KAJEN - Belum lama ini, jembatan jambu atau sering disebut jembatan ''begal'' di Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan mengalami longsor. Padahal, jembatan itu fungsinya sangat fital karena menghubungkan Kecamatan Kajen dengan Kecamatan Kandangserang. Namun karena kondisinya yang tidak memungkinkan, akhirnya akses jalan untuk sementara ditutup, khususnya untuk kendaraan roda empat atau lebih.
Melihat kondisi salah satu daerahnya mengalami longsor, Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si bersama sejumlah pejabat lainnya langsung menyempatkan waktunya menuju ke Jembatan Jambu, Jumat siang (17/1/2020).
Setelah menyaksikan dan mamantau sendiri di lokasi kejadian, Bupati meminta agar segera dilakukan perbaikan jembatan dan maksimal waktunya tiga minggu lamanya.
''Paling lama tiga minggu kita akan kembalikan fungsi jembatan ini seperti sedia kala,'' tandasnya.
Pemkab bakal menyiapkan anggaran melalui dana tak terduga supaya secepatpun mungkin perbaikan jembatan selesai. Masalahnya, jalan ini sangat fital karena masyarakat yang ada di Kajen maupun sebaliknya, Kandangserang yang naik mobil tidak bisa melintas.
Sambil menunggu perbaikan, Bupati meminta kepada seluruh jajaran yang terkait dengan kondisi tersebut agar menyiapkan jalur alternatif, terutama kendaraan roda empat. Meski harus memutar, yang penting akses jalannya tetap lancar sampai perbaikan jembatan jambu selesai.
"Imbas dari longsornya jembatan itu memang cukup besar yakni menghambat roda perekonomian masyarakat sekitar. Makanya perlu adanya jalur alternatif yang menghubungkan kedua kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kemudian untuk kendaraan besar, seperti truk supaya tidak melintas di jalur alternatif dan dirinya sudah berkoordinasi supaya menutup jalan bagi kendaraan jenis itu," ujar Bupati.
Selanjutnya dijelaskan, selama bulan Januari, kekhawatiran terjadinya bencana di Kabupaten Pekalongan memang cukup tinggi. Selain di Jembatan Jambu, juga ada beberapa titik atau lokasi yang mengalami hal serupa. Kemudian bencana banjir, khususnya di wilayah utara, meski skalanya masih kecil atau genangan airnya belum terlalu tinggi, namun masih ada terjadi.
Walau begitu, dengan kesiapan dan dukungan dari semua pihak, insya allah Pemkab Pekalongan berusaha menanganinya dengan baik. Hal itu sudah dilakukannya, masyarakat perangkat desa, maupun dari jajaran TNI dan Polri bekerjasama membantu warga yang terkena longsor.
''Semua hal yang ada kaitannya dengan becana alam, seperti longsor dan banjir akan segera diperbaiki,'' tegasnya.
Ada fase atau tahapan yang namanya rehabilitasi rekontruksi, tapi sampai sekarang skalanya masih kecil atau lokal. Mumpung belum terlambat, Bupati menyampaikan di bulan januari, musim hujan belum berakhir sehingga masyarakat harus waspada. Kemudian Pemkab dan isntansi terkait juga sudah on call dan siap siaga guna mengantisipasi datangnya bencana alam secara tiba-tiba atau mendadak. (red)
KAJEN - Tahun 2020 bisa jadi dikatakan sebagai tahun politik di Jawa Tengah. Pasalnya, ada sekitar 21 Kabupaten dan Kota di wilayah tersebut bakal diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak, salah satunya Kabupaten Pekalongan. Dengan adanya tahun seperti itu, saya berharap agar semua pihak harus netral.
Demikian dikatakan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si saat menjadi inspektur upacara bendera di Markas Kodim 0710/ Pekalongan, Jumat (17/1/2020) pagi.
Hadir dalam acara itu, Wakil Bupati Ir. Hj. Arini Harimurti, Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH., Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK., M.Si., Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM, tuan rumah Dandim Letkol Inf Arfan Johan Wihananto, S.IP., MMS, dan sejumlah pejabat Forkopimda.
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si mengingatkan kepada seluruh Kepala Desa yang mengikuti sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk benar-benar mematuhi aturan dan prosedur yang ada.
