Artikel

KAJEN - Dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 -2026, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM mengajak semua stakeholder bersama sama menyatukan tekad dan langkah untuk mewujudkan visi misi kabupaten Pekalongan tahun 2021 – 2026 yaitu terwujudnya masyarakat kabupaten Pekalongan yang sejahtera adil merata dan berbudaya gotong royong. Adapun skala prioritas yang ditekankan adalah pada bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Tampak hadir dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pekalongan ahun 2021-2026, Wakil Bupati beserta istri selaku ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan, unsur Forkopimda, Pj Sekda beserta jajaran, pimpinan partai politik serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Selain secara tatap muka, forum ini juga diikuti virtual.

“ Dari 11 misi kita, yang saya tekankan adalah point penting, saya minta kepada seluruh masyarakat, tokoh masyarakat untuk memberikan masukan dan saran guna tercapainya Pekalongan yang setara. Saya juga minta tolong difokuskan poin yang penting, yaitu kesehatan, pendidikan dan infrastruktur,” papar Bupati Fadia saat memimpin Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 di Aula Lantai I Setda, Kamis (29/07) siang.

Di Bidang kesehatan, Bupati Fadia menekankan agar pasien tidak mampu yang di rawat di Rumah Sakit mendapatkan pengobatan gratis, dan terkait penanganan pasien covid, ia meminta oksigen serta obat obatan jangan sampai kehabisan, disamping tersedia pula tempat isolasi. Untuk itu pihaknya telah mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat melalui Kodim yang selanjutnya dikoordinasikan dan dibagikan sampai ke tingkat desa.

Sementara untuk pendidikan di sekolah negeri, Fadia berharap agar anak-anak di Kabupaten Pekalongan bisa sekolah tanpa pandang bulu. “Untuk negeri, agar bisa dibantu seragam sekolahnya, dari SD sampai SMA. Untuk siswa yang belum mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), agar dibantu perlengkapan sekolahnya. Semua sekolah negeri dilarang memberikan beban apapun kepada anak-anak, berupa sumbangan yang tidak jelas, daftar ulang dan lainnya, tidak boleh ada pengutan biaya,” tegasnya.

Kemudian pada bidang Infrastruktur Bupati Fadia memastikan pihaknya tidak membedakan daerah atas dan daerah bawah. “ Jalan di kabupaten Pekalongan kami usahakan semaksimal mungkin halus, untuk infrastruktur tidak ada refocusing,”jelasnya.

Selain ketiga aspek diatas, Bupati Fadia juga menyampaikan bahwa salah satu cara menurunkan tingkat pengangguran, yaitu dengan mempermudah ijin pembuatan pabrik yang sedang berjalan dimana dengan berdirinya pabrik dapat menyerap tenaga kerja.

Ditambahkan pula terkait penyaluran bantuan dari pusat maupun lainnya di masa pandemi saat ini, Fadia menyebut pihaknya menyiapkan tim untuk verifikasi data ulang agar sesuai tepat sasaran.

Sementara itu Ketua DPRD Hj Hndun MH mengatakan visi misi Bupati yaitu mewujudkan masyarakat kabupaten Pekalongan yang sejahtera adil dan merata berbudaya gotong royong, menjadi tugas bersama untuk mewujudkannya dalam waktu 5 tahun ke depan. “Apa yang disampaikan Bupati melalui RPJMD ini nanti akan disampaikan pada DPRD dan akan menjadi pembahasan dan menjadi Perda kabupaten Pekalongan,” ujar Hindun

Disampaikan Hindun, Masukan-masukan dari seluruh stakeholder menjadi masukan bagi DPRD yang selanjutnya menjadi bahan pembahasan yang akan diwujudkan di dalam RPJMD yang disetujui bersama antara DPRD dengan Bupati Pekalongan.

“RPJMD ini juga mengacu pada RPJM Provinsi dan RPJM Nasional. Oleh karena itu harus kita sinkronkan antar Polres, kejaksaan negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, yang semua adalah vertikal, dan itu juga merupakan bagian dari RPJMN, tentu kita juga harus memasukkan unsur RPJMN sebagai landasan di PRJMD ini,” terang Hindun

Visi misi bupati dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, lanjutnya, tentu diukur dari bagaimana angka pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dalam jangka waktu 5 tahun kedepan, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang juga mengalami penurunan.

