KAJEN – Rumah Sakit Kraton menerima kunjungan Tim Akreditasi dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas. Kunjungan Tim akreditasi diterima oleh wakli bupati Ir. Arini Harimurti, Dirut RS Kraton beserta jajarannya dan para dewan pengawas RS Kraton pada Selasa ( 04/02/2020 ) pagi di RSUD Kraton kabupaten Pekalongan.
“Acara ini dalam rangka mengadakan Akreditasu RSUD Kraton. Rumah Sakit diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu kami berterima kasih dan berharap akrediasinya bisa berhasil”, ucap wakil bupati saat memberi sambutan di hadapan tim akreditasi.
Sebelumnya disampaikan bahwa akreditasi RSUD Kraton paripurna, sedangkan untuk saat ini belum mencapai ke sana. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada ketua tim akreditasi untuk dibimbing apabila ada hal hal yang kurang kiranya apa yang harus diperbaiki.
“Kami sangat berharap untuk menjadi paripurna. karena ini Rumah Sakit rujukan regional”, pinta Arini
Menurut Arini, pemda berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dan mutu Rumah Sakit.
“ Itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan baik itu dalam peningkatkan pelayanan, dalam arti pelayanan sosial budaya, bagaimana agar para pasien dan keluarganya itu merasa puas. Agar pasien masuk Rumah Sakit ini menjadi sehat, bukan menunggu sampai akhir hayat”, terangnya.
Wakil bupati juga mengutarakan perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang virus corona yang akhir-akhir ini viral. “ Oleh karena itu di dalam menyikapinya tentu saja ada hal yang harus kita perhatikan, yang pertama yaitu tanggap, kedua , cerdas. Bagaimana kita menyikapi hal-hal secara cerdas ,bagaimana kita memberi sosialisasi kepada masyarakat bahwa penyakit corona itu tidak begitu bahayanya”, tambah Arini.
Dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan , lanjut Arini, kita tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu koordinasi sehingga tidak bisa kita lakukan sendiri. Misalnya pihak Rumah Sakit , perlu bekerja sama dengan dewan pengawas, juga instansi terkait lainnya.
Selanjutnya wakil bupati berharap hasil dari akreditasi nilainya terbaik yaitu paripurna bintang lima ( Humas Kominfo kab.pekalongan )
KAJEN - Sensus penduduk di Indonesia tahun 2020 serentak diselenggarakan mulai 15 Februari sampai 31 Juli. Adapun pelaksanaannya dibagi menjadi dua metode yakni secara online dan langsung. Agar pelaksanaan itu berjalan sukses dan lancar maka seluruh komponen yang ada di Kabupaten Pekalongan diimbau ikut menyosialisasikannya. Bahkan juga telah dikeluarkan Surat Edaran nomor 571/00387.2020 tentang dukungan kegiatan sensus penduduk tahun ini.
Demikian dikatakan Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat membuka rapat koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sejumlah OPD dan Camat yang ada di Kabupaten Pekalongan, Senin (3/2/2020) siang.
Hadir dalam acara itu, Ketua DPRD, Hj Hindun, Sekda Kabupaten Pekalongan, Hj Mokaromah, Kepala BPS setempat, Siti Mardhiyah, dan tamu undangan lainnya.
''Sensus penduduk ini sangat penting karena untuk mengetahui keakuratan data khususnya jumlah penduduk,'' ujar Bupati.
KAJEN – Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kandangserang insya Allah sampai tahun 2020 sselesai semua. Mohon dukungan dan doa dari seluruh warga Kecamatan Kandangserang agar semua bisa berjalan dengan lancar.
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si dihadapan warga Kecamatan Kandangserang saat menghadiri acara Sukoharjo Bersholawat di Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang, Jumat (31/1/2020) malam.
Bupati menjelaskan, kondisi di wilayah Kecamatan Kandangserang pada tahun 1998 jalannya seperti sungai, gelap gulita karena belum ada listrik, atau diibaratkan belum merdeka. “Tahun ini ada dana sekitar Rp 7 milyar untuk menyelesaikan ruas jalan dari Garungwiyoro sampai perbatasan Trajumas. Tugas pemerintah hanya satu, yaitu membuat kebijakan – kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat banyak. Masyarakat Kandangserang ini butuhnya apa, tentunya banyak, tapi yang paling dibutuhkan yaitu sarana jalan raya”, paparnya.
