Artikel

KAJEN - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM beserta rombongan mengunjungi pembangunan gedung Taman Pendidikan Al Qur’an ‘Zaidul Ulum’ yang berada di Dukuh Krasak wetan Krasakageng kecamatan Sragi, pada Rabu (24/11) siang. Bupati Fadia atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan gedung TPQ ‘Zaidul Ulum’ tersebut dan juga mengucapkan rasa terimakasih kepada donatur yang telah mewakafkan tanahnya untuk gedung TPQ.

‘Saya ucapkan terimakasih kepada donatur yang telah mewakafkan tanahnya karena ini merupakan ajang sodaqoh. Seperti kita ketahui bahwa pahala yang tidak terputus, salah satunya memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, salah satunya dengan membangun TPQ ini,” tutur Bupati Fadia dalam sambutannya.

Dikatakan pula TPQ adalah tempat mencetak generasi penerus bangsa agar berakhlak baik dan tentunya bisa mengaji. Dengan bekal ini, menurut Bupati kelak jika mereka sudah besar mau jadi apapun sudah ada dasarnya.

Selanjutnya dalam kesempatan peletakan batu pertama pembangunan TPQ ‘Zaidul Ulum’ tersebut, Bupati sekaligus mengajak semua pihak terutama warga Kecamatan Sragi untuk mensukseskan vaksinasi covid 19. Bahkan Bupati berharap Kecamatan Sragi bisa menjadi percontohan vaksinasi. “Saya meminta para tokoh masyarakat, kades/lurah, camat, bahwa covid di kabupaten Pekalongan masih level 3 (tiga). Ini karena masih banyak yang belum divaksin. Saya minta kepada camat/kades agar Sragi menjadi percontohan, kalau bisa seratus persen masyarakat sudah divaksin. Karena vaksin adalah ikhtiar maksimal,” ujarnya.

Fadia juga memastikan di kabupaten Pekalongan tidak akan kekurangan stok vaksin. “ Vaksin akan terus ada di kabupaten Pekalongan dan jenis vaksinnya juga yang paling bagus. Tolong ini dimanfaatkan dengan baik, terutama bagi para sepuh (lansia) agar segera vaksin,” imbuhnya.

Sementara itu Bambang Sucipto selaku panitia pembangunan TPQ ‘Zaidul Ulum’ menjelaskan bahwa pembangunan TPQ sudah sampai pada pondasi gedung. Diperkirakan biaya pembangunan gedung TPQ ini sebesar Rp. 209.559.000,00. “Kami berharap Bapak/Ibu mau memberikan bimbingan saran dan sumbangsih kepada panitia pembangunan TPQ. Dana pembangunan pondasi gedung TPQ diperoleh dari donatur warga desa Krasakageng dan sekitarnya. Selanjutnya kami memohon bimbingan dan arahan Ibu Bupati Pekalongan, ” ucap Bambang.

Tampak hadir dalam acara peletakan batu pertama pembangunan TPQ ‘ Zaidul Ulum’ Dukuh Krasak wetan Krasakageng kecamatan Sragi, antara lain Ketua Bapera Ashraff, Plt Camat Sragi beserta Forkopimcam, Kabag Kesra, Kades Krasakageng, para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat serta tamu undangan lainnya. (Ar-Kominfo)

KAJEN - Guna menghadapi musim penghujan, PMI Kabupaten Pekalongan menggelar Pelatihan Kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan di Gedung PMI pada Rabu, 24 November 2021. Dalam acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen , Pj Sekda Kabupaten Pekalongan Budi, Ketua PMI Kabupaten Pekalongan Hj. Arini Harimurti, dan PMI Provinsi Jawa Tengah.

Acara pelatihan diikuti oleh 44 orang diantaranya dari Santri Gayeng, BPBD dan dari organisasi yang menangani kemanusiaan seperti Bapera ,Pramuli, MDMC, KOKAM, Ubaloka, Elang Pendowo, Pemuda Pancasila, Banser , PBNU,dan Tagana . Para peserta pelatihan dibekali teknis penanganan kebencanaan seperti memakai alat pelindung diri (APD) dan lainnya. pada kesempatan tersebut pihaknya mengajak untuk bersama-sama saling melengkapi, agar pada saat ada kejadian melaksanakan dengan SOP yang benar

" Kami mohon petunjuk dan mohon petuah dari Bapak Wakil Gubernur atau dari para Pembina untuk bekal dalam melaksanakan tugas” ujarnya saat memberikan sambutan kegiatan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana.