“ Kita berharap 5 tahun kedepan angka pertumbuhan ekonomi masyarakat kabupaten Pekalongan bisa dikatakan sejahtera, tentu pertumbuhannya semakin banyak. RPJMD ini akan kita laksanakan tahun 2022 mudah-mudahan pandemi sudah berakhir dan pertumbuhan ekonomi semakin baik, sehingga harapan kita menjadi sejahtera seperti visi misi Bupati bisa diwujudkan,” harap Hindun

Kapolres Pekalongan AKBP Darno.,SH.,SIK mengatakan Polres mengakomodir program-program kegiatan yang sesuai dengan wilayah. “ RPJM yang ada di daerah Pekalongan ini, bisa kami sampaikan bahwa Polres mempunyai beberapa fungsi, yang melaksanakan pembinaan maupun kaitannya dengan operasional. Sehingga pelaksanaan di lapangan bisa berkolaborasi atau mendapat pendampingan atau kegiatan yang bersama sama di lapangan, “ ujar AKBP Darno

AKBP Darno juga menyebut program yang ada di institusi Polri untuk saat ini akan masuk di beberapa program yang ada di RPJMD kabupaten Pekalongan sehingga ada sinkronisasi dan kolaborasi.

Sementara Wakil Bupati Pekalongan H Riswadi SH dalam forum tersebut menyampaikan uji visi misi dalam rangka RPJMD Kabupaten Pekalongan yang sudah tentu linier dengan RPJM Provinsi dan Nasional tersebut, banyak hal yang harus ditempuh, salah satunya adalah membuat program.

“ Harapannya kami mampu bekerja sama, linier di dalam mewujudkan program-program itu diimplementasikan dalam lapangan. Maka alat ukur sejahtera, penurunan kemiskinan, kesempatan pekerjaan, Indek Prestasi Mandiri tercapai, pendapatan perkapitapun bisa kita tingkatkan ,” ucap Riswadi. (Ar-Kominfo)

KAJEN – Kabupaten Pekalongan kembali meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak anak dengan kategori madya setelah lima kali mendapat penghargaan secara berturut-turut . Dimana penghargaan sebelumnya, diraih oleh Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 untuk kategori pratama dan pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2019 kategori madya.

Dalam acara Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak yang diikuti oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M., dan beberapa OPD terkait secara zoom meeting, Fadia Arafiq selaku Bupati Pekalongan menyampaikan rasa syukurnya karena untuk kelima kalinya Kabupaten Pekalongan bisa meraih penghargaan sebagai kabupaten layak anak.

Menurut Fadia, penghargaan ini merupakan wujud bahwa Pemkab Pekalongan sangat serius dalam berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang berorientasi untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan anak.

Untuk itu, sebagai Bupati Pekalongan, Fadia menuturkan bahwa Ia akan tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan pemenuhan hak anak dengan mendengarkan suara anak dan partisipasi anak dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

‘’Melalui input data yang terakumulasi Kabupaten Pekalongan meraih nilai yang cukup tinggi yaitu 909,5 sehingga menjadi bekal yang cukup bagi peningkatan kedepan sebagai kabupaten layak anak dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi,’’ ungkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

Fadia melanjutkan, bahwa untuk mewujudkan hak dan perlindungan anak tersebut, pihaknya akan melakukan beberapa hal strategis yang menjadi isu anak saat ini yaitu dengan menurunkan angka kematian ibu dan anak, membentuk Kabupaten Pekalongan yang sehat, dan mencegah perkawinan dini.

Selain itu, Fadia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk lebih memaknai penguatan keluarga, karakter anak, dan menjadikan anak aset utama dari sisi kehidupan. Sebab menurutnya, apabila keluarga kuat maka anak-anak akan tumbuh menjadi berkualitas, mulai dari bidang pendidikan, lingkungan dan lain sebagainya sehingga menjadi anak yang ber SDM luar biasa.

‘’Jadi saya mohon untuk para orangtua lebih memperhatikan lagi makna penguatan keluarga supaya anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang sangat berkualitas,’’ tandasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama melalui sambungan zoom meeting, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si, mengatakan dalam sambutannya bahwa untuk setiap kabupaten/kota harus benar-benar mensinergikan program pemenuhan hak dan perlindungan anak yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena menurutnya, anak itu memiliki empat hak dasar. Diantaranya yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak partisipasi.

