KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si dalam peresmian Masjid Jami’ Al Ula Desa Menjangan Kecamatan Bojong sekaligus khaul para Masayikh Desa Menjangan, memberikan himbauan kepada warga untuk tidak khawatir virus corona, Rabu (4/2/2020).
Bupati berharap masyarakat semua sebagai umat Islam dan merupakan warga NU tidak usah khawatir dengan musibah virus corona. “Tidak usah berlebihan ya ibu-ibu, ada resep, resepnya 2, satu dari aspek kesehatan kita harus lebih bersih lagi, yang ke dua ada petunjuk dari pengurus besar NU disamping dari pemerintah agar kita meningkatkan lagi hidup bersih. Alhamdulillah sebagai umat Islam sudah suci setiap wudhu Insya Allah akan jauh dari virus corona,” jelas Bupati.
Bupati berharap agar Masjid Jami’ Al Ula ini dijadikan sarana ibadahnya masyarakat warga menjangan, dan karena masjid ini dibangun oleh warga menjangan dengan cucuran keringat panitia, sejak awal 5 tahun yang lalu para panitia masyarakat menjangan sangat luar biasa.
Kemudian rencananya madrasah akan di geser dengan bantuan dari Pemkab melalui bapak Masbukhin selaku DPR, sehingga halaman masjid akan semakin luas dan bagus, sesuai dengan komitmen Pemkab yaitu agar lembaga pendidikan di Menjangan ini berjalan dengan baik. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN - Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi.SH.M.Si membuka Wisuda Kader Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Kabupaten Pekalongan di Gedung Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, Rabu (4/3/2020).
Wisuda Kader Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Kabupaten Pekalongan ini juga di hadiri Perwakilan Pekka dari Kabupaten Batang dan Kompak.
Dalam sambutannya Bupati Asip menyampaikan perempuan merupakan tiang keluarga yang memiliki peran yang sangat penting untuk kualitas pendidikan buah hatinya.
Pihaknya berharap para alumnus Akademi Paradigta dapat ikut memperkuat Tata Kelola Desa, sehingga pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat terwujud secara cepat dan transparan.
KAJEN - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan dalam paparannya di Forum Gabungan OPD Kabupaten Pekalongan bidang perindustri dan pertanian menyampaikan program kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pembudidayaan ikan dan pengelolaan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Pekalongan, Sirhan menyampaikan bahwa kaitannya dengan pengelolaan pembudidayaan ikan salah satunya rehabilitasi Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT) Karanganyar karena biasanya melihat kolam yang ada disana setiap tahunnya selalu rusak.
"Rehabilitasi ini bertujuan untuk penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dan supaya kolam-kolam itu bisa digunakan untuk pembenihan, menampung benih dan menampung indukan yang ada disana," ucap Sirhan saat diwawancara setelah acara Forum Gabungan OPD di Aula Dinperindagkop Kabupaten Pekalongan, Selasa (3/3/2020).
Terkait dengan pengembangan yang lain seperti ikan siap konsumsi, Sirhan menjelaskan karena sampai saat ini belum ada payung hukumnya dan Perdanya belum direvisi sehingga tertunda untuk pengembangan ikan siap konsumsi.
KAJEN - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-107 di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 ini akan dilaksanakan di Desa Pantirejo Kecamatan Kesesi pada pertengahan Maret mendatang.
Pada momentum TMMD reguler tersebut, Pemkab Pekalongan berencana akan menggelar pasar sandang murah.
“Kita tahu bersama bahwa Kecamatan Kesesi sebagai lumbung pangan, untuk itu kita akan gelar pasar sandang murah guna meringankan masyarakat,” kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, SH., M, Si usai mengikuti Rakornis TMMD ke-107 Tahun Anggaran 2020, dengan tema “TMMD Pengabdian Untuk Negeri”, yang digelar di aula Makodam IV/Diponegoro Semarang, Selasa (3/3/2020).
Rakornis dipimpin langsung oleh Pangdam IV Diponegoro Mayor Jenderal TNI Mochamad Effendi. Diikuti seluruh Danrem dan Dandim se Jawa Tengah. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf Arfan Johan Wihananto, S.IP., MMS dan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar serta Kepala Dinas PMD P3A PPKB HM. Afib, S.Sos.
KAJEN - Dalam rangka mengembangkan budaya menabung sejak dini di kalangan pelajar di Kabupaten pekalongan, Pemkab Pekalongan melaunching “Gerakan Indonesia Menabung ( GIM ) bagi para pelajar di Kabupaten Pekalongan”. Acara ini diresmikan oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi SH.M.Si, pada Selasa (03/03/2020) pagi di halaman parkir Pendopo Kabupaten Pekalongan di Kajen.
