda juga mengajak mewujudkan gagasan dari Ibu Bupati untuk mencoba menginovasi pendapatan melalui e-income. Harapannya dalam hitungan detik,menit, jam, perkembangannya bisa dipantau sehingga contact person orang per orang akan terkurangi dan kebocoran bisa terkurangi sehingga optimalisasi pendapatan tercapai. “Mimpi-minpi ini ayo kita dorong, agar Ibu Bupati bisa mewujudkannya. Termasuk inovasi pelayanan di masing-masing OPD , hingga termasuk nantinya bantuan-bantuan sosial dan sebagainya termonitor terotomatisasi kepada yang berhak menerima tanpa human eror,” pinta Pj Sekda
Launching dan Pembukaan Workshop Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Jaringan Inovasi Pelayanan Publik tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 dilaksanakan dengan penerapan prokes ketat serta diikuti secara luring dan daring, dihadiri pula oleh para tim juri dari Kompak, unsur akademisi (Rektor UMPP Pekalongan dan dari IAIN Pekalongan) , para staf ahli , kepala OPD terkait, serta para peserta workshop dan tamu undangan. (Ar-Kominfo)
Rabu, 8 September 2021
KAJEN - Mendasarkan pada beberapa regulasi yang ada, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan Perubahan Struktur APBD 2021 dengan melakukan refocusing belanja yang difokuskan untuk penanganan kesehatan sebagai dampak semakin merebaknya COVID-19. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Pekalongan H Riswadi SH saat membacakan sambutan Bupati Pekalongan pada rapat dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021, Jumat (03/08) pagi di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan.
KAJEN - Program vaksinasi di Kabupaten Pekalongan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Harapannya vaksinasi mencapai minimal diatas 89 persen. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Pekalongan H Riswadi SH saat meninjau kegiatan vaksinasi masal di Desa Srinahan Kecamatan Kesesi, Rabu (01/09) pagi. Vaksinasi yang menyasar anak anak dan dewasa ini dipusatkan di SDN 1 dan SDN 2 Srinahan serta di Balai Desa Srinahan Kecamatan Kesesi.
KAJEN - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM melakukan kunjungan kerja sekaligus survei lokasi proyek rehabilitasi pembangunan Pasar Wiradesa, selasa (31/08) siang. Dalam kunjungannya, Bupati didampingi para kepala OPD terkait, Kapolsek Wiradesa AKP Aris Suharsono,SH, Kepala UPT Pasar Wiradesa Trisnanto serta Proyek Manager PT PP Urban (pengembang pasar) Bapak Mara.
KAJEN – Menyikapi pandemi Covid-19 yang belum juga mereda, dan dakwah yang harus tetap dijalankan. Kemenag dan Baznas Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan acara Rapat Koordinasi Bersama Perwakilan Da’i Se-Kabupaten Pekalongan dengan mengangkat tema ‘’Efektivitas Dakwah di Era Pandemi’’pada siang ini, Kamis (26/8/2021) yang dilaksanakan di Aula Kemenag Kabupaten Pekalongan.
Piagam penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M., dalam acara Penyerahan Piagam Penghargaan Paskibra Kabupaten Pekalongan Tahun 2021, yang telah dilaksanakan pada Rabu Sore (8/9/2021) di Pendopo Kabupaten Pekalongan.
Dimana acara penyerahan piagam penghargaan tersebut juga dihadiri oleh PJ Sekda Kabupaten Pekalongan Budi Santosa, Kepala Bank Jateng Cabang Kajen, Kepala Dekranasda Kabupaten Pekalongan Ashraf Abu, Kepala Dinporapar Kabupaten Pekalongan Ir. M. Bambang Irianto, Kepala Dinkominfo Anis Rosidi, Plt.Kepala Dindikbud Kabupaten Pekalongan Haryanto Nugroho.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengatakan bahwa atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan Ia mengucapkan terimakasih dan aspresiasinya kepada para Paskibra dan pelatih yang telah bekerja keras untuk bisa mensukseskan acara pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada HUT RI Ke-76.
