KAJEN - Pandemi Covid-19 melumpuhkan hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berusaha keras agar bisa bangkit dari keterpurukan. Upaya yang dilakukan antara lain dengan terus menyosialisasikan cara pencegahannya dengan menerapkan 5 M, yaitu Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi.
Selain protokol tersebut, pemerintah juga menyelenggarakan program vaksinasi. Namun, di tengah-tengah dilaksanakannya program tersebut, masih banyak pertanyaan yang ada di benak masyarakat mengenai vaksinasi Covid-19.
Namun, sebelum mengulik lebih jauh mengenai Vaksin Covid-19, mari kita fahami terlebih dahulu apa itu imunisasi atau vaksinasi dan vaksin itu sendiri.
Dalam Buku Saku #infovaksin dari , dijelaskan, pengertian Imunisasi yaitu suatu upaya pembentukan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkena penyakit yang sama, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
Sementara itu, vaksin adalah produk biologis yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
Mengenai Vaksin Covid-19, pertanyaan yang sering muncul antara lain Apakah Vaksin Covid-19 adalah obat?. Laman resmi covid-19 menyatakan bahwa Vaksin Covid-19 bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit Covid-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat.
Selama vaksin yang aman dan efektif belum ditemukan, upaya perlindungan yang bisa kita lakukan adalah disiplin 3M : Mencuci tangan dengan sabun, Memakai masker dengan benar, serta menjaga jarak dan jauhi kerumunan.
Pertanyaan umum lainnya yaitu tentang bagaimana skema penahapan pemberian vaksin di Indonesia?. Di tahapan awal, vaksinasi COVID-19 akan diperuntukkan bagi garda terdepan dengan risiko tinggi, yaitu tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik. Lalu secara bertahap akan diperluas seiring dengan ketersediaan vaksin dan izinnya, yaitu penerima bantuan iuran BPJS, dan kelompok masyarakat lainnya.
Apakah Vaksin Covid-19 juga tersedia untuk anak-anak?. Saat ini, uji klinis vaksin COVID-19 dibatasi pada umur 18-59 tahun yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Pengembangan vaksin untuk anak-anak masih direncanakan pada beberapa kandidat vaksin.
Apakah Vaksin Covid-19 juga akan diberikan pada masyarakat yang berusia lebih dari 60 tahun?. Terdapat kandidat vaksin yang dapat diberikan untuk mereka yang berusia 60 hingga 89 tahun. Namun, tahap awal vaksinasi diberikan pada orang dewasa sehat usia 18-59 tahun yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19.
Selain itu, dikarenakan mayoritas kandidat vaksin di dunia saat ini baru diuji cobakan pada orang dewasa usia 18-59 tahun yang sehat, dan akan membutuhkan waktu uji klinis tambahan untuk bisa mengidentifikasi kesesuaian vaksin COVID-19 untuk mereka yang berusia di atas 60 tahun dan dengan penyakit penyerta.
Apakah Vaksin Covid-19 Melindungi secara jangka panjang?. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui rentang periode jangka panjang dari perlindungan vaksin COVID-19.
Targetkan 60% Penduduk Dapatkan Vaksin Covid-19
Seberapa ampuh vaksin Covid-19 melindungi kita dari penularan?. Dampak vaksin COVID-19 terhadap pandemi akan bergantung pada beberapa faktor. Ini termasuk faktor-faktor seperti efektivitas vaksin; seberapa cepat mereka disetujui, diproduksi, dan dikirim; dan berapa banyak target jumlah orang yang akan divaksinasi. Pemerintah menargetkan setidaknya 60% penduduk Indonesia secara bertahap akan mendapatkan vaksin COVID-19 agar mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).
Bagaimana cara vaksin bekerja?. Secara umum, vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri/virus penyebab penyakit tertentu. Sehingga apabila terpapar, seseorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tersebut.
Apakah terdapat efek samping dari pemberian vaksin?. Secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam, pada umumnya ringan dan bersifat sementara, dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek simpang ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar namun tetap perlu dimonitor.
Melalui tahapan pengembangan dan pengujian vaksin yang lengkap, efek samping yang berat dapat terlebih dahulu terdeteksi sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. *) Siti Kholidah, Pranata Humas Ahli Muda pada Dinkominfo Kab. Pekalongan.
Senin, 31 Mei 2021
KAJEN – Majelis Ulama Indonesia (MUI ) merupakan bagian penting dari sebuah sistem kontrol terutama untuk pemberdayaan umat beragama. Hal ini disampaikan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si saat memberikan sambutan pada acara halal bihalal dengan MUI Kabupaten Pekalongan di Pondok Pesantren Baitul Muqqodas Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni, Sabtu(29/05). Hadir dan memberikan mauidhoh khasanah pada halal bihalal MUI Kabupaten Pekalongan, KH Zuhdi Hariri selaku Ketua Dewan Penasehat Kabupaten Pekalongan. Acara halal bihalal diikuti oleh segenap pengurus MUI Kabupaten dan perwakilan pengurus kecamatan se-kabupaten Pekalongan.