KARANGDADAP - Bertempat di Pendopo Kecamatan Karangdadap, Senin, 3 Pebruari 2020 tekah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Tingkat Kecamatan Karangdadap Tahun 2020. Kegiatan tersebut dihadiri Camat Karangdadap Abdul Qoyyum beserta unsur Forkompimcam lengkap, Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Dapil IV, Tim Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, Kasi/Kasubag Kantor Kec. Karangdadap, Ka. Puskesmas, Korluh Pertanian, Korwil Bidang Pendidikan, Korlap KB, Kades se Kec. Karangdadap dan utusan dari Desa yang terdiri dari Unsur BPD, Unsur Wanita, Toga/Tomasy se Kec. Karangdadap.
Camat Karangdadap, Abdul Qoyyum dalam sambutannya menyampaikan forum Musrenbang tahun 2020 iniadalah merupakan amanat Undang – Undang tentang Perencanaan Suatu Negara, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. “Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021.
Lebih lanjut, Qoyyum memaparkan bahwa pelaksanaan Musrenbang ini bertujuan mendapatkan masukan, sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan kecamatan dengan program prioritas OPD di Tingkat Kab. Pekalongan, yang memerlukan dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD provinsi maupun APBN.
KAJEN - Kita sedang meningkatkan pelayanan pendidikan yang setara. Jadi nanti sudah tidak ada lagi perbedaan yang mencolok atau disparitas fasilitas pendidikan antara wilayah bawah dengan wilayah atas.
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat menghadiri dan membuka Konferensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pekalongan ke-22, di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kajen, Sabtu (1/2/2020) pagi.
Bupati Asip sampaikan terkait peningkatan pelayanan pendidikan di Kabupaten Pekalongan tidaklah mudah, akan tetapi membutuhkan waktu, komitmen yang jelas dan visi yang sama dari semua pemangku kepentingan.
"Alhamdulillah PGRI Kabupaten Pekalongan yang anggotanya 4.000 lebih sudah punya komitmen untuk bersama-sama dengan Pemkab Pekalongan untuk memajukan dunia pendidikan baik di tingkat SD/MI maupun SMP/MTs," ujarnya.
KAJEN - Pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia) Kabupaten Pekalongan periode 2020-2025 oleh DPP APKLI, Kamis (30/1/2020) di Pendopo Kabupaten Pekalongan di Kajen.
Pelantikan dihadiri Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si., Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Ir. Hj. HB. Riyantini, dan perwakilan pedagang kaki lima di Kabupaten Pekalongan.
Adapun pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKLI Kabupaten Pekalongan 2020-2025 adalah Hufron Jamal (Ketua), Dwi Mei Narna, SH (Wakil ketua bidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi), Dadang Rohandi, SH (Wakil ketua bidang advokasi, penataan dan pemberdayaan), Tatik Handayani (Wakil ketua bidang hubungan antar lembaga), H. Abdul Hadjan (Wakil ketua bidang sistem usaha, lembaga keuangan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan).
KAJEN - Pendapatan bersih dari hasil Bulan Dana PMI Kabupaten Pekalongan tahun 2019 sebesar Rp 1.119.192.400,-. Jika dibandingkan dengan hasil bulan dana PMI tahun 2018 sebesar Rp 1.063.087.100,- maka hasil bulan dana PMI tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,09%.
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, secara resmi menutup Bulan Dana PMI Tahun 2019, Kamis (30/1/2020) di ruang rapat Bupati Pekalongan.
Penutupan Bulan Dana PMI Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 ditandai dengan diserahkannya hasil secara simbolis dari Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto selaku Ketua Panitia kepada Bupati Pekalongan Asip Kholbihi. Selanjutnya diserahkan kepada Ketua PMI Kabupaten Pekalongan Arini Harimurti.
Penyerahan hasil bulan dana PMI tahun 2019, disaksikan oleh Kepala Kejari Kabupaten Pekalongan Mardani, perwakilan Polres Pekalongan dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, serta seluruh jajaran pengurus PMI Kabupaten Pekalongan.
