Selasa, 26 November 2019
KAJEN – Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si meminta para guru di Kabupaten Pekalongan untuk bergerak melakukan perubahan seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim dalam pidatonya pada Upacara Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2019. Upacara di tingkat Kabupaten Pekalongan sendiri digelar di Alun-alun Kajen, Senin (25/11/2019).
Permintaan Mendikbud dalam pidatonya antara lain yakni agar mengajak para siswanya berdiskusi, bukan hanya sekedar mendengar. Mendikbud juga meminta agar guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mengajar di kelas. Permintaan Mendikbud lainnya yakni agar sekolah mencetuskan proyek bhakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Guru juga diharapkan bisa menemukan suatu bakat diri murid yang kurang percaya diri. Menteri yang sebelumnya merupakan CEO Go Jek tersebut juga meminta agar kita menawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan. Mendikbud menyadari tugas guru yang sering berbenturan dengan peraturan, kebijakan para pemangku kepentingan serta tugas administratif harus mereka hadapi.
Kajen – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten pekalongan mengikuti presentasi uji publik keterbukaan informasi badan publik tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Unisulla), semarang rabu (20/11/2019).
Hadir dalam acara uji publik Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan H. Anis Rosidi, S.Sos., M.Si, Kepala Bidang Kehumasan Eka Iman Prabawa SH., M. Eng selaku PPID Utama Kabupaten Pekalongan, serta Kasi Sarana Komunikasi, Diseminasi dan Layanan Informasi Publik Liyunfiq Kistiyanto, S.Kom.
Presentasi uji publik berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah daerah dalam mengimplementasikan transparasi sesuai Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan keterbukaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi kebijakan, inovasi serta dampak keterbukaan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan informasi publik merupakan amanat Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang sekarang menjadi kebutuhan masyarakat yang harus direspon cepat melalui informasi teknologi (IT) dengan aplikasinya maupun secara manual.
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si menginstruksikan kepada jajaran Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah utamanya terkait dana desa.
“Sesuai dengan UU no 12 tahun 2017 tentang pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa Bupati dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dimandatkan ke Inspektorat,” kata Bupati usai membuka Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) tahun 2019 di Aula Lantai 1 Setda, Rabu (20/11/2019).
Dalam kegiatan tersebut hadir Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten, para Staf Ahli Bupati dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pekalongan.
Terkait tugas pengawasan tersebut, Bupati meminta agar Inspektorat lebih kencang dan tegas lagi terutama terkait dana desa. “Dana desa perlu pengawasan yang intensif dan serius agar pelaksanaanya berjalan dengan baik,” jelasnya.
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH, M.Si mengusulkan diadakannya Ustad/Ustadzah Award dan pemenangnya diberi hadiah umroh. Usulan tersebut disampaikan bupati di Aula Lantai 1 Gedung Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa (19/11/2019) saat melepas Kontingen Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Kabupaten Pekalongan yang akan bertanding di Tingkat Jawa Tengah di Donohudan, Kabupaten Boyolali.
Bupati juga menjanjikan akan memberikan hadiah kepada peserta lomba FASI yang menang atau yang mendapatkan juara. “Kita optimis jadi juara. Sekarang pertarungan ini sudah rata. Saya minta kepada para ustad/ ustadzah untuk serius dalam rangka melatih untuk berkompetisi secara jujur, terbuka dan yang lebih penting anak-anak mendapat pengalaman baru di lomba FASI Tingkat Jateng,” ungkap bupati.
Bupati mengatakan, pemkab terus-menerus melakukan pembinaan sesuai visi-misi Kabupaten Pekalongan agar masyarakat sejahtera lahir batin, masyarakat yang punya nilai-nilai religiusitas
Dana yang dikumpulkan oleh Baznas Kabupaten Pekalongan insya Allah akan dikelola secara professional berdasarkan tuntutan syariat yg berlaku, karena pengurus Baznas Kabupaten Pekalongan pengurusnya semua kiai. “Jadi tidak perlu kuatir, Insya Allah dana yg dihimpun Baznas akan disalurkan kepada warga yang berhak atau mustahiq, sesuai dengan kriterianya,” ujar Bupati Asip Kholbihi.
Senin, 25 November 2019
Bupati KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si usai upacara mengutarakan, secara umum hal yang disampaikan Mendikbud dalam pidatonya kali ini lebih spesifik, singkat, dan lebih bersifat menunjukkan mana perubahan yang harus dimulai dan hal itu menurutnya menjadi penting jika dilakukan secara bersama-sama.
