KAJEN - Masalah HIV/AIDS maupun Narkoba tidak mungkin bisa diselesaikan oleh Pemerintah saja. Oleh karena itu peran masyarakat sangat diperlukan. Tanpa peran dari masyarakat tidak akan bisa ditangggulangi masalah HIV/AIDS.
Demikian disampaikan Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti saat membuka Seminar dan Talkshow HIV/AIDS di Kabupaten Pekalongan, di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa (3/12/2019).
Dengan mengambil tema "Bersama Masyarakat Meraih Sukses 3 Zero HIV/AIDS Tahun 2030", kegiatan menghadirkan narasumber dari RSUP Karyadi Semarang, pegiat HIV/AIDS, dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Pekalongan.
Tampak hadir Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Munafah Asip Kholbihi.
Wakil Bupati menyampaikan bahwa epidemi HIV/AIDS di Kabupaten Pekalongan melajunya cukup lumayan cepat. Tercatat, sejak 2015 hingga September 2019 terdapat 394 kasus, yang terdiri 211 kasus HIV dan AIDS 183 kasus. Dan dudah meninggal sebanyak 183 kasus.
“Oleh karena itu dalam rangka Hari HIV/AIDS ini memang kita diingatkan karena HIV/AIDS maupun Narkoba ini menjadi tantangan maupun menentukan masa depan bangsa, sehingga kita perlu diingatkan, upaya-upaya apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kedua hal tersebut,” terang Arini.
Dijelaskan Arini, kalau melihat data diatas, 54 persen merupakan kontribusi kaum laki-laki dan kaum perempuan sisanya yakni 46 persen. Tetapi, kata Arini, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi kenaikan kasus pada kaum perempuan. Hal ini karena adanya relasi seksual antara laki-laki dan perempuan.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa HIV/AIDS ini kaitannya sangat erat dengan seksual, walaupun penyebab lain misalnya transfusi dengan jarumnya yang tidak diganti dan sebagainya. Dan kasus yang terbanyak justru pada usia yang produktif yaitu usia 15 sampai 34 tahun. Sehingga produktivitas dan kualitas sumber daya manusia akan terancam. Kemudian dengan jenis pekerjaan menunjukkan bahwa ibu rumah tangga berada pada posisi pertama, kemudian disusul oleh wiraswasta, . Ini menunjukkan bahwa epidemic HIV/AIDS mulai memasuki kepada masyarakat. Dan tentu saja akan berdampak pada penularan HIV/AIDS dari ibu dan anak, papar Wakil Bupati.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Wawan Dwiantoro, M.Kes dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan seminar dan talksow adalah untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam mencegah dan penanggulangan HIV/AIDS untuk mewujudkan 3 Zero pada tahun 2030 yakni Zero New HIV Infection, Zero AIDS Related Death dan Zero Discrimination (Nol Infeksi Baru, Nol Terkait AIDS, dan Nol Diskriminasi).
Sasaran kegiatan, kata Wawan, adalah 400 peserta yang terdiri dari anggota KPA Kabupaten Pekalongan, kelompok kerja KPA, kelompok dukungan sebaya, tim penggerkan PKK Kabupaten Pekalongan, gabungan organisasi wanita Kabupaten Pekalongan, karang taruna, pemilik usaha dan jasa organisasi profesi masyarakat, dan juga dokter Puskesmas, mahasiswa, pelajar, PMI, PMR.
Bentuk kegiatan adalah pemaparan dari para narasumber dan pemeriksanaan HIV/AIDS bagi seluruh peserta yang hadir. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si membuka secara resmi Turnamen Sepakbola Antar Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Pekalongan "HW Pekajangan Cup I 2019" di HW Muhammadiyah Pekajangan Sport Center, Pekajangan Gang 7 Kecamatan Kedungwuni, Senin (2/12/2019) sore.
Pembukaan ditandai dengan kick off yang dilakukan oleh Bupati Pekalongan, disaksikan Ketua KONI Kabupaten Pekalongan yang baru yakni Eko Ahmadi atau yang biasa disapa Gus Eko. Kemudian Camat Kedungwuni Sugino, S.STP., MM beserta Muspika, serta para pengurus dan panitia Pekajangan HW Cup.