KAJEN – Bupati Pekalongan H.Asip Kholbihi, SH.M.Si., berkesempatan menghadiri acara Pelatihan dan Pengukuhan GP Ansor Pimpinan Anak Cabang Talun Masa Bakti 2021-2023, pada Jumat (28/5/2021) malam, yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna, Kecamatan Talun. Dalam kesempatan tersebut Bupati Pekalongan H.Asip Kholbihi, SH.M.Si., mengatakan bahwa generasi muda hari ini adalah pemimpin masa mendatang, untuk itu menurutnya, hal tersebut harus dipersiapkan mulai dari sekarang.
KAJEN - Koperasi Konsumen Umat Rejaning Karyo menyelenggarakan seminar nasional ‘Sinergi dan Kolaborasi Program Untuk Mendukung Inklusi Keuangan Bagi Pesantren’ di hotel Pesona Pekalongan pada Kamis (27/05) pagi. Seminar diisi sambutan dari Menteri BUMN Erick Thohir. Sambutan utama sekaligus membuka seminar nasional inklusi keuangan melalui Ureka Mart, Menko Perekonomian RI selaku ketua harian dewan nasional keuangan inklusif DR.Ir. Airlangga Hartarto MMT.,MBA secara virtual. Adapun bertindak sebagai moderator, DR Erdiriyo Asdep KIKS Kemenko Perekonomian.
KAJEN – Sesuai instruksi dari Gubernur Jawa Tengah, Pemkab Pekalongan melakukan fasilitasi rapid antigen kepada para santri jelang kembali ke pondok pesantren. Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si didampingi dinas terkait meninjau para santri dan pemudik yang tengah menjalani rapid tes di Puskesmas Kajen I, Selasa (25/05) pagi, untuk memastikan bahwa pelayanan terhadap santri yang ingin mendapatkan rapid antigen terlayani dengan baik.
KAJEN – Sebagai organisasi alumni mahasiswa Islam Indonesia, PMII Pekalongan menyelenggarakan acara Dialog Kebangsaan yang bertemakan ‘’Konsolidasi Alumni Menuju Pekalongan Emas’’. Acara tersebut digelar di Pendopo Kabupaten Pekalongan, Sabtu (22/5/2021). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pekalongan H.Asip Kholbihi, SH.M.Si dan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra.Hj.Hindun , MH.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, pada hari ini, Kamis (20/5/2021), yang dilaksanakan di Auditorium BPK Jateng, Semarang.
KAJEN - Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pekalongan tetap berjalan selama Bulan Puasa. Vaksinasi bahkan dilaksanakan baik pada malam hari maupun siang hari, sehingga target vaksinasi di wilayah ini sudah mencapai 28.129 (20,30%) untuk dosis 1 dan dosis ke-2 sebanyak 22.492 (16,23%). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menargetkan 138.555 warganya mendapatkan vaksin Covid-19 yang akan diselesaikan hingga 31 Desember 2021.
Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Casmudi S.Kep, MM, Selasa (18/5/2021) mengatakan, selama Bulan Puasa, vaksinasi diselenggarakan di sejumlah puskesmas dan desa/kelurahan.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa Vaksin Covid-19 Tidak Batalkan Puasa. Sebagaimana dilansir laman , Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat Selasa (16/03) siang menggelar sidang pleno untuk memutuskan Fatwa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 pada Saat Berpuasa. Khusus terkait vaksinasi sendiri, Komisi Fatwa MUI Pusat sudah pernah mengeluarkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi.
KAJEN - Pasca libur lebaran yang berlangsung sejak tanggal 13 sampai 15 Mei 2021, Bupati Pekalongan H.Asip Kholbihi, SH.M.Si., lakukan sidak di hari pertama kerja ke sejumlah dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan, pada hari ini, Senin (17/5/2021). Dalam sidak tersebut, Bupati Asip didampingi oleh Pj. Sekda Kabupaten Pekalongan Ir.Bambang Irianto dan Asisten 1 Setda Totok Budimulyanto dan Kadis Kominfo Anis Rosidi, SSos MSi.