Ketua Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto dalam sambutanya menuturkan, pendapatan bulan dana PMI Kabupaten Pekalongan tahun 2019 mengalami peningkatan, hal itu menunjukkan komitmen dari semua kalangan di jajaran pemda dalam melaksanakan anjuran Bupati yang dilakukan secara konsekuen dan pasti. “tanpa adanya stresing dari bapak bupati, target ini tidak akan tercapai,” katanya.
Oleh karena itu, kami selaku panitia mengucapkan terimakasih kepada Bupati Pekalongan, seluruh jajaran panitia, kepada seluruh OPD dan kepada seluruh penyumbang bulan dana PMI. “dengan ini kami nyatakan kegiatan bulan dana PMI Kabupaten Pekalongan tahun 2019 sudah selesai,” tutur Dandim.
KAJEN - Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si bersama 18 Bupati/Walikota di Propinsi Jateng dan DIY secara simbolis menerima bantuan sarana perdagangan dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Agus Suparmanto dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Blora, Rabu (29/1/2020).
Dalam acara yg berlangsung di Pendopo Kabupaten Blora, Menteri Perdagangan yg didampingi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Suhanto, Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Pohan, Direktur P3DN (Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Ida Rustini dan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Susi Herawati, menyampaikan bahwa pemberian bantuan stimulan tersebut dalam rangka memacu percepatan pemberdayaan pedagang dan UMKM.
"Selain pemberian bantuan tersebut, Pemerintah lewat Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR telah memberikan bantuan pembangunan dan revitalisasi pasar-pasar daerah," ujar Mendag.
Dalam acara penyerahan bantuan tersebut Kabupaten Pekalongan mendapat bantuan stimulan berupa 150 unit gerobak, Coolbox besar 195 liter 20 unit, Coolbox kecil 75 liter 20 unit, dan tenda sebanyak 20 unit.
KAJEN - Wilayah Kumuh di Kabupaten Pekalongan hingga sekarang kian berkurang. Tahun 2019, Kota Santri telah mengentaskan tingkat kekumuhan sekitar 550 hektare dari 671 hektare. Dengan demikian sisanya tinggal sekitar 50 hektare dan akan dikerjakan di tahun ini yakni 2020.
''Kami akan terus berupaya untuk mengurangi areal kumuh tersebut, dengan penataan lingkungan. Kemudian juga mengurangi kemiskinan karena kawasan kumuh seringkali identik dengan kemiskinan,'' ujar Bupati KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat membuka kegiatan Coaching Clinic Skala Kawasan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di ruang pertemuan Hotel Nirwana, Pekalongan, Selasa (28/1/2020) sore.
Dengan demikian, kata Bupati, ditargetkan tahun 2020 Kabupaten Pekalongan menjadi kawasan yang bebas kumuh. Upaya yang dilakukannya yakni dengan melaksanakan program pengentasan kumuh skala kawasan di Kecamatan Buaran dan Kedungwuni.
Dengan melihat data jumlah penduduk yang benar, maka bisa membantu ketika akan mendata berapa tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. Di samping itu juga mengenai tingkat laju pertumbuhan penduduk sehingga pelaksanaan sensus penduduk harus benar-benar dijalankan dengan baik.
Makanya, tegas Bupati, mumpung belum berlangsung maka semua komponen mulai dari OPD, perangkat kecamatan hingga tingkat RW wajib menyosialisasikan dan jangan sampai data warga yang terlewatkan.
Sementara itu, dalam SE Bupati soal sensus penduduk disebutkan kepada seluruh camat maupun lurah agar mendukung pelaksanaan itu dengan berbagai cara. Di antaranya menmenyebarluaskan informasi kegiatan tersebut ke masyarakat, lalu memasang poster atau leaflet, mengajak warga untuk berpartisipasi, dan lainnya.
''Kemudian yang paling penting adalah membantu petugas pada pelaksanaan sensus penduduk dan membuat surat edaran untuk ketua maupun pengurus satuan lingkungan setempat, seperti RT dan RW,'' katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pekalongan menjelaskan dalam pelaksanaan sensus secara online, yakni 15 Februari - 31 Maret, semua warga diminta menyiapkan dokumen kependudukan seprti KTP, Kartu Keluarga (KK), akte nikah maupun cerai. Kemudian mereka bisa membuka web sensus.bps.go.id dan memasukkan nomor induk kependudukan serta nomor KK. Setelah itu bisa mengisi data sesuai dengan petunjuk dalam web tersebut.
