Artikel

KAJEN – Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2016 yang bertema “Kerja nyata untuk kemajuan bangsa sebagai wujud pengamalan Pancasila “ di Kabupaten Pekalongan, hari ini di gelar upacara di Alun – alun Kajen dengan Inspektur upacara Kapolres Pekalongan, AKBP. Roy Ardhya Chandra, SIK. M.Si. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Pekalongan, Ir. Arini Harimurti, segenap jajaran Muspida, Kepala SKPD di lingkungan Pemkab. Pekalongan serta LVRI Pekalongan.

Upacara berlangsung khidmat dengan peserta upacara terdiri dari unsur TNI/POLRI, PNS, serta Pelajar. Dalam upacara tersebut dibacakan pula Ikrar oleh Anggota Komisi D DPRD Kab. Pekalongan Rossi Ardiyanti, ST. M.Kes. Ikrar yang ditandatangani oleh Ketua DPR RI, Dr. H. Ade Komarudin, M.H tersebut berisi pernyataan kebulatan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai – nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik indonesia. (dian/Aan)

Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan

Publisher : arif.kominfo

KAJEN - Bupati Pekalongan. H. Asip Kholbihi, SH MSi, Rabu lalu (28/9) memimpin rapat terkait Penegakkan Perda di Kabupaten Pekalongan. Dalam rapat tersebut, diantaranya Bupati menyatakan bahwa nilai religiusitas telah menjadi komitmen dan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. Untuk itu dirinya menegaskan bahwa harus ada ikhtiar dari jajaran Pemkab untuk melakukan amar ma’ruf nahi mungkar.

Dijelaskan Bupati bahwa kondisi aktual yang membutuhkan ikhtiar dan menjadi fokus amar ma’ruf nahi mungkar diantaranya adalah keberadaan tempat hiburan, rumah karaoke, dan praktik prostitusi. Karena lokasi – lokasi tersebut ditengarai beroperasi tidak sesuai nilai moral dan religi, tidak berijin serta mendapatkan penolakkan dari masyarakat. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian dalam penegakkan perda adalah tempat usaha tidak berijin serta jam operasi Warnet (warung internet).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati secara tegas dan gamblang menjelaskan bagaimana menyikapi kondisi tersebut, yaitu Bagi lokasi atau tempat usaha yang tidak berijin agar ditempel stiker BELUM/ TIDAK BERIJIN, tunggu respon pemilik, pendekatan/ persuasi, beri notice, beri dan buat time line. Jika tindakan awal diatas sudah dilakukan namun pemilik usaha tidak mengindahkan atau tetap tidak mengurus ijin, maka Bupati menginstruksikan untuk segera menindak tegas dengan menutup lokasi atau usaha tersebut.

Bupati juga berpesan agar upaya penegakan Perda dilakukan secara subtantif dan efektif (mengarahkan untuk mengurus ijin atau menutup tempat usaha/ hiburan, terlaksana) namun tetap dengan memperhatikan situasi yang berkembang di lingkungan/ masyarakat, “ Kurang lebih: "Kena ikan tak keruh air", Mari berikhtiar, dan ber ‘amar ma’ruf nahi mungkar, dan menjadi khodimul ummah yang baik,” tegasnya mengakhiri arahannya.

Kemendikbud – Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo, yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga miskin/tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah/sederajat. Selain itu, PIP ditujukan untuk membantu meringankan biaya personal pendidikan, mencegah agar siswa tidak putus sekolah, serta mendorong siswa putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun non formal.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 mengamanatkan agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak-anak yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada pemegang KIP di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A sebesar Rp225.000,-/semester (Rp450.000,-/tahun), tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B sebesar Rp375.000,-/semester (Rp750.000,-/tahun), dan tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Paket C sebesar Rp500.000,-/semester (Rp1.000.000,-/tahun), serta Rp1.000.000,- untuk Peserta Kursus selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Program Indonesia Pintar penting untuk mencegah generasi putus sekolah. “Melalui PIP ini kita ingin memutus kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Tidak ada lagi alasan anak Indonesia untuk tidak sekolah. Saya mengajak semua pihak untuk ikut mendorong agar KIP betul-betul sampai ke tangan siswa yang berhak," ujar Mendikbud saat memantau penyaluran KIP beberapa waktu yang lalu. 