Dalam sambutannya, Bupati Asip menerangkan bahwa kiai mengemban 2 (dua) tugas yaitu mas’ uliyah diniyah dan mas’ uliyah wathoniyah. Menurutnya, MUI maupun ulama tentu harus bersama sama mewujudkan penguatan pemahaman kebangsaan terhadap umat sekaligus terus menerus melakukan pembinaan pendidikan kepada umat agar tetap berjiwa patriotik, berjiwa Pancasila, mencintai NKRI sehingga seluruh umat masyarakat kabupaten Pekalongan terhindar dari paham-paham destruktif. “Inilah kehadiran penting MUI sehingga tentu pemerintah sangat berterimakasih atas kerjasamanya, dan fungsi inilah yang terus akan difasilitasi pemerintah supaya bisa berjalan optimal,” paparnya
Di samping mempunyai fungsi mas’uliyah diniyah dan wathoniyah, lanjut Bupati, para kiai juga punya 2 (dua) nilai besar setelah melalukan pengayaan terhadap penguasaan agama, tugas besar selanjutnya adalah melihat umat dengan pandangan kasih sayang supaya mereka selamat. “Sehingga para kiai punya jiwa melihat umat dengan pandangan kasih sayang. 2 (dua) fungsi ini juga menjadi penguatan, menjadi alasan bagi pemerintah agar terus menerus melakukan upaya-upaya sinergitas, upaya-upaya terhadap penguatan kelembagaan ulama. Ulama adalah tokoh informal yang eksistensinya nyambung langsung dengan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu Ketua MUI Kabupaten Pekalongan KH Rozikin Daman mengatakan acara halal bihalal MUI kabupaten Pekalongan kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena di tahun sebelumnya diadakan di Pendopo Kabupaten Pekalongan. Namun untuk tahun ini diselenggarakan di Ponpes Baitul Muqqodas Kranji. Selain itu jumlah undangan juga dibatasi sesuai protokol kesehatan.
Selanjutnya KH Rozikin Daman berharap kerjasama antara ulama dan pemerintah akan terus berlanjut. Dan ke depan ada ide dan inovasi yang dapat menggugah seluruh keluarga besar MUI untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang untuk kepentingan MUI dan kepentingan umat Islam di kabupaten Pekalongan.(Ar-Kominfo)
Sabtu, 29 Mei 2021
Dan Ansor, lanjut Bupati Asip, menjadi wadah untuk pengembangan kepemimpinan di Nahdlatul Ulama, yang menjawab tantangan jaman untuk mempersiapkan pemimpin di masa mendatang dengan pelatihan dan pendidikan sejak dini melalui kegiatan organisasi di Ansor. Oleh karena itu, Ia berharap pengurus Ansor yang baru dilantik ini dapat terus -menerus melakukan upaya penguatan organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas pribadi untuk berlatih menjadi pemimpin-pemimpin di masa mendatang. ‘’Semua pemimpin melalui proses pematangan secara pribadi maupun secara kelembagaan. Jadi pemimpin itu memang harus dipersiapkan secara benar-benar ’’. ungkapnya.
Selain itu, Bupati Asip juga menjelaskan bahwa warga Nahdlatul Ulama itu mempunyai dua tugas mulia yang diemban. Dimana menurutnya, tugas yang pertama adalah warga NU dan para kiyai dalam rangka memimpin persoalan-persoalan keagamaan yang diantaranya yaitu tafsir keagamaan yang sudah diyakini oleh warga NU sehingga ini menjadi kewajiban. Yang kedua adalah mengemban misi Nahdatul Ulama untuk membuktikan dharma baktinya kepada kejayaan bangsa dan negara. ‘’ Jadi tidak mudah menjadi NU itu, karena disamping harus kuat dalam aspek keagamaannya, juga harus paham betul tentang nilai-nilai nasionalisme,’’ paparnya.
Oleh karena itu, Bupati Asip berpesan kepada warga Nahdlatuh Ulama untuk memahami ajaran-ajaran agama Islam yang menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan, selain itu juga bisa ikut andil dalam mempertahankan kesatuan NKRI. Karena menurutnya, keduanya merupakan tugas yang harus dilaksanakan warga NU, sehingga keduanya bisa berjalan beriringan secara paralel. ‘’ Ajaran agama yang dijadikan spirit untuk mempertahankan negara itu tidak banyak. Di beberapa negara ada yang lebih mengutamakan ajaran agamanya dan tidak berupaya menjaga keutuhan negaranya sehingga repot semua,’’ tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Bupati Asip Kholbihi juga menyerahkan beberapa hibah dana bantuan Pemkab Pekalongan yang diantaranya yaitu dana hibah bantuan sebesar Rp 100 juta untuk bantuan pembangunan gedung KSU MWC NU Desa Talun, dana hibah bantuan sebesar Rp 37 juta untuk Masjid Al-Aqso Desa Mesoji Kecamatan Talun, dan menyerahkan dana hibah bantuan Rp 4o juta untuk Masjid Jami’ Baiturohman Desa Kalirejo, Kecamatan Talun.
