Artikel

KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengelar Upacara hari Otonomi Daerah ke - 29 dengan tema "Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045" di Lapangan Belakang Setda Kabupaten Pekalongan. Upacara ini dihadiri semua Perangkat di wilayah Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada hari Jumat (25/4).

Disampaikan Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, Pemkab Pekalongan bertekad untuk meningkatan program - program serta aparatur negara. Sesuai Amanat Mentri Dalam Negeri yang tertuang dalam poin penting Pemerintah Pusat yang harus disinergikan dengan Pemerintah Daerah.

"Tekad Pemkab dalam Meningkatkan kekuatan disegala bidang termasuk Aparatur Negara dan Program-program sesuai dengan amanat Mentri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pemkab sudah menidaklanjuti program - program yg diancangkan Pemerintah Pusat" terangnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah mempelopori terlebih dahulu dalam Pelayanan Kesehatan yang dipermudah dalam aksesnya, pendidikan, peningkatan skill, serta konsetrasi ekonomi dibidang UMKM.

"program - program yang sudah diancangkan Ibu Bupati sudah seiring sejalan serta sudah masuk kedalam program di Pemerintah Pusat."ujarnya.

Lebih Lanjut, Dirinya berharap seluruh jajaran Di Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat mendukung Program -program yang sudah diacangkan Ibu Bupati sehingga bisa berkonsilidasi serta bersinergi dengan Pemerintah Pusat.

”Kita bersama - sama terutama seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkerja serius untuk melakukan program - program yang sudah diancangkan Ibu Bupati,” terangnya.

KAJEN - Upaya tingkatkan kesadaran dan literasi dimasyarakat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan menggelar acara Festival Literasi 2025, Rabu (23/4/2025). Acara ini digelar di Halaman Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekalongan, Kajen, Jawa Tengah. 

Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan, Rini Sugiyarsih menyampaikan, kegiatan Festival ini  merupakan agenda rutin tahunan. Menurutnya, tujuan utama kegiatan ini untuk menyebarluaskan informasi program Perpustakaan, pengembangan budaya baca, dan literasi dimasyarakat.

“Melalui acara ini, kami ingin menyebarluaskan informasi program Perpustakaan, mengembangkan budaya baca dan literasi masyarakat khususnya di diwilayah kabupaten Pekalongan. Harapannya, informasi bisa tersampaikan secara luas kepada masyarakat,” ujar Rini.

Ditambahkan Rini, Acara Festival ini digelar mulai tanggal 23 - 29 April 2025 terdiri dari serangkaian kegiatan mulai Bimtek Membaca Nyaring, Bedah Buku, Lomba Bertutur, Lomba mewarnai, serta bazar buku. Pihaknya menegaskan, keberhasilan program perpustakaan diwilayah Kabupaten Pekalongan tersebut tidak lepas dari dukungan luar biasa pemerintah daerah dan pusat.

“Alhamdulillah, acara ini terselenggara dari bantuan pusat dan komitmen tinggi Pemkab Pekalongan terhadap pergelaran acara Festival Literasi. Ini terbukti dari antusias masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam mengikuti acara Festival Literasi 2025,” tambah Rini.

Dikesempatan yang sama, PLT Kepada Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan, Budi Rahardjo menyampaikan terimakasih atas dukungan dari Pemkab Pekalongan maupun Masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam acara Festival Literasi 2025 ini.

“Dengan Animo besar dari Masyarakat Kabupaten Pekalongan mengikuti acara ini, kita Batasi untuk pendaftaran hanya 200 orang saja, mengingat keterbatasan tempat, terimakasih sudah mengikuti acara Lomba Literasi 2025” pungkasnya. 

Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur penting dalam ekosistem komunikasi literasi, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pekalongan, Story Teller, Penulis Buku, tenaga pengajar, Anak Sekolah hingga kader Perpustakaan Desa. Seluruh unsur penting diundang untuk bersama-sama memperkuat Literasi dalam menyebarluaskan informasi perpustakaan kepada masyarakat luas.

KAJEN – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024 kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah menekankan bahwa penggunaan dana ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 72 Tahun 2024, menggantikan regulasi sebelumnya yakni PMK No. 215 Tahun 2021. Hal tersebut disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (setda) Kabupaten Pekalongan Retno Sukiyatiningsih saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Halaman Kantor Radio Kota Santri pada Selasa (22/04/2025) siang.