Selain itu, menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, bahwa melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024.

‘’Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah dipertegas bahwa urusan pemerintah di bidang perlindungan anak merupakan urusan wajib non-pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat, media, dan dunia usaha sebagai empat pilar pembangunan,’’ terangnya.

Selain itu, dalam keesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, juga menyampaikan bahwa untuk jumlah penerima penghargaan kabupaten/kota layak anak pada tahun 2021 ini lebih meningkat dibandingkan pada tahun 2019. Dimana menurutnya, pada tahun 2019 yang mendapat penghargaan sejumlah 249 kabupaten/kota, dan kini tahun 2021 menjadi 275.

Untuk itu, Ia mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi peningkatan tersebut, karena menurutnya perolehan ini merupakan hasil dari menguatnya peran seluruh pihak dalam memenuhi hak dan melindungi anak-anak di kabupaten/kota masing-masing.

‘’Saya sangat mengapresiasi semua pihak yang ada di kabupaten/kota atas peningkatan ini. Dan saya harap kita semua benar-benar bisa mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia,’’ pungkasnya. (Lus-Kominfo)

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan gencar melaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi pelajar dan santri di Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut bertujuan supaya pembelajaran secara tatap muka di Kabupaten Pekalongan dapat segera dilaksanakan.

Hal itu terlihat pada hari ini, Senin (26/7/2021), dimana Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M., dengan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Setiyawan Dwiantoro dan Plt. Dindikbud Kabupaten Pekalongan Haryanto Nugroho, tengah melakukan kegiatan monitoring vaksinasi Covid-19 bagi para santri yang berasal dari 5 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pekalongan. Diantaranya yaitu para santri yang berasal dari Pondok Pesantren Al-Falah Kecamatan Kedungwuni, Pondok Pesantren Nurul Qur’an Kedungwuni, Pondok Pesantren LDII, Pondok Pesantren Faidlul Qodir Pesanggrahan, Pondok Pesantren Assalam Kajen.

Adapun pelaksanaannya sendiri, untuk para santri dari Ponpes Al-Falah dan Ponpes Nurul Qur’an, vaksinasi dilaksanakan secara bersamaan di Pondok Pesantren Al-Falah Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni. Dan untuk ponpes lainnya, dilaksanakan di tempat masing-masing.

Saat ditemui pada kegiatan monitoring di Ponpes Al-Falah Salakbrojo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi Covid-19 hari ini dilaksanakan di empat titik lokasi vaksinasi yang ditujukan untuk para santri dari lima pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan dengan tujuan supaya mereka dapat terhindar dari paparan Covid-19.

Karena menurut Fadia, kegiatan vaksinasi tersebut juga ditujukan dalam rangka mensukseskan target vaksinasi pelajar dan santri di Kabupaten Pekalongan yang ditargetkan bisa tembus 93.000 vaksinasi. Sehingga dengan hal tersebut, lanjut Fadia, maka tidak menutup kemungkinan pembelajaran secara tatap muka dapat segera dilaksanakan. ‘’Alhamdulilah hari ini kami dapat melaksanakan vaksinasi bagi seluruh santri dan para pengurus pondok pesantren Al-Falah Salakbrojo, karena saya benar-benar ingin memperhatikan kesehatan mereka,’’ ungkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

Selain itu, Fadia menuturkan bahwa dalam waktu dekat ini Pemkab Pekalongan akan segera mengeluarkan regulasi ‘wajib vaksin’ bagi pelajar yang ingin masuk dalam pembelajaran tatap muka dan ujian sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi klaster pelajar saat nantinya kegiatan sekolah secara tatap muka sudah dimulai.

Oleh karena itu, Fadia benar-benar menekankan dan berpesan kepada seluruh pelajar dan juga santri di Kabupaten Pekalongan untuk bersedia divaksin. ’Dan sekarang kita akan mengeluarkan peraturan kalau mau ikut ujian sekolah, mau masuk ke sekolah harus divaksin terlebih dahulu persyaratannya,’’ tandasnya.