Bupati Asip dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Pekalongan guna meningkatkan inklusi keuangan bagi para siswa/pelajar di 84 sekolah SMP dan 35 MTs.
"Otoritas Jasa Keuangan bersama industri jasa keuangan khususnya bank umum dan BPR saat ini sedang melakukan kegiatan edukasi untuk menumbuhkan budaya menabung sejak usia dini. Kegiatan dimaksud telah direalisasikan melalui inisiasi program Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) yang memiliki fitur bebas biaya administrasi dan setoran yang terjangkau," ujar Bupati.
KAJEN - Setelah sebelumnya tahapan musrenbang tingkat Desa/Kelurahan dan dilanjutkan tingkat Kecamatan. Sekarang dilakukan tahapan proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan ditingkat Forum OPD.
Pada hari ini, Senin (2 Maret 2020), mulai jam 09.00Wib digelar Forum Gabungan OPD Kesehatan dan Sosial, di Ruang Rapat I Bappeda Litbang.
Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bupati Pekalongan Bidang Kemasyarakatan dan SDM Edi Widiyanto SH. M.Si dan pemateri oleh dr. Budi Darmoyo, M.Kes dari Dinas Kesehatan, M. Afib S.Sos dari Dinas PMD, P3A dan PPKB, dan Rachmawati SIP.,MM Kepala Dinas Sosial.
Adapun jadwal pelaksanaan Forum OPD/Gabungan OPD lainnya adalah : (1) Forum Gabungan OPD Perindustrian dan Pertanian, Selasa (3 Maret 2020) di Ruang Rapat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. (2) Forum Gabungan OPD Pendidikan, Selasa (3 Maret 2020) di Ruang Rapat I Bappeda Litbang., dan (3) Forum Gabungan OPD Fisik dan Prasarana, Rabu (4 Maret 2020) di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan.
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kabupaten Pekalongan, Edy Widiyanto menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan musrenbang yang ketiga yakni ditingkat forum OPD.
KAJEN - Pemerintah dan lembaga pendidikan sebagai insan pendidikan harus bisa menjawab tantangan zaman agar pendidikan bisa lebih maju. Pemerintah sekarang sudah tidak ada dikotomi lagi antara pendidikan di sekolah negeri dan sekolah swasta.
"Dulu, memang ada dikotomi pendidikan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, dengan tujuan agar pendidikan lebih maju serta indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Pekalongan bisa tinggi," ucap Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat menghadiri kegiatan Sarasehan Pendidikan yang diadakan di lingkungan Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) Wonopringgo, Minggu (1/3/2020) pagi.
Menurut Bupati Asip, untuk YMI sendiri kualitas pendidikannya sudah bagus. Tinggal ditingkatkan saja karena sekarang pemerintah sudah tidak melakukan apa yang dulu dilakukan seperti dikotomi.
"Sekarang dikotomi itu sudah hilang, sudah mencair. Tinggal bisa tidak dipercaya oleh masyarakat karena sudah punya pangsa pasar sendiri," ungkapnya.
KAJEN - Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi menargetkan tahun 2022 jangan sampai anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
Guna merealisasikan target tersebut, maka Pemkab Pekalongan kini gencar menyosialisasikan gerakan Kembali Upayakan Dukungan Untuk Sekolah (KUDU Sekolah). Supaya berjalan sesuai harapan, maka dibentuklah tim gerakan tersebut yang diketuai tim penggerak PKK Kabupaten Pekalongan.
''Kudu sekolah itu disamping sebagai singkatan, juga artinya sebenarnya harus sekolah. Dengan demikian, bagi anak usia sekolah maka harus bisa melanjutkannya baik di sekolah formal maupun non formal,'' tandasnya saat memberikan sambutan dalam acara Koordinasi Lintas Sektor Gerakan Kudu Sekolah di aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan di Kajen, Jumat (28/2/2020) siang.
Bupati menjelaskan, untuk mengajak agar anak-anak bisa sekolah bukanlah pekerjaan yang mudah. Harus punya kesabaran tersendiri atau telaten karena permasalahan kenapa mereka tidak sekolah cukup bervariatif. Bisa jadi lantaran anaknya yang memang tidak mau sekolah, kemudian pandangan orang tuanya tentang pendidikan di sekolah, dan sebagainya.