“Seperti tadi, menolong guru yang sedang kesusahan, itu penting. Guru jangan sampai susah karena kalau gurunya susah, sedih, nanti muridnya bisa jadi sasaran. Jadi kita bikin semua guru di Kabupaten Pekalongan bisa tersenyum dan tertawa semua. Kira-kira yang tersirat seperti itu,” ungkap Bupati.
Lebih lanjut menurut bupati, perubahan itu dimulainya dari bawah dan para guru harus ada paradigma baru. “Dari hal kecil, bagaimana anak ini dilatih kepekaan sosial, terus bagaimana anak ini diberi kebebasan berinovasi. Insya Alloh dengan cara seperti itu Kabupaten Pekalongan strata pendidikannya semakin baik di tingkat Provinsi. Kami sadar masih ada beberapa fasilitas yang belum memadai dan ini menjadi konsen kami untuk terus menerus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Termasuk yang di daerah atas,” tutur Bupati.
Bupati mengatakan, sering mengunjungi SD/SMP yang ada di daerah atas dan menilai sekarang fasilitasnya sudah memadai dan sudah tidak begitu ketinggalan. Pemkab juga sedang melakukan kajian SMP di daerah atas supaya jadi SMP reguler lagi. “Saat ini sedang kita lihat mana yang sudah saatnya diregulerkan. Ini sebagai bentuk kita mengejar wajib belajar 9 tahun, karena nanti pada saatnya kita akan launching wajib belajar 12 tahun,” imbuhnya.
Terkait dengan wajib belajar 9 tahun, Bupati menyatakan, Zero Drop Out di Kabupaten Pekalongan sudah diberlakukan dan berharap gerakan Kudu Sekolah bisa benar-benar direalisasikan. “Gerakan ini melibatkan seluruh komponen masyarakat, insan pers, semua bergerak agar anak-anak kita minimal bisa sekolah sampai SMP. Seluruh guru harus terlibat,” ucap Bupati.
Bupati juga mengajak kepada seluruh guru yang ada di Kabupaten Pekalongan mulai dari Guru TK/PAUD, SD.SMP, baik negeri maupun swasta agar bergandengan tangan dengan pemerintah bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak didik, memberi ruang apresiasi dan inovasi kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya dan guru sedapat mungkin menjadi motivator bagi perkembangan anak.
Pada upacara Hari Guru Nasional Tahun 2019 tersebut juga diberikan sejumlah penghargaan. Penghargaan tersebut antara lain dari Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Kabupaten Pekalongan Tingkat Jawa Tengah, Muhammad Zidan Nailurrizqi (dari TOQ Aisyiyah Ta’aruf Petukangan Wiradesa) sebagai Juara I Tartil Putra TPQ, Rakhma Nabila (TPQ Ibnu Katsir Rowokembu Kaum Wonopringgo) sebagai Juara I UUD 1945 TPQ Putri,
Kemudian M. Nasrullah Kafabih (TPQ Miftahul Hidayah Dadirejo Tirto) sebagai Juara II Ceramah Indonesia TQA Putra dan Juara II Ceramah Arab TQA Putra. Juara lainnya yaitu Naufal Choirul Majid, Fakhriy ‘Aisyi Salman dan Nadia Al Tafunnisa (dari TPQ Alhuda Babalan Kidul Bojong) sebagai Juara III CCQ TPQ. Siti Aisyah, S.Pd, AUD menjadi Juara III Lomba Menulis Cerita untuk anak usia dini kerjasama Muslimat Pusat dengan Kemendikbud.
Dari Lomba MAPSI SMP Kabupaten Pekalongan, M. Ulil Abror (SMPN 1 Doro) menjadi Juara II Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada kategori Tahfidz Qur’an Putra. Sedangkan pada Lomba MAPSI SD Kabupaten Pekalongan, Kamila ‘Afiyani (SD Wuled Tirto) menjadi Juara I Hifdil Qur’an Putri dan Halinda Setya Eka Cendana Putri (SD I Gondang Wonopringgo) sebagai Juara II kategori Cerita Islami.*)Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan
Senin, 25 November 2019
Jumat, 22 November 2019
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan H. Anis Rosidi, S. Sos., M.Si mewakili Bupati dan jajaran pemerintah kabupaten pekalongan berkomitmen penuh dalam menjalankan amanat undang – undang tentang keterbukaan informasi publik. Menurutnya, program diseminasi informasi di pemerintah kabupaten pekalongan terus ditingkatkan kualitasnya melalui inovasi – inovasi. Untuk mengakses informasi masyarakat dapat menggunakan hak akses melalui website, medsos, radio LPPL RKS, serta sarana yang dilakukan pemkab seperti dengan majalah Gema Kota Santri, spanduk / baliho dan kerja sama dengan media cetak, online, radio dan televisi.
