KAJEN - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-107 di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 ini akan dilaksanakan di Desa Pantirejo Kecamatan Kesesi pada pertengahan Maret mendatang.
Pada momentum TMMD reguler tersebut, Pemkab Pekalongan berencana akan menggelar pasar sandang murah.
“Kita tahu bersama bahwa Kecamatan Kesesi sebagai lumbung pangan, untuk itu kita akan gelar pasar sandang murah guna meringankan masyarakat,” kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, SH., M, Si usai mengikuti Rakornis TMMD ke-107 Tahun Anggaran 2020, dengan tema “TMMD Pengabdian Untuk Negeri”, yang digelar di aula Makodam IV/Diponegoro Semarang, Selasa (3/3/2020).
Rakornis dipimpin langsung oleh Pangdam IV Diponegoro Mayor Jenderal TNI Mochamad Effendi. Diikuti seluruh Danrem dan Dandim se Jawa Tengah. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf Arfan Johan Wihananto, S.IP., MMS dan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar serta Kepala Dinas PMD P3A PPKB HM. Afib, S.Sos.
Menurut Bupati, nanti Pemkab akan menggandeng sejumlah pabrik tekstik dan juga pengusaha pakaian agar mau menjual barangnya dengan harga yang sudah didiskon. “Apalagi ini sebentar lagi kita akan menyambut Ramadhan dan Idul Fitri sehingga pasar sandang murah sangat pas momentumnya,” ujar Bupati.
Selain itu, kata Bupati, pasar sandang murah juga sebagai ajang meramaikan kegiatan Pemkab dangan TNI, sehingga kemanunggalan rakyat dengan TNI akan benar-benar terwujud. “Kita ingin memvariasikan TMMD dengan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kegiatan TMMD akan dirasakan oleh warga,” jelasnya
Selain sasaran fisik, kata bupati, TMMD reguler juga akan diisi dengan kegiatan non fisik yang akan di back up penyelenggaraaanya oleh Pemkab. “Sasaran fisik akan ada pembangunan jalan dan non fisik berupa kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, kita sudah siapkan dananya yang juga nanti akan di bantu oleh Provinsi,” pungkas Asip.(didik/dinkominfo kab.pekalongan).
KAJEN - Dalam rangka mengembangkan budaya menabung sejak dini di kalangan pelajar di Kabupaten pekalongan, Pemkab Pekalongan melaunching “Gerakan Indonesia Menabung ( GIM ) bagi para pelajar di Kabupaten Pekalongan”. Acara ini diresmikan oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi SH.M.Si, pada Selasa (03/03/2020) pagi di halaman parkir Pendopo Kabupaten Pekalongan di Kajen.
Bupati Asip dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Pekalongan guna meningkatkan inklusi keuangan bagi para siswa/pelajar di 84 sekolah SMP dan 35 MTs.
"Otoritas Jasa Keuangan bersama industri jasa keuangan khususnya bank umum dan BPR saat ini sedang melakukan kegiatan edukasi untuk menumbuhkan budaya menabung sejak usia dini. Kegiatan dimaksud telah direalisasikan melalui inisiasi program Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) yang memiliki fitur bebas biaya administrasi dan setoran yang terjangkau," ujar Bupati.
KAJEN - Setelah sebelumnya tahapan musrenbang tingkat Desa/Kelurahan dan dilanjutkan tingkat Kecamatan. Sekarang dilakukan tahapan proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan ditingkat Forum OPD.
Pada hari ini, Senin (2 Maret 2020), mulai jam 09.00Wib digelar Forum Gabungan OPD Kesehatan dan Sosial, di Ruang Rapat I Bappeda Litbang.
Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bupati Pekalongan Bidang Kemasyarakatan dan SDM Edi Widiyanto SH. M.Si dan pemateri oleh dr. Budi Darmoyo, M.Kes dari Dinas Kesehatan, M. Afib S.Sos dari Dinas PMD, P3A dan PPKB, dan Rachmawati SIP.,MM Kepala Dinas Sosial.
Adapun jadwal pelaksanaan Forum OPD/Gabungan OPD lainnya adalah : (1) Forum Gabungan OPD Perindustrian dan Pertanian, Selasa (3 Maret 2020) di Ruang Rapat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. (2) Forum Gabungan OPD Pendidikan, Selasa (3 Maret 2020) di Ruang Rapat I Bappeda Litbang., dan (3) Forum Gabungan OPD Fisik dan Prasarana, Rabu (4 Maret 2020) di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan.
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kabupaten Pekalongan, Edy Widiyanto menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan musrenbang yang ketiga yakni ditingkat forum OPD.
KAJEN - Pemerintah dan lembaga pendidikan sebagai insan pendidikan harus bisa menjawab tantangan zaman agar pendidikan bisa lebih maju. Pemerintah sekarang sudah tidak ada dikotomi lagi antara pendidikan di sekolah negeri dan sekolah swasta.
"Dulu, memang ada dikotomi pendidikan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, dengan tujuan agar pendidikan lebih maju serta indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Pekalongan bisa tinggi," ucap Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat menghadiri kegiatan Sarasehan Pendidikan yang diadakan di lingkungan Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) Wonopringgo, Minggu (1/3/2020) pagi.
Menurut Bupati Asip, untuk YMI sendiri kualitas pendidikannya sudah bagus. Tinggal ditingkatkan saja karena sekarang pemerintah sudah tidak melakukan apa yang dulu dilakukan seperti dikotomi.
"Sekarang dikotomi itu sudah hilang, sudah mencair. Tinggal bisa tidak dipercaya oleh masyarakat karena sudah punya pangsa pasar sendiri," ungkapnya.
KAJEN - Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi menargetkan tahun 2022 jangan sampai anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
Guna merealisasikan target tersebut, maka Pemkab Pekalongan kini gencar menyosialisasikan gerakan Kembali Upayakan Dukungan Untuk Sekolah (KUDU Sekolah). Supaya berjalan sesuai harapan, maka dibentuklah tim gerakan tersebut yang diketuai tim penggerak PKK Kabupaten Pekalongan.
''Kudu sekolah itu disamping sebagai singkatan, juga artinya sebenarnya harus sekolah. Dengan demikian, bagi anak usia sekolah maka harus bisa melanjutkannya baik di sekolah formal maupun non formal,'' tandasnya saat memberikan sambutan dalam acara Koordinasi Lintas Sektor Gerakan Kudu Sekolah di aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan di Kajen, Jumat (28/2/2020) siang.
Bupati menjelaskan, untuk mengajak agar anak-anak bisa sekolah bukanlah pekerjaan yang mudah. Harus punya kesabaran tersendiri atau telaten karena permasalahan kenapa mereka tidak sekolah cukup bervariatif. Bisa jadi lantaran anaknya yang memang tidak mau sekolah, kemudian pandangan orang tuanya tentang pendidikan di sekolah, dan sebagainya.
KAJEN – Selain harus menguasai administrasi desa, Kepala Desa juga wajib paham betul tentang filosofi sekaligus landasan penganggaran dana desa, Dan seluruh Kepala desa di Kabupaten pekalongan dihimbau agar Dana Desa (DD) dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut diutarakan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat membuka sosialisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020, di pendopo rumah dinas jabatan Bupati Pekalongan di Kajen, Rabu (26/2/2020) pagi).
“Dana Desa harus dikelola dengan benar karena uang negara, dan uang negara 1 rupiah saja pertanggungjawabannya sama dengan 1 triliun, jangan dilihat nominalnya, akuntabilitas menjadi taruhan Kepala Desa,” tegas Bupati.
KAJEN – Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Juliari P. Batubara sangat mengapresiasi dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam tanggap banjir di daerahnya. Kerjasama yang bagus telah diterapkan di semua jajaran mulai Pemerintahan, Kepolisian, dan TNI. Bahkan dari kalangan swasta pun ikut peduli dengan adanya musibah ini yakni PT Dupantex yang telah memberikan tempat mengungsi bagi korban banjir.
”Intinya, kami ikut bertanggung jawab dan menanggung beban saudara kami yang terdampak banjir” ujar Mensos saat meninjau tempat pengungsian korban banjir di Pabrik Dupantex, Rabu (26/2/2020) siang.
Mensos Juliari menjelaskan, kunjungannya ke Pekalongan, yakni Kota dan Kabupaten Pekalongan dalam rangka mewakili Pemerintah Pusat memberikan bantuan kepada korban banjir.
“Untuk di Kabupaten Pekalongan, besarnya bantuan sekitar Rp 334,7 juta. Semoga bantuan tersebut bermanfaat bagi korban banjir. Bantuan yang langsung diberikan yakni berupa selimut, makanan, lauk pauk siap saji, kasur dan lain-lain sehingga masyarakat tetap nyaman berada tempat penggungsian,” tandas Mensos.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan berbagai upaya agar kondisi banjir di wilayah Kota Santri tidak terulang kembali. Termasuk membuat pompanisasi, normalisasi saluran dan kita kaji efek dari pembuatan tanggul penahan rob.
Hal tersebut dikatakan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si., saat mendampingi Kapolda Jateng Irjen Pol Ryco Amelza Dahniel meninjau lokasi banjir, Selasa (25/2/2020). Turut mendampingi Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK., M.Si.
Menurut Bupati, tahun ini akan ada anggaran revitalisasi saluran untuk memperkecil kemungkinan terjadinya banjir lagi di daerah yang biasa terkena banjir. ‘’Tahun ini kita ada anggaran revitalisasi saluran, mudah-mudahan nanti akan memperkecil proses ini, karena disini curah hujannya ekstrim, jadi dimana-mana terjadi genangan air," ungkap Bupati.
Dalam tinjauannya kali ini Bupati Asip Kholbihi mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan sedang mengupayakan pencarian solusi terhadap masalah banjir ini.
KAJEN - Untuk mewujudkan Pekalongan bebas banjir, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Pemerintah Kota Pekalongan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan bencana banjir, di ruang Kresna Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Senin (24/2/2020) malam.
Wilayah Kabupaten Pekalongan yang terdampak banjir perbatasan dengan wilayah Kota Pekalongan, oleh karena itu perlu adanya koordinasi antara Pemkab dan Pemkot Pekalongan guna menangani banjir agar tidak terulang lagi.
Lebih lanjut Bupati mengungkapkan, dalam rangka meningkatkan kesadaran menabung dan inklusi keuangan bagi para pelajar, tanggal 20 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Indonesia Menabung yang kemudian diimplementasikan melalui Gerakan Indonesia Menabung, dengan Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah pilot project dan pelajar SMP/MTs/setingkat sebagai prioritas sasaran.
Yang lebih penting untuk diperhatikan, menurut bupati Asip, bahwa GIM ini menjadi tanggung jawab semua, tidak hanya kalangan perbankan, tapi juga pemerintah, kemudian bagaimana kita melakukan sosialisasi agar seluruh warga masyarakat kabupaten Pekalongan berpartisipasi.
"Dengan launching Gerakan Indonesia Menabung bagi para pelajar di Kabupaten Pekalongan ini diharapkan dapat meningkatkan budaya menabung pada kalangan pelajar di Kabupaten Pekalongan dan juga menumbuhkan edukasi mengenai pentingnya menabung sejak usia dini," tandas Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi, SH.M.Si.
Sementara itu Kepala OJK Tegal Ludy Arlianto mengatakan GIM merupakan salah satu langkah strategis hasil dari survei nasional literasi keuangan. Bahwa salah satu strategi nasional yang telah ditetapkan pemerintah adalah bagaimana kita bisa mendorong kemandirian generasi muda melaui suatu gerakan nasional yang namanya GIM.
Gerakan ini dimaksudkan untuk terus mengedukasi masyarakat agar lebih hemat dan membudayakan menabung, khususnya bisa mengenalkan industri jasa keuangan/ perbankan sebagai sarana untuk kegiatan menabung karena salah saru masalah yang utama di masyarakat adalah tingkat konsumtif yang sangat tinggi.
"Kita coba ajarkan ke generasi muda di tingkat SMP/SMA untuk hidup hemat Di akhir tahun ini, diharapkan lebih dari 80 persen pelajar di wilayah jateng sudah memiliki rekening di tabungan” paparnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
"Kegiatan ini untuk mensinergikan renja dari masing-masing OPD khususnya bidang kesehatan dan sosial dengan pengampu untuk dibahas dan direncana kerja pada tahun 2021," ujarnya.
Masukan dan usulan saat mengikuti musrenbang ditingkat Kecamatan ditampung untuk disinkronisasikan ditingkat OPD. "Tadi sudah disampaikan oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas PMD yang berkaitan dengan usulan-usulan dari desa sudah tercover oleh mereka," pungkasnya.
Harapannya agar proses pelaksanaannya bisa dilakukan secara berjenjang karena sesuai dengan undang-undang no. 24 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional itu proses pembangunan memang dimulai dari bawah kemudian sampai tingkat kabupaten. Nanti juga ada kegiatan yang sifatnya instruksional dari tingkat pusat maupun provinsi. Bentuknya DAK, DAU, Instruksi Gubernur. (didik /dinkominfo kab.pekalongan).
Dengan mengundang narasumber seperti Bisri Romly anggota DPR RI komisi X, Sukirman Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Hindun Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan serta alumni yang sudah sukses untuk memberikan pemikiran yang bagus tentang pendidikan yang nanti hasil pemikiran itu akan disharing dengan kebijakan pemerintah.
"Harapan saya, hasil pemikiran dan merekomendasika hal-hal yang konstruktif dan inovatif serta kemudian ditingkat fraksis rekomendasi tersebut akan dibantu oleh pemerintah," tandasnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
"Makanya dalam pembentukan tim gerakan Kudu Sekolah perlu melibatkan semua komponen masyarakat, mulai dari organisasi pemuda, kemasyarakatan, agama, dan lain-lain. Untuk tingkat Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK, sedangkan tingkat kecamatan maupun desa diketuai oleh Camat dan Kepala Desa," papar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menerangkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, mereka harus selalu berkoordinasi sehingga ketika ada kesulitan tim ini dapat meberikan solusi terbaik.
Diungkapkan Bupati, salah satu alasan kenapa ada anak tidak sekolah karena orang tuanya yang memandang sekolah tinggi tidak ada gunanya. Tanpa menempuh pendidikan di jalur sekolah forman maupun non formal anaknya bisa menjadi bos atau juragan.
"Hal inilah yang menjadi tugas utama tim gerakan Kudu sekolah memberikan pengertian kepada orang tua yang berfikiran seperti itu," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Hj. Sumarwati, memaparkan menurut data tahun 2019, jumlah anak yang tidak sekolah sejumlah 4.346. Dengan adanya gerakan Kudu Sekolah, tahun ini ada sekitar 389 anak yang sudah kembali bersekolah. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya melanjutkan sekolah formal dan sisanya belajar secara non formal seperti kejar paket.
''Keberhasilan ini berkat dukungan oenuh dari Pemkab Pekalongan yang benar-benar memperhatikan warganya yang tidak melanjutkan atau tidak seolah,'' ujar dia.
Dari APBD setempat memberikan anggaran kepada masing-masing anak sebesar Rp 300 ribu dan tambahan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga Rp 300 ribu per anak. Baznas selama ini memang ikut peduli dengan sesamanya, termasuk soal dunia pendidikan di Kabupaten Pekalongan.
Tahun 2020, gerakan Kudu Sekolah menargetkan 680 anak tidak sekolah bakal kembali bersekolah. Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkab kembali mengucurkan anggaran untuk tiap anak yang jumlahnya lebih besar yakni Rp 500 ribu. Sedangkan Baznas juga tetap mengikutinya dengan tetap memberikan uang Rp 300 ribu kepada anak yang mau kembali bersekolah.
Sumarwati menjelaskan, ada beberapa tantangan dari gerakan Kudu Sekolah yakni cara pandang kalau sekolah belum menjamin peingkatan taraf hidup atau kesejahteraan. Kemudian rendahnya motivasi untuk sekolah bagi anak tidak sekolah dan orang tuanya. Belum makimalnya koordinasi antara tim Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sehingga belum muncul dukungan untuk anggaran di tiap desa.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Dijelaskan Bupati, dari tahun ke tahun Dana Desa (DD) dalam penganggarannya mengalami kenaikan yang signifikan. Tercatat, pada tahun 2015 jumlah DD baru Rp. 77,7 Milyar, kemudian 2016 meningkat menjadi Rp. 174,5 Milyar, 2017 meningkat lagi menjadi Rp 222,5 Milyar, 2018 meningkat lagi menjadi Rp. 227,8 Milyar, lalu 2019 meningkat menjadi Rp. 259,7 Milyar, dan pada tahun 2020 harapannya akan naik mnjadi Rp. 266.3 Milyar. Mekanismenya langsung ke rekening desa, namun pengelolaannya tetap melalui BPMD. Sedangkan, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2017 sebesar Rp 95,7 Milyar, 2018 meningkat Rp. 99,7 Milyar, lalu pada tahun 2019 meningkat Rp. 103,5 Milyar, dan tahun 2020 meningkat Rp. 110,7 Milyar.
“Tidak mudah mengalokasikan dana desa sebesar Rp. 110.7 Milyar, butuh itung-itungan dan ketelitian. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah penuntasan angka kemiskinan, dengan intervensi DD yang pada tahun 2016 jumlah kemiskinan 12,90%, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 9,71 %. Penurunan jumlah kemiskinan tidaklah mudah, ini hanya ada di beberapa kabupaten dan kota saja, oleh karena itu target pada tahun 2021 dapat menurun lagi menjadi 7,1 %,” ungkap Bupati.
Bupati berharap, dengan naiknya Dana Desa (DD), Kadespun harus perhatian betul, yang pertama yaitu bukan untuk memperkaya diri sendiri tetapi yang paling penting adalah untuk menurunkan angka kemiskinan, jangan sampai ada DD penduduk miskinnya malah bertambah.
“Pada tahun 2018-2019 ada 2 kasus yang melibatkan oknum Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan ini, yang pertama terjadi kasus pada tahun 2017 karena ada Kepala Desa yang tidak beres dan sekarang menjadi urusannya kepolisian. Yang ke 2 pada tahun 2018 karena uangnya di bawa lari, dan ini adalah kasus salah satu Kepala Desa dari kecamatan di atas, dan sekarang sudah maju,” terang Bupati.
“Semoga di tahun ini tidak ada lagi kasus sehingga saudara-saudara kita yang tahun ini menjadi lurah selamat dunia akhirat semua. Ayo kita mulai babak baru karena panjenengan adalah kepala desa baru walaupun stok lama tapi ini aturannya baru, paradigma baru, modal pengawasannyapun baru,” imbuhnya. (didik/dinkominfo kab,pekalongan)
Mensos RI tersebut menambahkan semoga genangan banjir yang merendam ratusan rumah warga bisa cepat surut. Dengan demikian, para pengungsi bisa kembali pulang ke rumahnya dan beraktifitas.
Sementara itu, Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si yang didampingi Wakilnya, Ir. Hj. Arini Harimurti mengucapkan terimakasih kpeada Mensos yang telah memberikan bantuan untuk korban banjir. Tentunya, bantuan itu akan sangat bermanfaat bagi warganya yang terdampak banjir dan kini masih berada di pengungsian. ”Kedatangan beliau (Mensos RI_Red) juga bisa menjadi penyemangat para pengungsi di sini meski rumahnya masih tergenang banjir,” katanya.
Mengenai penanggulangan banjir di daerahnya, Bupati menjelaskan Pemkab sudah berusaha meelakukan penanggulangan banjir. Di antaranya dengan menambah pompa penyedot air yang merupakan bantuan dari Gubernur Jateng. Kapasitas mesin pompa itu 500 liter per detik dan diletakkan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto. Ditempatkan di Desa tersebut karena daerahnya berada di hulu sehingga genangan banjir dialirkan ke Sungai Meduri.
Kemudian, kata Bupati, di Kecamatan Wonokerto banjirnya lebih luas lagi karena saat ini sudah ditanggul melintang untuk penanggulangan rob. Kalau untuk rob daerah itu sekarang sudah tidak ada sehingga banjir sekarang yang terjadi akibat air hujan dan akhir-akhir ini hujannya cukup ekstrim.
“Makanya agar genangan banjir cepat surut langkah yang dilakukan sementara dengan menjebol tanggul itu sepanjang lima meter, sehingga air bisa menuju ke laut. Nanti kalau pasang maka tanggul ini akan ditutup kembali supaya tidak terjadi rob,” tegas Bupati KH. Asip Kholbihi.
“Ke depan, pemerintah pusat sudah menganggarkan pembuatan pompa, lalu antara long storage dengan laut dibuat pintunya supaya banjir tidak terjadi lagi. Pemkab juga sudah tahu anatominya kenapa banjir hampir di semua pemukiman yakni melakukan normalisasi saluran. Saat ini sudah dilakukan pembersihan saluran guna memperlancar arus air,” imbuh Bupati. (didik/dinkominfo kab.pekalongan).
‘’Hari ini kita dengan pak Kapolres tadi mendampingi pak Kapolda meninjau lokasi banjir, terus kita lanjut ke lokasi-lokasi yang parah yaitu di desa Pesanggrahan, dan ini sedang kita carikan solusinya,’’ kata Bupati.
Selain itu Bupati Pekalongan Asip Kholbihi juga berharap hasil rapat bersama BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai ), Pusdataru Provinsi Jateng,Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada hari Senin (24/2/2020) kemarin di Kantor Walikota Pekalongan, dapat memperoleh solusi untuk masalah banjir yang sering terjadi di wilayah Kabupaten pekalongan ini.
”Pada rapat tersebut diperoleh keputusan bersama terkait dengan rencana pengelolaan polder, revitalisasi sungai , pembangunan rumah pompa dan sebagainya dimasa mendatang,” terangnya.