Pemerintah  akan mengucurkan dana bantuan sebesar 3,5 Milyar untuk menanggulangi sekolah yang berada di kawasan terdampak rob di Kabupaten Pekalongan. Bantuan tersebut rencananya akan disalurkan pada bulan Oktober 2016 untuk wilayah Kecamatan Tirto dan Wonokerto. “  SDN di wilayah Kabupaten Pekalongan, tercatat terkena  dampak rob akan mendapat bantuan”menurut  Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan, Arif Gunawan.
 
Rencananya, 15 sekolah dasar tersebut akan ditinggikan lantainya menggunakan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 3,5 miliar. "Sekitar bulan Oktober 2016 sudah dimulai pekerjaannya dan rencananya akan selesai pada akhir tahun," kata dia, di SDN Tratebang, Rabu (21/9/2016).
 
Dia menyampaikan, dua sekolah dasar yang tidak mendapatkan bantuan itu karena rob belum masuk ke dalam ruang kelas. Dua sekolah itu yakni SDN Wonokerto
Kulon 4, dan SDN Sijambe.
 
Adapun sekalah yang akan mendapat bantuan adalah SDN Mulyorejo (1 ruang),SDN Kranding (6 ruang) , SDN Tegaldowo (6 ruang) , SDN Karangjompo (2 ruang), SDN Jeruksari (3 ruang), SDN 01 Depok (4 ruang), SDN 01 Wonokertokulon (5 ruang),  SDN 01 Wonokertowetan (7 ruang), SDN 01 Pecakaran (6 ruang), SDN 01 Api-api (8 ruang), SDN Tratebang (5 ruang), SDN 02 Wonekertokulon (6 ruang), SDN 02 Api-api (6 ruang), SDN 02 Pecakaran (6 ruang) dan  SD Plus Baiturrahman (4 ruang).
 
Sementara itu Ibu Wakil Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti pada kesempatan Kunker ke SDN Tratebang  yang  terkena dampak rob menjelaskan bahwa apa yang dilaksanakan dengan meninggikan lantai ini merupakan jangka pendek. Agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik.
 
Sementara itu untuk jangka panjang dalam menanggulani rob ini, dari Kementrian PU Republik Indonesia telah menyampaikan komitmennya agar rob yang terjadi diwilayah Pekalongan dan Semarang untuk diselesaikan. “ Saat ini sudah disusun basic design yang dilanjutkan dengan detil design untuk mengulangi masalah rob dan direncakan masuk anggaran 2017 dengan mekanisme anggaran Multiyears” terangnya. Untuk secara tehnis pelaksanaan konstruki penanggulan rob ini relatif mudah,  dengan  tehnis dengan pembangunan polder tanggul untuk kemudian dilakukan penyedotan.” Namun yang berat adalah masalah sosial yang harus diselesaikan dan menjadi tugas bersama antara Pemkab dengan masyarakat terkait berbagai dengan kepentingan didalamnya”tandasnya.

KAJEN – Jamaah Haji Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari kloter 4 dan kloter 5, hari Selasa siang (20/9/2016), telah tiba di Kabupaten Pekalongan. Bupati Pekalongan, H. Asip Kholbihi, SH. M.Si, beserta Wakil Bupati Pekalongan, Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan dan Jajaran Muspida Kab. Pekalongan, menyambut para jamaah haji di Pendopo Rumah Dinas Kab. Pekalongan di Kajen.

Rombongan yang datang pertama berasal dari kloter 4 yang terdiri dari 352 orang, dan tercatat ada 1 orang Jamaah haji yang wafat di tanah suci yaitu Bapak M. Subhan bin Mastur Mas’ud asal Desa Gejlig, Kecamatan Kajen. Sedangkan dari kloter 5 tercatat dari 348 Jamaah haji, terdapat 1 Jamaah haji yang meninggal yaitu Ibu Nisih binti Sumitro asal Desa Sawangan, Kec. Doro.