‘’Semoga dana hibah bantuan dari Pemkab Pekalongan ini bisa bermanfaat bagi pembangunan masjid dan pembangunan gedung MWC NU Talun sehingga aktivitas keagaan bisa berjalan dengan baik dan menjadi spirit untuk kita semua,’’. pungkasnya. (Lus-Kominfo)
Jumat, 28 Mei 2021
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH M.Si dalam sambutannya mengatakan seminar nasional yang diselenggarakan Koperasi Konsumen Umat Rejaning Karyo adalah dalam rangka memberdayakan ekonomi umat sebagai salah satu tugas bersama. “ Karena kalau umat kuat, Insyaalloh negara akan semakin kuat. Kalau umat perekonomiannya semakin baik maka indicator bahwa negara kita juga akan baik,” tutur Bupati Asip mengawali sambutannya.
Bupati menjabarkan komunitas pesantren, para kiai mengemban 2 (dua) misi khusus, yaitu mas’uliyah diniyah dan mas’uliyah wathaniyah. " Dalam konteks pengembangan misi mas’uliyah diniyah, saya kira tidak perlu kita ragukan lagi. Dedikasi, pengabdian pesantren untuk memberdayakan umat dalam rangka mengembangkan konsep beragamanya, saya kira sudah selesai. Tetapi bagaimana untuk menjawab tantangan zaman terutama kedudukan ponpes,para kiai dalam konteks mas’uliyah wathaniyah. Kompleksitas persoalan yang dihadapi bangsa menjadi tanggungjawab kita semua dari komunitas pesantren,”terang Bupati
Oleh karena itu, lanjut Bupati, Jam’iyyah al thariqoh Mu’tabarah an Nahdliyyah (Jatman) melalui prakarsa maulana Habib Lutfi hadir mendirikan koperasi umat Rejaning karyo. Dikandung maksud agar fungsi pemberdayaan umat bisa berjalan lebih efektif, sistematik, lebih menukik dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini dirasakan bersama.
“ Momen ini sangat tepat karena untuk mendorong kebangkitan ekonomi umat di tengah-tengah pandemi covid 19. Kita sudah mempunyai hari kebangkitan nasional, maka seluruh keluarga besar Jatman berharap agar ada hari kebangkitan ekonomi umat,” tandasnya.
Berkaitan pada kesempatan itu diluncurkan juga Rejaning Karyo Mart Digital, Bupati menilai hal tersebut merupakan sebuah terobosan baru agar tata kelola keuangan pesantren tertata sedemikian rupa, disesuaikan dengan program pemerintah sehingga dunia pesantren dalam konteks memperkuat misi pengayaan kebangsaan termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan ekonomi biss terus menerus berjalan dan eksis sesuai tantangan zaman.
Menteri BUMN Erick Thohir dalam sambutan yang disampaikan secara virtual mengemukakan ekosistem pesantren bisa jadi pilar penting ekonomi syariah dan juga menyeimbangkan ekonomi nasioal . “ BUMN berkomitmen untuk bahu membahu menjadi energi yang menggerakkan literasi dan inklusi keuangan dan digital secara umum,” ucap Erick Thohir.
Erik juga mengatakan pihaknya menyambut baik acara seminar nasional yang melibatkan BUMN. Menurutnya ini kesempatan BUMN berpartisipasi dalam program percontohan dengan mentransformasi warung kelontong menjadi toko retail berbasis digital. Selanjutnya dukungan akan diberikan oleh Bank Mandiri, Pertamina, Pegadaian, Jamkrindo dan Telkom lewat pelatihan, fasilitas teknologi, akses pembiayaan dan kemitraan usaha.
Erick berharap hal tersebut akan berkelanjutan agar memberi manfaat bagi umat mulai dari mencipta lapangan pekerjaan, memperluas usaha, juga SDM yang naik kelas karena melek digital, keuangan dan pengelolaan managemen yang baik dan secara konsisten dan berkelanjutan.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang hadir secara virtual menngatakan dengan percepatan inklusi keuangan maka kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat. Di sisi lain teknologi digital dapat mempercepat inklusi keuangan didukung konektifitas Bank. “ Kita mendorong para pelaku mikro ke depan bertransformasi dari sector informal ke formal,” ungkap Teten.
Berkaitan dengan digitalisasi, dikatakan Teten pihaknya nanti berkolaborasi dengan beberapa Kementrian terutama Kementerian BUMN. “ Mari kita tingkatkan inklusi keuangan terutama UMKM secara mikro yang ini literasi keuangan dengan bersinergi memberikan kabaikan regulasi pendampingan usaha serta literasi yang terarah untuk pemberdayaan UMKM,” ajaknya.
