KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna membahas kesiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M. Rakor berlangsung di Ruang Rapat Bupati Pekalongan, Selasa (10/3/2026).
Rakor dipimpin oleh Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. dan dihadiri unsur Forkopimda, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Tengah terkait kesiapan daerah dalam menghadapi momentum Lebaran.
Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan berbagai sektor, mulai dari arus mudik, keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga ketersediaan bahan pokok.
“Kami baru saja menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda untuk menindaklanjuti arahan dari Bapak Gubernur. Ini memang rutin dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Semua sektor kita cek, mulai dari kesiapan arus mudik, lalu lintas, hingga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pengamanan lalu lintas dan situasi kamtibmas akan menjadi perhatian utama dan akan ditangani langsung oleh jajaran Polri bersama TNI serta didukung oleh instansi terkait lainnya.
Selain itu, Pemkab Pekalongan juga telah melakukan pengecekan langsung ke pasar guna memastikan ketersediaan bahan pokok. Dari hasil pemantauan di lapangan, stok kebutuhan pokok di Kabupaten Pekalongan dinilai aman dan mencukupi.
“Ketersediaan bahan pokok kita cukup, bahkan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sekitar tiga bulan ke depan,” jelasnya.
Dalam rakor tersebut juga dibahas mengenai pelaksanaan takbir keliling serta berbagai imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga ketertiban selama perayaan Idul Fitri. Pemerintah bersama aparat keamanan juga akan melakukan pengawasan di sejumlah titik jalur mudik serta lokasi yang berpotensi terjadi kepadatan lalu lintas.
Sukirman juga mengajak masyarakat untuk menjaga suasana kondusif dengan menghindari kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan konvoi, trek-trekan, perang sarung maupun menyalakan petasan atau mercon. Mari bersama-sama menjaga ketertiban sehingga perayaan Idul Fitri dapat berlangsung aman, nyaman dan penuh suka cita,” pungkasnya.
Selasa, 10 Maret 2026
KAB. PEKALONGAN – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan arahan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar tetap menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, Acara berlangsung Senin 9 Maret 2026 di Aula Setda Pemkab Pekalongan.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan kembali mencatatkan capaian positif di sektor perkebunan. Sebanyak 19 ton kopi robusta asal Kabupaten Pekalongan diekspor ke Yunani dalam kegiatan pelepasan ekspor perdana tahun 2026 yang berlangsung di Halaman Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, Senin (9/3/2026).
Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang , jelang lebaran mulai melakukan perbaikan jalan pada Rabu (4/03/2026) dengan metode Penambalan Lubang (Patching). Perbaikan dilakukan di beberapa ruas jalan kabupaten. Diantaranya Ruas jalan Kajen-Kwasen, ruas jalan Bukur-Krandon dan ruas jalan Kemasan, Kecamatan Bojong.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal menyusul dinamika hukum yang sedang berlangsung. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., kepada awak media di kompleks Kantor Setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (04/03/2026).
Kota Pekalongan – Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama tiga pemerintah daerah lain resmi menandatangani Surat Pernyataan Kesiapan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik atau Pembangkit Listrik Energi Sampah (PSEL). Komitmen ini menjadi tonggak penting dalam upaya penanganan masalah sampah secara regional penandatanganan tersebut digelar di Cinlong Restaurant Kota Pekalongan, Selasa (24/2/2026) petang.
Dalam kegiatan tersebut, Plt Bupati didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pekalongan, di antaranya Kapolres, Dandim, Kajari, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sukirman menyampaikan bahwa peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi harga berbagai komoditas di pasar tetap stabil serta tidak terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat.
“Bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, serta OPD terkait, kami sengaja melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kepastian harga kebutuhan pokok dan komoditas lainnya yang dijual di pasar. Alhamdulillah, dari hasil pemantauan sementara, harga-harga masih relatif stabil,” ujarnya.
Selain memantau harga, Pemkab Pekalongan juga mendorong para pedagang di pasar untuk dapat berperan sebagai pemasok dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar pemerintah daerah.
“Kami juga ingin mendorong para pedagang di pasar ini agar nantinya bisa menjadi supplier dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah, karena sebagian komoditas yang dijual di program tersebut berasal dari para pedagang pasar,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sukirman juga menanggapi keluhan pedagang terkait kondisi atap pasar yang mengalami kebocoran akibat terpaan angin kencang beberapa waktu lalu. Ia memastikan perbaikan akan segera dilakukan.