‘’Saya sangat menghargai kerja keras yang sangat luar biasa dari para pelatih dan para Paskibra sehingga acara kenaikan dan penurunan sang saka merah putih pada hari kemerdekaan kemarin bisa berjalan dengan lancar,’’ ungkap Fadia.
Oleh karena itu, Fadia menuturkan bahwa penyerahan piagam penghargaan diserahkan secara lanhsung olehnya selaku Bupati Pekalongan karena Ia sangat mengapresiasi Paskibra. Dan menurutnya, di Jawa Tengah hanya Kabupaten Pekalongan saja yang menyelenggarakan acara penyerahan piagam penghargaan yang dilakukan oleh bupati secara langsung.
‘’ Jadi kerja keras mereka tidak sia-sia. Karena setiap hari saya melihat anak-anak dan pelatihnya di lapangan yang berpanas-panasan untuk latihan, dan mereka juga dikarantina. Itu artinya usaha yang luar biasa yang mereka lakukan akhirnya berhasil,’’ ujarnya.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut Fadia juga berpesan kepada anak-anak Paskibra untuk dapat membagikan ilmu yang diperoleh selama menjadi anggota Paskibra kepada adik-adik kelasnya di sekolah masing-masing. Sehingga kegiatan pengibaran bendera merah putih di sekolah-sekolah juga bisa sebagus seperti pengibaran bendera saat upacara hari kemerdekaan.
‘’Jadi, ilmu yang kalian dapatkan akan lebih bermanfaat apabila diajarkan kepada adik-adik kalian,’’ pesannya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinporapar Kabupaten Pekalongan
Ir. M. Bambang Irianto mengatakan bahwa untuk mendapatkan formasi 27 anak Paskibra, pihaknya telah melalui berbagai tahap seleksi yang telah dilakukan pada Maret tahun 2021 yang diikuti oleh 150 siswa dan yang lolos seleksi sebanyak 27 siswa dan 4 cadangan. Bambang melanjutkan, untuk seleksi Paskibra tingkat provinsi telah dilakukan pada bulan April tahun 2021, dan untuk Kabupaten Pekalongan terpilih satu orang peserta dari SMA 1 Kedungwuni atas nama Naufa Aula Fais.
‘’Jadi untuk mendapatkan 27 Paskibra dan 4 cadangan ini kami telah melalui proses yang cukup panjang, sehingga para siswa-siswi terbaik Kabupaten Pekalongan telah terpilih dan berhasil menjalankan tugasnya dalam acara pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada Hut RI KE-76 lalu,’’ ujar Bambang.
Bambang juga mengucapkan terimakasih kepada Bupati Pekalongan yang telah berkenan untuk menyerahkan secara langsung piagam penghargaan kepada para Paskibra Kabupaten Pekalongan tahun 2021. ‘’Sekali lagi saya mengucapkan terimaksih kepada Ibu Fadia selaku Bupati Pekalongan yang telah berkenan menyerahkan piagam kepada anak-anak ,’’ ungkapnya. (Lus-Kominfo)
Rabu, 8 September 2021
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakli Bupati H Riswadi SH, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM menjelaskan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) serta perubahan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, yang didalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Daerah, serta aspirasi masyarakat. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berkenaan. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun disamping berdasarkan aspirasi masyarakat juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
“ Selanjutnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 ini akan menjadi acuan dan pedoman penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mengatur dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan kita untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat,” lanjutnya.
Disampaikan pula, secara umum struktur Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Pendapatan daerah yang pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.240.324.877.404, menjadi sebesar Rp2.085.531.836.280, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp154.793.041.124, atau turun sebesar 6,91 persen dari APBD Penetapan Tahun Anggaran 2021. Belanja daerah yang pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.256.232.062.404, menjadi sebesar Rp2.243.291.596.157, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp12.940.466.247 atau turun sebesar 0,57 dari APBD Penetapan Tahun Anggaran 2021.