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen Zubair mengatakan bahwa seluruh peserta yang hadir nantinya menjadi Garda terdepan untuk memberikan pertolongan pertama bagi masyarakat baik bencana alam, kecelakaan di Jalan Raya, maupun di rumah atau di sekitar kita, apalagi di saat ini musim penghujan biasanya banyak bencana..

“Kita berdoa semoga tidak ada bencana, baik syukur alhamdulillah saya sampaikan kepada BPBD Kabupaten Pekalongan,PMI Kabupaten Pekalongan yang keduanya ini biasanya berjalan seiringan dalam memberikan pertolongan terhadap kebencanaan, panjenengan semua punya emosi dan punya dedikasi untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat dan itu termasuk pondasi agama atau hifdzun nafs “ ujar H. Taj Yasin Maimoen Zubair yang merupakan Ketua Dewan Kehormatan PMI Provinsi Jawa Tengah

Taj Yasin berharap Kabupaten Pekalongan menjadi Kabupaten yang tanggap bencana. Sehingga Nantinya kalau sudah tumbuh tanggap kebencanaan biasanya merambah ke pertolongan angka ibu dan bayi meninggal, kemudian kesehatan yang saat ini menjadi waspada bersama yakni DBD serta menjadi antusiasme adalah angka kematian ibu dan bayi (AKI ). Menurutnya menolong bukan hanya pada kejadian yang sifatnya kebencanaan, tapi juga pertolongan pada sekitar.apalagi sekarang masyarakat punya traumatis terhadap covid 19 yang membuat mereka takut untuk datang ke RS.

“Panjenengan semua harus berani untuk menjadi mentor di daerah masing masing, sehingga kabupaten Pekalongan ketika bencana muncul sudah siap dan tahu apa yang harus dilakukan”pungkasnya. (Yuni zahrana)

KAJEN – Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) aparatur negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pekalongan terkait kompetensi pengelolaan keuangan daerah, Pemkab Pekalongan menyelenggarakan acara Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Daerah, yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu (24/11/2021) di Aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan.

Dalam bimtek tersebut, PJ Sekda Kabupaten Pekalongan Drs.Budi Santoso, M.Si., memaparkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menurutnya menjadi penyakit menahun pada pengelolaan keuangan daerah.

‘’Memang kalau berbicara tentang tata kelola keuangan daerah secara makro, Ibu Menteri Keuangan pernah mengatakan bahwa ada 2 masalah besar yang ada kaitannya dengan APBD maupun APBN nasional,’’ kata Pj Sekda Budi Santoso.

Permasalahan pertama, yaitu terkait dengan permasalahan makro tentang tingkat keterserapan APBD yang banyak dialokasikan untuk belanja pegawai daripada untuk pembangunan daerah yang ditujukan langsung kepada masyarakat.

‘’ terkait belanja, dimana sebagian besar terserap kepada belanja pegawai. pos-pos yang harusnya bisa digunakan untuk belanja pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sebagainya.,’’ ungkapnya.

Untuk itu, PJ Sekda Budi Santoso berharap seluruh aparatur negara yang berada di lingkungan Pemkab Pekalongan, khususnya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah, bisa lebih meningkatkan kompetensi dan kualitas diri, sehingga pengelolaan keuangan bisa lebih efektif dan efisien lagi.

Selanjutnya, sesuai kutipan menteri , hal tersebut karena adanya permasalahan politik anggaran. Dimana menurutnya, politik anggaran ini biasanya disebabkan karena wakil rakyat akan memprioritaskan aspirasi dari masyarakat yang berada di daerah pilihnya (dapil) masing-masing. Sehingga pemerataan pembangunan di setiap daerah itu akan sulit dicapai.

‘’Karena memang secara politis para wakil rakyat itu di pilih untuk mewakili kita atau mewakili masyarakat di daerah masing-masing.Yang mana mereka tentu akan menyerap aspirasi apabila masyarakat butuh sesuatu. Atau prioritas yang dibutuhkan masyarakat di tempat daerah pilihan (dapil). Hal itu terjadi karena mereka mempunyai hak budgeting di APBD,’’ jelasnya.

Dan permaslahan yang terakhir, menurut PJ Sekda adalah terkait permasalahan teknis. Dimana secara teknis kualitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah itu biasanya belum mempuni secara kompetensi.

Sehingga permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan di setiap daerah di Indonesia itu bisa terjadi.

‘’ Ayo pola kerja dan kompetensi yang kurang harus kita tingkatkan, kita kelola dengan belajar otodidak hari ini adalah pembelajaran yang sedikit resmi tetapi belum mengeluarkan sertifikat. Tetapi hanya bersifat mengingatkan. Untuk itu teruslah belajar, supaya kita bisa mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat,’’ pungkasnya.