Kemudian untuk pelaksanaan sensus penduduk secara langsung, dimulai 1 - 31 Juli, di mana petugas khusus datang ke rumah warga untuk melakukan verifikasi. Pada saat itu, masyarakat harus bisa mengenali petugas yang akan melakukan sensus. Petugas yang datang nantinya memiliki tanda khusus, seperti memakai rompi berwarna biru tua dengan logo sensus penduduk 2020 di bagian dada sebelah kanan.
Adapun di bagian dada sebelah kiri terdapat logo BPS dan di bagian punggung bertuliskan petugS sensus. Dalam bertugas mereka membawa tas punggung berwarna hitam dengan logo BPS dan sensus penduduk 2020 serta tanda pengenal yang bertuliskan nama yang bersangkutan.
''Jangan lupa, petugas resmi yang datang untuk memverifikasi sensus penduduk ke rumah warga wajib membawa surat tugas dari BPS Kabupaten Pekalongan,'' tegasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hj Hindun mengatakan pihaknya juga ikut mensukseskan pelaksanaan sensus penduduk 2020. Dia dan seluruh anggota dewan akan berusaha menyosialisasikan kegiatan itu ke masyarakat di lingkungan rumah maupun wilayahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
“Tujuannya agar anak-anak pergi sekolah lebih mudah, juga guru-gurunya. Terus untuk sarana ekonomi, lebih-lebih jika ada ibu-ibu yang akan melahirkan, itu juga membutuhkan sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu saya minta doa dan dukungan semoga jalannya Pemerintahan Kabupaten Pekalongan beserta seluruh aparat mulai dari kepala desa sampai Bupati, bisa amanah, dana desa dikelola dengan benar, sehingga
tercapai tujuan kemaslahatan untuk rakyat, bukan yang lain. Inilah tujuan pemerintahan,” lanjutnya.
Bupati Asip juga menegaskan pemimpin harus melayani rakyat. “Pokoknya yang jadi pemimpin, Pak Lurah, Pak Camat, termasuk saya Bupati, harus siap melayani rakyatnya. Tujuannya apa? Supaya kepemimipinan ini bisa untuk wasilah, kita semua selamat dunia akhirat”, tandasnya.
Selanjutnya, Bupati menghimbau kepada masyarakat Sukoharjo untuk menjaga kerukunan serta giat menbangun. Menurut Bupati perkembangan pembangunan daerah tersebut luar biasa. Sekarang perkembangan pembangunan sudah merata di desa-desa di Kabupaten Pekalongan.
Bupati juga berpesan kepada lurah, kalau ada warga miskin yang tidak bisa makan, tidak perlu pakai teori, tapi langsung ditangani, kontrak dengan warung untuk memberikan makan 2 kali atau 3 kali sehari. “Tidak perlu diberi modal, kelamaan. Orang tua yang tidak punya saudara maka pemerintah desa wajib memberikan makanan pokok sehari hari. Ini nanti masuk dalam pemberdayaan,” jelasnya.
“Tujuan dari pemerintah, DPR, Eksekutif tidak lain kecuali menjadi kepanjangan tangan rakyat untuk melakukan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut Bupati mengajak anggota DPR agar mendengar aspirasi warga yang kemarin telah memilihnya, lalu disampaikan ke Bupati. “Nanti kita tuangkan dalam APBD Kabupaten Pekalongan. Anggota DPR menjadi kepanjangan tangan, penghubung masyarakat untuk pengambilan kebijakan pemerintah”, ucap Bupati mengakhiri sambutannya ( Humas Kominfo Kab.Pekalongan).
“Disamping itu, diharapkan pelaksanaan Musrenbang ini menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders di tingkat kecamatan untuk menetapkan program dan kegiatan kecamatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang akan datang,” ujarnya.
“Musrenbang ini merupakan bagian dari proses perencanaan dalam kerangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Pekalongan yakni “TERWUJUDNYA KABUPATEN PEKALONGAN YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI LOKAL “.imbuhnya.