"Seperti tadi juga sekilas sudah disampaikan oleh pak Anis bahwa Komoditas tembakau menjadi penyumbang besar bagi pendapatan negara” Karena jumlahnya yang begitu besar dan terus meningkat maka Pemerintah menagambil langkah untuk membuat peraturan khusus untuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Merujuk pada regulasi terbaru, DBHCHT tahun ini dialokasikan ke tiga bidang utama: bidang kesejahteraan masyarakat (50%), bidang kesehatan (40%), dan bidang Penegakan Hukum (10%).

Sebesar 50% dari total DBHCHT dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rinciannya, 20% digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, dan perbaikan lingkungan sosial, sedangkan 30% sisanya untuk program lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pertanian Kabupaten Pekalongan diberi wewenang untuk mengalokasikan dana DBHCHT kepada para Petani tembakau agar mendapatkan berbagai bantuan seperti pupuk, sarana dan prasarana pertanian, hingga pelatihan peningkatan kapasitas. Tak hanya itu, petani juga mendapatkan perlindungan melalui bantuan langsung tunai (BLT) dan asuransi tenaga kerja.

Selain sektor pertanian, dana DBHCHT juga dimanfaatkan untuk pelatihan kerja yang dikoordinasikan oleh Dinas UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan melalui Pelatihan yang diberikan meliputi berbagai bidang seperti tata rias pengantin, kerajinan bambu, perbengkelan, hingga pelatihan kelistrikan.

Sebesar 40% dana dialokasikan untuk sektor kesehatan. Di Kabupaten Pekalongan, dana tersebut digunakan untuk membayar iuran BPJS masyarakat tidak mampu, pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, pengadaan alat kesehatan, serta pembelian obat-obatan.

Sementara itu Retno juga melanjutkan, bahwa 10% DBHCHT digunakan untuk kegiatan Penegakan hukum yang didalamnya terdapat program sosialisasi ketentuan dibidang cukai, termasuk edukasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok ilegal dan program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, . Pemerintah menggarisbawahi bahwa sosialisasi ini penting untuk menjaga penerimaan negara dari sektor cukai dan mendukung keberlanjutan program-program pembangunan yang dibiayai dari dana tersebut.

Dengan pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran, pemerintah berharap DBHCHT tidak hanya menopang pendapatan negara, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan petani tembakau.

KAJEN — Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Bea Cukai Tegal  mengadakan sosialisasi gempur rokok ilegal untuk Mahasiswa di wilayah Kabupaten Pekalongan di halaman Radio Kota Santri Kajen. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan Supriyadi, pada hari Selasa (22/4/25) di Radio Kota Santri Kajen bahwa pihaknya ingin memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai cukai pita rokok. Selain itu, mahasiswa yang hadir bisa memberikan informasi terkait rokok ilegal.

"Kegiatan ini ditujukan kepada mahasiswa diwilayah Kabupaten Pekalongan sebagai ujung tombak dalam menyampaikan informasi tentang ketentuan Cukai pita rokok serta macam-macam rokok ilegal," ujar Kepala Dinkominfo Supriyadi saat menghadiri acara tersebut. 

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini tindakan awal pencegahan dalam penyebaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Pekalongan. Dengan adanya sosialisasi ini mahasiswa mengetahui tentang perbedaan rokok legal dengan rokok ilegal.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menyiapkan kanal - kanal yang disediakan baik Bea Cukai maupun Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengenai peredaran rokok ilegal di Wilayah Kabupaten Pekalongan. “Diharapan Masyarakat Kabupaten Pekalongan melaporkan manakala adanya peredaran rokok ilegal ke kanal - kanal yang telah disediakan baik dari Bea Cukai ataupun Pemerintah Kabupaten Pekalongan” tambahnya.

Dikesempatan yang sama, Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Tegal, Yusuf Mahrizal, Selasa (22/4/2025) mengatakan, masih banyak warga terutama pedagang di Kabupaten Pekalongan belum mengetahui rokok ilegal baik dari bahaya kesehatan maupun keuangan Negara. Selain itu, dalam 3 bulan terakhir sudah ditemukan 4 juta batang rokok ilegal yang sudah beredar dan ditindak di Wilayah penanganan Bea Cukai Tegal. 