Bupati Pekalongan dalam sambutannya pada acara penyambutan mengungkapkan rasa sukacitanya atas kepulangan Jamaah haji kembali di Kabupaten Pekalongan. Tak lupa Asip mengucapkan turut berbela sungkawa kepada keluarga jamaah haji yang meninggal di tanah suci, dan berharap mereka diberikan kesabaran dan keikhlasan.

Pada kesempatan tersebut Asip Kholbihi selaku Bupati Pekalongan juga mohon doa dari para jamaah haji agar diberikan kekuatan dan kelancaran dalam mengemban amanah yaitu menjalankan roda pembangunan Kabupaten Pekalongan agar menjadi lebih baik lagi. “Ayo kita bawa spirit haji di tanah suci ke Kajen, Wata’awanu ‘alal birri wa taqwa (saking menolonglah kalian dalam hal kebaikan, bersama membangun Kabupaten Pekalongan menjadi lebih baik,” tegasnya.

Ditambahkan Asip, bahwa untuk selanjutnya pembinaan para jamaah haji setelah pulang dari tanah suci akan dilakukan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Cabang. Kab. Pekalongan. Sementara itu terkait kuota haji, Asip berharap tahun depan ada penambahan kuota untuk Kab. Pekalongan sedangkan terkait pelaksanaan haji tahun ini, Bupati cukup puas karena TPHD (Tim Pendamping Haji Daerah) aktif memberikan “progress record’ sehingga dirinya bisa memantau kondisi jamaah haji di tanah suci setiap saat. (dian’s/diyon/di2k)

KAJEN –  Pelaksanaan Pembukaan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II (Reguler 97 dan Sengkuyung II) Tahun 2016 di Kabupaten Pekalongan (20/9) diwarnai dengan penyerahan bantuan untuk merehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam bentuk buku tabungan sejumlah masing masing 10 juta rupiah kepada 17 orang warga desa Sambiroto Kecamatan Kajen. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, MSi didampingi Wakil Bupati Pekalongan Ir. Arini Harimurti kepada Kartubi dan Wastri.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan Desa Sambiroto Kajen tersebut, Dansatgas Sengkuyung II, yang juga Danramil 03/Kajen Kodim 0710 Pekalongan Kapt. Inf. Parman dalam laporannya menyampaikan, selain merehap RTLH, program TMMD Sengkuyung II lainnya adalah pembuatan makodam jalan dengan volume panjang 1.232 M x lebar 4 M, pengaspalan jalan dengan volume panjang 760 M x lebar 2,8 M, pembuatan turap dengan volume panjang 120 M x tinggi 1 M dan volume panjang 70 M x tinggi 1 M serta pembuatan plat dekker volume panjang 5 M x lebar 1 M sebanyak 2 buah. “TMMD ini juga akan memberikan penyuluhan dan pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan dan potensi yang ada di lokasi TMMD, “ ujar Parman.

Lebih lanjut Parman melaporkan, TTMD yang dibiayai dengan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sebesar 430 juta rupiah tersebut akan digelar selama 21 hari dari tanggal 20 September hingga 10 Oktober 2016. Ditambahkannya bahwa manfaat yang bisa didapat dari proyek tersebut diantaranya adalah akan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, memperlancar arus lalu lintas, mendorong semangat masyarakat dalam membangun desanya, dan juga meningkatkan kemanunggalan TNI-Rakyat.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, SH, MIP dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH, MSi memberikan apresiasi atas sinergitas TNI/Polri bersama Kementerian, Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan desa melalui TMMD. “TMMD telah betul-betul menjadi sebuah program nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di desa-desa. Semangat gotong royong yang terus terawat dengan baik lewat TMMD inilah kemanunggalan TNI dengan rakyat yang telah banyak memberi manfaat nyata bagi rakyat itu sendiri,” katanya.