“Insya Allah kalau tidak sore ini, paling lambat besok sudah akan kita perbaiki. Secara teknis hanya mengganti bagian fiber atau asbes yang rusak,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan menindaklanjuti persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah di lingkungan pasar agar tercipta kondisi pasar yang lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat.
Melalui peninjauan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.
Selasa, 10 Maret 2026
Menyusul kondisi Pemkab Pekalongan saat ini, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan keadaan tersebut tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik terhadap masyarakat. Ia menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah daerah tetap fokus menjalankan program pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Gubernur juga meminta Plt Bupati Pekalongan, Sukirman bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan kegiatan pelayanan publik tetap berjalan normal.
"Hari ini sengaja kita berkumpul dan saya hadirkan seluruh Kepala Dinas di Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten Pekalongan untuk bersama-sama menyikapi kondisi kabupaten Pekalongan yang belum baik-baik saja, utamanya masalah pelayanan," terangnya.
Pihaknya berharap dengan kepemimpinan sementara yang dijalankan oleh Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, roda pemerintahan di Kabupaten Pekalongan dapat tetap berjalan baik sambil menunggu proses hukum yang sedang berlangsung
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, menerima arahan langsung dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Terlebih pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama pada masa menjelang Idul Fitri yang identik dengan meningkatnya aktivitas masyarakat.
Ia meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memastikan berbagai layanan publik tetap berjalan optimal, mulai dari pelayanan administrasi, kesehatan, hingga kesiapan infrastruktur dan pengamanan arus mudik.
“Momentum menjelang Lebaran ini biasanya aktivitas masyarakat meningkat. Karena itu pelayanan kepada masyarakat harus tetap maksimal, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
Plt Bupati Pekalongan Sukirman menyatakan kesiapan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menjalankan instruksi Gubernur Jawa Tengah.
Menurutnya, pihaknya akan memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga menjelang Lebaran.
“Kami siap melaksanakan arahan dari Bapak Gubernur untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri,” kata Sukirman.
Senin, 9 Maret 2026
Ekspor tersebut dilepas oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, S.Sos., M.Si yang hadir mewakili Plt. Bupati Pekalongan.
Dalam keterangannya, Anis Rosidi menyampaikan bahwa ekspor kali ini merupakan kelanjutan dari pengiriman kopi Pekalongan ke Yunani yang sebelumnya sudah dilakukan beberapa kali.
“Ini merupakan ekspor kelima kopi Pekalongan ke Yunani, sekaligus menjadi ekspor pertama pada tahun 2026 dengan jumlah sekitar 19 ton. Ini menunjukkan bahwa kopi Pekalongan memiliki peluang pasar yang cukup besar di luar negeri,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi dari pihak eksportir, permintaan kopi dari Pekalongan di pasar Yunani cukup tinggi. Bahkan, rencananya ekspor lanjutan akan kembali dilakukan pada bulan Mei mendatang dengan jumlah yang lebih besar.
“Permintaan pasar sebenarnya masih sangat terbuka, namun saat ini kita masih terus meningkatkan kapasitas produksi agar bisa memenuhi permintaan tersebut,” jelasnya.
Anis juga menjelaskan bahwa kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki sejarah panjang di Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, budidaya kopi di wilayah ini sudah dimulai sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini terus dikembangkan oleh para petani.
Keberhasilan ekspor ini, lanjutnya, tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga lembaga pendamping seperti Bank Indonesia yang turut memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM, baik dari sisi peningkatan kualitas produk, pengemasan, hingga pemasaran.
Selain itu, dukungan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Badan Karantina Indonesia juga menjadi faktor penting dalam proses ekspor, khususnya dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan standar mutu produk untuk pasar internasional.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga mendorong pengembangan kopi melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan agar produksi kopi daerah dapat terus meningkat.
“Selama ini sebagian besar kopi berasal dari kawasan hutan. Ke depan kita dorong pengembangan yang lebih luas dan terencana agar kopi Pekalongan semakin berkembang dan mampu bersaing di pasar global,” pungkasnya.
Ekspor ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi kopi Kabupaten Pekalongan di kancah internasional.
Senin, 9 Maret 2026
Penambalan Lubang (patching) adalah Cara paling dasar untuk memperbaiki lubang jalan, sering disebut "lempar dan gulir" (prosedur dasar) atau penambalan campuran panas (CAP) untuk hasil lebih permanen.
Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan berkendara bagi masyarakat kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Mengingat momen lebaran seringkali terjadi peningkatan arus lalu lintas di berbagai wilayah termasuk kabupaten Pekalongan.