"Saya ingatkan kepada para kades yang hadir, agar menjalankan PTSL sesuai dengan prosedur dan aturan. Jangan sampai ada pungutan diluar ketentuan, karena dalam mengurus PTSL ini biasa resminya Rp 150 ribu dan tidak boleh lebih dari itu," kata Bupati Asip usai membuka dan menghadiri sosialisasi PTSL di Hotel Dafam Kota Pekalongan, Rabu (15/1/2020).
Pihaknya juga mengapresiasi kerja keras BPN Kabupaten Pekalongan. Hal ini lantaran, tahun 2019 mampu menyelesaikan target 40.000 ribu bidang tanah.
"Saya berharap agar seluruh stakeholder, dapat bersatu dalam menyukseskan program PTSL tahun 2020 yang targetnya menjadi 44.000 ribu bidang," jelasnya.
KAJEN - Kantor Pertanahan atau BPN Kabupaten Pekalongan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama dalam pelayanan pendaftaran untuk pensertipikatan tanah hak milik mereka. Tahun ini, rencananya ada sebanyak 44.000 bidang tanah yang akan digarap agar bisa menjadi sertipikat.
Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kantor pertanahan setempat dalam rangka merealisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara berkelanjutan.
Dengan adanya program tersebut, Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si berharap kepada semua pihak untuk mendukungnya. Terutama para kepala desa yang belum lama ini dilantik supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSAAN PERDA JATENG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
KAJEN - Mulai tahun 2020, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pekalongan diwajibkan untuk mengenakan sarung batik dan baju koko lengan pendek. “Ini ada kegiatan penggunaan busana baju koko, sarung batik khas Pekalongan dan berpeci. Ini serius tapi santai. Maknanya apa? Karena budaya pesisiran dan batik menjadi trendmark Kabupaten Pekalongan dan memang menjadi daerah penghasil batik terbesar di Indonesia bahkan di dunia,” terang Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si sesaat sebelum acara pengajian rutin setiap hari Jumat Kliwon, Jum’at (10/01/2020) pagi di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan.
“Selanjutnya, baju koko mencerminkan proses akulturasi budaya, antara budaya Jawa, Cina dan Islam. Bahasa lain disebut baju takwa. Artinya ketika mengenakan baju takwa ini setidaknya ada simbol yang harus terpatri dalam jiwa pemakainya yaitu untuk selalu bertaqwa kepada Alloh SWT. Itu dipakai setiap hari Jumat,” tegas bupati.
KAJEN – Jum’at (10/01/2020) sejak jam 07.30 Wib bertempat di Pantai Api-Api Kecamatan Wonokerto, Polres Pekalongan bersama masyarakat setempat melaksanakan penanaman 5.180 bibit pohon Mangrove.
Acara diawali dengan Apel yang dipimpin oleh Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK, M.Si. Diikuti Wakapolres Kompol H. Mashudi, SH dan seluruh jajaran Polres Pekalongan dan Polsek se Kabupaten Pekalongan.
Aksi penghijauan dengan penanaman 5.180 bibit pohon Mangrove dipimpin Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, S.IK., M.Si, bersama Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si yang diwakili Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM., diikuti Pejabat Utama Polres, Dandim 0710 Pekalongan diwakili Danramil Wiradesa Kapten Cpm Hadi Wahyudi, Kadin Perkim dan LH Trinanto Agus Maryono, Kapolsek Wiradesa, Personil Polres dan Polsek jajaran, Bhayangkari cabang Polres Pekalongan, serta warga sekitar.
KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan mengawali aktivitas rohaniyah pada tahun 2020 ini dengan menggelar pengajian. Kegiatan digelar di Aula Lantai 1 Gedung Setda, Jum’at (10/1/2020). Pengajian diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Pengajian yang digelar perdana pada tahun ini menghadirkan pembicara KH. Muhammad Dzilqon yang merupakan Pengasuh Pondok Pesentren Al Fusha, Rowocacing, Kedungwuni. Pengajian dijadwalkan akan digelar secara rutin, setiap Jum’at Kliwon.
Bupati Pekalongan, K.H. Asip Kholbihi, SH, M.Si dalam sambutan kegiatan tersebut mengutarakan, pengajian digelar sebagai ikhtiar Pemerintah Kabupaten Pekalongan menjadikan aparaturnya sebagai pelayan umat yang baik. “Tahun 2020 ini harus beda. Orang yang ingin baik, harus lebih barik dari tahun kemarin. Maka hal-hal yang perlu kita tingkatkan, kita tingkatkan,” pinta Bupati.