Kabupaten pekalongan bersaing dengan 20 kabupaten / kota yang ada di provinsi jawa tengah diantaranya Kabupaten Brebes, Cilacap, Tegal, Temanggung, Demak, Wonogiri, Sukoharjo, Wonosobo, Purbalingga, Klaten, Banyumas, Batang, Karanganyar, Pemalang, Kota Surakarta, Magelang, Pekalongan, Salatiga, dan Semarang untuk mendapatkan penghargaan KIP Award 2019 pemerintah daerah kabupaten atau kota 10 (sepuluh ) terbaik. *Red
Rabu, 20 November 2019
Rabu, 20 November 2019
Apalagi saat ini, lanjut Bupati Asip, banyak terjadi transisi kepemimpinan pasca Pilkades serentak 13 November yang lalu. “Saya minta kepada para incumbent yang kemarin tidak terpilih lagi agar menertibkan laporan keuangannya, kalau tidak mau tersangkut hukum. Dan memang titik sentral pengawasan kita dalam hal ini Inspektorat di desa, karena melihat data masih banyaknya kasus yang ada di desa, dan akan diorientasikan ke dana desa,” tuturnya.
Bupati berharap dengan adanya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang dihadiri oleh para kepala OPD maka diharapkan akan meningkatkan mutu pengawasan. “Endingnya dengan pengawasan yang baik, hal yang kemarin kurang baik menjadi baik,” pungkasnya.
Sementara itu Inspektur (Kepala Inpektorat) Kabupaten Pekalongan Drs. Ali Riza, M.Si dalam sambutannya mengatakan, Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) tahun 2019 bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait pengawasan aparat pengawas internal, BPK RI dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. “Nantinya hasil pengawasan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi semua penyelenggara pemerintahan di lingkungan Pemkab Pekalongan,” paparnya.
Dalam acara tersebut juga diberikan penghargaan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan tahun 2018. Peringkat pertama diraih oleh Dinas Sosial, peringkat kedua ditempati Dinperindagkop UKM dan peringkat ketiga diraih oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Rabu, 20 November 2019
“Melalui lomba FASI inilah salah satu visi-misi tersebut dijalankan, terutama untuk mengukur prestasi anak-anak kita,” ucap Bupati. TPQ atau TPA yang ada di Kabupaten Pekalongan, menurut bupati, dalam keadaan baik.
“Tugas kita sebagai orang tua adalah menyiapkan anak-anak kita melalui kesadaran kolektif kita sebagai orang tua melakukan langkah-langkah konkrit dalam rangka membina generasi kita agar menjadi generasi yang berakhlakul karimah, berilmu sekaligus generasi yang bisa menjawab tantangan, menyiapkan anak-anak kita ke depan di masa milenial ini menjadi anak yang soleh solehah.,” ujar bupati.
Menurutnya, ada dua model dalam mendidik seseorang sukses atau tidak. Pertama, kata dia, karena takdir. “Ini tidak semua bisa karena dari Allah,” imbuhnya. Selanjutnya Proses yg umum adalah proses yang melalui jalur belajar. “Anak-anak yang terus dididik nanti berkesinambungan. Saya mohon kepada ustad/ustadzah tolong anak-anak diarahkan, dibina dan dikembangkan terus hingga pada saatnya bisa jadi orang-orang yang bisa menyampaikan nasehat-nasehat dengan talenta yang dimiliki,” pinta bupati.
Di akhir sambutannya bupati menandaskan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan sangat serius dalam rangka membina pendidikan keagamaan. “Anggaran kita untuk TPQ/TPA, madrasah diniyah (madin), pondok pesantren, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kemudian semua guru TPQ/TPA,madin, guru-guru swasta sekarang dapat bantuan. Total anggaran 5,7 milyar untuk TPQ/TPA, madin, ponpes dan lembaga,” pungkas bupati.(Red)
Selasa, 19 November 2019
Baznas Kabupaten Pekalongan Pada hari ini kita akan memberikan beberapa program baznas diantaranya bantuan pembangunan rumah tidak layah huni (RTLH), beasiswa dan program pengentasan kemiskinan lainnya. “Ini sebagai ikhtiar pemkab dan Baznas mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan,” imbuh bupati.
