Artikel

WIRADESA – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong penguatan sektor pertanian melalui organisasi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat membuka Rembuk Paripurna KTNA Kabupaten Pekalongan di Hall Room Hotel Merlin Wiradesa, Sabtu (26/9/2026).

Sukirman mengatakan, Rembuk Paripurna KTNA merupakan forum penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi, menyusun program kerja dan rekomendasi, sekaligus memilih kepengurusan baru.

“Rembuk Paripurna ini merupakan semacam reorganisasi atau musyawarah. Ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu memberikan evaluasi kepada organisasi, menyusun program kerja dan rekomendasi, serta memilih kepengurusan yang baru,” ujar Sukirman.

Menurutnya, semangat para petani untuk berkumpul, berserikat dan membentuk organisasi menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian. KTNA diharapkan dapat menjadi wadah komunikasi sekaligus merespons berbagai program pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten Pekalongan.

“Ini luar biasa. Semangat para petani untuk berkumpul, berserikat, membentuk organisasi menjadi penting untuk merespons situasi dan berbagai program pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten,” katanya.

Sukirman menegaskan, keberadaan KTNA diharapkan mampu turut memperkuat basis pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Pekalongan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan berbagai produk unggulan pertanian serta terobosan-terobosan di sektor pertanian.

Salah satu hal yang saat ini menjadi perhatian Pemkab Pekalongan, lanjutnya, adalah finalisasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.

Selain penguatan sektor pertanian, Sukirman juga menekankan pentingnya regenerasi petani. Menurutnya, kepengurusan KTNA yang baru diharapkan mampu merangkul generasi muda agar memiliki kecintaan dan kepedulian terhadap dunia pertanian.

“Kita berharap nanti kepengurusan KTNA yang baru dapat merangkul generasi muda untuk kemudian mencintai pertanian dan memahami pertanian, minimal keluarganya terlebih dahulu,” ungkapnya.

Ia menilai pengalaman para petani senior merupakan sumber pengetahuan yang sangat berharga bagi generasi muda. Selain pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal, pengalaman di lapangan maupun pengalaman berorganisasi menjadi bekal penting dalam proses regenerasi.

“Memang teori bisa didapat dari bangku perkuliahan. Tetapi pengalaman para senior, pengalaman di lapangan, pengalaman dalam organisasi dan seterusnya menjadi ilmu yang sangat penting untuk regenerasi atau generasi muda,” jelasnya.

Karena itu, para petani senior diharapkan tidak hanya menjalankan aktivitas organisasi, tetapi juga dapat menjadi penggerak dalam menumbuhkan minat generasi muda terhadap pertanian.

“Yang tidak kalah penting adalah memotivasi mereka agar mempunyai kepedulian dan mau melanjutkan kiprah para senior untuk melanjutkan di bidang pertanian,” pungkas Sukirman.

KEDUNGWUNI – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) tidak berhenti pada urusan kaderisasi organisasi, tetapi ikut mengambil peran menghadapi persoalan serius yang membayangi pelajar dan generasi muda.

Plt. Bupati Pekalongan Sukirman menyebut persoalan seperti pernikahan dini, kenakalan remaja, kekerasan seksual hingga masih adanya anak tidak sekolah membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk organisasi kepemudaan.
Hal itu disampaikan Sukirman saat menghadiri Konferensi Cabang (Konfercab) XXIV IPNU Kabupaten Pekalongan di Aula Gedung B Lantai I ITSNU Pekalongan, Jumat (25/9/2026) malam.

Menurut Sukirman, kedekatan IPNU dengan pelajar dan masyarakat menjadi modal penting untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun generasi muda yang tangguh.
“Ada berbagai program ataupun isu tentang membangun generasi muda yang tangguh, di antaranya penanganan pernikahan dini, kenakalan remaja, kekerasan seksual dan berbagai persoalan lainnya,” kata Sukirman.

Sukirman juga mendorong kader IPNU memperkuat kapasitas pendidikan. Menurutnya, pelajar tidak boleh berhenti pada pendidikan dasar, tetapi harus memiliki cita-cita melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi bahkan jenjang S2 dan S3.
IPNU juga diminta ikut mengawal program “KUDU Sekolah”, yang ditujukan untuk mengatasi masih adanya anak tidak sekolah di Kabupaten Pekalongan.

