KAJEN - Perangkat desa merupakan ujung tombak dari pelayanan publik bagi masyarakat. Oleh karena itu harus diseimbangkan antara hak dan kewajibannya. Haknya mereka menuntut perbaikan penghasilan tetap (Siltap).
Demikian disampaikan oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dalam kegiatan Musyawarah Kerja Daerah atau Muskerda Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Propinsi Jawa Tengah di Gedung Koperasi Batik Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Minggu (27/10/2019).
“Untuk di Kabupaten Pekalongan, kita sudah mengacu ke PP Nomor 11 tahun 2019. Tapi formulasi kembali sehingga hasilnya lebih bagus daripada nominal dalam PP karena PP itu kan berdasarkan PNS Golongan IIa. Khusus untuk di Kabupaten Pekalongan menggunakan istilah take home pay untuk perangkat sudah cukup baik,” ujarnya.
Kemudian untuk bengkok, lanjut Bupati, untuk di beberapa daerah masih diberikan sebagai bentuk kekhasan dari Pemerintah Desa.
“Jadi disitu spirit Undang-Undang Desa masih kita jalankan. Tetapi yang paling penting Perangkat Desa sudah punya kesadaran baru untuk melayani masyarakat. Semua akan dibuat lebih baik lagi,” paparnya.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si meminta jam buka Balai Desa di Kabupaten Pekalongan menyesuaikan dengan Kecamatan dan Kabupaten yaitu buka jam 07.00 WIB.
“Tetapi yang paling penting Perangkat Desa sudah punya kesadaran baru untuk melayani masyarakat. Semua akan dibuat lebih baik lagi,” kata Bupati.
Kepala Desa yang terpilih nanti, kata Bupati, salah satu komitmennya adalah bersedia akan buka balai desanya sesuai dengan jam kerja Kecamatan dan Kabupaten.
”Nanti juga akan diberlakukan hukum baru yaitu mereka kepala desa harus menyesuaikan jam kerjanya dengan perangkat desa dan Kepala desa tidak boleh sewenang-wenang memecat perangkat. Jadi nanti akan kita advokasi tingkat kesalahannya seperti apa, kewenangannya seperti apa, kita akan lakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa,” tegasnya.
Terkait dengan Muskerda, Ketua PPDI Kabupaten Pekalongan Bramanto Musbikhin menyampaikan tujuan Muskerda adalah untuk merumuskan program kerja pengurus Provinsi Jawa Tengah.
Agenda dalam Muskerda kali ini, kata Musbikhin, sudah tertuang dalam rapat kerja yang akan dibahas bersama hari ini, yang intinya sekitar persoalan kesejahteraan berkaitan dengan implementasi PP Nomor 11 tahun 2019 terutama untuk perangkat desa se Jawa Tengah.
“Pada realisasinya, PP Nomor 11 tahun 2019 itu, nanti dengan Peraturan Bupati yaitu sekurang kurangnya nanti batas minimalnya sama dalam PP, tetapi dalam tunjangannya barangkali bisa dikomunikasikan bersama sebagai bahan pengkayaan kita bersama,” jelasnya.
Untuk saat ini, tambah Musbikhin, Siltap Perangkat desa sebesar Rp 1,9 juta karena belum menggunakan PP Nomor 11 tahun 2019 itu. Karena di PP itu ada klausul bahwa apabila belum mampu ya deadlinenya Januari 2020 harus setara PP Nomor 11 tahun 2019 itu yaitu Rp 2 juta.
“Terkait adanya pemecatan perangkat desa oleh kepala desa secara sepihak, pihaknya berharap hal itu tidak terjadi lagi. Kami secara internal juga senantiasa melakukan pembinaan terhadap rekan-rekan perangkat desa agar kerja dengan baik,” tuturnya.