Menurut Bupati, ada beberapa cara agar kita menjadi lebih baik. Yang pertama, disebutkan bupati, jadilah seperti kiai. “Mondoknya lama, tirakatnya lama. Tapi ini langka. Sedikit yang bisa seperti kiai. Dari Pondok Pesantren, hanya 10 hingga 30 persen, sisanya menjadi orang biasa,” kata Bupati.
KAJEN - Menindaklanjuti disposisi Bupati Pekalongan pada nota dinas nomor 065.5/03 tanggal 3 Januari 2020 tentang penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.
Pemkab Pekalongan, Jawa Tengah mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) untuk memakai sarung batik setiap hari Jumat.
Sekertaris Daerah Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM mengatakan tujuan pemakaian sarung batik bagi ASN ini, sebagai upaya melestarikan kerajinan batik dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Pemakaian sarung batik ini sama persis kayak Kota Pekalongan. Tapi yang paling penting yaitu untuk nguri-nguri budaya," kata Sekda Mukaromah Syakoer, Kamis (9/1/2020). Menurutnya, pemakaian sarung batik ini mulai diterapkan pada besok Jumat (10/1/2020).
Mukaromah mengungkapkan pakaian dinas sebelumnya, untuk pria menggunakan baju koko warna putih, celana hitam. Sedangkan, wanita menggunakan atasan berwarna putih dan rok hitam.
''Mari kita jaga netralitas dan profesionalitas kita sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing,'' ujar Bupati.
Sebab, kata Bupati, menjelang pelaksanaan Pilkada, suhu politik menjadi semakin panas sehingga tingkat terjadinya konflik pun tinggi. Namun apabila semua pihak berlaku netral dan menjaga kinerjanya sesuai peran masing-masing, insya Allah semuaya akan aman dan nyaman.
"Dengan demikian, harapan agar terciptanya suasana kondusif di Kabupaten Pekalongan menjelenang atau setelah Pilkada berlangsung bakal terealisasi dengan baik," terang Bupati.
Bupati menjelaskan, tahapan pelaksanaan Pilkada di daerahnya kini sudah mulai berjalan, terutama pihak penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan KPU. Keduanya telah membentuk struktur di tingkat kecamatan seperti Panwascam maupun PPK. Dalam tahapan pembentukan tersebut, Pemkab tetap berusaha membantu dan sepenuhnya mendukung agar pelaksanaan Pilkada di daerahnya lancar.
Bentuk dukungan itu antara lain anggaran belanja hibah untuk kedua penyelenggara pemilu dan sudah dimanfaatkan sesuai tahapan yang berjalan. Kemudian yang lebih penting lagi adalah dukungan sumber daya manusia, di mana saat Pilkada membutuhkan personel cukup banyak.
''Tolong ibu Sekda dibantu untuk rekrutmen personil supaya lancar baik di tingkat kecamatan sampai terbentuknya KPPS,''ujar Bupati saat menjadi inspektur upacara bendera.
Lebih lanjut dikatakan, dalam menjaga netralitas menjelang Pilkada berlangsung, kuncinya antara lain membuat perencanaan dengan matang, hindari kekeliruan dan meningkatkan harmonisasi. Orientasinya adalah mewujudkan harmonisasi dan soliditas tanpa saling mengintervensi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilukada serentak Di Tahun 2020 Ini.
"Kemudian juga perlu meningkatkan kewaspadaan dan semangat persatuan serta kesatuan terhadap upaya dari pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memecah belah dan menghancurkan kelangsungan kehidupan bangsa maupun kekuatan NKRI, khususnya di Kabupaten Pekalongan," tandasnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Asip menambahkan banyak sekali manfaat program PTSL, selain mempercepat masyarakat memperoleh sertifikat tanah, hal itu juga meminimalisasi konflik pertanahan.
"Program, dari pemerintah ini juga mampu mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat bawah, karena sertifikat ini menjadi barang berharga yang bisa digunakan untuk agunan bank dan lembaga keuangan untuk modal usaha," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
''Hampir kepala desa ini baru, sehingga belum berpengalaman mengelola PTSL. Untuk itu tolong bisa mengikuti sosialisasi PTSL dengan baik supaya bisa menjalankan aturan main yang berlaku sehingga seluruh desa tetap kondusif,'' ujar dia usai menghadiri dan membuka sosialisasi program PTSL yang digelar di ballroom Hotel Daffam Pekalongan, Rabu (15/1/2020) pagi.
Bupati menegaskan, jangan sampai dalam menjalankan PTSL, ada kepala desa yang ''ngemplang'' dan jika sampai ketahuan maka hukumannya berat.