Dalam kesempatan itu Camat Karangdadap juga menyampaikan beberapa potensi wilayah, permasalahan yang ada selama ini di wilayah dan sekaligus juga usulan kegiatan, baik usulan skala tingkat Kecamatan maupun usulan yang berasal dari Desa - desa yang diperoleh pada saat pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Desa. Usulan kegiatan tersebut nantinya akan dibawa ke Musrenbang di Tingkat Kabupaten Pekalongan.c
Sementara itu, perwakilan dari Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, Abdul Azis, menyampaikan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Kec. Karangdadap untuk Tahun Anggaran 2020, antara lain : (1). Peningkatan Jalan Karangdadap - Kedungekebo ( ruas menuju Jembatan Guntur ) senilai Rp. 1.747.200.000,-. (2) Peningkatan Jalan Kedungwwuni - Karangdadap senilai Rp.2.184.000,- (3). Rehab Pustu Pegandon Rp. 200.000.000,- (4). Pengadaan Marka Jalan Kedungwuni - Karangdadap. Rp.153.000.000,- (5). Pengadaan Lampu Trafic Light di Perempatan Jalan Karangdadap Rp. 198.872.000,- (6). Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani ( JUT ) dan Jaringan Irigasi Tersier dibeberapa desa di Kec. Karangdadap. Serta beberapa kegiatan infrastruktur lainnya seperti bidang irigasi, pertanian, pendidikan, keagamaan, penerangan jalan umum, dll, yang akan dilaksanakan oleh instansi atau dinas terkait di tingkat Kabupaten Pekalongan.
Alhamdulillah musrenbang tingkat Kecamatan Karangdadap ini dihadiri oleh 7 orang dari 11 orang anggota DPRD Kab. Pekalongan yang berasal dari Dapil IV (Karangdadap, Kedungwuni, Wonopringgo dan Buaran), dimana para anggota DPRD tersebut berkomitmen untuk ikut mengawal usulan kegiatan hasil musrenbang Tingkat Kecamatan Karangdadap ini dan juga siap memberikan danmenyalurkan dana aspirasinya ke Dapil masing-masing, termasuk untuk kemajuan Kec. Karangdadap. (red)
Dijelaskan Bupati, jika dilihat dari sistem rangking, di tingkat Provinsi Jawa Tengah, kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan masih di kelas tengah.
"Kita akan dorong agar menjadi 10 besar baik kualitas di tingkat SD maupun SMP. Hal ini membutuhkan kerjasama yang serius, yang betul-betul diaplikasikan," terang Bupati.
Terkait konferensi, Bupati Asip mengharapkan siapapun nanti yang terpilih menjadi Ketua PGRI Kabupaten Pekalongan 2020-2025 akan segera melakukan program-programnya yang antara lain bagaimana kesejahteraan guru.
Bupati menuturkan, jumlah penerima kesejahteraan untuk guru wiyata bhakti (mengabdi di sekolah negeri) berjumlah 1. 913 guru, untuk tahun 2020 insentif yang diterima sebesar Rp 550. 000 per bulan tiap orangnya.
"Sedangkan guru swasta, guru PAUD Formal (TK/RA) dan Informal SD/MI, SMP/MTs, dibawah Kemenag dan Dindikbud dengan jumlah guru 3.857orang, insentif yang diterima sebesar Rp 250 000 per bulan tiap orangnya," papar KH. Asip Kholbihi.
"Khusus untuk guru-guru Negeri di daerah atas seperti Petungkriyono, Lebakbarang, Kandangserang dan Paninggaran mendapatkan tambahan transport yaitu untuk Golongan IV sebesar Rp 300.000 per bulan dan Golongan III dan II sebesar Rp 200.000 per bulan," imbuhnya.
Konferensi dihadiri Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah DR. Muhdi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hj. Sumarwati, S.Pd., M.AP., perwakilan Kemenag, perwakilan Dewan Pendidikan, Pengurus YPLP DM PGRI JT Cabang, Pengurus PGRI Cabang dan Ranting se Kabupaten Pekalongan.
Dan hasil Konferensi PGRI Kabupaten Pekalongan ke-22, incumbent Rejo Herbeno terpilih kembali untuk periode kedua. (didik/dinkominfo kab.pekalongan).
Selanjutnya, H. Kirom Hero Purwanto, SH (Wakil ketua bidang informasi, komunikasi dan jaringan), M. Asadullah (Wakil ketua bidang kesejahteraan sosial), Mulyono (Wakil ketua bidang penelitian dan pengembangan). Erfayanto (Sekretaris), Budi Satoto (Bendahara).