Dalam Musyawarah Kerja Daerah tersebut turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH beserta unsur Forkompimda, Sekjen PPDI Pusat Sarjoko, Ketua PPDI Jawa Tengah Cuk Suryadi, Kepala Dinas PMD P3A dan PPKB M. Afib beserta perwakilan anggota PPDI se Jawa Tengah.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk kali pertamanya meraih penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 dengan Kategori Silver sebagai Kabupaten dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penilaian ini diselenggarakan oleh IIPG (Indonesian Institute for Public Governance) dibawah pimpinan Wakil Presiden 2009-2014 Prof. Boediono bersama para panel pakar independen dari berbagai lembaga dan universitas.
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Pekalongan. "Syukur Alhamdulillah kita meraih penghargaan dengan kategori tata kelola pemerintah yang baik," ungkapnya usai menerima penghargaan di Auditorium Binakarma, Hotel Bidakara, Jakarta, Jum'at (25/10/2019) malam.
Pada kesempatan itu, Bupati Pekalongan didampingi Kepala Bappeda dan Litbang Ir. Bambang Irianto, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Setyawan Dwiantoro. M.Kes, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Wiryo Santoso, S.IP.,M.Si, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Bambang Sujatmiko, dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Susanto Widodo.
KAJEN - Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo, meminta Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi mata dan telinga negara. Permintaan tersebut disampaikan Ganjar, saat memimpin upacara pembukaan Jambore Satlinmas ke-II tingkat Propinsi Jawa Tengah, di Bumi Perkemahan Linggoasri, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jum'at (25/10/19) pagi.
Ganjar menilai, kondusifitas keamanan di Jawa Tengah selama ini paling baik di Indonesia. Terbukti selama proses berlangsungnya Pileg, Pilpres dan Pilkada berlangsung aman tanpa ada gejolak yang berarti, termasuk demo mahasiswa kemarin yang berjalan dengan berbudaya.
"Kondisi kemanan yang sudah baik ini mari kita rawat dan terus jaga. Saya ingin Jawa Tengah jadi barometer kemanan wilayah di Indonesia," ucapnya.
Untuk itu, kata Ganjar, Linmas harus selalu bersilaturahmi dengan masyarakat dan mengerti kondisi persis kejadian di lingkunganya. Ketika kemudian harus bergerak maka linmas harus jadi ototnya negara.
KAJEN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan secara langsung sertifikat pengakuan sintren Kabupaten Pekalongan, sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia, untuk kategori atau domain seni pertunjukkan.
Penyerahan sertifikat dilakukan Gubernur pada kesempatan kegiatan Jambore Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke II tingkat Provinsi Jawa Tengah, di Bumi Perkemahan Linggo Asri, Jumat pagi (25/10/2019).
Ganjar memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, karena telah menjaga potensi secara baik, serta melestarikan kesenian-kesenian tradisional warisan leluhur, sehingga tetap dapat dinikmati sampai sekarang ini.
Pengakuan kesenian sintren Kabupaten Pekalongan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia, menunjukkan pelestarian kesenian dan kebudayaan di Jawa Tengah berlangsung secara baik, serta difasilitasi oleh pemerintah setempat.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan membangun wisata air terpanjang yang berlokasi disekitar tanggul raksasa penahan rob di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
"Kemarin saya sudah diskusi dengan para pelaku atau stakeholder untuk pemanfaatan revitalisasi tanah-tanah yang ada disekitar tanggul."
"Kita akan bikin setplaynya dulu secara komprehensif. Kemudian, akan kita kembangkan dengan model pemberdayaan," kata Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, usai menghadiri Kick-off Meeting dan FGD tentang kajian dampak dan risiko iklim di Hotel Santika Pekalongan, Kamis, (24/10/2019).
KAJEN – Dalam rangka implementasi Program Zurich Flood Resilience Alliance (ZFRA) di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan,Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si bersama Walikota Pekalongan KH. Saelany Mahfudz dan Mr. Sulaiman Salwani perwakilan Mercy Corps Indonesia menandatangani nota kesepahaman mengenai Implementasi Program Jejaring Ketahanan Banjir.
Penandatanganan dilakukan pada acara
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan sangat berkomitmen untuk mengembangkan perguruan tinggi. Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat menerima mahasiswa baru Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro (Undip) di Pekalongan, di aula lantai III Setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (23/10/2019) siang.
Bupati mengungkapkan, khusus untuk Undip, Pemkab Pekalongan telah memfasilitasi beberapa hal. Antara lain tanah di dua tempat yakni di Jl. Mandurorejo Kajen yang saat ini sudah ditempati untuk kuliah dan kedua sekitar 8 kilometer dari Kajen yang luasnya mungkin lebih luas dari kampus induk Undip di Tembalang Semarang.
“Untuk itu, saya minta para mahasiswa bahwa Kajen ini termasuk wilayah yang masih sepi dari keramaian kota. Hal ini adalah modal utama yang bagus dalam proses belajar mengajar,” ujar Bupati.
KAJEN – Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemkab Pekalongan menggelar focus group discussion (FGD) untuk menyusun program yang efektif guna mendukung pencapaian target pembangunan kesejahteraan di Kota Santri. FGD digelar di Aula Lantai 1 Gedung Setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (23/10/2019) pagi.
Bupati KH. Asip Kholbihi, S.H, M.Si dalam sambutan mengutarakan, terkait masih rendahnya IPM Kabupaten Pekalongan, Pemkab terus mengupayakan untuk memenuhi hak masyarakat atas akses pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur.
“Kita akan terus membenahi yang menyangkut hal tersebut. Pemkab juga memiliki program andalan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan IPM, yakni Program Laboratorium Kesmikinan,” tutur Bupati.
Di bidang pendidikan, Pemkab akan terus membenahi, dengan terus menggelorakan gerakan “Kudu” atau Wajib Sekolah, sehingga nantinya tidak ada anak yang drop out (DO) sekolah. Targetnya, pada tahun 2021 Kabupaten Pekalongan Zero Drop Out.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus-menerus berkolaborasi, bersinergi, bekerjasama dengan jajaran Pesantren, dengan organisasi keagamaan baik NU maupun Muhammadiyah. Sehingga dengan pola “Wa ta’awanu ‘alal birri wattaqwa” (Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Yang merupakan perintah kepada orang-orang beriman untuk saling tolong menolong dalam kebaikan) tersebut, maka apa yang kita cita-citakan selama ini yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Pekalonmgan yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Kalau diukur dari indikator makro ekonomi, maka tanda-tanda tersebut mulai nampak.
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia dalam Apel Hri Santri Nasional Tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2019, Selasa (22/10/2019) di Stadion Widya Manggala Krida Kedungwuni.
Bupati berharap dengan diterimanya penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur spilin negara (ASN) Pemkab Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan birokrasi yang lebih baik. "Mari kita terus semangat untuk melayani masyarakat yang lebih baik," ujarnya.
Menurut Bupati, penghargaan ini tak lepas dari kemampuan kita melaksanakan trilogi pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Pekalongan yaitu pembangunan bidang pendidikan dengan pengembangan sumber daya manusianya, pembangunan infratruktur secara berkesinambungan dan pelayanan birokrasi yang semakin berkualitas. “Ini akan menyiapkan pembangunan manusia seutuhnya dalam jangka waktu panjang, tidak karena periodisasi jabatan politik, tapi sudah menyiapkan landasan pembangunan manusia yang baik,” tegasnya.
“Kabupaten Pekalongan menurut para ahli/expert masuk dalam salah satu kabupaten yang baik karena mampu melaksanakan tiga hal fundametal tadi yakni bagaimana kita melakukan pendidikan dan pembangunan infrastruktur serta efektivitas birokrasi yang terus- menerus menjadi pelayan publik yang baik,” imbuh Bupati.
Sementara itu, Ketua IIPG Sigit Pramono dalam sambutannya menjelaskan IIPG melakukan penilaian secara independen terkait kinerja terhadap 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 99 Kota di Indonesia. Penilaian tersebut meliputi aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategik serta pimpinan yang inovatif.
Sigit menjelaskan dari hasil penilaian tersebut, didapatkan nominasi 63 pemerintah daerah terbaik untuk penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019. "Kami ingin Anugerah Pandu Negeri ini memiliki kredibilitas yang tinggi, dan pemilihan APN ini sangat independen dan sangat transparan," pungkas Sigit.