"Ada satu atau dua orang yang datang dan komplain ke Pemkab Pekalongan. Mereka kemudian dijelaskan bahwa diluar ketentuan yang sudah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan biasanya diselesaikan secara musyawarah di tingkat desa. Sebab hal itu urusan kepala desa, perangkat desa, dan warga. Sedangkan pemerintah kabupaten hanya memonitor agar hasil musyawarah bersendikan kepada nilai-nilai keadilan atau tidak memberatkan," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, Sudjarno menjelaskan dari 44.000 bidang tanah yang didaftarkan di program PTSL, berada di 48 desa dan 15 Kecamatan. Meliputi Kecamatan Wonopringgo, Petungkriyono, Tirto, Bojong, Buaran, Doro, Kajen, Kedungwuni, Paninggaran, Siwalan, Sragi, Talun, Wiradesa, Wonokerto, dan Kandangserang. Untuk tahun ini, ada peningkatan target sekitar 4.000 bidang tanah yang didaftarkan karena tahun sebelumnya jumlah bidang tanah yang ditargetkan 40.000.
''Tahun 2019, hanya terealisasi sekitar 32.654 sertifikat. Belum tercapainya target tersebut karena ada beberapa kendala,'' katanya.
Diantaranya banyak masyarakat yang enggan atau tidak mau ikut. Kemudian cukup banyak juga masyarakat yang menjadi perantauan dan persyaratan untuk pendaftaran tanahnya belum lengkap. Agar tahun 2020 bisa mencapai target maka Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan berupaya untuk merealisasikannya dengan baik.
Langkah awal yang di dilakukan guna merealisasikan program kerjanya tersebut dengan melantik dan mengambil sumpah Panitia Ajudikasi PTSL. Panitia ini terdiri dari pejabat kantor pertanahan dan kepala desa yang menjadi sasaran program PTSL.
Makanya setelah dilantik, para kepala desa setelah mengikuti sosialisasi nantinya akan memberikan penyuluhan ke warganya.
Program PTSL ini merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh tanah air. Karena sudah menjadi program nasional, maka perlu adanya dukungan dari semua pihak perlu baik dari pemerintah, kepolisian, TNI, dan kejaksaan. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
“Untuk setiap hari Jumat Kliwon, karena masyarakat Kabupaten Pekalongan punya persepsi sendiri terhadap hari Jumat kliwon, maka diadakan pengajian rutin Kliwonan diselenggarakan di Aula Setda dengan tujuan untuk bersama-sama bagaimana cara kita menjadi pelayan yang lebih baik bagi masyarakat, menjadi pribadi-pribadi yang menjiwai tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN sekaligus memperkaya khasanah tentang khikmah yang dilaksanakan. hikmah itu adalah pengabdian bekerja diluar jam kerja. Dedikasi waktu yang diberikan diluar jam kerja itu bermakna khikmah”, lanjutnya.
Menurut Bupati dengan seragam ini untuk memanfaatkan local wisdom tata berpakaian pada umumnya masyarakat serta dalam rangka lebih menggairahkan pasar sarung batik dan koko yang banyak produksi di Kabupaten Pekalongan. “Saya berharap kalau kita mengenakan sarung batik dan baju koko yang merupakan produk dari Kabupaten Pekalongan yang selama ini penyuplai sebagian pasar-pasar di nusantara yang diproduksi oleh ribuan perajin yang ada di Kabupaten Pekalongan, maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. (Red)
Kapolres Pekalongan mengatakan bahwa sebelumnya program serupa telah dilaksanakan pada bulan November lalu. Dan penanaman pohon kali ini merupakan program lanjutan dari penanaman pada bulan November sebelumya yaitu sebanyak 163 bibit pohon.
Lebih lanjut, AKBP Aris menerangkan bahwa agenda yang juga termasuk dalam program “Polda Jateng Go Green” ini bertujuan untuk menciptakan kelestarian penghijauan lingkungan serta untuk mengurangi dampak abrasi gelombang laut.
“Aksi peduli lingkungan ini dalam rangka mendukung Program Go Green untuk satu juta pohon di Jawa Tengah. Untuk Polres Pekalongan melakukan penanaman pohon mangrove di tiga titik yang berbeda yakni di pantai Asri Api-api Kecamatan Wonokerto ini sebanyak 5.000 bibit pohon mangrove,” ujar Kapolres.