‘’Mudah-mudahan hasil rapat kemarin dengan BBWS, Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten ada solusi yang dapat segera kita lakukan sehingga banjir ini bisa surut, baik," imbuh Bupati Pekalongan.(dinkominfo kab.pekalongan)
Bupati menjelaskan untuk melakukan langkah-langkah yang strategis berkaitan dengan darurat banjir yang sudah ditetapkan di wilayah kabupaten dan kota.
“Karena wilayah kabupaten dan kota berdampingan jadi tidak bisa secara parsial tapi harus terintegrasi penanganan, utamanya adalah sungai permi, sungai meduri yang merupakan sungai kota dan kabupaten,” Jelas Bupati di Ruang Kresna Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.
Lebih lanjut, Bupati menerangkan pengelolaan longstorage yang memanjang dari Kabupaten masuk ke kota ini juga perlu mendapat penanganan, intinya hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir karena tampungan volume air hujan yang ekstrim ini menjadi pelajaran setelah tanggul penanganan rob selesai.
Langkah-langkah penanganan yang perlu dilakukan yaitu langkah jangka pendek, menengah dan panjang, jangka pendeknya adalah revitalisasi saluran, kemudian jangka menengah yaitu dengan melakukan penyempurnaan pompanisasi, penyempurnaan tanggul dan lain-lain, kemudian untuk jangka panjangnya adalah membuat polder di purworejo lalu menutup Sungai Bremi dan Sungai Meduri.
Untuk tempat penutupannya di rumah pompanya yang ada di kabupaten pekalongan, kemudian nanti sharring mana yang menjadi tanggung jawab kabupaten, kota, BBWS, PUSDATARU, semua sinergi bisa dibicarakan dengan baik, harapannya dengan cara seperti ini kedepan tidak ada banjir lagi, dan untuk keadaan sehari-hari bisa ditangani dengan efektifitas tanggul penahan rob.
Acara yang dihadiri oleh Walikota Pekalongan, Wakil Walikota PekalonganHM. Saelany Machfudz, SE., Bupati PekalonganH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, Kepala BBWS Pemali JuaanaIr. H. Ruhban Ruzziyatno, MT., serta atas nama Kepala Dinas Pusdataru Provinsi Jawa TengahH. Agus Purwanto, ST, MT., mendapatkan hasil penanganan sungai Bremi dan Sungai Meduri yang akan dilakukan dengan pembangunan pintu dan stasiun pompa di pertemuan muara Sungai Bremi dan Meduri, proses pembebasan lahan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, karena letak rencana pembangunan pintu dan stasiun pompa berada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan akan menggeser pompa untuk membantu operasionalisasi sistem pompa yang akan dibangun.
Desain untuk penanganan muara Sungai Bremi dan Meduri dibuat maksimalis. Hal itu mendasari pada kejadian banjir yang terjadi saat ini sangat besar sebagai akibat tingginya curah hujan, sehingga desain yang maksimalis tersebut diharapkan dapat mengantisipasi curah hujan yang relative tinggi di waktu-waktu yang akan datang.
Penanganan parapet Sungai Bremi dan Meduri akan dikoordinasikan Pemprov Jawa Tengah dengan Pemkot dan Pemkab Pekalongan, kemudian untuk penanganan tuntasnya yaitu dengan pembangunan pintu dan setasiun pompa, serta pengusulan normalisasi oleh Pemprov Jateng kepada Menteri PU-PR.
Pembangunan tanggul dan longstorage di sisi utara tanggul Mulyorejo Kabupaten Pekalongan diusulkan oleh Pemprov Jateng kepada Menteri PU-PR. Pemkot dan Pemkab Pekalongan menyiapkan lahan untuk disposal pengerukan sungai, serta penanganan permasalahan sosial.
Selain itu uga direncanakan akan dilakukan pengalihan sebagai catchment area Sungai Bremi dan Meduri ke Kali sengkarang. Penanganan darurat di Wilayah Mulyorejo dan Tirto dengan bantuan pompa dari BBWS Pemali Juana dengan kapasitas 500 liter per detik.
Pemerintah Provinsi Jawa tengah Mengusulkan penanganan Kali Kupang (Loji) dan Banger Kota Pekalongan kepada Menteri PU-PR. Kemudian penyempurnaan Kali Silempang untuk mengurai beban sistem Mrican-Wonokerto, dan Pemeritah Kota, Kabupaten Pekalongan, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera mengkoordinasikan dalam pengelolaan sistem polder bersama.(red)