KAJEN – Selain harus menguasai administrasi desa, Kepala Desa juga wajib paham betul tentang filosofi sekaligus landasan penganggaran dana desa, Dan seluruh Kepala desa di Kabupaten pekalongan dihimbau agar Dana Desa (DD) dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut diutarakan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si saat membuka sosialisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020, di pendopo rumah dinas jabatan Bupati Pekalongan di Kajen, Rabu (26/2/2020) pagi).
“Dana Desa harus dikelola dengan benar karena uang negara, dan uang negara 1 rupiah saja pertanggungjawabannya sama dengan 1 triliun, jangan dilihat nominalnya, akuntabilitas menjadi taruhan Kepala Desa,” tegas Bupati.
“Peran perempuan atau ibu-ibu itu sangat penting, Negara yang baik didukung oleh perempuan yang terdidik dengan baik, apa yang sudah diperoleh melalui pendidikan yang difasilitasi Pekka dan pemerintah daerah harus dapat diaktualisasikan di masyarakat khususnya Masyarakat Desa,” pesannya.
Bupati Asip juga mengatakan banyak dampak positif pada pembangunan keluarga dan perempuan dari hasil pendidikan di Akademi Paradigta. Di antaranya para peserta dan alumni akademi kini memiliki kemampuan dan keberanian untuk bicara.
Dengan begitu para perempuan menjadi mampu memberikan pendapat dan akhirnya lahir inisiatif-inisiatif dan prakarsa untuk menyelesaikan persoalan di desa. Ia mengungkapkan sektor pemberdayaan perempuan mempunyai bobot yang besar dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pemerintah daerah, ujarnya, sangat komit pada upaya pemberdayaan perempuan sehingga nantinya mampu berkontribusi dalam proses percepatan pembangunan Desa.
“Rumusnya kalau kita bicara tentang rumah tangga-rumah tangga, maka perempuan itu punya peranan dan pengaruh signifikan atau sebagai tiangnya. Karena itu dalam proses penguatan desa-desa, ini juga termasuk penguatan peran perempuan supaya rumah tangga-rumah tangga itu terjamin bisa berdaya. “terangnya.
Mewakili Pemerintah pihaknya berharap para alumni Akademi Paradigta dapat berperan menggerakkan masyarakat juga dapat membantu menggerakkan ekonomi rumah tangga seperti melalui usaha mikro kecil} menengah dan penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga termasuk di sektor pertanian atau pangan rumah tangga. Melalui cara tersebut dirinya meyakini rumah tangga akan menjadi lebih cepat mandiri. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Kaitannya dengan pengelolaan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan atau TPI juga ada pengembangan. Di Kabupaten Pekalongan sendiri mempunyai dua TPI yakni TPI Jambean dan TPI Wonokerto. Kondisi keduanya bisa dikatakan rusak berat karena diterjang rob selama ini. Sementara anggaran dari Pemda itu terbatas dan tiap tahunnya hanya bisa merehab sedikit-sedikit.
"Untuk tahun 2020 ini kami mengalokasikan untuk rehab TPI di dua tempat tersebut masing-masing untuk tempat pelelangan ikannya. Untuk yang lainnya mudah-mudahan di tahun 2021 Pemda bisa menyediakan anggaran untuk rehab TPI sehingga bisa diperbaiki dan memberikan pelaynan yang bagus dan baik kepada nelayan," ujarnya.
Selain itu, Sirhan juga menyampaikan bahwa hasil tangkapan ikan dari nelayan yang dilelangkan bisa dipastikan merupakan ikan yang dalam keadaan higeinis karena selalu diawasi dan di uji lab.
"Kami sudah ada anggaran untuk pengawasan setiap bulannya, kami juga membawa hasil dari tangkapan nelayan ke lab semarang dan hasilnya negatif, tidak ada indikasi seperti formalin. Petugas lelang dan TPI selalu mengamati ikan yang ada disana sehingga jika ada ikan yang dicurigai berformalin akan diambil sampelnya dan selama ini tidak ada. Ikan yang dilelang adalah ikan yang higenis dan fresh," tandasnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Menurut Bupati, nanti Pemkab akan menggandeng sejumlah pabrik tekstik dan juga pengusaha pakaian agar mau menjual barangnya dengan harga yang sudah didiskon. “Apalagi ini sebentar lagi kita akan menyambut Ramadhan dan Idul Fitri sehingga pasar sandang murah sangat pas momentumnya,” ujar Bupati.