Untuk diketahui event APN merupakan ajang pemberian penghargaan tahunan untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia yang memiliki kinerja dan tata kelola terbaik, serta pemimpin inovatif yang berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosial, ekonomi melalui reformasi tata kelola. (Red)
"Mereka ini harus dibekali dengan keterampilan-keterampilan, pendekatan masyarakat yang humanis, dan yang terpenting mereka mengerti teknologi informasi sehingga apa yang terjadi di medsos dan sebagainya linmas juga harus tahu," pintanya.
Maka dengan pelatihan-pelatihan melalui jambore ini, kata Ganjar, mereka akan dapat ilmu pengetahuan baru sehingga bisa mendorong, termasuk mereka membantu seandainya terjadi bencana.
"Untuk itu saya titip lagi, mereka menjadi satgas untuk kebersihan daerah. Satgas sampah, sehingga di desa-desa bisa dikawal oleh Linmas sehingga daerah-daerah bisa bersih dan kalau terjadi sesuatu di masyarakat maka mereka akan selalu siaga," tandasnya.
Terpisah, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si mengungkapkan rasa terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah yang telah hadir di Kajen dan membuka Jambore Satlinmas ke-II tingkat Propinsi Jawa Tengah, di Bumi Perkemahan Linggoasri, Kajen, Kabupaten Pekalongan.
"Sebagai tuan rumah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yg sudah berkenan hadir di Kajen dan membuka Jambore Satlinmas ini," ungkap Bupati.
Lebih lanjut Bupati berharap agar Linmas lebih optimal berperan dalam mewujudkan keamanan lingkungan sebagai modal dasar keamanan nasional.
Dengan digelarnya Jambore Satlinmas di Linggo Asri, kata Bupati, diharapkan sekaligus dapat memperkenallan obyek wisata panorama alam yang dimiliki Kabupaten Pekalongan yang tidak hanya terkenal dengan batiknya saja.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menyebut, bahwa pengakuan sintren Kabupaten Pekalongan, sebelumnya telah dilakukan di Istora Senayan Gelora Bung Karno, 8 Oktober 2019 lalu, pada kesempatan acara Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Indonesia tahun 2019.
"Sedangkan sertifikat yang diberikan Bapak Gubernur sekarang ini adalah bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi, dan Bapak Gubernur juga berkesan terhadap keberadaan pelestarian kesenian di Kabupaten Pekalongan," katanya.
Disebutkan, pada acara Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Indonesia tahun 2019, ada 11 pimpinan daerah yang terdiri dari 7 Gubernur dan 4 Wakil Gubernur sebagai penerima langsung lembar penetapan Warisan Budaya Takbenda, dan 27 Bupati dari berbagai daerah di Indonesia.
Pengakuan sintren Kabupaten Pekalongan tersebut, sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah melaksanakan kegiatan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
Pada tahun 2019 ditetapkan sebanyak 267 Warisan Budaya Takbenda melalui Sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada tanggal 13-16 Agustus 2019, yang dihadiri oleh Bidang Kebudayaan Dindikbud dari 31 Provinsi. Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan sejak tahun 2013-2019 dengan total keseluruhan sebanyak 1.086 Karya Budaya.
"Saya berterima kasih sekali kepada seluruh pihak yang sudah sama-sama mengangkat kesenian sintren ini, menjadi warisan budaya nonbendawi dan diakui secara nasional oleh Kemendikbud, sebagai kesenian khas yang bertumpu pada latar belakang kehidupan masyarakat Kabupaten Pekalongan," ujar bupati.
Sementara sintren sendiri menurut budayawan asal Kabupaten Pekalongan, Agus Sulistiyo, merupakan kesenian asli dari Kabupaten Pekalongan, dalam kesejarahannya, ada data-data yang sedikit banyak berkaitan, antara cerita tutur masyarakat dengan tokoh-tokoh yang tersebut dalam sintren, antara lain tokoh Sulasih dan Sulamjono.
Di mana Sulamjono dalam data sejarah disebut sebagai Penguasa Pekalongan di tahun 1632. "Ini yang menjadikan dasar paling logis yang menyatakan bahwa sintren asli dari Kabupaten Pekalongan," jelas dia.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Menurut Asip wisata air tersebut akan dibangun dengan memberdayakan masyarakat setempat, karena pemerintah daerah hanya regulasi dan fasilitasi.
"Silahkan warga yang punya alat-alat olahraga atau punya alat-alat transportasi rekreasi diletakkan disana. Tidak hanya itu, silahkan warga membuat kelompok-kelompok masyarakat, bahkan ada yang sudah mau beli jet sky, kapal, dan yang lainnya. Pemerintah hanya regulasi dan fasilitasi," ungkapnya.
Dikatakan, tempat penampungan air atau long storage tersebut memiliki panjang 5,6 kilometer, lebar 30 meter, dan dalamnya 3 meter.
"Akhir tahun 2019 harapanya sudah operasional. Long storage yang cukup panjang dan cukup stratgis sangat cocok untuk menjadi wisata air," ujarnya.
Bupati Asip juga menyebutkan wisata air tersebut kedepan akan dijadikan sebagai pusat penampungan cadangan air baku.
"Kedepan akan kita jadikan pusat penampungan cadangan air baku, karena di daerah sana-sana masih payau. Ini memang masih payau nanti dengan proses alami atau water treatment akan menjadi air tawar atau baku yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga persedian air baku melimpah," tambahnya.
Pihaknya menambahkan untuk infrastruktur penunjang akan disiapkan, karena pada tahun 2020 Pemkab Pekalongan akan mendapatkan alokasi anggaran pendukung untuk menata tanggul melintang penahan rob. (didik /dinkominfo kab.pekalongan)
Kajian Dampak dan Risiko Iklim Kota dan Kabupaten Pekalongan, di Hotel Santika Pekalongan, Kamis (24/10/2019).
Dalam sambutannya, Bupati menyambut baik ikhtiar yang dilakukan oleh Mercy Corps Indonesia dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim dan bencana. Berkaitan dengan Program Iklim (ProKlim), Bupati KH. Asip mengungkapkan bahwa dirinya belum lama ini memperoleh penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.
“Dua minggu yang lalu kami mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Bupati Pembina Utama Program Iklim dari KLHK Republik Indonesia yaitu berkaitan dengan bagaimana salah satu daerah di Kabupaten Pekalongan itu bisa melakukan antisipasi terhadap perubahan iklim,” ungkap Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan tentang luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Pekalongan. Dikatakan Bupati, Kabupaten Pekalongan luasnya 83.000 hektar, sementara Kota Pekalongan luasnya 4.500 hektar. Dengan luas 83.000 hektar itu, terang Bupati, pihaknya sudah membuat rancangan mana yang untuk kawasan industri, mana yang untuk kawasan konservasi.
“Kami punya 25.000 hektar kawasan konservasi hutan. Hutan kami dibagi dua yakni hutan lindung sekitar 3.000 hektar, kemudian hutan produksi sekitar 22.000 hektar. Kami juga punya kawasan pertanian seluas 23.000 hektar, dimana yang 19.000 hektar kaitannya dengan banjir. Yang 19.000 hektar kita jaga sebagai kawasan LP2B, sedangkan yang 3.000 hektar untuk kepentingan lainnya. Kita juga punya kawasan industri 1.500 hektar yang sudah kita siapkan dan hal itu sudah sesuai dengan tata ruang kita,” papar Bupati secara gamblang.
Bupati menuturkan, seperti yang telah disebutkan oleh Mr. Sulaiman bahwa pembangunan itu harus memperhatikan tata ruang wilayah. Dikatakan Bupati, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang masuk dalam satu kawasan wilayah strategis Jawa Tengah yaitu Petanglong. Tentu satu Kota dan dua Kabupaten ini harus sinergi terus-menerus melakukan kerjasama taktis strategis agar pengembangan ketiga wilayah ini betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan dari Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah yaitu Petanglong.
“Banyak kerjasama kawasan juga antara Kabupaten dan Kota Pekalongan yang akan kita lakukan. Hal ini karena kita punya luas wilayah yang kebetulan secara geografis berada di hulu, maka ini tentu akan berdampak di hilir. Karena sebagian hilir kita berada di Kota Pekalongan,” ujar Bupati.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus-menerus mengupayakan agar kita menjaga lingkungan dari hulunya. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menjaga hutan lindung, hutan produksi sudah diakui oleh Kementerian dan banyak pihak. Langkah kita untuk mencegah banjir agar banjirnya tidak ke Kota Pekalongan juga sedang kita lakukan.
“Kami sedang melakukan gerakan yang sudah mendapat apresiasi dari banyak pihak yaitu “Kaline Resik Rejekine Apik”. Program bersih-bersih sungai kita ini sudah dimulai sejak dulu. Termasuk untuk mencegah banjir, rob. Kami juga memoratorium pengadaan sumur dalam tanah. Saya membaca betul hasil penelitian DR. Andreas dari ITB bahwa salah satu penyebab rob adalah terlalu banyaknya sumber air dalam atau air bawah tanah (ABT) yang kita manfaatkan,” katanya.
Tahun 2019 ini Pemkab Pekalongan telah mendeklarasikan bahwa seluruh produk industri tidak boleh mencemari sungai lagi. “Sebanyak 120 pemilik wash jeans sudah kami kumpulkan dan kami sudah punya solusinya bagaimana mengolah limbah. Pertama yang akan kita tertibkan adalah IPAL komunal maupun IPAL yang dimiliki sendiri oleh industri,” jelasnya.
Upaya penanggulangan bencana dan pencegahan menjadi hal yang terus-menerus kita lakukan. Bupati sangat serius menangani persoalan bencana ini. Jadi nanti kalau sungainya bersih, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah bisa kita batasi.
“Kita sudah melaunching Aplikasi Sampah “YOWASTE” yaitu sebuah aplikasi pengelolaan sampah berbasis android. Kami sudah melangkah untuk pengelolaan sampah dengan aplikasi “YOWASTE” itu,” tandas Bupati.
Di akhir sambutan Bupati mengapresiasi kehadiran Mercy Corps Indonesia. Menurutnya, sangat penting bagi kita untuk terus-menerus, tidak hanya bisa menyelesaikan secara praktis kebijakan, tetapi akan lebih penting bagaimana mengedukasi masyarakat dan melibatkan perguruan tinggi.
Acara dihadiri Bapppeda Provinsi dan OPD lainnya, Plh. Sekda sekaligus Asisten I Drs. Ali Riza, M.Si, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Pekalongan Ir. Bambang Irianto, M.Si dan Kepala Bappeda Kota Pekalongan Anita, para peserta baik dari akademisi, praktisi, LSM.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Diceritakan Bupati, dirinya mempelajari perguruan-perguruan tinggi baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri biasanya kota-kotanya sepi (jauh dari keramaian kota). “Saya pernah ke salah satu perguruan tinggi di Korea Selatan, kotanya masih lebih ramai Kajen. Wilayahnya berada di pinggir kota. Tapi justru itu menjadi tempat Institut dan Sain Teknologi disana,” ungkapnya.
Bupati KH. Asip menuturkan, Kajen akan diperspektifkan menjadi Kota Pendidikan. Sehingga nanti fasilitas-fasilitas publik akan mengarah kesana juga. “Fasilitas yang sudah ada sekarang adalah lapangan tenis indoor di rumah dinas jabatan bupati. Kemudian stadion sepakbola kita sudah punya di Kecamatan Kedungwuni. Dan saat ini sedang persiapan membangun GOR. Semua ini sangat bisa dimanfaatkan,” tutur Bupati.
Kemudian hal penting lainnya, kata Bupati, Kajen wilayahnya sangat aman karena masih belum banyak penduduk pendatang, sehingga para mahasiswa jangan terlalu khawatir. Selain itu, masyarakat Kabupaten Pekalongan sangat welcome kepada mahasiswa maupun kepada para pendatang, living cost (biaya hidup) di Kajen masih jauh lebih murah dari Semarang. Mudah-mudahan para mahasiswa yang kuliah di Kajen bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari di daerah lain. Karena daerah satu dengan daerah yang lain memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
“Lha di Kajen ini kekurangannya apa? Jawabnya wilayahnya itu masih sepi. Nah justru sepi inilah agar bisa dimanfaatkan untuk belajar yang baik. Dengan kesunyiannya Kajen ini, saya berharap adik-adik mahasiswa ini akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang qualified (berkualitas), berprestasi dan sekaligus membanggakan almamater dan orang tua,” harap Bupati.
Menurut Bupati, mahasiswa PSDKU Undip yang kuliah di Kajen sama dengan yang kuliah di kampus induk di Tembalang Semarang. Dosennya sama, standar akademiknya juga sama, tidak dibeda-bedakan karena UNDIP sangat menjaga mutu pendidikan.
Selanjutnya, Bupati berharap para mahasiswa PSDKU Undip yang berasal asli dari Kabupaten Pekalongan untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi rekan-rekan mahasiswa yang berasal dari luar daerah Kabupaten Pekalongan. “Kalau ada sesuatu, silahkan dikoordinasikan dengan Pemkab Pekalongan. Yang penting lagi, mari kita jaga bersama-sama Kajen sebagai Ibukota Kabupaten Pekalongan ini seperti selama ini yang telah terjalin dengan baik,” pinta Bupati.
“Saya berharap para mahasiswa PSDKU Undip meskipun kuliahnya di Kajen akan berprestasi dan bisa kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Karena menurut informasi dari pihak Undip, kalau tidak ada aral melintang pada tahun ajaran 2020/2021 akan ada Program S1 di Kabupaten Pekalongan. Dan mudah-mudahan kehadiran UNDIP di Kabupaten Pekalongan ini menjadi spirit kami untuk lebih membangun sarana-prasarana publik yang menunjang dan dibutuhkan. Untuk ini nanti kami akan berkolaborasi, mana yang menjadi tanggungjawab Pemkab Pekalongan dan mana yang menjadi tanggungjawab Undip,” pungkasnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
“Kalau sudah terukur dengan baik, pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, saya meyakini IPM kita naik, minimal angkanya tidak terlalu jauh dari provinsi,” ujar Asip.
Lebih lanjut Asip mengatakan, seluruh indikator makro akan menjadi landasan Pemkab untuk menata sistem perencanaan agar lebih fokus lagi. Bupati juga meminta kepada semua OPD dan berharap kepada seluruh stakeholder kompak dan bekerja sama untuk meningkatkan IPM.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan Ir. Bambang Irianto, M.Si dalam laporannya menyampaikan Penyelenggaraan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Data Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan untuk Penyusunan Program yang Efektif guna mendukung Pencapaian Target Pembangunan Kesejahteraan di Kabupaten Pekalongan dilatarbelakangi masih rendahnya kualitas SDM di Kabupaten Pekalongan.
“Salah satu permasalahan di Kabupaten Pekalongan adalah masih rendahnya kualitas SDM. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan indikator IPM dan Tingkat Kemiskinan. IPM di Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 mencapai 68,97, masih di bawah IPM Jawa Tengah 71,12. Nasional 71,39. Dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan 10,06 di bawah Jawa Tengah, 11,32 masih di atas Nasional 9,82. Kinerja tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan sebesar 2,56 ini merupakan kinerja terbaik ke-6 se Jawa Tengah namun tidak equivalent dengan kinerja IPM sebesar 0,83 (urutan ke 24 se Jateng),” terang Bambang Irianto.
Peringkat IPM tersebut, menurutnya, memberikan pertanda bahwa program dan kegiatan pembangunan untuk mengaitkan derajat kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat sebagai dasar perhitungan IPM yang selama ini dilakukan oleh Kabupaten Pekalongan perlu dievaluasi dan dikaji secara cermat, dan diperlukan upaya strategis melalui berbagai program pembangunan manusia.
“Memperhatikan kondisi ini, maka perlu diselenggarakan pertemuan dalam rangka mengidentifikasi persoalan daerah memperoleh masukan dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target IPM yang dikaitkan dengan target kemiskinan,” ujar Bambang.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, penyelenggaraan FGD yang didasari RPJMD 2016-2021 dan Rencana Kerja Operasional (RKO) Kegiatan Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 itu dalam rangka rangka menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai konsep pembangunan manusia dan mensinergikan program kegiatan OPD dalam perbaikan IPM dan tingkat Kemiskinan.
Kegiatan juga untuk mengidentifikasikan berbagai program kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pembangunan manusia, dan memperoleh masukan tentang aspek-aspek yang dibutuhkan dalam melakukan program kegiatan untuk mendukung capaian target IPM dan penurunan tingkat kemiskinan. “Hasil yang diharapkan yakni berupa konsep rancangan dan formulasi upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan,” ucap Bambang.
FGD diikuti sebanyak 55 orang peserta, yang berasal dari OPD terkait, BPS, Kantor Kemenag, Forum CSR, stakeholder Pendidikan dan Ketua Paguyuban Kepala Desa Bahurekso Kabupaten Pekalongan dan materi berupa paparan tunggal dari Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah dengan tema yang sama dengan tema FGD. (Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan)
Apel dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH, Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK.,M.Si, serta unsur Forkopimda, Rois Syuriah PCNU KH. Muhammadun Raden Jundi, Ketua Tanfidziyah PCNU KH. Muslih Khudori, M.Si, Ketua PD Muhammadiyah H. Mulyono beserta seluruh jajaran pengurus/badan otonom NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Pekalongan. Dan diikuti lebih kurang 29.000 santri dari pondok pesantren se Kabupaten Pekalongan, jajaran organisasi keagamaan baik NU maupun Muhammadiyah, dan perwakilan ASN Kabupaten Pekalongan.
Bupati KH. Asip Kholbihi mengungkapkan pihaknya secara politik afirmatif telah mengalokasikan dana puluhan miliar untuk pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan diniyah Islamiyah di Kabupaten Pekalongan, baik Paud, TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, MA/SMK hingga Perguruan Tinggi.
“Jangan lupa pendidikan-pendidikan seperti TPQ, madin, pondok pesantren, masjid, madrasah, hingga penjaga masjid (marbot) pun, kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan selalu berpihak kepada kepentingan-kepentingan tersebut. Karena apa? Karena Pemerintah Kabupaten Pekalongan selalu berpedoman dengan kaidah fikih “Tasharruful imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bil mashlahah” (kebijakan pemerintah atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan/umum). Hal ini menjadi semangat dan spirit kami untuk membangun Kabupaten Pekalongan,” ungkap Bupati.
Dalam kesempatan Apel Hari Santri Nasional tersebut, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi juga memiliki pesan khusus kepada para santri se Kabupaten Pekalongan. Inti pesannya adalah santri berkewajiban harus terus belajar.
"Saya menyampaikan pesan kepada 29.500 ribu santri di Kabupaten Pekalongan yang mengikuti apel hari santri agar terus belajar, belajar, dan belajar. Harapannya, kedepan agar bisa menjadi tokoh-tokoh yang berguna bagi Nusa dan bangsa," kata Bupati Asip.
Selain itu juga, pihaknya juga meminta santri untuk menjadi ruh pembangunan di Kabupaten Pekalongan. "Santriwan dan santriwati yang dibina oleh para kiai harus memberikan ruh dalam pembangunan di Kota Santri," ungkapnya.
Bupati KH. Asip menambahkan pada tahun 2020 santri yang berprestasi akan diberikan beasiswa. Syaratnya yaitu belajarlah di pesantren dengan ketekunan, gunakan waktu sebaik-baiknya, serta taatlah kepada orangtua dan guru kalian karena ini sejatinya adalah kunci awal sukses kehidupan.
"Semua santri di Kabupaten Pekalongan tidak usah khawatir atau minder karena hari ini Wakil Presiden Republik Indonesia dari kalangan pesantren, kemudian Wakil Gubernur Jawa Tengah juga dari pesantren, dan Bupati Pekalongan yang saat ini berdiri disini juga lama mondok di pesantren. Untuk itu, ayo belajar terus, jangan putus asa, pokoknya kerjanya santri adalah belajar," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