Bupati dalam sambutannya menyampaikan harapannya kepada para pengurus DPD APKLI Kabupaten Pekalongan yang barusaja dilantik agar bisa menjalankan visi misi yang sudah disepakati bersama dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengucapkan selamat. “Hari ini kita menyaksikan pelantikan pengurus DPD APKLI Kabupaten Pekalongan periode 2020-2025. Mudah-mudahan seluruh pengurus bisa menjalankan visi misi yang sudah disepakati. Selamat bekerja dan akan menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Pekalongan utamanya dalam memberdayakan para pedagang kaki lima yang jumlahnya di Kabupaten Pekalongan menurut Perda Nomor 21 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 sedang kita tata. Nanti kita akan memiliki database karena ini mandate Perda kita,” ujar Bupati..
Lebih lanjut, Bupati mengatakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki komitmen untuk melaksanakan pemberdayaan, tidak hanya pada aspek bagaimana pedagang kaki lima bisa mendapatkan tempat jualan yang layak dan untung, akan tetapi dari berbagai aspek seperti aspek kesehatan, aspek estetika kota dan aspek lainnya menjadi concern Pemkab Pekalongan. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya Perda Nomor 21 Tahun 2017.
“Semakin banyak asosiasi yang mengatur para pedagang kaki lima, Pemerintah semakin diuntungkan. Karena kita semakin banyak pula memiliki mitra strategis dalam rangka pemberdayaan. Saya mengajak seluruh pengurus APKLI bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan,” ajaknya..
Bupati menuturkan, Pemkab Pekalongan memiliki pusat UMKM di Kedungwuni yang tujuannya juga menjadi tempat mengelola UMKM. Data yang masuk ke Dinperindagkop dan UKM jumlah UKM sebanyak 43.000. Dari 43.000 itu hampir 20.000 bergerak di sektor industri pengolahan pembatikan
“Walaupun kita ini Kabupaten akan tetapi kalau dilihat dari struktur pendapatan masyarakatnya Kabupaten Pekalongan sudah seperti masyarakat Kota. Karena hampir 32 % pendapatan masyarakat Kabupaten Pekalongan berasal dari industri pengolahan, sisanya 17% dari sektor pertanian dan pendapatan-pendapatan lainnya. Artinya masyarakat kita sebenarnya adalah masyarakat yang mandiri , masyarakat yang berada di level masyarakat kota,” terang Bupati.
Pedagang kaki lima ini adalah bagian dari arsiran jika dlihat dari geopolitik kemiskinan. Dari database terpadu jumlah warga miskin Kota Santri ebanyak 73.373 orang, tetapi kalau berdasarkan data BPS sebanyak 83.000 orang. “Ini turun drastis dari tahun sebelumnya yang diangka 12,96% menjadi 9,71% . Pada tahun 2021 nanti kami menargetkan angka kemiskinan di angka 8% atau 7%,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati menceritakan dari diskusi berbagai kepala daerah di Jawa Tengah yang rata-rata kepala daerah dibuat pusing dengan hadirnya pedagang kaki lima Tetapi Bupati sampaikan bahwa untuk di Kabupaten Pekalongan, mengenai keberadaan banyaknya para pedagang kaki lima cara berpikirnya harus dibalik. Yakni bagaimana hal itu justru menjadi kekuatan ekonomi yang menarik, kekuatan ekonomi yang betul-betul menjadi daya dukung pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.
“Kita tidak bisa main gusur pedagang kaki lima begitu saja, itu tidak bisa. Kalau pedagang kaki lima kita tata dengan baik, orang senang berbelanja di kaki lima, pedagangnya merasa untung, merasa nyaman, terlindungi. Sehingga pedagang kaki lima yang jumlahnya 43.000 itu kalau penghasilannya baik, kalau mereka berada di basis data terpadu kemiskinan kita, maka harus dikeluarkan, dan ini juga akan mengurangi angka kemiskinan. Dan ini saya kira upaya yang strategis,” papar orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan tersebuut. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Sementara itu Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan, target perolehan Bulan dana PMI Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 sudah memenuhi target yakni diatas 1 milyar. “pada tahun depan kita akan naikkan targetnya menjadi 1,5 milyar. Saya akan mengevaluasi kecamatan dan titik-titik mana yang belum maksimal,” katanya.