KAJEN – Penandatangan MoU ini merupakan sebuah terobosan dan sebagai langkah maju yang diambil Bapak Asip Kholbihi sebagai seorang Bupati dan ini langka di republik ini, dimana berinisiatif untuk mendorong agar aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Hanif Dhakiri, seusai menyaksikan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pekalongan dengan Paguyuban Kepala Desa (Bahurekso) Kabupaten Pekalongan, pada acara “Sarasehan Bersama Menteri Ketenagakerjaan RI dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Pekalongan”, Sabtu (17/9/2016) di Pendopo Rumah Dinas Jabatan Bupati Pekalongan.

Kegiatan dihadiri antara lain oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Hamid, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH, FKPD Kabupaten Pekalongan, Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Dra. Wika Bintang, MM, Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Mukaromah Syakoer, MM beserta kepala SKPD, Camat, dan Kepala Desa se Kabupaten Pekalongan, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Asosiasi Pekerja serta ratusan tamu undangan lain.

“Jadi para perangkat desa pantas dan wajib bersyukur karena ada inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memberikan perlindungan sosial bagi Kepala Desa dan aparatur Desa melalui skema BPJS Ketenagakerjaan ini. Dan mudah-mudahan dengan peridungan sosial dari BPJS Ketenagakerjan ini akan mendorong peningkatan kinerja dari Kepala Desa dan aparatur Desa,” terang Mennaker Hanif.

KAJEN – Setelah melalui tahapan penyusunan dan pembahasan oleh legislatif bersama eksektif serta penyampaian kata akhir seluruh Fraksi DPRD, Selasa (13/9/2016) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016 dapat disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan Raperda menjadi Perda tersebut dibuktikan dengan penandatanganan bersama antara Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH., M.Si dan Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH bersama kedua Wakil Ketua DPRD yakni  Nunung Sugiantoro, ST dan H. Achmad Kozien, ST. Dan disaksikan oleh seluruh Anggota DPRD, FKPD, Sekda beserta Kepala SKPD se Kabupaten Pekalongan, serta tamu undangan lain.

Bupati Asip mengawali sambutan menyampaikan bahwa persetujuan Raperda menjadi Perda guna memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ini selanjutnya akan kita sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi agar tercapai keselarasan antara kebijakan daerah, provinsi dan nasional maupun sinergitas antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur. Disamping itu juga untuk menghindari agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,” terang Bupati.

KAJEN – Wakil Bupati Pekalongan, Ir. Hj. Arini Harimurti kemarin (5/9) memantau stok hewan kurban di Pasar Hewan Wiradesa. Didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kab. Pekalongan, Ir. Siswanto, Wabup dengan teliti mengamati kondisi hewan kurban, khususnya sapi yang diperjual belikan di pasar tersebut. Menurut Arini kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa sapi yang datang maupun keluar dari Kabupaten Pekalongan terutama yang akan dijadikan sebagai hewan kurban benar-benar sehat.

Diterangkan Arini bahwa sebenarnya secara rutin dinas terkait sudah melakukan pemeriksaan, seperti memberikan vitamin, maupun obat cacing sebagai upaya untuk memastikan sapi – sapi tersebut benar-benar sehat. “ Alhamdulillah kondisi hewan kurban di Kab. Pekalongan tidak ada indikasi anthrax, sehat,” tegas Arini.

Sementara itu, Kepala DKPP Kab. Pekalongan menjelaskan bahwa kebanyakan stok hewan kurban, terutama sapi, yang masuk ke Kab. Pekalongan berasal dari wilayah Jawa Timur dan secara umum kondisi sapi pada saat baru datang sehat, hanya saja biasanya kelelahan atau stres karena perjalanan jauh, namun kondisi tersebut menurut Siswanto bisa dipulihkan.

Lebih lanjut Siswanto mengungkapkan bahwa stok sapi di Kab. Pekalongan aman, yaitu ada ± 23. 000 ekor, dengan perkiraan kebutuhan untuk hewan kurban sebanyak ± 1.500 ekor (sapi), 90 – 100 ekor (kerbau), dan ± 2.500 ekor (kambing). Sedangkan jenis sapi yang tersedia ada 4, yaitu Limosin, Brahman, Simental, dan lokal, sementara untuk harga telah terjadi kenaikan 10 – 15 % dari harga normal / biasanya, namun hal tersebut dinilai siswanto merupakan hal yang wajar. (dian’s/Aan)

Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan