KAJEN - Memastikan pelayanan tetap berjalan normal meskipun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton dilanda banjir, Bupati Pekalongan KH.Asip Kholbihi,SH.M.Si. melakukan tinjauan ke rumah sakit setempat, Senin (24/02/2020) siang.
"Terhadap banjir kali ini, pertama kita pastikan tidak ada pelayanan medis yang terganggu, kemudian fungsi-fungsi pelayanan berjalan normal termasuk yang rawat jalan,’’ ungkap Bupati Pekalongan.
Dikatakan, untuk tindakan cepat yang telah dilakukan yakni pasien-pasien yang ruangannya tergenang air telah dievakuasi dan juga peralatan-peralatan vital pendukung medis telah diamankan.
‘’Para pasien yang ruangannya tergenang air telah dievakuasi, kemudian penyelamatan alat-alat vital pendukung medis juga telah kita lakukan," ujarnya.
Selain itu Bupati Asip juga menyampaikan bahwa langkah terdekat saat ini yang akan dilakukan untuk mengatasi banjir adalah dengan membuat saluran drainase, meninggikan ruang-ruang yang letaknya masih rendah, kemudian membuat tanggul-tanggul.
‘’Langkah terdekat saat ini untuk mengatasi banjir ini,kita sudah petakan ,pertama nanti akan membuat saluran drainasenya kita normalisasi,kemudian meninggikan ruang-ruang yang letaknya masih rendah , dan juga membuat tanggul-tanggul kanan-kiri," jelasnya.
Dan dalam kesempatanya kali ini beliau juga menuturkan bahwa Pemkab akan mendirikan rumah sakit baru yang merupakan pengembangan dari Rumah Sakit Kraton sebagai langkah alternatif yang akan diambil.
‘’Pemerintah Kabupaten akan mengambil langkah-langkah yang strategis dengan kajian-kajian yang komprehensif tentang bagaimana untuk merevitalisasi sekaligus akan ada alternatif. Kita akan segera membangun rumah sakit baru pengembangan dari Rumah Sakit Kraton," terangnya.
Langkah ini diambil karena Rumah sakit kraton merupakan rumah sakit rujukan regional tipe B yang sudah mempunyai nama , fasilitas dan SDM yang memadai, sehingga menurut bupati mendirikan rumah sakit baru merupakan langkah tepat yang akan diambil.
‘’RSUD Kraton merupakan Rumah Sakit rujukan regional tipe B yang sudah punya branding dan punya nama , fasilitasnya sudah cukup lengkap untuk wilayah Pantura ini, Sumber Daya Manusianya juga memadai," ungkap Bupati.
Dan untuk menindaklanjuti hal tersebut, bupati berharap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dapat membantu untuk mendirikan rumah sakit lagi yang lebih representatif, bebas dari banjir karena RSUD Kraton merupakan rumah sakit rujukan dengan pasien yang tidak hanya berasal dari Pekalongan saja.
‘’Saya berharap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat membantu kami untuk mendirikan rumah sakit lagi yang lebih representatif bebas dari banjir, karena rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan regional yang pasiennya datang tidak hanya dari Pekalongan saja, tetapi dari daerah sekitar seperti Pemalang,Tegal, Batang dan lain-lain.Oleh karena itu, ini penting untuk sinergi antara pemerintah kabupaten,provinsi dan pusat,’’ jelasnya.
Selain itu, Bupati menuturkan bahwa pihaknya sudah mendapat perhatian dari anggota Komisi X Bisri Romli yang telah memberikan masukan untuk segera membuat kajian yang mendasar supaya mendapat bantuan dari APBN untuk mendirikan rumah sakit keraton 2.
‘’Kita juga medapat perhatian dari anggota komisi X bapak Bisri Romli yang memberikan masukan kepada kita untuk melakukan kajian mendasar untuk mendapatkan bantuan dari APBN untuk mendirikan RSUD Kraton 2," ungkapnya.
Dan untuk menindaklanjuti masukan dari Bisri Romli beliau juga telah menugaskan seluruh Kepala OPD untuk mengkaji hal tersebut. ‘’Sedang kita kaji letaknya dimana, baiknya seperti apa dan ini seluruh Kepala OPD sudah saya tugaskan untuk mengkaji hal tersebut.’’ jelas Bupati.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN - Dalam rangka mewujudkan visi misi , Pemerintah Kabupaten Pekalongan memfasilitasi 247 Kepala Desa untuk melakukan kegiatan ‘’BIMTEK KEPEMIMPINAN’’ di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat,Jumat ( 21/02) .
Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Asip Kholbihi,SH.M.Si. saat ditemui pada acara tersebut . ‘’ Kita memberikan materi berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Pekalongan terutama capaian pada tahun 2019 sebagai bekal para kepala desa untuk bersama-sama mengurangi sekaligus mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Pekalongan ‘’ jelas bupati Pekalongan.
Selain itu, kegiatan Bimtek Kepemimpinan Kepala Desa ini diharapkan dapat mewujudkan visi misi Kabupaten Pekalongan dengan mendidik 207 Kepala Desa yang menurut Bupati Pekalongan basic permasalahan itu ada di desa . ‘’basic permasalahan itu kan ada di desa oleh karena itu melalui bimtek yang dilakukan oleh dinas PMDP3APPKB Kabupaten Pekalongan bekerjasama dengan IPDN para kepala desa ini kita didik disini,kita gembleng di Kawah Condrodimuko IPDN dengan berbagai materi khusus tentang totalitas bagaimana mencapai visi misi Kabupaten Pekalongan’’ jelas beliau.
KAJEN- Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Santri sejak Rabu (19/2/2020) sore, membuat sembilan desa dari tiga kecamatan di Kota Santri terendam banjir. Akibat kondisi tersebut, membuat sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman.
Sesuai data dari BPBD Kabupaten Pekalongan, sembilan desa yang terdampak banjir yakni Desa Mejasem Kecamtan Siwalan (257 rumah, 367 KK), Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan (556 rumah, 1000 KK), Desa Pait Kecamatan Siwalan (130 rumah, 130 KK), Desa Pucung Kecamatan Tirto (60 rumah, 122 KK), Desa Samborejo Kecamatan Tirto (110 rumah, 121 KK), Desa Pacar Kecamatan Tirto (632 rumah, 990 KK), Desa Karangjompo Kecamatan Tirto (300 rumah, 491 KK), Desa Tegaldowo Kecamtan Tirto (255 rumah, 325 KK), dan Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa (20 rumah, 30 KK).
“Saya ke sini memastikan bahwa para pengungsi itu dalam kondisi yang baik, terutama anak-anak dan agar bisa kami fasilitasi dengan baik,” kata Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti saat meninjau korban banjir di pengungsian tepatnya di Masjid Pabrik Dupantex Desa Pacar Tirto.
KAJEN - Dalam membangun suatu bangsa maupun daerah, dalam semua bidang, apakah itu ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan bidang-bidang teknis seperti pendidikan, kesehatan ataupun kebencanaan seperti hari ini terjadi di daerah kita yaitu banjir, ini tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Kita harus bekerjasama karena suatu keniscayaan yang harus kita lakukan.
Demikian disampaikan Wakil Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti saat membuka sosialisasi kerjasama daerah berdasarkan PP No.28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah dengan tema membangun kerjasama yang inovatif, Kamis (20/02/2020) di Aula Lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
Arini menuturkan alasan mengapa kerjasama harus dilakukan. Arini mengambil contoh DKI Jakarta. Berdasarkan fakta, DKI selalu ada banjir. Kalau itu tidak ada kerjasama yang baik dengan daerah-daerah sekitarnya, maka permasalahan tidak mungkin terselesaikan.
KAJEN - Dalam rangka mewujudkan sertifikasi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemkab Pekalongan melakukan penjajakan dengan PT Propan Paint. Hal ini terungkap pada acara kunker Bupati Pekalongan Asip Kholbihi bersama para kepala sekolah SMK Kabupaten Pekalongan.
“Krja maini
KAJEN – Seiring berdirinya 8 Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan, Pemkab Pekalongan berinisiatif melakukan pembenahan Perpustakaan Daerah (Perpusda) agar dapat mengakomodasi mahasiwa yang kuliah di Kota Santri. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Pekalongan adalah menimba ilmu tentang pengelolaan perpustakaan modern ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (19/02/2020).