Selain itu, kata Bupati, pasar sandang murah juga sebagai ajang meramaikan kegiatan Pemkab dangan TNI, sehingga kemanunggalan rakyat dengan TNI akan benar-benar terwujud. “Kita ingin memvariasikan TMMD dengan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kegiatan TMMD akan dirasakan oleh warga,” jelasnya
Selain sasaran fisik, kata bupati, TMMD reguler juga akan diisi dengan kegiatan non fisik yang akan di back up penyelenggaraaanya oleh Pemkab. “Sasaran fisik akan ada pembangunan jalan dan non fisik berupa kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, kita sudah siapkan dananya yang juga nanti akan di bantu oleh Provinsi,” pungkas Asip.(didik/dinkominfo kab.pekalongan).
Lebih lanjut Bupati mengungkapkan, dalam rangka meningkatkan kesadaran menabung dan inklusi keuangan bagi para pelajar, tanggal 20 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Indonesia Menabung yang kemudian diimplementasikan melalui Gerakan Indonesia Menabung, dengan Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah pilot project dan pelajar SMP/MTs/setingkat sebagai prioritas sasaran.
Yang lebih penting untuk diperhatikan, menurut bupati Asip, bahwa GIM ini menjadi tanggung jawab semua, tidak hanya kalangan perbankan, tapi juga pemerintah, kemudian bagaimana kita melakukan sosialisasi agar seluruh warga masyarakat kabupaten Pekalongan berpartisipasi.
"Dengan launching Gerakan Indonesia Menabung bagi para pelajar di Kabupaten Pekalongan ini diharapkan dapat meningkatkan budaya menabung pada kalangan pelajar di Kabupaten Pekalongan dan juga menumbuhkan edukasi mengenai pentingnya menabung sejak usia dini," tandas Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi, SH.M.Si.
Sementara itu Kepala OJK Tegal Ludy Arlianto mengatakan GIM merupakan salah satu langkah strategis hasil dari survei nasional literasi keuangan. Bahwa salah satu strategi nasional yang telah ditetapkan pemerintah adalah bagaimana kita bisa mendorong kemandirian generasi muda melaui suatu gerakan nasional yang namanya GIM.
Gerakan ini dimaksudkan untuk terus mengedukasi masyarakat agar lebih hemat dan membudayakan menabung, khususnya bisa mengenalkan industri jasa keuangan/ perbankan sebagai sarana untuk kegiatan menabung karena salah saru masalah yang utama di masyarakat adalah tingkat konsumtif yang sangat tinggi.
"Kita coba ajarkan ke generasi muda di tingkat SMP/SMA untuk hidup hemat Di akhir tahun ini, diharapkan lebih dari 80 persen pelajar di wilayah jateng sudah memiliki rekening di tabungan” paparnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
"Kegiatan ini untuk mensinergikan renja dari masing-masing OPD khususnya bidang kesehatan dan sosial dengan pengampu untuk dibahas dan direncana kerja pada tahun 2021," ujarnya.
Masukan dan usulan saat mengikuti musrenbang ditingkat Kecamatan ditampung untuk disinkronisasikan ditingkat OPD. "Tadi sudah disampaikan oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas PMD yang berkaitan dengan usulan-usulan dari desa sudah tercover oleh mereka," pungkasnya.
Harapannya agar proses pelaksanaannya bisa dilakukan secara berjenjang karena sesuai dengan undang-undang no. 24 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional itu proses pembangunan memang dimulai dari bawah kemudian sampai tingkat kabupaten. Nanti juga ada kegiatan yang sifatnya instruksional dari tingkat pusat maupun provinsi. Bentuknya DAK, DAU, Instruksi Gubernur. (didik /dinkominfo kab.pekalongan).
Dengan mengundang narasumber seperti Bisri Romly anggota DPR RI komisi X, Sukirman Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Hindun Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan serta alumni yang sudah sukses untuk memberikan pemikiran yang bagus tentang pendidikan yang nanti hasil pemikiran itu akan disharing dengan kebijakan pemerintah.
"Harapan saya, hasil pemikiran dan merekomendasika hal-hal yang konstruktif dan inovatif serta kemudian ditingkat fraksis rekomendasi tersebut akan dibantu oleh pemerintah," tandasnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
"Makanya dalam pembentukan tim gerakan Kudu Sekolah perlu melibatkan semua komponen masyarakat, mulai dari organisasi pemuda, kemasyarakatan, agama, dan lain-lain. Untuk tingkat Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK, sedangkan tingkat kecamatan maupun desa diketuai oleh Camat dan Kepala Desa," papar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menerangkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, mereka harus selalu berkoordinasi sehingga ketika ada kesulitan tim ini dapat meberikan solusi terbaik.
Diungkapkan Bupati, salah satu alasan kenapa ada anak tidak sekolah karena orang tuanya yang memandang sekolah tinggi tidak ada gunanya. Tanpa menempuh pendidikan di jalur sekolah forman maupun non formal anaknya bisa menjadi bos atau juragan.
"Hal inilah yang menjadi tugas utama tim gerakan Kudu sekolah memberikan pengertian kepada orang tua yang berfikiran seperti itu," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Hj. Sumarwati, memaparkan menurut data tahun 2019, jumlah anak yang tidak sekolah sejumlah 4.346. Dengan adanya gerakan Kudu Sekolah, tahun ini ada sekitar 389 anak yang sudah kembali bersekolah. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya melanjutkan sekolah formal dan sisanya belajar secara non formal seperti kejar paket.
''Keberhasilan ini berkat dukungan oenuh dari Pemkab Pekalongan yang benar-benar memperhatikan warganya yang tidak melanjutkan atau tidak seolah,'' ujar dia.
Dari APBD setempat memberikan anggaran kepada masing-masing anak sebesar Rp 300 ribu dan tambahan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga Rp 300 ribu per anak. Baznas selama ini memang ikut peduli dengan sesamanya, termasuk soal dunia pendidikan di Kabupaten Pekalongan.
Tahun 2020, gerakan Kudu Sekolah menargetkan 680 anak tidak sekolah bakal kembali bersekolah. Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkab kembali mengucurkan anggaran untuk tiap anak yang jumlahnya lebih besar yakni Rp 500 ribu. Sedangkan Baznas juga tetap mengikutinya dengan tetap memberikan uang Rp 300 ribu kepada anak yang mau kembali bersekolah.
Sumarwati menjelaskan, ada beberapa tantangan dari gerakan Kudu Sekolah yakni cara pandang kalau sekolah belum menjamin peingkatan taraf hidup atau kesejahteraan. Kemudian rendahnya motivasi untuk sekolah bagi anak tidak sekolah dan orang tuanya. Belum makimalnya koordinasi antara tim Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sehingga belum muncul dukungan untuk anggaran di tiap desa.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Dijelaskan Bupati, dari tahun ke tahun Dana Desa (DD) dalam penganggarannya mengalami kenaikan yang signifikan. Tercatat, pada tahun 2015 jumlah DD baru Rp. 77,7 Milyar, kemudian 2016 meningkat menjadi Rp. 174,5 Milyar, 2017 meningkat lagi menjadi Rp 222,5 Milyar, 2018 meningkat lagi menjadi Rp. 227,8 Milyar, lalu 2019 meningkat menjadi Rp. 259,7 Milyar, dan pada tahun 2020 harapannya akan naik mnjadi Rp. 266.3 Milyar. Mekanismenya langsung ke rekening desa, namun pengelolaannya tetap melalui BPMD. Sedangkan, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2017 sebesar Rp 95,7 Milyar, 2018 meningkat Rp. 99,7 Milyar, lalu pada tahun 2019 meningkat Rp. 103,5 Milyar, dan tahun 2020 meningkat Rp. 110,7 Milyar.
“Tidak mudah mengalokasikan dana desa sebesar Rp. 110.7 Milyar, butuh itung-itungan dan ketelitian. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah penuntasan angka kemiskinan, dengan intervensi DD yang pada tahun 2016 jumlah kemiskinan 12,90%, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 9,71 %. Penurunan jumlah kemiskinan tidaklah mudah, ini hanya ada di beberapa kabupaten dan kota saja, oleh karena itu target pada tahun 2021 dapat menurun lagi menjadi 7,1 %,” ungkap Bupati.
Bupati berharap, dengan naiknya Dana Desa (DD), Kadespun harus perhatian betul, yang pertama yaitu bukan untuk memperkaya diri sendiri tetapi yang paling penting adalah untuk menurunkan angka kemiskinan, jangan sampai ada DD penduduk miskinnya malah bertambah.
“Pada tahun 2018-2019 ada 2 kasus yang melibatkan oknum Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan ini, yang pertama terjadi kasus pada tahun 2017 karena ada Kepala Desa yang tidak beres dan sekarang menjadi urusannya kepolisian. Yang ke 2 pada tahun 2018 karena uangnya di bawa lari, dan ini adalah kasus salah satu Kepala Desa dari kecamatan di atas, dan sekarang sudah maju,” terang Bupati.
“Semoga di tahun ini tidak ada lagi kasus sehingga saudara-saudara kita yang tahun ini menjadi lurah selamat dunia akhirat semua. Ayo kita mulai babak baru karena panjenengan adalah kepala desa baru walaupun stok lama tapi ini aturannya baru, paradigma baru, modal pengawasannyapun baru,” imbuhnya. (didik/dinkominfo kab,pekalongan)