Dijelaskan, pada tahun 2015 yang lalu, jumlah warga miskin Kabupaten Pekalongan secara populasi ada sekitar 111 ribu. “Kalau diprosentasi adalah 12,98 persen. Karena terus menerus kita ikhtiar dan didukung do’a seluruh warga dan para sesepuh, serta dukungan organisasi kemasyarakatan, pada tahun 2018 ini sekarang turun tinggal 86 ribu atau 10,06 persen,” kata bupati.
Namun, menurut Bupati, hal tersebut belum cukup, oleh karena itu, Pemkab akan berupaya agar pada tahun 2021 warga miskin Kabupaten Pekalongan semakin berkurang. “Target kita mendekati angka 50 ribu. Ini butuh ikhtiar yg sungguh sungguh, lahir batin dan butuh kerjasama semua pihak,” ungkapnya .
Bupati menyampaikan terima kasih kepada para kiai yang selalu memberi nasehat pada pemerintah. “Biasanya kalau kabupaten atau daerah ingin baik, para kiai sudah memberi tahu kepada kita. Pertama harus didukung dengan ilmunya para kiai yang memberi nasehat kepada pemerintah agar pemerintah mulai dari bupati sampai pemerintah desa agar dalam mengelola keuangan harus temenanan (serius), harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini kunci sukses suatu daerah,” ucap Asip.
Kedua, lanjutnya, para umaro, dari bupati, camat sampai lurah/kades harus adil. Adilnya umara ini yang menurutnya, yang susah. Tapi setidak tidaknya seluruh jajaran pemerintah, kata dia, harus ihtiar semaksimal mungkin agar menjadi figur umaro yg berusaha keras mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
“Definisi adil yang paling sederhana, antara lain jangan mementingkan diri sendiri, meletakkan sesuatu pada tempatnya semisal saat pantas dibantu ya dibantu pada saat tidak perlu ya jangan. Bantunya pun proporsional berdasarkan jumlah banyak sedikitnya,” kata dia.
Jika seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Pekalongan bisa adil, Insya Allah, kata bupati, masyarakat kehidupannya akan beda, warga miskin akan turun, anak-anak yang sekolah atau kuliah jumlahnya akan semakin banyak, angka kriminalitas juga akan turun sehingga daerah dan negara aman.
Yang ke-tiga, harus melibatkan orang kaya. “Orang kaya Kabupaten Pekalongan harus dermawan. Dengan kedemawanan orang kaya Insya Alloh Kabupaten Pekalongan akan semakin baik,” ujar bupati. Yg ke-empat, disebutkan bupati, yakni, dukungan doa warga yg belum mampu.
Lebih lanjut Bupati menerangkan mengenai pembangunan daerah dan upata pengentasan kemiskinan lainnya. “Kita sedang membangun pasar Alhamdulilah selama thn 2016 – 2019 kita sudah membangun tujuh pasar. Kita menfasilitasi berdirinya perguruan tinggi, sudah ada delapan perguruan tinggi,” terang bupati.
Pemkab juga sedang membangun sarana pendidikan dan sarana infrastruktur jalan. “Seluruh jalan di Kabupaten Pekalongan Insya Alloh tahun 2021 nanti kondisinya baik semua. Ini dibutuhkan dana yang besar,” imbuh bupati.
Pemkab Pekalongan juga menyediakan jaminan kesehatan nasional yang angkanya sudah mencapai 85 persen dan ini terbanyak di wilayah Pantura. Angka ini diatas Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang. “Insyaalloh pada tahun 2022 nanti bisa 100%. Seluruh warga masyarakat punya jaminan kesehatan nasional,” ujarnya.
Ditambahkan, Warga Kabupaten Pekalongan yg sudah punya sertifikat tanah pada tahun 2019 ini sudah 85 % dan targetnya 100% pada tahun 2023.
Dulu angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten pekalongan tertinggi di Jawa Tengah. Terdapat lebih dari 100 kasus ibu melahirkan meninggal. Alhamdulilah dengan dibantu seluruh komponen masyarakat termasuk muhammadiyah, NU, sekarang posisinya sudah ranking 22 di jateng.
“Saya juga berpesan agar putra-putri panjenengan minimal wajib belajar 9 tahun, nanti 2020 minimal tamat SMA. Nanti pemkab akan bantu,” ungkap dia.
Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak belum lama ini, bupati bersyukur karena berjalan dengan lancar dan kondusif. “Dari 210 desa secara umum pilkades berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Baznas Kabupaten Pekalongan K.H. Dzukron beserta pengurus, Camat Kajen beserta unsur Forkopimcam. Dan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh KH. Saiful Bakhri dari Wonopringgo.(Red)
Selasa, 19 November 2019