Sementara itu, saat disinggung perihal ketersediaan vaksin Covid-19 di Kabupaten Pekalongan, Fadia menjelaskan bahwa saat ini vaksin yang tersedia masih 2.200, yang artinya masih ada 22.000 dosis yang dapat disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Pekalongan. ‘’Ini sekarang memang vaksin ini kan kita tidak bisa langsung minta banyak dan juga mungkin keterbatasan jadi kita benar-benar perhatikan untuk anak-anak supaya bisa segera sekolah dengan sistem tatap muka dan kembali normal.,’’ pungkasnya. (Lus-Kominfo)

KAJEN – Dalam rangka melakukan percepatan penanganan Covid-19 di masa PPKM Darurat pada sektor ekonomi, Pemkab Pekalongan instruksikan perangkat desa yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk segera melakukan percepatan penyalurkan BLT desa kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M., saat memimpin acara Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021, yang dilaksanakan di Aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan pada sore ini, Jumat (23/7/2021).

‘’Diharapkan instruksi Bapak Presiden bagi Desa yang telah menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa agar segera membayarkan BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dan mengajukan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan berikutnya,’’ ungkap Bupati Fadia Arafiq.

Fadia mengatakan, bahwa di masa pemberlakuan PPKM Darurat yang telah resmi diperpanjang sampai tanggal 25 Juli 2021 mendatang dana BLT Desa yang bersumber dari Dana Desa tersebut setidaknya dapat membantu Keluarga Penerima Manfaat di masa PPKM Darurat ini. Untuk itu, Ia berharap perangkat desa untuk segera melakukan langkah cepat apabila dana desa telah cair.

‘’ Melakukan pencermatan secara terus menerus terhadap kondisi warga, dan ketika ditemukan warga yang berhak tapi belum menerima BLT DD, agar segera dimasukkan dalam data KPM penerima BLT DD sesuai dengan mekanisme yang berlaku.,’’ ujarnya.

Selain itu dalam kesempatan ini, Fadia juga berpesan kepada seluruh kepala desa yang belum mengusulkan jalan poros desa untuk segera mengusulkan sebelum tanggal 27 Juli 2021 dengan disertai video yang konkret.

‘’Saya minta bukan hanya mengusulkan saja, tetapi harus disertakan videonya. Karena dengan videonya ini saya yang akan selektif memilih mana yang lebih penting dan harus didahulukan,’’ jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi, S.H., juga mengatakan bahwa selama masa pemberlakukan PPKM Darurat ini, Pemkab Pekalongan bersama beberapa unsur Forkopimda telah melakukan langkah-langkah untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pekalongan.

‘’ Langkah pertama adalah melakukan penyekatan-penyekatan jalan, yang kedua adalah melakukan pemadaman di seluruh jalan protokol yang otomatis mengganggu aktivitas masyarakat, ini bukan sebuah kebijakan yang bisa diterima berbagai pihak. Namun karena ini merupakan instruksi pemerintah pusat, jadi apapun kami pemerintah daerah tunduk dan patuh kepada pemerintah pusat,’’ ungkap Riswadi.

Riswadi juga mengatakan dalam kesempatan tersebut, bagi seluruh kepala desa untuk benar-benar memperhatikan masyarakatnya di masa pandemi Covid-19 ini baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi. ‘’ini sesuai instruksi Bapak Presiden bahwa penyaluran dana desa harap segera disalurkan untuk pencegahan Covid-19 yang diperpanjang sampai tanggal 25 Juli 2021 ini,’’ jelas Riswadi.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Kajari Kabupaten Pekalongan Abun Hasbullah Syambas juga mengatakan bahwa dengan perpanjangan masa PPKM Darurat ini, pihaknya akan mendukung penuh Kabupaten Pekalongan untuk bisa melanjutkan pelaksanaan PPKM Darurat tersebut di Kabupaten Pekalongan. ‘’Kejaksaan Negeri  benar-benar siap bersinergi bersama Pemkab Pekalongan untuk melanjutkan instruksi PPKM Darurat dari pemerintah pusat,’’ ungkap Abun (Lus-Kominfo)

KAJEN – Sebagai pemacu agar petani di Kecamatan Petungkriyono giat dan senantiasa membudidayakan tanaman tembakau, pemkab Pekalongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menyerahkan bantuan sarana pendukung pertanian tahun 2021 untuk Kelompok Tani Rowo dan Kelompok Tani Kambangan Desa Telogopakis kecamatan Petungkriyono. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM pada Kamis (22/07/2021) siang di Wisata Telaga Rawa Desa Telogopakis kecamatan Petungkriyono.

Tampak hadir dalam acara tersebut Plt Kepala DKPP Drs Ali Riza.,M.Si, Kepala DPU Taru, Kepala Dinas Perkim LH, Kepala Dinkominfo,Plt Dinas MPD P3A PPKB, kabag Perekonomian setda, camat beserta unsur forkopimca Kecamatan Petungkriyono, Kepala Desa Telogopakis, Ketua kelompok Tani Rowo, Ketua kelompok tani Kambangan dan penyuluh pertanian kecamatan Petungkriyono.

Adapun bantuan yang diberikan masing masing kelompok berupa 1 unit perajang tembakau, 2 buah hand sealler, 1 buah asahan pisau dan 100 rigen/widek. Diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik secara maksimal dan optimal agar memberikan manfaat bagi petani.

Dengan adanya bantuan tersebut Bupati Fadia juga berharap para petani bisa berkemgbang dan tidak takut hasil produksinya tidak terjual.

“Tadi saya sedikit ngobrol dengan para kelompok tani, ini PR untuk dinas terkait, termasuk bagian perekonomian untuk membantu bagaimana memasarkan hasil komoditas dari petani. Jangan sampai seperti tahun lalu, para petani tembakau takut untuk mengembangkan usahanya karena pada saat situasi covid tahun 2020 kemarin, ada gudang yang tutup sehingga mereka akhirnya mereka tidak bisa menjual dan pasaran anjlok,” ungkap Fadia dalam sambutannya pada acara penyerahan bantuan.

‘Dan kita juga berusaha menciptakan iklim dan kebijakan untuk memberikan ruang kesempatan kepada petani untuk emngembangkan komoditasnya yang cocok dan tentunya bernilai ekonomi tinggi, “ lanjutnya

Selain itu, Fadia juga meminta produk petani bisa dilihat sampai ke daerah lain dan bahkan luar negeri melalui website pertanian.

Dalam kesempatan itu disampaikan pula bahwa pemkab akan melakukan pekerjaan perbaikan jalan di kecamatan Petungkriyono pada angggaran tahun 2022 mendatang. (Ar-Kominfo)

KAJEN - Situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi hingga saat ini tidak menyurutkan semangat kelompok tani di Desa Depok Kecamatan Siwalan untuk tetap melaksanakan budidaya Udang Vaname. Hal tersebut dibuktikan dengan telah berhasilnya dilakukan panen raya Udang Vaname oleh kelompok tani Desa Depok yang bernama 'Depok Vaname' pada hari, Kamis (22/7/2021).

Acara panen raya udang vaname tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi, S.H., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Sirhan dan para anggota serta pengurus Gapoktan Depok Vaname.

Dikatakan Wakil Bupati Pekalongan H. Riswadi, S.H., saat hadir dalam acara Panen Raya Udang Vaname di Desa Depok, bahwa atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan pihaknya sangat mengapresiasi kelompok tani Depok Vaname yang telah cukup berhasil dalam melakukan budidaya udang vaname dengan hasil panen yang sangat memadai.

Riswadi mengatakan, bahwa budidaya udang vaname ini menjadi salah satu terobosan untuk tetap bangkit walaupun saat ini situasi masih serba sulit karena pandemi Covid-19. Sehingga diharapkan, lanjut Riswadi, masyarakat di daerah lain bisa mencontoh supaya tetap bisa bertahan di tengah pandemi. "Hari ini kami melakukan peninjauan salah satu kelompok tani nelayan yang melakukan panen udang panamnya di Desa Depok, Kecamatan Siwalan yang mana ini adalah salah satu kelompok tani yang berhasil," ungkap Wakil Bupati Pekalongan Riswadi.

Riswadi melanjutkan, dengan semangat kelompok tani Depok Vaname ini, tidak menutup kemungkinan bahwa Pemkab Pekalongan akan memberikan bantuan supaya masyarakat Desa Depok dan sekitarnya itu mampu memanfaatkan rawa-rawa sebagai sarana budidaya udang vaname. Sehingga diharapkan bisa menaikan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Pekalongan. "Dalam waktu dekat pun kami akan membangun infrastruktur untuk mengurangi beban kos pembiayaan," ucapnya

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Sirhan mengatakan bahwa dalam hal budidaya udang vaname di Desa Depok ini sebelumnya pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan pembekalan mulai dari pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan pendampingan sejak tahun 2017 hingga tahun 2018.