“Kemudian yang kedua di Mako Polsek Kesesi sebanyak 120 bibit pohon yang terdiri dari 25 Pohon Duren, 25 Pohon Jambu, 50 Pohon Alpukat, 12 Pohon Pucuk merah dan 8 Pohon kemuning. Dan untuk lokasi ketiga di Mako Polsek Kajen sebanyak 60 bibit pohon yang terdiri dari 40 pohon Alpukat dan 20 Pohon Durian,” imbuhnya.
Sementara itu Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si melalui Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Pekalongan dengan aksinya menanam pohon mangrove di pantai Api-Api Wonokerto dan wilayah lainnya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Pekalongan beserta jajarannya atas gerakan hari ini dalam rangka penghijauan Pantai Api-Api ini guna meminimalisir karena kondisi Pantai ini abrasinya sudah mulai meluas,” ujar Sekda.
“Dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk senantiasa menjaga lingkungannya agar semakin baik. Tolong buang sampah pada tempatnya, kemudian tanam tanaman tidak harus menunggu yang seremonial seperti hari ini. Mohon kesadarannya untuk menanam pohon seperti di pantai ini,” imbuh Sekda. (didik/dinkominfo kab,pekalongan)
Cara yang kedua, lanjutnya, yakni menjadi santri. “Pak Kiai Dzilqon jadi kiainya, kita jadi santrinya,” ujar Bupati.
Cara yang ke tiga, yakni, menjadi pendengar atau menjadi orang yang mencintai, alim ulama, orang sholeh maupun cerdik pandai.
Melalui pengajian pagi itu, Bupati berharap, dirinya dan para ASN bisa menjadi khodimul ummah atau pelayan masyarakat yang betul-betul baik hati, bekerja dengan ikhlas, sehingga hasilnya bisa betul-betul dirasakan masyarakat.
“Jika proses ini berjalan, insya allah Kabupaten Pekalongan ini akan menjadi kabupaten yang hebat dan berkah, kabupaten yang masyarakatnya sejahtera, generasi kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan Pemerintahnya dalam menjalankan tugas, diselamatkan dunia dan akhirat, amin,” ungkap Bupati.
Bupati menyayangkan jika ada golongan yang membenci terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan, kebaikan, dan kesolehan. Oleh karena itu, Bupati mengajak kepada para ASN untuk mengikuti pengajian, mendengarkan tausiyah yang disampaikan oleh para kiai dan alim ulama.
“Agar proses kehidupan kita seimbang. Kadang-kadang ada hal-hal yang kontradiktif. Sehari saja kita makan tiga kali, pengajian hanya kliwonan saja. Padahal kebutuhan jasmani dan rohani harusnya seimbang. Tapi saya percaya, Bapak Ibu sekalian memanfaatkan berbagai media untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat,” tutur Bupati.
Sementara itu, K.H. Dzilqon, dalam tausiyahnya menyampaikan antara lain mengenai hikmat dan ajakan agar masyarakat mematuhi Ulil Amri atau Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an.
Terkait hal tersebut, Bupati Asip Kholbihi dalam wawancara kepada Humas Pemkab Pekalongan dan sejumlah awak media menyampaikan bahwa ASN di Kabupaten Pekalongan sudah terbiasa bekerja hingga di luar jam kerja sebagai bentuk hikmat terhadap tanggung jawab kerja dan tanggung jawab sebagai pengemban amanah masyarakat.
Menurut Bupati, tugas pemerintahan adalah tugas yg mulia dan dalam Al Qur’an disebutkan ajakan agar menaati Pemerintah, sepanjang yang tidak mengajak kepada hal-hal yang maksiat. Ini hukumnya wajib, karena jika tidak ada pemerintah, rusak semua, tidak ada yang bisa menjalankan ibadah dengan baik dan aman,” terang Bupati.*) Tim Bidang Kehumasan Dinkominfo Kabupaten Pekalongan
"Pakaian dinas yang baru ini untuk pria yaitu baju koko warna putih, bawahan sarung batik, peci hitam, dan sepatu atau sandal selop. Kemudian, untuk wanita baju berwarna putih, bawahnya kain batik, sepatu, atau sandal selop," ungkapnya.
Saat disinggung, apabila ada ASN yang tidak menggunakan pakaian dinas sarung batik, pihaknya akan memaklumi. "Surat edaran penggunaan sarung batik kan baru sore tadi, jika besok ada ASN yang belum menggunakan saya maklumi. Tapi, untuk Jumat yang akan datang semua ASN harus wajib menggunakan pakaian dinas yang baru ini," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