“Sampai Bulan Maret sudah ada penindakan 4 juta batang rokok ilegal diperbatasan dari Batang sampai dengan Brebes." tambahnya.

Sementara itu, Bea Cukai Tegal menggelar sosialisasi ini ke semua lini bukan hanya ke mahasiswa tetapi juga ke pedagang, Tokoh Masyarakat, serta Pemerintah. Dengan adanya kebijakan tarif Cukai dari Pemerintah menjadikan peluang untuk Rokok Ilegal beredar di masyarakat sehingga perlu penanganan dan edukasi.

“Penindakan serta Edukasi ke masyarakat menjadi kunci suksesnya pencegahan beredarnya rokok ilegal ini, tuturnya. 

KEDUNGWUNI - Ribuan warga Muhammadiyah Pekajangan Kabupaten Pekalongan mengikuti kegiatan Halal Bihalal dan Pengajian Umum 1446 H/Tahun 2025, Sabtu (19/4/2025), di Masjid At - Takwa Pekajangan. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam rangka pembekalan spiritual dan awal mula kegiatan pengajian keliling se-muhammadiyah Kedungwuni.

Dalam sambutanya, Kepala PCM Pekajangan Ahmad Somad menyampaikan bahwa Halal Bihalal dan Pengajian Umum ini bertujuan untuk mempererat Silahturahmi antar warga Muhammadiyah Kedungwuni dan awal mula kegiatan pengajian keliling dilakukan kembali.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang Silahturahmi dan awal mula kegiatan pengajian keliling,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pekalongan Sukirman, Muhammadiyah adalah organisasi yang paling maju dan mapan dibidang pendidikan dan kesehatan serta paling kaya di nusantara bahkan internasional karena daya juang dari warga Muhammadiyah.

“Muhammadiyah ini sebagai organisasi yang paling mapan dan maju dibidang pendidikan, kesehatan, serta kaya ditingkat nusantara bahkan Internasional. Hal ini, tidak lain karena daya juang serta keikhlasan dari warga Muhammadiyah.” Tutur Wakil Bupati.

Ia juga mengimbau agar Warga Muhammadiyah menginspirasi Putra Putri Kabupaten Pekalongan dengan daya juang dan keikhlasan untuk mengabdi kepada umat dalam membangun Negara.

Selain itu, pesan ibu Bupati melalui wakil bupati Pekalongan Sukirman menjelaskan bahwa Ibu Bupati meminta kepada Warga Muhammadiyah selalu mendoakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar dapat bersinergi dalam melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan.

“Pemkab Pekalongan diberi Amanah dalam memberikan pelayanan sehingga bisa terealisasikan dan bersinergi atas dukungan masyarakat Kabupaten pekalongan terutama warga Muhammadiyah” pesan Bupati.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berharap dukungan dan sinegritas terutama warga Muhamadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta kemajuan ekonomi dan kepada ibu-ibu Aisyah dalam pemberbedayaan perempuan.

“Saya akan selalu hadir dalam sinegritas terhadap warga Muhammadiyah serta berterimakasih dalam mewarnai kehidupan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan , tuturnya.

KAJEN -  Salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan yaitu dengan melakukan tahapan pemeriksaan jamaah haji Kabupaten Pekalongan sejak Desember tahun 2024. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Setiawan Dwi Antoro saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (10/4/25) pagi bahwa per tanggal 10 April 2025 total jamaah yang terdaftar 1124 orang yang sudah diperiksa sebanyak 933 orang dan yang belum diperiksa sebanyak 191.

"Untuk jemaah haji Kabupaten Pekalongan sampai saat ini yang sudah terdaftar ada 1124 orang dengan rincian yang sudah diperiksa sebanyak 933 orang dan yang belum diperiksa sebanyak 191. Dari hasil tersebut terdapat jamaah yang memenuhi syarat untuk berangkat ke tanah suci adalah 928 dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 2 orang, kemudian yang berisiko tinggi adalah 652," ujar Wawan sapaan akrabnya.

Dua jamaah yang tidak memenuhi syarat karena terdapat penyakit degeneratif dan stroke berat sehingga tidak beraktivitas secara mandiri, kemudian yang satunya karena ada Hemodialisa. Rencananya jamaah haji Kabupaten Pekalongan akan diberangkatkan pada 5 Mei 2024 yang terbagi menjadi 4 Kelompok Terbang (Kloter) yaitu kloter 20, 21, 22, dan 23.