Sementara itu Menko Perekonomian RI selaku ketua harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) DR. Ir. Airlangga Hartarto MMT.,MBA menjelaskan Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim berbesar di dunia memiliki posisi strategis. Dukungan yang dilakukan untuk pengembangan ekonomi syariah antara lain dengan pembangunan ekonomi dan industri berbasis halal, dan di masa pandemic ini sector halal terlihat menunjukkan kinerja lebih baik.
“Inklusi keuangan syariah akan terus didorong untuk meningkatkan literasi keuangan dan Indonesia sebagai negara muslim menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah masih punya ruang dan peluang untuk tumbuh lebih besar lagi. Pelaku usaha mikro kecil dan masyarakat lintas kelompok yang antara lain para santri, pelajar, mahasiswa dan para pemuda, ini merupakan sasaran strategis untuk didorong masuk dalam keuangan inklusi. Kelompok ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia,” jelasnya.
Airlangga juga menilai potensi ponpes sangat besar, yang mana ponpes fungsinya tidak terbatas hanya pendidikan dan dakwah, namun juga pemberdayaan sentra ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Pada kesempatan itu dilakukan juga acara simbolis MoU dan peresmian percontohan Ureka Mart. Penyerahan simbolis awal 5 titik Ureka Mart oleh Dirut Bank Mandiri, penyerahan simbolis Ureka Mart oleh Dirut Pertamina. Penyerahan hardware 10 unit perangkat computer toko dan 1 unit computer dC Ureka Mart oleh Dirut Pegadaian. Selanjutnya penyerahan simbolis kartu santri oleh Dirut Telkom. (Ar-Kominfo)
Kamis, 27 Mei 2021
“ Kami dari Pemkab sudah menfasilitasi di seluruh Puskesmas untuk seluruh santri yang ada di kabupaten Pekalongan yang akan kembali ke pondok. Para pemudik juga bisa kita layani dengan baik. Semua dilayani dengan hati oleh seluruh jajaran Puskesmas Kajen I,”terangnya.
Selain itu dikatakan pula bahwa Pemerintah juga terus memantau perkembangan dari anak-anak santri kabupaten Pekalongan yang ada di luar, dengan bekerjasama dengan pondok pesantren. “Kami juga tadi dihubungi pengasuh ponpes, agar menfasilitasi santri-santri yang ada di kabupaten Pekalongan untuk kembali ke pesantrennya masing-masing. Ada dari Pondok pesantren Lirboyo, Gontor, Tegalrejo, Kaliwungu dan ponpes lainnya,” imbuhnya.
Disampaikan pula, pemerintah mengratiskan seluruhbiaya rapid antigen untuk para santri termasuk para pemudik yang sudah mulai mengurus rapid antigen untuk kembali bekerja ke kota tujuan masing-masing.
Bupati berharap dengan rapid antigen tersebut masyarakat merasa tenang dan mengetahui hasilnya negatif atau positif. Dan jikapun hasilnya negatif, Bupati berpesan protocol kesehatan (prokes) harus tetap dijalankan.
“ Prokes menjadi kunci untuk menjaga angka penyebaran covid di kabupaten Pekalongan ini, yang Alhamdulilah dari hari ke hari melandai (turun), sekarang tinggal 56 kasus. Ini berkat kerjasama seluruh pihak dan dukungan masyarakat sehingga kondisi kaupaten Pekalongan cukup menggembirakan. Namun kondisi ini kita harus berhati-hati lagi, termasuk kebijakan kita terhadap tempat wisata,”tandasnya.
Pemkab telah menetapkan aturan tempat wisata di Kabupaten Pekalongan. “Bagi tempat wisata yang ada di zona hijau seperti Petungkriyono, wisata dibuka,tentu dengan tetap memperhatikan prokes. Sedangkan tempat wisata yang berada di zona orange, seperti Linggo, Wonokerto, kita tutup, supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan,”jelas Bupati.(Ar-Kominfo)
Selasa, 25 Mei 2021
Dikatakan Bupati Pekalongan H.Asip Kholbihi, SH.M.Si., dalam sambutannya bahwa Ia sangat mengapresiasi terselenggaranya acara dialog kebangsaan yang diselenggarakan oleh PMII Pekalongan ini, karena dengan dialog semacam ini, menurutnya, penguatan ideologi ahli sunnah wal jamaah akan terus meningkat. ‘’ Saya kira acara ini penting untuk kita menelaah kembali tentang kekuatan organisasi yang dikaitkan dengan kondisi kekinian,’’ ucapnya.
Selanjutnya, Bupati Asip menambahkan bahwa PMII harus lebih intens bergerak di bidang dialektika, diskusi tentang kebangsaan dan tentang nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah kekinian supaya menjawab tantangan zaman. ‘’Nilai-nilai dasar pergerakan PMII yang saya kira bapak/ibu semuanya sudah memahami betul bahwa hal yang perlu kita lakukan pada saat ini adalah melakukan penguatan kembali ideologi ahli sunnah wal jamaah. Dan saya kira yang sekarang ini harus disesuaikan dengan kondisi terkini,’’ jelasnya.