Sementara untuk Pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp163.759.759.877,00 atau naik sebesar Rp140.852.574.877,00 yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) Tahun Anggaran 2020 yang telah diaudit BPK RI dan tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 atau turun sebesar Rp 1.000.000.000,00 dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2021. Dengan demikian maka Pembiayaan Netto setelah perubahan menjadi sebesar Rp141.852.574.877,00. Pembiayaan Netto ini untuk menutup defisit anggaran secara struktur yaitu selisih kurang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah yang direncanakan. (Ar-Kominfo)
Jumat, 3 September 2021
Wakil Bupati Riswadi menyebut vaksinasi di Desa Srinahan Kesesi ini bentuk ‘vaksinasi keroyokan’ dengan 1200 target sasaran. “Harapannya target di kabupaten Pekalongan, Desember 2021 selesai semua. Ini salah satu bentuk mekanisme ‘vaksin keroyokan’. Jadi tidak di titik keramaian umum tetapi langsung masuk ke desa. Jadi ditracking nya gampang. Ada vaksin untuk anak anak dan dewasa, “ terang Riswadi
Riswadi juga menyampaikan bahwa animo masyarakat dalam mengikuti vaksinasi ini sangat tinggi.
Meski saat ini berada di level 3, Riswadi optimis jika vaksinasi sudah tersalurkan semua maka level kabupaten Pekalongan akan segera turun ke level 2 sehingga tak lama lagi pembatasan kegiatan masyarakat akan semakin dilonggarkan dan kehidupan normal akan berjalan kembali.
" Kita masih level 3, tapi akan menurun karena Bed Occupancy Rate (BOR) kita rendah, kasusnya juga rendah. Hanya mungkin pelaporan trackingnya lambat. Dalam waktu dekat mungkin kita level 2, dan kegiatan sudah bisa dilonggarkan tapi tetap prokes dijaga. Kalau tracking tracing nya sepadan dengan berjalannya vaksinasi, saya rasa level 2 akan segera kita capai,” ungkapnya.
Ditambahkan Riswadi, terkait vaksinasi anak , harapannya untuk mempersiapkan proses belajar mengajar dengan sistem tatap muka bisa dilaksanakan dengan mekanisme terbatas. (Ar-Kominfo)
Rabu, 1 September 2021
Dijelaskan Bupati, pembangunan Pasar Wiradesa ada 28 rumah warga yang harus dibebaskan. Untuk itu Bu pihaknya akan menyikapi dengan cepat, dengan melakukan pendekatan kepada pemilik rumah.
“ Kita akan sikapi dengan cepat. Kita akan mengadakan pendekatan dan pembebasan lahannya,” ungkap Bupati Fadia disela-sela tinjauanya di lokasi pembangunan Pasar Wiradesa.
Bupati Fadia juga menyampaikan pembangunan pasar Wiradesa direncanakan selesai pada bulan November 2021 mendatang.
“ Kita segera persiapan pembangunan blok C dan juga persiapan perpindahan, pengecekan berapa kios yang tersedia, berapa banyak pedagang lama yang harus kita prioritaskan dan juga pembebasan lahan,”lanjutnya.
Selanjutnya Bupati berharap para pedagang segera bisa berjualan di pasar Wiradesa. Apalagi lokasi pasar milik Kabupaten Pekalongan ini berada di titik keramaian pantura, Pasar Wiradesa diharapkan terlihat rapi, indah dan bersih.
Sementara itu Proyek Manager PT PP Urban ( pengembang pasar ), Bapak Mara, dalam kesempatan itu memaparkan bahwa proyek rehabilitasi pembangunan pasar Wiradesa dilaksanakan oleh kontraktor PT PP Urban dengan nilai kontrak fisik Rp. 72.712.701.000,-. Adapun untuk pelaksanaan dimulai dari tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 16 September 2021 selama 330 hari dan diperpanjang sampai bulan November 2021 dengan masa perawatan selama 365 hari. Untuk proses pembangunan pasar, sampai saat ini sudah mencapai 66 persen. (Ar-Kominfo)
Selasa, 31 Agustus 2021
Tampak hadir dalam acara peresmian pembukaan tol Bojong tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj Hindun, MH., Kajari Kabupaten Pekalongan Abun Hasbullah Syambas, Kapolres Pekalongan AKBP Arief Fajar Satria, Direktur PT. Pemalang Batang Toll Road Supriyono, Direktur Waskita Toll Road Septian Andri Purwanto, PJ. Sekda Budi Santosa, dan para kepala OPD.
Dalam sambutanya, Fadia megatakan bahwa pembukaan gerbang exit toll Bojong merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat Kabupaten Pekalongan. Karena menurutnya, dengan dibukanya exit toll Bojong ini menjadi awal dimana pertumbuhan ekonomi akan segera dimulai.
‘’Saya yakin dengan dibukanya exit tol Bojong ini yang aksesnya langsung ke Kabupaten Pekalongan bisa meingkatkan nilai perekonomian di Kabupaten Pekalongan,’’ kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
Fadia mengatakan, apabila ekonomi dapat berjalan, maka wisatanya juga akan berjalan. Karena Kabupaten Pekalongan sendiri memiliki aset-aset wisata yang luar biasa dan juga kerajinan-kerajinan serta UMKM yang juga sangat luar biasa.
Oleh karena itu, Ia menuturkan bahwa pihaknya beserta DPRD Kabupaten Pekalongan akan membahas lebih lanjut tentang rencana pembuatan sentra pusat oleh-oleh khas Kabupaten Pekalongan untuk menjadi nilai tambah destinasi para wisatawan untuk kedepannya.
‘’Dengan adanya exit tol yang keluar langsung di Kabupaten Pekalongan ini UMKM saya yakin akan meningkat penjualannya dan juga apalagi kita akan pikirkan untuk membuat pusat oleh-oleh,’’ ungkapnya.
Selain itu, dalam sambutanya tersebut, Fadia juga berpesan kepada seluruh pihak untuk membantu pengawasan pembangunan jalan layang yang akan segera direalisasikan untuk mempermudah akses jalan masyarakat dan menghindari terjadinya kecelakaan.
‘’Pembangunan jalan layang yang terhubung langsung ke Kabupaten Pekalongan ini akan segera kami realisasikan dengan bekerjasama dengan Pemkot Pekalongan,’’ tutur Fadia.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Direktur PT. Pemalang Batang Toll Road Supriyono mengatakan bahwa exit tol Bojong ini merupakan bagian dari ruas tol Pemalang-Batang Toll Road yang membentang dari Pemalang Km 307 sampai dengan Batang Km 436 sepanjang 39,2 Km. Yang terdiri dari 15 Km di Kabupaten Pemalang, 18 Km di Kabupaten Pekalongan, 6,2 Km di Kabupaten Batang dan untuk Kota Pekalongan hanya kebagian exit Setono sepanjang 3 Km.
‘’Perlu diketahui mengapa exit tol Bojong ini operasionalnya terlambat dibanding dengan ruas utamanya, karena pada saat mulai sebenarnya exit tol ini tidak ada dalam perencanaan. Jadi, perencanaan yang awal adalah exitnya di Sragi, atas permintaan bapak bupati terdahulu diminta ada exit ke arah Selatan, maka dibangunlah exit tol Bojong ini,’’ ungkap Direkur PBTR Supriyono.
Pada acara tersebut, Direktur Waskita Toll Road Septian Andri Purwanto juga turut meberikan sambutannya. Septian menuturkan bahwa Ia sangat mengapresiasi kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemkab Pekalongan dan para steakholder yang telah sukses mewujudkan pembangunan exit toll Bojong yang secara resmi telah dibuka hari ini.
Septian juga berharap dengan telah dibukanya exit toll Bojong ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan secara luas. Sehingga makna dari pembangunan infrastruktur dapat terwujud.
‘’Dan keberhasilan pembangunan infrastruktur sejatinya tidak hanya dari unsur komersial saja, tetapi yang lebih penting adalah tentang bagaimana bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Sehingga kami sangat berharap agar aset yang sudah dibangun ini bisa memberikan manfaat bagi pembangunan warga Kabupaten Pekalongan,’’ ungkap Direktur Waskita Toll Road Septian Andri Purwanto. (Lus-Kominfo)
Jumat, 27 Agustus 2021
Hal itu dikatakan Fadia, saat menghadiri pelantikan Pengurus Askab PSSI Pekalongan periode 2021-2025 yang dilantik langsung oleh perwakilan dari Asprov PSSI Jawa Tengah Dwi Purwanto.
Dalam kegiatan yang berlangsung di aula setda lantai 1, disaksikan langsung oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan Wakil Bupati Riswadi, Ketua DPRD Hindun dan perwakilan dari Forkopimda, Kamis (26/8/2021) sore.
Bupati Fadia menambahkan, selain itu, dari puluhan pengurus Askab PSSI Pekalongan yang dilantik, sembilan di antaranya merupakan anggota dewan. Dan juga dibantu para praktisi olahraga dan para orang-orang pintar lain yang berkomitmen memajukan sepakbola.
“saya menyambut gembira dengan dilantiknya PSSI Kabupaten Pekalongan. Dan saya berharap ke depan prestasi sepakbola di Kabupaten Pekalongan akan semakin bagus dari sebelumnya,” paparnya
Sementara, Ketua Askab PSSI Pekalongan Candra Saputra menjelaskan, di era kepemimpinannya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membagkitkan kejayaan sepak bola di Kabupaten Pekalongan.
“sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga bergengsi dan diminati masyarakat. Dengan adanya komponen masyarakat yang tergabung dalam pegurus PSSI Kabupaten Pekalongan sepakbola di kota santri akan semakin maju,” katanya.
Candra menambahkan, dalam pembinaan sepakbola, membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga perlu adanya peran pemerintah daerah utamanya dalam penganggaran.
“menjalankan program kerjanya butuh dukungan dari pemerintah setempat, dalam hal ini Pemkab Pekalongan. Untuk itu kami minta kepada pemerintah daerah untuk mensupport olahraga khususnya cabang sepakbola,” pintanya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilaunching pemain pemain persekap yang nantinya akan berlaga di liga 3. (Red)
Kamis, 26 Agustus 2021
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM menyerahkan 5 sertifikat secara simbolis kepada para penerima sertifikat tanah untuk rakyat program PTSL tahun2021 dengan disaksikan Asisten pemerintahan Totok Budi Mulyanto, Asisten II ,kabag Tapem, kepala kantor Pertanahan, para kepala dinas terkait, Camat beserta Muspika Kajen, kepala desa Kutorojo serta beberapa perwakilan lurah di aula Balai Desa Kutorojo.
Diungkapkan Bupati Fadia, penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat program PTSL dimaksudkan supaya kepemilikan tanah lebih jelas .“ Kita menyentuh masyarakat yang benar-benar tidak mampu untuk membuat sertifikat tanpa biaya kecuali mungkin hanya biaya patok, materai, itupun tidak lebih dari 150 ribu,” terang Fadia.
Fadia menambahkan, hal tersebut merupakan salah satu wujud perhatian Pemkab kepada warga kurang mampu agar bisa memiliki sertifikat tanah.
‘Saya ucapkan selamat kepada yang menerima bantuan. Tolong sertifikatnya dijaga dengan baik. Dan mudah-mudahan yang belum mendapat sertifikat, segera mendapatkannya,” ujarnya.
Sementara itu Kepala BPN Kabupaten Pekalongan, Abdul Ghofur ST.,M.Si dalam laporannya mengatakan Kegiatan PTSL di desa Kutorojo kecamatan Kajen merupakan kelanjutan dari PTSL tahun 2020.
“Pada kesempatan ini akan diserahkan 252 setifikat hak atas tanah sehingga sampai saat ini total sertifikat yang ada di desa Kutorojo sudah terbit sebanyak 1309 sertifikat. Yang masih tersisa tinggal 106 bidang,” jelasnya.
Tak lupa Abdul Ghofur menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemkab yang telah membantu pihaknya dan masyarakat dalam pelaksanaan PTSL sehingga program PTSL dapat berjalan lancar. Dan ia berharap sinergi seperti itu terus berlanjut sampai waktu yang akan datang.