Dalam lawatannya ke Perpusnas RI, Pemkab Pekalongan dipimpin langsung oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si. Turut dalam rombongan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kepala Dindikbud, Kepala Dinas Perkim LH, Kepala DPU Taru dan Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan.
“Kunjungan kami ini guna mengetahui lebih jauh lagi dan belajar pola perpustakaan yang ideal serta yang paling baik. Dan Perpustakaan Nasional RI ini luar biasa, menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dulu gedungnya kurang ideal, namun sekarang sudah maju, cari toko buku, perpustakaan, mudah diakses,” ungkap Bupati Pekalongan Asip Kholbihi.
Dijelaskan Bupati, kunjungan kerja ke Perpusnas tersebut bisa menjadi inspirasi bagi pengambil kebijakan di Pemda. Yang perlu diperhatikan, menurut bupati, bahwa seiring dengan kemajuan era digitalisasi sudah saatnya diperkenalkan perpustakaan nasional dengan pengelolaan modern. “Kita punya e-book dan lain-lain yang sudah kita rancang untuk persiapan perpustakaan yang lebih baik mengikuti perkembagan jaman, “ ungkapnya.
KAJEN - Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si mengimbau kepada warganya, terutama yang merupakan wajib pajak supaya membayar pajak. Sebab dengan membayar pajak maka akan bisa memperkuat pembangunan di daerahnya pada khususnya, dan umumnya dalam pembangunan di negara Indonesia. Di samping itu, hasil pembayaran pajak tersebut nantiya juga akan kembali ke masyarakat sehingga bagi wajib pajak yang belum membayar supaya menyempatkannya.
KAJEN - Sebanyak 376 Calon Pegawaai Negeri Sipil (CPNS) yang bertugas di Kabupaten Pekalongan secara resmi diangkat oleh Bupati KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kegiatan pengangkatan CPNS formasi tahun 2018 ini berlangsung di aula Setda Lantai I, Selasa (18/2/2020) siang. Selain pengangkatan, dalam acara tersebut juga dilakukan pengambilan sumpah serta penyerahan SK pengangkatan secara simbolis dari Bupati kepada perwakilan PNS.
Menurut Bupati, sebagian besar di antara PNS ini masih muda sehingga masih fresh dalam menjalankan tugas kesehariannya di lingkungan Pemkab Pekalongan. Untuk itu, mereka supaya terus meningkatkan kinerja, disiplin, tertib, dan menguasai teknplogi informasi dengan baik. ''Saat ini sudah memasuki era digitalisasi sehingga sebagai anak muda agar mempelajari dan menguasai perkembangan teknologi informasi,'' tegasnya.
Keberadaan squad terbaru PNS ini juga diharapkan bisa menjadi kekuatan Kabupaten Pekalongan dalam menggerakan roda birokrasi. Di samping itu juga dapat memicu dinamisasi dalam pembangunan di Kota Santri. Bahkan tambahan ''amunisi'' PNS menjadikan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing OPD lebih optimal dalam rangka meningkatkan kreasi maupun inovasi supaya pembangunan di wilayah kerjanya semakin bagus.
KAJEN - Dalam rangka pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Polres Pekalongan melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), bersamaan dengan upacara bendera bersama Forkopimda di Lapangan Mapolres Pekalongan di Kajen, Senin (17/2/2020).
Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si dan Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK.,M.Si. Disaksikan Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto, S.IP., MMS., Kajari Mardani, SH., M.Hum, Kepala Pengadilan Agama H. Suwoto, SH.MH..
Selanjutnya, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM., Kepala Kementerian Agama DR. H. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag., Ketua KPU Abi Rizal, Ketua Bawaslu Ahmad Zulfahmi beserta seluruh tamu undangan dan peserta upacara.
Dan untuk materi yang diberikan pada bimtek itu sendiri, bupati mengatakan bahwa indikator makro telah disampaikan mengenai beberapa kebijakan dan solusi terhadap permasalahan di berbagai bidang, seperti bidang sosial,kesehatan dan pendidikan.