Menurutnya, keberadaan PMI Kabupaten Pekalongan yang berada dibawah kepemimpinan Wakil Bupati Pekalongan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, apalagi di saat sekarang ini yang mana bencana banyak terjadi di berbagai wilayah. “pada musim hujan kemarin di berbagai daerah banyak yang terjadi longsor, banjir bandang dan di Kota Pekalongan juga terjadi banjir, alhamdulilah Kabupaten Pekalongan belum terjadi bencana yang besar, ada banjir namun masih bisa diatasi,” katanya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Sementara itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si dalam keterangannya setelah menerima bantuan, menyatakan bahwa bantuan dari Pemerintah Pusat ini selaras dengan usaha Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam memberdayakan dan meningkatkan ekonomi rakyat khususnya para pedagang kecil.
"Alhamdulillah ikhtiar kita selama ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan percepatan pemberdayaan para pedagang mendapat perhatian Pemerintah Pusat. Setelah Pasar kedungwuni, pada tahun 2019 dan 2020 Kabupaten Pekalongan kembali memperoleh bantuan Pembangunan Pasar dari Pemerintah pusat" kata Bupati Asip.
Lebih lanjut 'Orang nomer satu" di Kota Santri itu mengatakan bahwa tahun 2019 Kabupaten Pekalongan mendapatkan dana DAK sebesar Rp 4,1 Milyar untuk pembangunan Pasar Sragi dan untuk tahun 2020 ini mendapat TP untuk pembangunan Pasar Tanjung Kecamatan Tirto kurang lebih Rp 4 Milyar, serta bantuan Pembangunan Pasar Wiradesa dari Kementrian PUPR sebesar Rp.108 Milyar.
"Khusus pasar Wiradesa sudah saya perintahkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk merencanakan relokasi para pedagang pasar ke pasar sementara selama proses pembangunan pasar nantinya," kata Bupati.
"Saya mohon kerjasama semua pihak dan doa restu masyarakat Kabupaten Pekalongan agar semuanya berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk Kabupaten Pekalongan," imbuhnya. (red)
Kebetulan dalam menjalankan program tersebut Pemkab mendapatkan anggaran sebesar Rp 40 M dari pinjaman bank di luar negeri melalui APBN. Sedangkan anggaran sebesar itu nantinya digunakan untuk revitalisasi drainase, air bersih, penataan kawasan dan hal hal ang menunjang untuk mewujudkan lingkungan sehat. Mengingat didanai dari pinjaman luar negeri maka dalam menjalankan program maupun anggaran supaya digunakan dengan sebaik-baiknya. Mereka yang terlibat dengan pelaksanaan program bebas kawasan kumuh agar bisa tepat waktu dan fungsi.
''Program ini merupakan multi years yang dikerjakan sampai tahun 2021. Namun demikian, target agar tercapai kawasan bebas kumuh kalau bisa tahun 2020,'' tandasnya.
Bupati menjelaskan, peran dari Pemkab Pekalongan agar bisa mencapai target di antaranya melakukan sosialisi ke masyarakat dan seluruh stake holder. Kemudian menyinergikan dengan kegiatan yang dilakukan dengan program tersebut seperti pembebasan lahan, revitalisasi IPAL. Berikutnya membantu dari sejumlah kelompok masyarakat yang dilalui program tersebut seingga secara sosial tidak menimbulkan efek negatif.
Sejak terus menerus berusaha mengurangi jumlah kawasan kumuh, Bupati menyampaikan wilayah kerjanya sering mendapatkan penghargaan layak lingkungan. Terutama pada saat hari habitat tingkat Jawa Tengah, yang menempati urutan kedua maupun ketiga. Dengan demikian, dia yakin target pengentasan wilayah bebas kumuh tahun ini bisa tercapai.
Selama ini, Kabupaten Pekalongan merupakan kabupaten di Indonesia yang menjadi legenda batik nusantara. Salah satu daerah yang merupakan kawasan yang memiliki sentra batik adalah Kecamatan Buaran. Nantinya setelah program bebas kawasan kumuh terealisasikan, maka Buaran bakal menjadi kawasan wisata batik. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