Dan dari semua permasalahan tentang tata kelola keuangan daerah yang telah dipaparkan tersebut, PJ Sekda Budi Santoso berharap itu bisa menjadi gambaran bagi setiap aparatur negara peserta bimtek untuk lebih meningkatkan tingkat keefisien dan keefektivan dalam mengelola keuangan daerah di Kabupaten Pekalongan. (Lus-Kominfo)

KAJEN – Mengisi sambutan pada rapat paripurna DPRD dalam rangka penetapan PROPEMPERDA Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan penyampaian Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022, senin (22/11) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM memaparkan bahwa mengantar penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022, disampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama terkait Propemperda Tahun Anggaran 2022 antara Bapemperda dengan pihak Pemerintah Daerah telah disepakati 14 (empatbelas) Raperda, yang terdiri dari 4 (empat) Raperda inisiatif DPRD, yaitu Raperda tentang penyelenggaraan pondok pesantren, usaha ekonomi kreatif, pengelolaan pasar rakyat dan tentang organisasi kepemudaan. Sedangkan yang merupakan usulan pemerintah daerah terdiri dari 10 Raperda.

Kepada perangkat daerah yang terkait penyusunan dan pembahasan Raperda baik inisiatif DRRD maupun usulan pemerintah daerah, Bupati berpesan agar benar benar melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu disampaikan pula penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada regulasi terkini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan daerah pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021.

“ Perencanaan dan penganggaran tahun 2022 ini, penyusunan dokumen dan proses tahapannya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mulai dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan KUA-PPAS termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang diinput dari masing masing perangkat daerah” terangnya.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan struktur rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, antara lain Pendapatan Daerah, Belanja daerah dan pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.151.787.150.560,00. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 2.156.287.150.560,00.

Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (Silpa) diperkirakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sebesar Rp. 4.500.000.000,00 diperuntukkan penyertaan modal pada PDAM Tirta Kajen melalui pembiayaan reimburse dari pemerintah pusat. Dengan demikian secara riil defisit sebesar Rp.0,00 ( Nol Rupiah).

Rapat paripurna DPRD dalam rangka penetapan PROPEMPERDA Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan penyampaian Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dihadiri pula Wakil Bupati Pekalongan H Riswadi SH, ketua DPRD Hj Hindun MH, para wakil ketua beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, unsur Forkopimda, Pj Sekda beserta para asisten dan staf ahli bupati serta para kepala OPD. ( Ar-Kominfo)

KAJEN – Dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana alam di Kabupaten dan Kota Pekalongan, leading sector yang terdiri atas semua unsur forkopimda, gelar Apel Kesiapsiagaan pada hari ini, Jumat (19/11/2021) di Lapangan Mataram Kota Pekalongan.

Apel Kesiapsiagaan Bencana tersebut, dihadiri langsung oleh Wali Kota Pekalongan H.A. Afzan Arslan Djunaid, S.E., PJ Sekda Kabupaten Pekalongan Drs.Budi Santoso, M.Si., Kapolres Pekalongan AKBP Arief Fajar Satria, dan Dandim 0710 Pekalongan Letkol CZI Hamonangan Lumban Toruan.

Dalam acara tersebut, mewakili Bupati Pekalongan yang berhalangan hadir, PJ Sekda Kabupaten Pekalongan Drs.Budi Santoso, M.Si., mengatakan bahwa apel kesiapsiagaan yang digelar oleh leading sektor antar kota dan kabupaten Pekalongan tersebut dilaksanakan dalam rangka melakukan koordinasi untuk mengecek seberapa jauh kesiapan untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam.

Menurut PJ Sekda, acara tersebut diinisiasi oleh Kodim 0710 Pekalongan yang mengajak seluruh forkopimda untuk bersama-sama bersinergi menyatukan kekuatan guna lebih cepat mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya bencana alam.

‘’Prinsip dari semua sisi itu siap dikerahkan untuk penanganan bencana secepat dan sedini mungkin termasuk adalah dari sisi early warning sistemnya atau peringatan dininya, apakah itu banjir, rob, tanah longsor maupun puting beliung yang sebenarnya bencana alam ini bisa diprediksi daerah mana yang rawan, daerah mana yang miss. Ini sudah kita petakan semuanya.,’’ kata PJ Sekda Kabupaten Pekalongan Budi Santosa.

Selanjutnya, PJ Sekda menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sudah melakukan pemetaan titik-titik lokasi yang berpotensi terjadi bencana alam. Menurutnya, untuk daerah yang rawan longsor ada di daerah atas seperti Kandangserang, Lebakbarang, Paninggaran dan Petungkriyono. Adapun untuk daerah yang rawan banjir dan rob ada di daerah pesisir seperti Siwalan, Wonokerto dan Tirto.