Pada bidang sosial, bupati menekankan kepada para kepala desa untuk tidak boleh membiarkan ada warga miskin satupun yang tidak makan, hal ini sesuai dengan mandat para pemimpin untuk melayani masyarakat . ‘’ saya tekankan bahwa kepala desa tidak boleh membiarkan ada warga miskin satupun yang tidak makan, ini saya tekankan karena mandat para pemimpin itu melayani masyarakat, jadi warga miskin itu nanti bisa diintervensi menggunakan dana desa ,kerjasama dengan warung terdekat kemudian pihak warung ini yang akan mensuplai kebutuhan pangan untuk warga miskin dan dibayar dengan dana desa.’’ Jelasnya.
Kemudian yang kedua, pada bidang kesehatan bupati mengajak para kepala desa untuk turut serta dalam menyelesaikan angka kematian ibu melahirkan,gizi buruk,stunting dan persoalan kesehatan lainya yang menjadi prioritas utama .‘’ Kepala desa bersama-sama dengan kita menyelesaikan angka kematian ibu melahirkan,gizi buruk,stunting dan persoalan kesehatan lainya yang menjadi prioritas utama agar pemberdayaan dilapis ini bisa berjalan dengan baik,beriringan dengan kerja-kerja pemerintah di Kabupaten,’’ terangnya.
Selanjutnya pada bidang Pendidikan, bupati Asip Kholbihi mengungkapkan bahwa di Kabupaten Pekalongan tidak boleh ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah, dan hal ini menjadi domain bagi kepala desa yang harus diperhatikan. ‘’ Dalam bidang pendidikan ini juga mejadi konsep agar tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah , ini mejadi domain kepala desa untuk diperhatikan,’’ jelas beliau.
Adapun untuk tujuan dari kegiatan ini sendiri bupati berhapkan para kepala desa dapat memperoleh bekal ilmu disiplin,mengusai tata perundang-undangan dalam tata aturan lain yang berkaitan dengan aturan operasional pemerintahan desa,serta paradigma baru kepemimpinan . Sehingga hal tersebut dapat membawa kemajuan di desa dan juga mandat dana desa bisa dilaksankan dengan baik.
‘’ Kemudian dengan diadakannya bimtek di IPDN ini saya berharap mereka dapat dibekali ilmu disiplin, menguasai tata perundang-undangan dalam aturan operasional pemerintahan di desa,serta yang paling penting adalah paradigma baru kepemimpinan di desa yang tidak boleh seperti dulu lagi,harus berubah dengan inovasi kemudian membawa kemajuan di desa serta menjadi manajer pembangunan di desa yang baik sehingga mandat dana desa bisa dilaksanakan dengan baik.’’. terangnya.
Disamping itu bupati menjelaskan bahwa Pemkab Pekalongan telah menjalin kerjasama dengan IPDN untuk Capacity Building sehingga tidak hanya kepala desa saja melainkan nantinya para birokrat Pemkab Pekalongan juga perlu bersekolah atau dididik di IPDN .‘’ Kami menjalin kerjasama dengan IPDN untuk Capacity Building , tidak hanya kepala desa saja , nanti kedepannya juga para birokrat kita yang perlu sekolah di sini, kami persilahkan, tadi kita dengan wakil rektor 3 IPDN Bidang Kerjasama sudah melakukan pembicaraan untuk kerjasama dibidang peningkatan Capacity Building Aparatur Kabupaten Pekalongan.’’ Jelasnya.
Dengan diadakannya Bimtek Kepemimpinan Kepala Desa ini , Pemkab Pekalongan sangat berharap dapat mendorong dan meningkatkan kemajuan untuk setiap desa yang ada,sehingga visi misi Kabupaten Pekalongan dapat tercapai dan berjalan dengan baik (Red).
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang ada jumlah pengungsi saat ini mencapai sekitar 240 orang. Jumlah tersebut hanya berasal dari Desa Pacar Kecamatan Tirto saja, kalau di tempat lain masih dalam batas tidak untuk mengungsi atau bisa ditoleransi.
“Meski demikian, daerah yang tergenang banjir tapi warganya belum mengungsi juga tetap mendapat perhatian dari pemerintah desa dengan dibantu Pemkab Pekalongan dan Kodim 0710 Pekalongan untuk kebutuhan logistik,” katanya.
Dikatakannya, beberapa kebutuhan logistik yang sudah disediakan yakni, perlengkapan kesehatan hingga kebutuhan balita seperti selimut, handuk hingga popok. “Banjir ini disebabkan karena curah hujan masih tinggi sehingga lama surutnya air di beberapa titik di Kabupaten Pekalongan. Untuk itu, kami harapkan masyarakat bisa bersabar dalam menghadapi musibah,” tandasnya.
Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf Arfan Johan Wihananto, mengatakan sejak terjadi hujan deras Rabu (19/2/2020) lalu pihaknya sudah langsung menurunkan personel ke lapangan untuk membantu masyarakat.
“Ada puluhan personel yang sudah kami siagakan untuk membantu masyarakat bersama pihak terkait. Tak hanya itu, kami juga berperan dalam memberikan bantuan logistik untuk meringankan beban korban banjir. Kami juga on call, para personel kami siap membantu mengevaluasi pengungsi dari tadi malam,” tuturnya.
Sementara itu Kades Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Mulyono mengatakan, hujan deras membuat 4 (empat) RT di desanya yakni RT 2 hingga RT 6 Desa Pacar Kecamatan Tirto tergenang banjir.
“Jumlah rumah yang terendam sekitar 632 rumah dengan rata-rata ketinggian banjir 50 hingga 80 senti meter. Para korban banjir sebagian besar mengungsi di Masjid Pabrik Dupantex, dan ada juga yang enggan mengungsi khususnya para suami karena menunggui rumahnya dan mengantisipasi apabila nanti air tambah tinggi biar bisa menyelamatkan harta benda. Musibah banjir ini, sering terjadi di desa kami. Terakhir 4 hari yang lalu juga banjir, dan hari ini terulang kembali,” katanya.
Dirinya berharap, pemerintah segera merealisasikan normalisasi Sungai Meduri dan membuat drainase yang ada di wilayah Kecamatan Tirto khususnya mulai dari Desa Ngaliyan sampai Desa Pacar.
“Perlu pula dibuatkan rumah pompa untuk membuang airnya ke Sungai Sengkarang maupun Sungai Meduri. Untuk logistik bagi pengungsi, alhamdulillah sudah langsung tersedia oleh Pemkab Pekalongan,” tuturnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
“Oleh karena itu kita harus pahami dulu permasalahan yang ada di kita itu apa. Baru setelah itu permasalahan itu akan kita pecahkan bersama siapa saja, termasuk kita harus paham itu kewenangan siapa,” terang Arini.
Lebih lanjut Arini juga memberi contoh Program Kali Bersih (Prokasih). Menurutnya, selama ini dilakukan antar daerah kabupaten/kota yang ada di sekitar wilayahnya saja, padahal semestinya sungai menjadi kewenangan dan tanggungjawab Provinsi, sehingga kerjasama yang dilakukan seharusnya melibatkan Provinsi.
“Kita membangun itu secara berkelanjutan. Untuk itu keluarkan jiwa enterpreneur panjenengan. Ayo kita buat kerjasama yang inovatif. Nantinya kerjasama yang kita harapkan adalah kerjasama yang rasional, yang bisa memecahkan permasalahan yang ada, bukan kerjasama hanya sekedar formalitas’, tegasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Pekalongan, H. Totok Budi Mulyanto, SE., dalam laporannya menyampaikan tujuan sosialisasi, antara lain memberikan pemahaman kepada perangkat daerah dan pejabat yang menangani kerjasama berkaitan dengan PP No. 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, dan memberi motivasi dan wawasan pengetahuan serta pengalaman berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama daerah, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Sosialisasi diikuti oleh 110 peserta terdiri dari para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat yang menangani kerjasama se Kabupaten pekalongan. Dan menghadirkan narasumber antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Bogor Jawa Barat Drs. Irwan Riyanto, MS, Siti Nuridah, SE.,MM (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jateng), serta Ara Wiraswara, SE (Kasubag Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Setda Kota Bogor Provinsi Jawa Barat). (red/kominfo kab.pekalongan)
Sehingga tujuan menggandeng PTPropanini dalam jangka panjang dapat bekerjasamadengansemuaSMKyangdi kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan sertifikasi untuk siwa.
Dijelaskankepada seluruhdireksiPT Propanbahwa Kabupaten Pekalonganmemiliki pertumbuhanpendudukhampir 1juta danluaswilayahhampir 90ribuhektar,pertumbuhan ekonomipunsudahlumayanbaguskarena sudah ada 8perguruantinggidiKabupaten Pekalongan.
Iamenambahkan jika pihaknya barumengetahui kecanggihan PT Propan dalam memproduksi cat dan hal ini merupakankaryaanakbangsayangpatut kita apresiasi. “ Apresiasikita denganmemakaiprodaknya karenaramah lingkungandan teknologinyatidak kalah dengan luar negeri”terangnya.
Selanjutnya Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada PT Propan yang sudah menerima kunjungannyadenganbaikdanmenunjukkancatolesdengantecknologitinggidari3 warnadasar.” Harapan kami kunjungan ini bermanfaat dan ditindaklajuti dengan kerjasama”terangnya. (red)
Bupati berharap semoga perpustakaan ini bermanfaat untuk kemajuan bangsa. “Dalam kesempatan ini saya mengajak warga masyarakat Indonesia, ayo kita ramaikan perpustakaan kita, tempatnya nyaman, megah, strategis, bukunya lengkap, bacaan semua ada”, ajak bupati.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengungkapkan dirinya mendukung upaya Bupati Pekalongan yang memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia memalui minat baca. “Kami senang sekali dan mendukung, kalau pak bupati sudah punya komitmen. Indonesia maju kalau nanti kabupatennya maju,” tegasnya.
Menurut Syarif, pihaknya juga bertugas mengedukasi tim konsultan bagaimana merancang gedung yang diperuntukkan perpustakaan, bukan untuk kantor karena mungkin bentuk maupun spesifiknya beda. ”Sekecil apapun kami siap untuk bersinergi dan membantu daerah, tergantung komunikasi dari teman-teman kepala dinas perpustakan dan juga dinas pendidikan,” tambah Syarif.
Demikian dikatakannya usai menerima Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan, Taufik Wijayanto di ruang kerjanya, Selasa (18/2/2020) siang.
Dalam kesempatan itu, keduanya sempat berdialog terkait animo masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kemudian Bupati juga melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh orang pribadi tahun 2019 melalui e-filing.
Ditambahkan, untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam memperoleh informasi pemenuhan kewajiban perpajakan, di daerah Kedungwuni kini sudah dibuka pos pelayanan pajak. Namun demikian, untuk melaporkan SPT tahunan kini sudah bisa menggunakan e-filing. Sistem online ini bisa diakses melalui internet dengan membuka web
''Pelaporan SPT dengan sistem online ini tidak ribet, bebelit, lebih mudah, dan nyaman,'' ujar dia di depan sejumlah wartawan.
Sementara itu, Taufik menjelaskan tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan cukup bagus. Demikian juga dengan tingkat penerimaan, trend yang berkembang lumayan baik walaupun masih di bawah angka 1 persen. Hal ini terjadi karena ada beberapa wajib pajak yang laporannya tidak terdata ke kantor ajak daerah namun di pusat.
Sedangkan dari sisi pertumbuhan penerimaan juga bagus, mencapai angka 22 persen. Lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa Kota dan Kabupaten lainnya.
Melihat potensi seperti itu, Taufik optimis ke depan teks rasio akan semakin bagus namun dengan catatan investasi banyak yang masuk ke Pekalongan.
Menyinggung soal pelaporan SPT tahunan orang pribadi bagi wajib pajak, menurutnya tidak harus membayar pajak. Kalau tidak punya penghasilan atau punya penghasilan tapi rugi maka tidak perlu membayar. Sebaliknya jika memang wajib pajak membayar, baru melaksanakan pembayaran. ''Namun demikian untuk melaporkan SPT itu sudah menjadi kewajiban,'' tegas dia.