Informasi yang didapat dari Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan bahwa untuk kuota haji kabupaten Pekalongan tahun ini adalah 803 sudah termasuk dengan tim pendamping.

Ditambah oleh Kepala Dinkes Setiawan Dwi Antoro bahwa untuk finalisasi yang memenuhi syarat untuk berangkat ke tanah suci ada pada hasil pemeriksaan akhir di Asrama Donohudan. Sehingga kemungkinan yang lolos tes kesehatan di Tingkat Kabupaten masih ada kemungkinan tidak lolos kesehatan di Donohudan tergantung kondisi kesehatan dari para calon jamaah.

KAJEN – Turut sukseskan Program Provinsi Jawa Tengah, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah dan  Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, (UPPD Samsat) Kajen, Kabupaten Pekalongan gelar  Program Pemutihan Pajak Kendaran Bermotor 2025. Program ini merupakan Program pemutihan pajak yang digelar serentak di seluruh samsat diwilayah Jawa Tengah. 

Disampaikan Kepala UPPD Samsat Kabupaten Pekalongan, Bambang Hariyanto, Rabu (9/4/2025) saat ditemui di Kantor Samsat Kabupaten Pekalongan, pihaknya telah mempersiapkan untuk menghadapi peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Terlebih program pemutihan ini berbarengan dengan libur hari raya Idulfitri 1446 Hijriah.
"Program ini ditujukan untuk pajak tahunan yang telat dan pembayaran hanya 1 tahun yaitu tahun 2025," terangnya.

Ditambahkan Bambang, Jangka waktu program pemutihan ini sangat Panjang, yakni dari tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sehingga dalam pelayanan tidak menunggu terlalu lama. Lebih lanjut, Samsat Kabupaten Pekalongan juga menjamin bahwa pelayanan akan dilakukan secara maksimal sehingga semua akan terlayani. 

“Diharapan Masyarakat Kabupaten Pekalongan tidak usah terburu-buru karena waktunya masih panjang dan akan dilayani secara maksimal” tambahnya.

Dikesempatan yang sama, Salah satu Warga Bojong, Kabupaten Pekalongan, Teguh mengatakan, Dirinya datang ke Samsat Pekalongan untuk mengurus pajak tahunan dan balik nama secara mandiri. Pihaknya juga mengaku senang adanya program pemutihan ini sehingga biaya balik nama tanpa dipungut biaya. 

Hal yang sama juga disampaikan Ahmad Dahlan warga Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Dirinya datang guna mengurus pajak tahunan kendaraan bermotor yang sudah telat. Dan sangat senang karena dipermudah dalam pengurusannya.

KAJEN — Pemerintah Kabupaten Pekalongan pastikan ketersediaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram dalam kondisi aman selama momen Lebaran dan Syawalan. Hal tersebut disampaikan oleh sekretaris Daerah kabupaten pekalongan M. Yulian Akbar, S. Sos, M. Si, pada hari Selasa (8/4/25) selepas acara Halal Bi Halal di pendopo rumah dinas bupati Pekalongan bahwa pihaknya telah mempersiapkan untuk menghadapi peningkatan kebutuhan pada saat lebaran dan syawalan. Selain itu, harga kebutuhan pokok masyarakat juga masih dalam batas wajar dan tidak menunjukkan lonjakan signifikan.

"Termasuk sebagai langkah antisipasi, bahkan beberapa hari sebelum Lebaran kami sudah meminta tambahan pasokan LPG 3 kilogram," ujar Sekda Yulian saat memberikan keterangan selepas acara silaturahmi dan Halal Bi Halal dengan ASN Kabupaten Pekalongan. 

Ia menegaskan bahwa distribusi gas LPG terus dipantau dan dimonitor secara intensif untuk menghindari potensi kelangkaan di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat.

Lebih lanjut, pemerintah juga menjamin bahwa hingga saat ini tidak ditemukan kelangkaan LPG di lapangan. “Kelangkaan belum ada, dan harga-harga masih tergolong normal, masih wajar,” tambahnya.

Tak hanya LPG, stok kebutuhan pokok lainnya seperti beras, gula, minyak goreng, dan bahan pokok penting lainnya juga disebut masih mencukupi dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa libur Lebaran.

Pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga, terutama di tengah momen penting seperti Lebaran dan Syawalan.