‘’Dan pemetaan itu tentunya akan kami jadikan dasar untuk mengambil kebijakan. Baik itu dari sisi pemukiman untuk penduduk yang kira-kira rawan, tentu kedepan harapannya tidak diijinkan untuk didirikan pemukiman baru,’’ ucapnya.

Adapun untuk bencana banjir dan rob yang berpotensi akan terjadi di perbatasan kota dan kabupaten Pekalongan, semua unsur baik dari TNI, Polri dan BNPB siap digerakan apabila nanti terjadi kembali bencana tersebut. Dan Ia juga berharap seluruh masyarakat juga bisa ikut berperan aktif dalam rangka upaya antisipasi tersebut.

‘’Untuk daerah pesisir tentunya berpotensi rob dan banjir. Ini kebetulan yang daerah pesisir berbatasan dengan daerah kota dan kabupaten Pekalongan. Sehingga ini langkah yang bagus untuk kerjasama penanganan termasuk kesiapsiagaan yang berkaitan seperti bendung dan rehabilitasi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga,’’ pungkasnya. (Lus-Kominfo)

KAJEN – Saat ini Kabupaten Pekalongan masih bertengger di level 3 Covid-19. Hal tersebut menjadi trigger Pemkab untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mau melakukan vaksinasi. Hal tersebut terlihat pada Selasa (16/11/2021), dimana Pemkab Pekalongan dengan unsur Forkopimda melakukan Tinjauan Vaksinasi di Kecamatan Petungkriyono, sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi.

Dalam tinjauan tersebut, tampak hadir PjSekda Kabupaten Pekalongan Budi Santoso, Dandim 0710 Pekalongan Letkol CZI Hamonangan Lumban Toruan, Kapolres Pekalongan AKBP Arief Fajar Satria, Asisten 1 Setda Totok Budimulyanto, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Setiyawan Dwi Antoro.

Mewakili Bupati Pekalongan yang berhalangan hadir, Pj Sekda Kabupaten Pekalongan Budi Santoso, mengatakan bahwa untuk wilayah di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Petungkriyono merupakan kecamatan dengan prosentase vaksinasi Covid-19 yang terendah. Prosentase vaksinasi untuk suntikan pertama di Kecamatan Petungkriyono bahkan masih dibawah 30%.

"Saya berharap masyarakat Petungkriyono khususnya lansia usia di atas 60 tahun mau melakukan vaksinasi. Karena vaksinasi ini merupakan upaya terakhir kita supaya dapat terhindar dari paparan Covid-19," kata Pj Sekda Kabupaten Pekalongan Budi Santoso.

Apalagi, lanjut Pj Sekda Budi Santoso, vaksinasi saat ini sangat dipermudah oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah benar-benar mengupayakan supaya persediaan vaksin melimpah, serta gratis supaya masyarakat segera melakukan vaksinasi. Bahkan saat ini telah dihadirkan Bus Vaksinasi dari Pemprov Jateng yang sudah beroperasi di Kabupaten Pekalongan, untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat.

‘’Kami hadir di tengah-tengah bapak/ibu sekalian memberikan bantuan telur sekaligus kami ingin tahu bagaimana vaksin di tempat bapak/ibu saat ini. Dan kami juga menyampaikan salam dari Ibu Bupati Pekalongan yang berhalangan hadir untuk menyapa bapak/ibu semua, karena beliau ada tugas di Medan,’’ kata Budi Santoso.

Jadi, menurutnya sudah tidak ada alasan lagi bagi masyarakat yang memenuhi syarat, untuk tidak melakukan vaksinasi supaya Kabupaten Pekalongan bisa turun dari level 3 bahkan zero Covid-19. ‘’Ini adalah upaya terakhir kita supaya masyarakat tidak terkena paparan Covid-19, dan Kabupaten Pekalongan segera turun dari level 3, bahkan kalau bisa sampai tidak ada Covid-19 di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, silahkan nantinya bapak/ibu saya minta tolong untuk segera lakukan vaksinasi untuk segera divaksin ke puskesmas. Terutama yang lanjut usia ayo segera lakukan vaksin,’’ jelasnya.

Menutup sambutannya, Pj Sekda Budi Santoso mengatakan bahwa untuk masyarakat lansia yang berusia di atas 60 tahun, yang mau melakukan vaksinasi akan diberikan kupon untuk mendapatkan hadiah yang akan diundi pada akhir tahun 2021 mendatang. (Lus-Kominfo)