Selanjutnya dijelaskan, baru saja Bupati Pekalongan melaporkan SPT tahunan orang pribadi melalui e-filing dan hal ini merupakan salah satu contoh bagus yang dilakukan seorang pimpnan. Untuk itu, bagi wajib pajak yang belum sempat melaporkan SPT tahunan supaya segera melakukannya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Bupati yakni, mereka bisa menjadi PNS membutuhkan kerja keras dan melalui perekrutan secara transparan. Usaha keras yang telah dilakukan mereka jangan sampai disia-siakan dan saat bertugas agar menjalankannya sesuai prosedur. Kemudian yang paling utama adalah bagaimana mewujudkan cita-cita dalam membangun kesejehateraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Pekalongan mengungkapkan bahwa PNS yang bertugas di daerah atas atau pegunungan seperti Kecamatan Paninggaran, Petungkriyono, dan lainnya tidak diperkenankan untuk minta pindah. Mereka ditempatkan di daerah itu sesuai dengan formasi CPNS awal mendaftar dan sesuai ketentuan minimal dua tahun bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Menurut dia, masyarakat di atas kebutuhannya tidak jauh berbeda dengan yang berada di daerah bawah, terutama bidang kesehatan dan pendidikan. ''Saya kira sekarang antara di daerah bawah dan atas kondisinya hampir sama. Misalnya soal infrastruktur, seperti jalan yang menuju ke daerah itu kini sudah semakin bagus,'' papar Bupati.
Selanjutnya dijelaskan, dengan berubahnya status mereka dari CPNS menjadi PNS, maka untuk masalah kesejahteraan seperti gaji pokok juga ikut meningkat. Bahkan mereka juga mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dalam setiap bulannya. Agar mereka lebih bersemangat dalam bekerja, Asip akan mencoba memberlakukan sistem reward and punishmen kepada semua PNS yang ada di lingkungan Pemkab Pekalongan. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si usai upacara menjelaskan, Pemkab Pekalongan berusaha semaksimal mungkin dalam menunjang serta mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan. Salah satu yang dilakukannya dengan memberikan anggaran keamanan kepada Polres Pekalongan.
"Dengan adanya penandatanganan NPHD, saya harapkan bisa dimanfaatkan untuk melaksanaan rangkaian pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan hingga selesai," terang Bupati.
"Jajaran Polres Pekalongan mendapatkan anggaran sebesar Rp 4,3 M untuk pengamanan pelaksanaan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan," imbuh Bupati.
Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK., M.Si menerangkan pengamanan yang dilakukan jajaran kepolisian setempat secara bertahap, diantaranya sebelum Pilkada berlangsung seperti masa penetapan. Kemudian pada saat masa kampanye, tahap pemilihan, pencoblosan dan setelah pencoblosan serta pelantikan.
''Untuk personel kami akan menurunkan lebih kurang 400 personel dan paling banyak nanti pada saat pencoblosan.Selain personel dari Polres Pekalongan, rencananya juga akan melibatkan anggota dari jajaran kepolisian tetangga Kabupaten Pekalongan serta Brimob," ujar Kapolres.
Dengan mendapatkan dana hibah dari Pemkab, Kapolres Pekalongan berjanji akan berusaha maksimal memanfaatkan dan menggunakan anggaran tersebut. Harapannya, Pemilukada Kabupaten Pekalongan yang digelar 23 September mendatang akan berjalan sesuai harapan, yakni aman, tertib, dan kondusif.
Sementara itu, saat menjadi pembina upacara, Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto, S.IP., MMS menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ada rangkaian kegiatan pesta demokrasi di Kabupaten Pekalongan yakni pemilihan bupati dan wakil bupati.
"Pemilihan kepala daerah ini sebagai alah satu bentuk kegiatan untuk menguji kwalitas di daerah. Untuk itu, kami berharap pelaksanaan Pemilukada nanti bisa terselenggara secara profesional yakni aman dan Kondusif," harap Dandim.
Guna terciptanya suasana seperti itu, maka semua pihak diminta bertanggungjawab sesuai fungsinya masing-masing dalam mendukung program-program peningkatan masyarakat. Kemudian mengedapankan aspek deteksi dan cegah dini serta meningkatkan kewaspadaan baik bencana maupun isu kemasyarakatan.
''Mudah-mudahan dalam mengembang tugas negara ini kita selalu diridhoi oleh Allah SWT,'' katanya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