Kamis, 5 Maret 2026
Dalam keterangannya, Wakil Bupati menyampaikan rasa keprihatinan atas situasi yang terjadi serta mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami menyampaikan rasa sedih dan prihatin. Ibarat dalam satu keluarga ada yang terkena musibah. Kita doakan semoga segala sesuatunya dapat terselesaikan dengan baik. Kami menghormati dan menjunjung tinggi proses hukum yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Ia menegaskan, pelayanan publik di seluruh sektor tetap berjalan seperti biasa, baik di bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan perizinan, pasar, maupun sektor UMKM. Menurutnya, sistem kerja di lingkungan Pemkab telah diatur agar tetap berjalan meskipun terdapat pejabat yang berhalangan.
“Kami terbiasa berbagi tugas. Jika salah satu berhalangan, yang lain akan mengambil alih. Para asisten dan kepala dinas juga saling mendukung sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” jelasnya.
Terkait sejumlah ruangan yang sempat disegel, Wakil Bupati menyebutkan bahwa langkah penyesuaian telah dilakukan agar aktivitas pemerintahan tetap efektif.
“Ada beberapa bagian yang dialihkan sementara. Para asisten sudah mengambil inisiatif agar pekerjaan tetap berjalan optimal,” tambahnya.
Mengenai perkembangan proses hukum, pihaknya masih menunggu informasi resmi dan arahan lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Kami menunggu petunjuk dari Bapak Gubernur serta perkembangan proses yang berjalan. Untuk langkah-langkah selanjutnya tentu akan kami konsultasikan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Wakil Bupati juga memastikan bahwa hak-hak aparatur sipil negara tetap aman dan tidak terdampak situasi saat ini.
“Gaji, gaji ke-13, dan THR ASN tetap aman. Kami pastikan seluruh kewajiban pemerintah kepada pegawai maupun pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.
Kamis, 5 Maret 2026
KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengapresiasi penyelenggaraan Bank Jateng Kajen Expo 2026 yang dinilai mampu membuka akses informasi perumahan, kendaraan, serta layanan perbankan bagi masyarakat luas yang diadakan di halaman Bank Jateng Cabang Kajen, Senin (2/3/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah positif karena tidak hanya menghadirkan promosi produk, tetapi juga mendukung program strategis pemerintah, khususnya program pembangunan tiga juta rumah bersubsidi.
“Kegiatan ini sangat baik dan perlu disosialisasikan lebih luas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, baik ASN maupun non-ASN. Apalagi masih banyak warga yang belum memiliki hunian,” ujarnya.
Sekda menilai momentum menjelang Ramadan menjadi peluang yang tepat untuk mendorong pemanfaatan fasilitas pembiayaan, terutama bagi ASN yang baru menerima gaji maupun Tunjangan Hari Raya (THR). Menurutnya, kebutuhan primer seperti rumah menjadi prioritas utama bagi pegawai yang baru memulai karier.
Ia juga mengingatkan pentingnya penyebarluasan informasi secara masif agar masyarakat memahami kemudahan persyaratan serta skema pembiayaan yang tersedia, termasuk rumah bersubsidi dengan uang muka ringan.
Sementara itu, Kepala Bank Jateng Cabang Kajen, Teguh Sri Prabowo, menyampaikan bahwa pihaknya siap berperan aktif mendukung program pemerintah, khususnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak hanya diperuntukkan bagi ASN dan PPPK, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum yang memiliki usaha atau penghasilan tetap, termasuk pekerja nonformal.
“Melalui fasilitas FLPP, masyarakat bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah dengan uang muka hanya 1 persen. Program ini sangat diminati, terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Bank Jateng, masih terdapat sekitar 300 ASN di Kabupaten Pekalongan yang belum memiliki hunian. Oleh karena itu, pihaknya mendorong ASN, PPPK, maupun masyarakat umum untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang tersedia di Bank Jateng Cabang Kajen maupun kantor cabang pembantu.
Selain pembiayaan perumahan, dalam expo tersebut juga ditawarkan fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) serta informasi berbagai produk tabungan unggulan, seperti Tabungan BIMA dan BIMA Rencana yang menawarkan bunga kompetitif setara deposito.
Pemkab Pekalongan berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Jateng dapat terus diperkuat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Bank Jateng Kajen Expo 2026 diharapkan menjadi sarana efektif untuk mempertemukan masyarakat dengan lembaga keuangan dan pengembang, sehingga akses terhadap hunian dan layanan perbankan semakin mudah dan terjangkau.
Senin, 2 Maret 2026
Empat pemerintah daerah yang terlibat yakni Pemkab Pekalongan diwakili Wakil Bupati H. Sukirman, Pemkot Pekalongan yang ditandatangani oleh Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid, Pemkab Batang diwakili Sekda Sri Purwaningsih, serta Pemkab Pemalang yang ditandatangani langsung Bupati Anom Widiyantoro.
Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman menegaskan, langkah konkret dan kolaboratif lintas daerah ini sangat tepat dilakukan agar persoalan sampah tidak terus berlarut.
Masalah sampah merupakan problem klasik yang harus diselesaikan dengan strategi dan terobosan yang tepat.
"Ini nota kesepakatan lagi, nota kesepahaman sudah, kebijakan politik juga sudah sekarang tinggal teknis untuk kepentingan masyarakat untuk percepatan demi
terealisasi trobosan ini," terangnya.
Senada Walikota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid menyampaikan, Dengan komitmen kuat dari empat daerah dan dukungan pihak swasta, pihaknya optimistis pembangunan PSEL akan menjadi solusi konkret dan berkelanjutan dalam menuntaskan persoalan sampah di Pekalongan Raya.
“Harus memutar otak, harus punya strategi yang pas untuk mengatasi masalah sampah. Alhamdulillah, ini datang PT L-Energi Green Solutions membawa kabar baik dengan progres yang paling komplit. Sudah ke Danantara, sudah ke kementerian, sudah ke provinsi. Ini sangat luar biasa,” ungkapnya.
Semua pihak berharap, proyek PSEL ini dapat menjadikan Pekalongan Raya sebagai pilot project pengolahan sampah menjadi energi listrik di tingkat nasional. Adapun kapasitas yang dirancang mencapai 1.000 ton sampah per hari, sehingga membutuhkan pasokan dari empat daerah, yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang.
Ditambahkan, pembangunan PSEL ini dirancang tanpa membebani APBD masing-masing daerah.
Rabu, 25 Februari 2026
SEMARANG – Menyikapi kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai dampak kebijakan opsen dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi meluncurkan kebijakan pengurangan PKB 2026.
Pengurangan PKB yang salah satunya potongan langsung sebesar lima persen dari nilai pokok pajak kendaraan bermotor tersebut, berlangsung mulai 20 Februari 2026 hingga 31 Desember 2026
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, menjelaskan, kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2026 tanggal 20 Februari 2026 tentang Pemberian Pengurangan atas Pajak Kendaraan Bermotor.
Kebijakan itu lahir dari perhatian langsung pimpinan daerah terhadap aspirasi warga, terkait keluhan penerapan opsen dari pemerintah pusat yang tertuang dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan PP 35 Tahun 2023.
“Berdasarkan dinamika yang berkembang di masyarakat terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, Bapak Gubernur Ahmad Luthfi telah memerintahkan kepada kami untuk melakukan pengkajian relaksasi. Hasil kajian dari tim teknis tersebut kemudian disampaikan kepada Bapak Gubernur dan disetujui melalui penetapan Keputusan Gubernur ini,” jelas Masrofi, di Semarang, Minggu (22/2/2026).
Dia menambahkan, program itu merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah provinsi, dalam membantu masyarakat memenuhi kewajiban secara lebih ringan, mudah, dan tertib.
“Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap warga mendapatkan kesempatan yang sama, untuk menata kewajiban administrasi kendaraannya tanpa beban berlebih, sekaligus menjaga stabilitas penerimaan daerah untuk pembangunan,” imbuhnya.
Dijelaskan, program itu mencakup empat poin keringanan utama. Yakni, pemberian potongan langsung sebesar lima persen dari nilai pokok pajak kendaraan bermotor, denda atau sanksi administratif yang akan disesuaikan secara otomatis mengikuti nilai pokok pajak yang telah diberikan pengurangan.
Kemudian, pengurangan tunggakan pokok PKB beserta sanksi administratifnya untuk masa pajak yang jatuh tempo mulai 5 Januari 2025, serta pengurangan pokok, sanksi administrasi, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Menurut Masrofi, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini secara otomatis saat melakukan pembayaran di seluruh titik layanan Samsat.
“Kami informasikan bahwa saat ini layanan E-Samsat seperti NewSakpole, Samsat Budiman, dan Samsat Corporate sedang dalam tahap penyesuaian data teknis. Untuk sementara waktu, masyarakat diimbau melakukan pembayaran secara langsung di kantor pelayanan Samsat agar mendapatkan hak relaksasi ini,” ujar Masrofi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap, momentum itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga. Kontribusi pajak yang dibayarkan akan dikembalikan kepada masyarakat, dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Sumber : Bependa Jateng/Pd, Diskomdigi Jateng
Minggu, 22 Februari 2026