Selanjutnya Kepala Desa Kutorojo, Dulajat, atas nama warga Kutorojo mengucapkan terimakasih kepada Bupati yang telah berkenan hadir. Dulajat menyampaikan Desa Kutorojo terdiri 4 pedusunan yang memiliki banyak potensi wisata serta perkebunan dan wilayah dusunnya berjauhan sehingga masyarakat selalu mengharapkan adanya jalan.(Ar-Kominfo)
Kamis, 26 Agustus 2021
Acara rapat koordinasi tersebut diikuti oleh perwakilan Da’i dari tiga ormas yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Rifaiyah, dan juga dihadiri secara langsung oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M., Kepala Kemenag Kabupaten Pekalongan H. Kasiman Mahmud Deski, dan juga ketua panitia acara dari Baznas yaitu H. Machrus.
Dalam acara tersebut, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengatakan dalam sambutannya, bahwa Ia sangat mengapresiasi Kemenag dan Baznas yang telah menyelenggarakan acara rapat koordinasi tersebut dengan sangat rapih dan detail. Mengingat di masa pandemi saat ini, masyarakat memang perlu menerima siraman rohani untuk tetap tegar dalam menghadapi pandemi.
Fadia menambahkan, memang saat ini kegiatan keagamaan seperti pengajian dan majelis taqlim belum bisa dilaksanakan secara tatap muka. Namun, Ia berharap para Da’i dapat berinovasi dan berkreasi supaya masyarakat bisa tetap mendapatkan dakwah tanpa perlu bertemu secara langsung untuk mencegah kerumunan.
‘’Saya berharap para pendakwah bisa tetap berjuang untuk melakukan dakwah kepada masyarakat tanpa bertemu secara langsung dan tetap memperhatikan efektivitas dakwahnya. Utamanya adalah mengedukasi masyarakat yang secara moral saat ini masih terpuruk dengan adanya pandemi,’’ ungkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
Selain itu, Fadia juga berpesan kepada para Da’i untuk bisa memasukan beberapa pointer-pointer penting dalam dakwahnya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan supaya pandemi segera usai dan Kabupaten Pekalongan bisa segera zero Covid-19, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan seperti sedia kala termasuk kegiatan keagamaan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kemenag Kabupaten Pekalongan H. Kasiman Mahmud Desky juga mengatakan dalam sambutannya, bahwa tujuan dilaksanakannya acara Rapat Koordinasi Bersama Perwakilan Da’i tersebut adalah untuk meningkatkan inovasi para Da’i – da’i di Kabupaten Pekalongan sehingga dakwahnya lebih efektif di masa pandemi saat ini.
Kasiman mengatakan, bahwa inovasi yang bisa dilakukan oleh para da’i adalah dengan membuat konten-konten dakwah di media sosial yang juga dapat diunggah melalui platform youtube, sehingga masyarakat Kabupaten Pekalongan bisa tetap mendapatkan dakwah tanpa harus bertemu dan berkerumun .
‘’ Untuk pendakwah yang ada di kampung-kampung. Kami kan ada penyuluh honorer yang tiap kecamatan itu ada delapan orang. Dan mereka rata-rata sudah mempunyai konten begitu.
Cuma kendalanya adalah masyarakat,’’ ujar Kepala Kemenag Kabupaten Pekalongan H. Kasiman Mahmud Desky.
Sementara itu, ketua panitia acara Rapat Koordinasi bersama Perwakilan Da’i H. Machrus yang merupakan perwakilan dari Baznas Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa acara Rapat Koordinasi bersama Perwakilan Da’i se-Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu agenda di Bulan Agustus 2021 yang dirancang oleh Baznas dalam rangka menjamin para Da’i untuk tetap menjada efektivitas dakwah di masa pandemi Covid-19.
Dikatakan Machrus, bahwa sebelumnya pihaknya telah menyelenggarakan dua acara yaitu santunan anak yatim dan acara penyaluran bantuan sembako. Untuk itu, Machrus berharap, dengan semua agenda yang telah dilaksankan tersebut Baznas bisa tetap menyelenggarakan kegiatan yang lebih bermanfaat lagi kedepannya untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan dengan bersinergi bersama pemkab dan kemenag.
‘’Kegiatan Rapat Koordinasi Da’i Se-Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan pada hari ini dengan tema ‘’Efektivitas Da’i Di Era Pandemi’’ Da’i perwakilan dari beberapa ormas antara lain dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan juga Rifaiyah,’’ jelas H. Machrus. (Lus-Kominfo)
Kamis, 26 Agustus 2021