Namun, menurut Sirhan kegiatan pendampingan tersebut dihentikan pada saat pandemi Covid-19 ini muncul karena anggaran banyak yang direfokusing untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Kabupaten Pekalongan.

Untuk itu, menurut Sirhan pihaknya akan berusaha menganggarkan kembali untuk tetap memberikan kembali pembekalan dan pendampingan di tahun 2021 ini sebagaimana instruksi Wakil Bupati Pekalongan Riswadi. "Sebenarnya untuk bimbingan teknis ini kami tidak kurang dalam membimbing masyarakat, yang dimulai dari teman-teman penyuluh kemudian kami datangkan tenaga ahli dari baali besar maupun perguruan tinggi yang berkaitan dengan budidaya udang yang baik di Kabupaten Pekalongan," jelas Sirhan.

Selain itu, dalam panen raya udang vaname tersebut, Ketua Gapoktan Depok Vaname Leman mengungkapkan bahwa untuk bisa berhasil melakukan budidaya udang vaname, Gapoktan Depok Vaname telah melakukan berbagai tahapan budidaya mulai dari persiapan sampai tahap akhir yaitu pemanenan yang diungkapkan olehnya itu tidaklah mudah.

Apalagi, menurut Leman berbagai keterbatasan yang ada seperti kekurangan pembiayaan menjadi salah satu faktor penghambat kesuksesan budidaya udang vaname, mengingat modal yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Untuk itu, Leman berharap Pemkab Pekalongan bisa benar-benar membantu Gapoktan Depok Vaname untuk bisa tetap melakukan budidaya udang vaname di Desa Depok Kecamatan Siwalan. "Hambatan yang dihadapi adalah persoalan anggaran mengingat pembiayaan yang tidak sedikit," ujar Leman. (Lus-Kominfo)

KAJEN - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM melakukan peninjauan ke Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Karanganyar guna memastikan kondisi alat plasma bagi penyembuhan pasien covid 19. Dalam tinjauannya, Bupati Fadia didampingi Kepala Dinas Kesehatan Setiawan Dwi Antoro SKM.,M. Kes dan Kepala UTD PMI Karanganyar dr. Suryadi beserta jajaran PMI kabupaten Pekalongan.

“Pemkab memberikan bantuan hibah kepada PMI berupa alat plasma. Kita sedang cek alatnya, seberapa siap, apa yang kurang dan apa kendalanya,” ujar Bupati Fadia disela-sela tinjauannya di UTD PMI Karanganyar, Rabu (21/07) siang.

Dari hasil tinjauannya, Fadia menilai semua sistematis dan prosesnya bagus, demikian juga dengan ketersediaan stok darah walaupun ada beberapa masih kekurangan dan ia berharap kegiatan donor darah bisa lebih intens.

Bupati Fadia juga menegaskan pihaknya akan terus memback up PMI, teutama dalam penyembuhan pasien covid 19 dengan metode plasma konvalesen.

“Kita akan bantu agar proses penyediaan alat cepat, saya ingin agar di kabupaten Pekalongan ini covid ini bisa kita tangani dengan cepat. PMI kita back up, alatnya kita persiapkan supaya masalah covid di kabupaten Pekalongan, masyarakat bisa terbantukan dengan alat ini, “ tegas Fadia

Sementara itu Kepala UTD PMI Karanganyar, dr. Suryadi menyebut kebutuhan konvalesen saat ini meningkat. Sementara untuk kriteria penyintas untuk diambil darahnya, dr suryadi menjelaskan kriterianya adalah usia 18-59 tahun , filter antibodinya memenuhi syarat, selama 6 (enam) bulan terakhir tidak melakukan transfusi, dan bagi perempuan belum pernah hamil atau melahirkan.

Disampaikan pula sampai hari ini di Kabupaten Pekalongan sudah ada 63 penyintas yang discreening dan yang berhasil diambil ada 13 penyintas.

Dr. Suryadi mengatakan PMI sebagai pengguna alat menunggu proses serah terimanya. Dan jika alat sudah lengkap, proses pengambilan plasma bisa dilakukan di kabupaten Pekalongan khususnya di wilayah Pantura.

” Harapannya proses penyerahan itu bisa dipercepat, dan kita juga tetap mensosialisasikan para penyintas untuk bersedia mendonorkan plasmanya di UTD kabupaten Pekalongan,” pungkasnya.(Ar-Kominfo)