Selain itu, Bupati Asip juga menuturkan bahwa sejarah lahirnya PMII itu terjadi pada tahun 1960 an, dimana menurutnya pada saat itu bangsa Indonesia secara ekonomi masih sangat rendah, karena baru merdeka 20 tahun.
Dan sekarang ini, lanjut Bupati Asip, kita sudah ada di abad ke-21, tentu PMII sebagai sebuah gerakan yang lahir pada saat keterpurukan itu dan haruslah punya komitmen untuk menguatkan nilai-nilai Islam ahli sunnah wal jamaah sekaligus menguatkan kebangsaan yang pada saat ini dengan melakukan suatu hal yang baru supaya dapat menjawab tantangan zaman. ‘’Melakukan inovasi secara terus menerus supaya ideologi ahli sunnah wal jamaah terus dilaksanakan guna menjawab tantangan zaman,’’ tuturnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra.Hj.Hindun mengatakan dalam sambutannya bahwa Ia berharap dengan dilaksanakannya dialog kebangsaan ini dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Kabupaten pekalongan karena ada tantangan yang harus kita hadapi saat itu yaitu berkaitan dengan masalah Covid-19 yang hampir dua tahun belum selesai.
‘’Jadi hari ini mudah-mudahan dialog ini bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan Kabupaten pekalongan karena ada tantangan yang harus kita hadapi saat itu yaitu berkaitan dengan masalah Covid-19 yang hampir dua tahun belum selesai. Karena dari Covid-19 ini menimbulkan banyak dampak baik di bidang ekonomi, social, pendidikan dan lainnya,’’ jelasnya.
Selain itu, Ia juga mengatakan bahwa perjuangan dalam penguatan ahli sunnah wal jamaah juga ada tantangan yang harus dihadapi bersama-sama, yaitu berkaitan dengan tantangan radikalisme, terorisme yang luarbiasa yang ada di Indonesia.
‘’Oleh karena itu, dalam konsolidasi hari ini kami selaku ketua DPRD Kabupaten Pekalongan mengucapkan terima kasih dan mohon bersama-sama agar PMII yang ada di Kabupaten Pekalongan semakin terus maju dan berjuang bersama-sama pemerintah untuk memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat sehingga bisa menumbuhkan masyarakat yang lebih maju,’’ pungkasnya. (Lus-Kominfo)
Sabtu, 22 Mei 2021
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, yang pada kesempatan ini diterima oleh Bupati Pekalongan H.Asip Kholbihi, SH.M.Si., dan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra.Hj Hindun, MH.
Dalam acara tersebut, Bupati Pekalongan H.Asip Kholbihi, SH.M.Si., mengatakan bahwa pihaknya sangat bersyukur telah mendapatkan kembali opini WTP untuk yang keenam kalinya dengan penilaian yang mencapai 87 pesen lebih.
‘’Kabupaten Pekalongan ini nilainya sudah 87 persen lebih. Ini artinya sudah mencapai di atas rata-rata Jawa Tengah,’’ ungkapnya.
Namun, Bupati Asip berharap, pihaknya harus tetap bekerja keras lagi untuk dapat memperbaiki kekurangan dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2020 yang tersisa 13 persen. Dan Ia berharap opini WTP ini dapat dipertahankan oleh Pemkab Pekalongan untuk tahun-tahun berikutnya dengan penilaian yang terus meningkat.
‘’Nanti sisanya yang 13 persen itu akan kita tindaklanjuti yang Insyaallah pada tahun 2022 kita bisa 100 persen,’’ ucapnya.
Selanjutnya, dikatakan Bupati Asip bahwa khusus untuk WTP ini, Ia akui merupakan hasil kerja keras seluruh OPD, yang tentunya juga dukungan yang sangat memadai dari lembaga DPRD, sehingga prestasi ini kembali diperoleh Kabupaten Pekalongan untuk keenam kalinya.
‘’Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh OPD, kemudian lembaga DPRD, dan tentu BPK RI Perwakilan Jawa Tengah yang telah terus-menerus melakukan asistensi bimbingan, sehingga tata kelola pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan sudah dinilai cukup baik,’’ jelasnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra.Hj Hindun, MH., mengatakan bahwa Ia sangat senang atas pencapaian yang diraih Pemkab Pekalongan untuk opini WTP, dan Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mendorong terus supaya pemerintah daerah senantiasa berupaya secara terus menerus bersama DPRD untuk mendapatkan opini WTP.
‘’Oleh karena itu kita harus bersama-sama agar opini tetap dipertahankan dan dalam hal pengelolaan dapat semakin akuntabel, transparan dan semakin professional demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan,’’ jelasnya.
Selain itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali mengatakan dalam sambutannya, saat memberikan penghargaan opini WTP kepada empat pemerintah daerah yaitu Pemkab Pekalongan, Pemkab Jepara, Pemkab Cilacap dan Pemkab Demak, bahwa pihaknya sangat mengapresiasi penuh atas apa yang telah pemerintah daerah capai. Dan Ia berharap untuk kekurangan pada LKPD masing-masing daerah dapat segera ditindaklanjuti.
‘’Kami ucapkan selamat atas pencapaian opini WTP yang diperoleh untuk kesekian kalinya, karena pencapaian itu merupakan hasil kerja keras dari pemerintah daerah dan dukungan dari DPRD, dan kami dari BPK yang melakukan pemeriksaan saja,’’ ucap Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. (Lus-Kominfo)
Kamis, 20 Mei 2021
“Ini sebagai panduan bagi umat Islam agar dapat menjalankan puasa Ramadhan dengan memenuhi kaidah keagamaan. Pada saat yang sama, ini dapat mendukung upaya mewujudkan herd immunity melalui vaksinasi Covid-19 secara masif,” ujar Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh, Selasa (16/03) di Jakarta.
Dia menyampaikan, vaksinasi sendiri adalah pemberian vaksin dengan cara disuntikkan atau diteteskan ke dalam mulut, untuk meningkatkan produksi antibodi guna menyangkal penyakit tertentu. Pada kasus vaksinasi Covid-19 ini, jenis vaksin yang digunakan dengan menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot. Model ini dikenal juga dengan istilah injeksi intramuskular.
“Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuskular (suntik) tidak membatalkan puasa. Hukum melakukan vaksinasi Covid-19 bagi umat Islam yang sedang berpuasa dengan cara injeksi intramuskular adalah boleh, sepanjang tidak menyebabkan bahaya (dharar),” ujarnya.
Rekomendasikan Vaksinasi Malam Hari
Agar vaksinasi tetap berlangsung lancar, fatwa tersebut, ujar Kiai Niam, juga merekomendasikan agar vaksinasi dilaksanakan pada malam hari. Jika vaksinasi dilaksanakan pada siang hari, dikhawatirkan bisa membahayakan masyarakat yang sedang berpuasa karena kondisi fisik mereka lemah.
“Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19,” paparnya.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito sebagaimana dikutip laman menyatakan, Indonesia Lebih Siap Hadapi Pandemi di Bulan Suci Tahun Ini dibandingkan tahun sebelumnya. Yang mana, pengalaman penanganan di tahun lalu menjadi pembelajaran dalam melakukan persiapan untuk tahun ini. Bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah, menjadi pengalaman kedua Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Penanganan pandemi COVID-19 di tengah umat muslim yang menjalankan ibadah puasa tahun ini, dapat menjadi tantangan tersendiri. Dimana saat ini, tren perkembangan penanganan COVID-19 semakin membaik.
"Yang membedakan pada tahun ini, pemerintah Indonesia relatif lebih siap untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin muncul selama bulan suci Ramadhan dan juga saat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kesiapan ini adalah pembelajaran dari pengalaman sebelumnya," Wiku dalam agenda Internasional Media Briefing, Selasa (13/4/2021) yang disiarkan Kanal YouTube BNPB Indonesia.
Saat ini, secara umum perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia membaik. Hal ini terlihat dari perkembangan kasus aktif terus menurun, kasus terkonfirmasi positif dan kasus kematian semakin terkendali, dan rata-rata kesembuhan meningkat setiap harinya. "Dan tidak perlu dikatakan lagi, bahwa pemerintah terus mempertahankan tren positif ini," imbuh Wiku.
Agar penanganan COVID-19 semakin terkendali selama bulan puasa dan lebaran kelak, Pemerintah melalui Kementerian Agama mendukung perkuatan penanganan dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2021 sebagai panduan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan dan perayaan Idul Fitri. Aturan lainnya yang juga dikeluarkan pemerintah terkait Idul Fitri adalah Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. 13 2021 yang meniadakan mudik lebaran yang diberlakukan pada 6 - 17 Mei 2021.
"Tidak seperti tahun sebelumnya, tahun ini pemerintah ketat membatasi mobilitas. Mengingat bahwa kasus positif kerap meningkat dampak dari adanya libur panjang. Dan ini merupakan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya," pungkas Wiku.
Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan oleh pemerintah, pada 13 Januari lalu di Istana Negara. Orang yang pertama kali disuntik vaksin buatan Sinovac adalah Presiden Joko Widodo. Pada saat yang sama, sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi serta perwakilan masyarakat turut mengikuti vaksinasi. Hal ini diberitakan pada laman
Ada empat tahapan yang dilalui oleh Presiden saat menerima suntikan vaksin COVID-19. Pertama, pendaftaran dan verfikasi data yang dilakukan di Meja 1, skrinning berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana di Meja 2 dengan melakukan pengecekan tekanan darah dan suhu tubuh. Pada Meja 3 Presiden menerima suntikan vaksin COVID-19 yang disuntikan oleh vaksinator Prof. dr. Abdul Muthalib yang merupakan dokter kepresidenan. Usai divaksin, Presiden menuju ke Meja 4 untuk dilakukan pencatatan, dan harus menunggu selama 30 menit untuk mengantisipasi apabila ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Sebagai penerima vaksin, Presiden juga diberi kartu vaksinasi dan edukasi pencegahan COVID-19.
Setelah dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19, Presiden juga turut mengingatkan agar seluruh masyarakat yang nantinya akan divaksinasi agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan.
Sehari setelah penyuntikan kepada Presiden Joko Widodo, vaksinasi akan dilakukan serentak dan bertahap kepada tenaga Kesehatan dan tenaga penunjang Kesehatan di 34 provinsi di Indonesia. Vaksinasi dapat dilakukan setelah terbitnya izin penggunaan darurat Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Sebagai bagian dari tahap awal pelaksanaan vaksinasi, Kementerian Kesehatan kembali mengirimkan SMS Blast untuk registrasi kepada 500 ribu kelompok prioritas penerima vaksinasi COVID-19 di 91 kabupaten/kota.
Di Kabupaten Pekalongan, penerima vaksin pertama adalah Bupati Asip Kholbihi dan anggota Forkompinda serta sejumlah pejabat lainnya. Pencanangan vaksin Covid-19 dilakukan oleh bupati dan menandai dimulainya vaksinasi covid-19 tahap 1 bagi Tenaga Kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan sebagaimana dirilis . )* Siti Kholidah, Pranata Humas Ahli Muda pada Dinkominfo Kab. Pekalongan.
Selasa, 18 Mei 2021
Sidak dilaksanakan di beberapa kantor OPD diantaranya kantor Setda Kabupaten Pekalongan, Kantor BKD dan kantor Inspektorat.
Adapun dari hasil sidak tersebut, dikatakan oleh Bupati Asip bahwa 100 persen ASN di kantor yang Ia sidak tidak ada yang bolos. Artinya, lanjut Bupati Asip, ini menunjukan kedisiplinan, kemudian tanggung jawab dan dedikasi para ASN di Kabupaten Pekalongan sangat tinggi. Dan Ia berharap kedisiplinan semacam ini dapat terus ditingkatkan.
‘’ Saya mengucapkan terimakasih, apresiasi setinggi-tingginya dan mudah-mudahan bisa dipertahankan terus situasi seperti ini, walaupun kita tahu di Kabupaten Pekalongan ini ada suasana sosial, situasi yang sangat mempengaruhi saat-saat lebaran yang biasanya ini belum normal seperti biasanya pasca lebaran. Namun ini khusus ASN sudah normal kembali, dan hampir semua yang kita sidak ini tingkat kehadiannya 100 persen,’’ jelasnya.
Bupati Asip menambahkan, apabila kedisiplinan dan tanggung jawab para ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pekalongan bisa terus seperti ini, maka akan sangat berdampak terhadap pembangunan di Kabupaten Pekalongan yang akan semakin baik lagi.
‘’Saya yakin jika terus meningkat kedisiplinan semacam ini, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan di akan meningkat juga,’ tuturnya.
Selanjutnya, saat disinggung mengenai sanksi apakah yang akan diberikan jika ada ASN yang bolos kerja, Bupati Asip menjawab bahwa pihaknya tentunya akan memberikan sanksi jika ada laporan ASN yang bolos kerja.
‘’ Namun, yang jelas seperti kemarin yang sudah saya sampaikan bahwa ASN yang tidak disiplin itu sudah bukan jamannya ya, karena sekarang yang dituntut adalah profesionalitas ASN, kemudian kedispilinan dan tanggung jawab karena ini merupakan bagian dari pembinaan ASN,’’ paparnya.
Adapun untuk jam kerja, lanjut Bupati Asip, ini sudah normal kembali seperti biasa dan para ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pekalongan sudah siap melayani masyarakat kembali dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik.
Bupati Asip menegaskan bahwa untuk sejumlah tempat wisata di Kabupaten Pekalongan masih dibuka dengan sistem buka tutup dan prokes yang dikendalikan dengan sangat ketat. Artinya, jika 30-50 persen penuh maka tempat wisata akan di tutup supaya bisa bergantian.
‘’ Mekanisme ini saya meyakini akan mengurangi tingkat kerumunan di basis-basis tempat wisata kita,’’ pungkasnya.
Senin, 17 Mei 2021