“Kita sama-sama untuk terus menyusun langkah, menyusun rencana-rencana pembangunan cita-cita kita yang baik, terutama dalam hal menciptakan generasi yang unggul dan merencanakan generasi yang tangguh,” ujarnya.

Ketua PCNU Kabupaten Pekalongan KH Muslich Khudori menegaskan, IPNU dan IPPNU merupakan pintu awal kaderisasi Nahdlatul Ulama sekaligus penguatan ketahanan akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Karena itu, ia berharap Konfercab tidak sekadar menghasilkan kepengurusan baru, tetapi melahirkan program yang memberikan dampak nyata bagi pelajar dan masyarakat.

“Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menorehkan program yang betul-betul bermanfaat untuk kemajuan IPNU itu sendiri dan untuk kemajuan Nahdliyin pada umumnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua PW IPNU Jawa Tengah Lukman Hamid mengingatkan kader agar tidak gagap menghadapi perkembangan digital. Ia menyebut tiga fondasi yang harus diperkuat, yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wawasan yang luas, serta kemampuan berorganisasi.

Senada, Ketua PC IPNU Kabupaten Pekalongan Abdul Syukur menegaskan tantangan organisasi ke depan bukan hanya menjaga eksistensi internal, tetapi ikut memikirkan persoalan pelajar di luar organisasi.
“IPNU bukan memikirkan dirinya sendiri, tetapi IPNU harus memikirkan pelajar-pelajar di luar kita semuanya,” tegasnya.

Konfercab XXIV IPNU Kabupaten Pekalongan diharapkan menjadi momentum menyusun agenda kaderisasi sekaligus memperluas kontribusi organisasi dalam menangani persoalan nyata generasi muda, mulai dari pendidikan hingga problem sosial yang mengancam pelajar.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong generasi muda agar memiliki perencanaan yang matang dalam menata pendidikan, kehidupan, keluarga, hingga kondisi keuangan. Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., saat menghadiri kegiatan Campus Finance Talk: Transformasi Digital dan Literasi Keuangan "Menyiapkan Generasi Muda Yang Bijak Mengelola Keuangan" di Gedung Student Center UIN Gus Dur Pekalongan, Jumat (25/9/2026).

Pelaksan Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang menghadirkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dr. Muhammad Hanif Dhakiri, S.Ag., M.Si., serta jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan program Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam membangun generasi muda yang memiliki perencanaan kehidupan dan masa depan yang baik.

“Pemerintah Kabupaten Pekalongan saat ini terus berupaya menciptakan generasi muda yang memiliki perencanaan kehidupan dan masa depan yang baik. Salah satunya melalui program Duta Genre atau Duta Generasi Berencana,” ujarnya.

Sukirman menjelaskan, generasi berencana tidak hanya diarahkan untuk memiliki cita-cita dan perencanaan pendidikan, tetapi juga memahami kesiapan dalam membangun kehidupan berkeluarga.

Ia menekankan pentingnya edukasi kepada generasi muda mengenai kesiapan berkeluarga dan pencegahan perkawinan pada usia anak. Menurutnya, perencanaan yang matang diperlukan agar generasi muda mampu mempersiapkan masa depannya dengan baik.

“Generasi muda harus terus belajar dan didorong untuk dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Yang tidak kalah penting adalah perencanaan dalam membangun rumah tangga,” jelasnya.

Selain pendidikan dan keluarga, Sukirman menilai literasi serta perencanaan keuangan juga menjadi bagian penting dalam membentuk generasi muda yang mandiri. Karena itu, sosialisasi perencanaan keuangan yang digelar OJK dinilai sejalan dengan upaya Pemkab Pekalongan dalam pemberdayaan masyarakat.

“Kegiatan dialog dan sosialisasi mengenai perencanaan keuangan bagi generasi muda ini sangat nyambung dengan program yang sedang kita lakukan di Pemerintah Kabupaten Pekalongan,” katanya.

Lebih lanjut, Sukirman menyampaikan bahwa sinergi dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat. Terlebih, Pemkab Pekalongan saat ini tengah berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Berbagai pembangunan seperti ruas jalan, irigasi dan jembatan terus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.

“Di tengah keterbatasan ruang fiskal, kita saat ini sedang berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur. Karena itu, kita perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dengan pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia,” tuturnya.

Sukirman berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, OJK, DPR RI, perguruan tinggi dan berbagai pihak lainnya dapat terus dikembangkan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat program pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi generasi muda.

“Kami berharap sinergitas yang selama ini sudah terbangun terus berkembang dan semakin kuat ke depan, sehingga bersama-sama kita dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan masyarakat Kabupaten Pekalongan,” pungkasnya..

Kajen - Musim kemarau yang berlangsung sejak Juli mulai berdampak pada sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan. Hingga Kamis (24/9/2026), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 18 desa di 10 kecamatan mengalami kekeringan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto, S.H., M.H., mengatakan, kondisi tersebut membuat BPBD mulai melakukan dropping air bersih sejak 16 Juli 2026, yang diawali di Desa Sragi.

“Berdasarkan data yang masuk, saat ini ada 18 desa di 10 kecamatan yang mengalami kekeringan. Total air bersih yang sudah kami distribusikan mencapai 1.434.000 liter untuk 18.149 warga terdampak,” kata Agus.

Menurutnya, dropping air bersih dilakukan berdasarkan permohonan dari wilayah yang membutuhkan. Sebelumnya, BPBD melakukan pemetaan dan assessment untuk memastikan kondisi kekeringan sekaligus menentukan lokasi penempatan torn atau tangki air agar mudah dijangkau masyarakat.

Selain permohonan dari pemerintah desa, BPBD juga melayani kebutuhan air bersih dari sejumlah sekolah dan pondok pesantren.

Dalam pelaksanaannya, BPBD mengandalkan satu armada milik sendiri, dibantu armada yang dipinjam dari Dinas Pekerjaan Umum serta dukungan PMI. Dengan tiga armada tersebut, rata-rata sekitar 10 tangki air didistribusikan setiap hari.

Setiap tangki berkapasitas 4.000 liter. Artinya, dalam sehari sekitar 40.000 liter air dapat didistribusikan. BPBD pernah melakukan dropping hingga 16 tangki dalam sehari, tetapi pengiriman bisa berlangsung sampai malam.

Untuk menjaga kondisi armada, saat ini penggunaannya dibatasi sekitar tiga sampai empat tangki untuk setiap armada per hari.

Agus menambahkan, Polres Pekalongan dan PMI yang turut melakukan dropping air juga berkoordinasi dengan BPBD, termasuk terkait penggunaan armada tangki.

Untuk memenuhi kebutuhan air, BPBD membeli air dari PDAM sebelum kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Berbeda dengan sejumlah daerah yang telah memiliki sumur dalam, Kabupaten Pekalongan saat ini masih mengandalkan pasokan dari PDAM.

Di sisi lain, BPBD mengingatkan masyarakat agar mewaspadai risiko kebakaran selama musim kemarau. Sepanjang September 2026, tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran. Agus menyebut sebagian kejadian diduga berkaitan dengan kelalaian, seperti aktivitas membakar sampah yang tidak terkendali.

“Masyarakat kami imbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Untuk penggunaan air bersih juga mohon dihemat karena kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung sampai sekitar Oktober,” ujarnya.

Berdasarkan informasi BMKG yang diterima BPBD, musim hujan secara nasional diperkirakan mulai November. Sementara untuk Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Pekalongan, hujan diperkirakan mulai turun sekitar pertengahan Oktober meskipun intensitasnya masih terbatas.

BPBD berharap masyarakat dapat bersama-sama menghadapi musim kekeringan dengan bijak, menghemat air, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hingga musim hujan tiba.

Kesesi – Musim kemarau yang berlangsung cukup panjang mulai dirasakan warga Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kesesi. Debit mata air yang selama ini menjadi sumber kebutuhan warga perlahan berkurang. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Desa Ujungnegoro mengajukan bantuan air bersih kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pekalongan. Permintaan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyaluran sekitar 5.000 liter air bersih kepada warga, Kamis (24/9/2026).

Kepala Desa Ujungnegoro, Sutaryo, menyampaikan apresiasi kepada PMI Kabupaten Pekalongan yang telah merespons kebutuhan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Desa Ujungnegoro, kami mengucapkan terima kasih kepada PMI Kabupaten Pekalongan yang sudah memberikan bantuan air bersih. Alhamdulillah, bantuan ini bisa meringankan beban warga, terutama yang sedang mengalami kekurangan air,” ujarnya.

Sutaryo mengatakan, warga mulai merasakan kekurangan air dalam dua hingga tiga hari terakhir. Sebelumnya, kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi dari sumber mata air yang tersedia.

Namun, kemarau yang cukup panjang membuat debit mata air terus berkurang. Bahkan setelah air yang tersedia dibagi secara merata, kebutuhan warga masih belum sepenuhnya tercukupi.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya tidak mengalami seperti ini. Tahun ini kemaraunya cukup panjang sehingga mata air berkurang. Setelah dibagi rata pun masih kekurangan,” jelasnya.

Desa Ujungnegoro memiliki 13 RT. Kondisi kekurangan air dirasakan di sejumlah wilayah, dengan tingkat kebutuhan yang berbeda. Diperkirakan sekitar 400 kepala keluarga terdampak kondisi tersebut.

Staf Bidang Administrasi PMI Kabupaten Pekalongan, Iwan Setiaji, menjelaskan bahwa penyaluran air bersih dilakukan berdasarkan permintaan dari pemerintah desa maupun kecamatan.

“Bantuan ini berawal dari adanya permintaan dari desa ataupun kecamatan. Kemudian, permintaan tersebut kami tindak lanjuti dengan distribusi air bersih,” kata Iwan.

Menurutnya, pemerintah desa yang membutuhkan bantuan terlebih dahulu mengirimkan surat permohonan. Setelah itu, PMI melakukan tindak lanjut dan menyalurkan bantuan sesuai kondisi serta kebutuhan di lapangan.

Untuk Kamis (24/9/2026), PMI menyalurkan bantuan di Desa Ujungnegoro. Selanjutnya, pada Jumat (25/9/2026), distribusi air bersih dijadwalkan menyasar Desa Dororejo dan Desa Sawangan, Kecamatan Doro.

Iwan berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Ia juga mengimbau warga untuk menggunakan air secara bijak mengingat musim kemarau masih berlangsung.

“Mudah-mudahan masyarakat bisa terbantu dengan adanya air bersih ini dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena musim kemarau ini akan lebih panjang, kami mengimbau masyarakat agar jangan terlalu boros menggunakan air bersih,” ujarnya.

Bantuan tersebut mendapat sambutan positif dari warga. Ida dan Nuriyatun, warga RT 05/RW 02 Desa Ujungnegoro, mengaku bersyukur karena lokasi penyaluran air berada tidak jauh dari rumah mereka.

“Terima kasih kepada PMI dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang memberikan bantuan air bersih. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk warga di sini,” ujar keduanya sambil tersenyum.

Nuriyatun menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan mandi dan mencuci, warga saat ini mengandalkan air sungai. Sementara untuk kebutuhan minum sehari-hari, warga memilih membeli air isi ulang.

Bantuan air bersih diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus meringankan beban masyarakat selama menghadapi musim kemarau.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus meningkatkan kewaspadaan dan langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran, terutama pada lahan-lahan kering yang rawan terbakar dan berada di sekitar permukiman penduduk.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengatakan kejadian kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan menjadi perhatian bersama. Beberapa di antaranya terjadi di Kandangserang, Kedungwuni, Sragi, dan sejumlah wilayah lainnya.

“Berapa kali kita mengalami kebakaran, seperti di Kandangserang, kemudian kemarin di Kedungwuni, di Sragi, dan seterusnya. Ini tentu menjadi satu hal yang harus kita antisipasi terus ke depan,” ujar Sukirman.

Menurutnya, upaya mitigasi telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri. Edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian juga terus dilakukan guna mencegah terjadinya kebakaran.

Namun demikian, Sukirman mengingatkan bahwa faktor kelalaian manusia masih menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Aktivitas sederhana seperti membakar sampah maupun membuang puntung rokok sembarangan dapat memicu kebakaran, khususnya ketika kondisi lahan sedang kering.

“Sebenarnya TNI dan Polri sudah membantu kita dalam melakukan mitigasi, agar masyarakat lebih berhati-hati dan sebagainya. Namun, harus kita akui bahwa kelalaian-kelalaian masih terjadi, meskipun hal tersebut sangat sulit untuk kemudian ditelusuri,” jelasnya.

Ia menegaskan, pencegahan kebakaran membutuhkan kepedulian dan kewaspadaan bersama. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api, terutama di kawasan yang memiliki vegetasi atau lahan kering.

“Sekali lagi, ini merupakan wujud kelalaian dari kita semua. Dari ketidaksengajaan membakar sampah, membuang puntung rokok di lahan yang kemudian kering, dan sebagainya, hal-hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kebakaran,” katanya.

Pemkab Pekalongan, lanjut Sukirman, akan terus melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap wilayah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran. Langkah tersebut menjadi semakin penting apabila lahan kering berada berdekatan dengan kawasan permukiman.

“Ke depan, tentu akan terus kita kawal, khususnya lahan-lahan yang kering agar tidak terjadi kebakaran, apalagi jika lokasinya berada di sekitar permukiman penduduk,” pungkasnya.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus memperkuat sinergi dengan para purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) serta Warakawuri. Semangat dan pengalaman para purnawirawan dinilai menjadi sumber inspirasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat menghadiri Hut ke-67 Pepabri DPC Kabupaten Pekalongan bersama para purnawirawan TNI dan Polri di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Pekalongan, Rabu (23/9/2026).

Sukirman mengatakan, pemerintah daerah bersama jajaran DPRD dan unsur terkait berupaya mengambil inspirasi dari para purnawirawan yang dinilai tetap memiliki semangat dan dedikasi tinggi meskipun telah menyelesaikan masa kedinasannya.

“Semangat dan dedikasi beliau-beliau masih luar biasa. Hal inilah yang ingin kita jadikan inspirasi, khususnya semangat perjuangan dan pengabdian yang telah mereka tunjukkan,” ujarnya.

Menurutnya, pengalaman dan nilai-nilai pengabdian yang dimiliki para purnawirawan merupakan modal penting untuk terus membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh komponen masyarakat.

Ia menegaskan, sinergitas yang selama ini telah terbangun antara Pepabri, Warakawuri, pemerintah daerah, DPRD, serta berbagai komponen masyarakat akan terus dilanjutkan melalui berbagai kegiatan ke depan.

“Kami juga ingin terus membangun sinergitas dengan para purnawirawan, sehingga bersama-sama dapat menyukseskan pembangunan di Kabupaten Pekalongan,” katanya.

Senada, Dandim 0710/Pekalongan Letkol Inf. Muhammad Nurul Chabibie, S.H., menyampaikan apresiasinya kepada para purnawirawan TNI dan Polri yang dinilainya masih menunjukkan semangat pengabdian meskipun telah menyelesaikan tugas kedinasan.
Menurutnya, berakhirnya masa kedinasan tidak berarti berakhir pula pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Para purnawirawan ini sudah selesai secara kedinasan, akan tetapi belum selesai secara pengabdian. Ini tentunya memiliki arti yang sangat dalam,” ungkapnya.

Ia mengaku melihat semangat keprajuritan yang masih kuat dalam diri para purnawirawan. Bahkan, ia menjadikan para seniornya tersebut sebagai inspirasi sekaligus gambaran masa depan dalam perjalanan pengabdiannya.

“Saya sudah sekitar 22 tahun mengabdi, tinggal beberapa tahun lagi mungkin saya akan berada pada posisi yang sama dengan Bapak-Bapak sekalian. Saya melihat semangat Bapak-Bapak sekalian masih luar biasa,” tuturnya.

Nurul Chabibie menambahkan, jati diri seorang prajurit maupun jiwa Bhayangkara merupakan nilai pengabdian yang tidak serta-merta hilang setelah seseorang memasuki masa purnawirawan.

Ia juga memberikan penghormatan kepada para Warakawuri yang telah mendampingi perjalanan pengabdian para prajurit. Menurutnya, perjuangan para Warakawuri juga memiliki nilai penting yang patut dihargai.

“Keberadaan dan pengabdian para purnawirawan maupun Warakawuri merupakan bagian penting dari perjalanan pengabdian kepada bangsa dan negara yang patut kita hormati dan teladani,” katanya.

Melalui silaturahmi dan sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pengalaman, semangat, serta nilai-nilai pengabdian para purnawirawan dapat terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Pekalongan.

KAJEN – Setelah bertahun-tahun melayani masyarakat dari gedung lama di wilayah Kota Pekalongan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan bersiap meninggalkan lokasi tersebut. Rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan itu ditargetkan mulai beroperasi penuh di gedung baru Kawasan Pantura Wiradesa pada Maret 2027.

Relokasi tersebut menjadi bagian dari transformasi besar RSUD Kraton menuju fasilitas kesehatan yang lebih modern, terintegrasi dan mampu menampung pengembangan layanan dalam jangka panjang. Pemindahan bukan sekadar memindahkan gedung dan peralatan, tetapi juga menata ulang sistem manajemen, pelayanan hingga operasional medis agar tidak mengganggu kebutuhan pasien.

Wakil Direktur RSUD Kraton, Budi Darmoyo, Selasa 22 September 2026 mengatakan, Pembangunan fasilitas baru masih menjadi tahapan penting sebelum seluruh operasional dipindahkan. Pembangunan tahap ketiga ditargetkan rampung pada akhir 2026, kemudian dilanjutkan dengan persiapan perpindahan sistem dan layanan.

“Pembangunan tahap ketiga ditargetkan selesai November 2026. Untuk perpindahan operasional diperkirakan akhir Desember 2026 atau awal 2027,” ujar Budi.

Menurut Budi, proses relokasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Rumah sakit harus memastikan seluruh sistem di lokasi baru benar-benar siap sebelum pelayanan dipindahkan. Sebab, pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti hanya karena proses perpindahan gedung.

Seluruh unsur mulai dari manajemen, pelayanan pasien, tenaga medis hingga sistem operasional harus ditata kembali. Karena itu, masa transisi menjadi fase krusial agar masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa kekosongan pelayanan selama perpindahan berlangsung.

Target tersebut kemudian diperkuat Plt Bupati Pekalongan Sukirman. Ia menargetkan pada Maret 2027 RSUD Kraton di Wiradesa sudah dapat beroperasi secara penuh tanpa kendala berarti.

Di sisi lain, secara administratif RSUD Kraton merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Karena itu, keberadaan fasilitas utama rumah sakit di wilayah Kabupaten Pekalongan dinilai lebih sesuai dengan status kelembagaannya.

"Pemilihan Wiradesa juga berkaitan dengan aksesibilitas. Lokasi baru berada di kawasan jalur Pantura sehingga diharapkan lebih mudah dijangkau masyarakat Kabupaten Pekalongan maupun pasien rujukan dari daerah sekitar.," terangnya.

Ditambahkan, Pembangunan gedung baru RSUD Kraton dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dan kedua telah diselesaikan, sedangkan tahap ketiga menjadi bagian penting untuk menuntaskan kebutuhan fisik dan fasilitas pendukung rumah sakit. Total anggaran pembangunan tahap pertama hingga ketiga disebut mencapai sekitar Rp195,5 miliar dan masih dapat berkembang sesuai kebutuhan fasilitas.

Bahkan pada Agustus 2026, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menandatangani perjanjian kredit senilai Rp80 miliar dengan Bank Jateng untuk mendukung penyempurnaan pembangunan RSUD Kraton. Pembiayaan tersebut terbagi dalam dua termin, yakni Rp39 miliar dan Rp41 miliar, dengan jangka waktu hingga 31 Desember 2029.

Dalam konsep yang disiapkan RSUD Kraton, satu kamar maksimal diisi empat pasien. Kondisi ini diharapkan memberikan ruang perawatan yang lebih nyaman dibandingkan kapasitas kamar lama yang dapat mencapai enam hingga tujuh pasien. Tantangan terbesar justru berada pada bagaimana rumah sakit memastikan perpindahan tidak mengganggu pelayanan pasien.