Turnamen diikuti oleh 32 Kesebelasan Desa/Kelurahan di Kabupaten Pekalongan. Dan berlangsung mulai tanggal 2 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020. “HW Pekajangan Cup I 2019 diikuti dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan yang kesemuanya merupakan pemain lokal,” katanya.
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si melakukan pembinaan kepada seluruh anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan, Senin (2/12/2019) di Aula Dinas Satpol PP dan Damkar setempat.
Hal ini dilakukan agar meningkatkan kinerja satpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan guna menuju profesionalisme, berdedikasi, humanis, dan berakhlaqul karimah.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi mengatakan, bahwa pihaknya mengumpulkan seluruh anggota Satpol PP untuk menandatangai pakta integritas.
"Ini kan terjadi pergantian Kepala Satpol, dari Edy kepada Risnoto. Jadi, hari ini kita kumpulkan semua dari kepala Satpol, sekretaris, kepala bidang, dan seluruh anggota untuk menandatangani pakta integritas terkait tidak boleh pungli, tidak boleh melanggar peraturan perundangan," kata Bupati.
KAJEN - Dalam menghadapi tantangan jaman yang semakin cepat, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengususng tagar inisiatif-progresif yang memberikan ruang bagi para pelaku kebijakan untuk terus-menerus melakukan inovasi agar dapat melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik guna menjawab tantangan jaman.
Demikian disampaikan oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si., saat menghadiri dan memberikan sambutan pada Silaturahmi dan Tasyakuran HUT Korpri ke 48 Pemerintah Kabupaten Pekalongan, di Lapangan Tenis Indoor Rumdin Bupati Pekalongan, Jumat malam (29/11 /2019).
Kegiatan dihadiri oleh Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta beserta para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pekalongan.
KAJEN - Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), berencana akan menghilangkan jabatan aparatur sipil negara (ASN) eselon III dan IV.
Wacana ini dikomentari oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si dan Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM , usai melaksanakan upacara peringatan HUT Korpri ke 48 tahun 2019, di Alun-alun Kajen, Jum'at, (29/11/2019) pagi.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi mengatakan pihaknya saat ini masih dalam pendataan mengenai wacana hal tersebut.
"Kita sedang menunggu restrukturisasi eselon 3 dan 4 yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Formulanya seperti apa kita masih menunggu," kata Bupati KH. Asip Kholbihi.
KAJEN - Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si menjadi inspektur upacara dalam peringatan HUT Korpri ke 48 tahun 2019, di Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Jum'at, (29/11/2019).
Dalam sambutannya, Bupati Asip membacakan amanat dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Bupati Asip mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu menjawab tantangan zaman, karena zaman sudah berubah.
"Di era industri 4.0 dan kemajuan teknologi, saya meminta ASN harus mampu memanfaatkan teknologi. Selain itu, inovasi menjadi garda depan utama bagi para korpri sekaligus meninggalkan hal yang bersifat rutinitas. Birokrasi yang berbelit, ayo kita tinggalkan. Hal ini demi melayani masyarakat. Karena, masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan akurat," kata Bupati Asip.
Menurutnya, dalam hal ini ada dua pendekatan yaitu pendekatan proses dan hasil. "Ditekankan agar pendekatan hasil ini diutamakan, tetapi jangan lupa, sebagai seorang birokrasi tata aturan main juga harus dipegang. Jadi, kami menggarisbawahi bahwa pendekatan proses itu hal yang penting, kemudian pendekatan hasil juga sama penting. Oleh karena itu, dua-duanya harus berjalan seiringan," ungkapnya.
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Kali ini, Pemkab menerima penghargaan Indeks Kelola 2019 dari Katadata Insight Center (KIC). Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu pemenang penghargaan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbaik kategori Outcome Bidang Kesejahteraan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si di Ballroom Jakarta Theater XXI Jakarta, Kamis (28/11/2019) malam.
Sebagaimana diketahui, Indeks Kelola adalah metode penilaian yang mengukur keberhasilan suatu daerah dalam mengelola APBD sehingga berdampak langsung pada masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perekonomian. Ini merupakan hasil kerjasama KIC dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI dan panel ahli ekonomi independen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM.
Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si dalam sambutannya mengatakan, sejak dilantik menjadi Bupati pada 26 Juni 2016 yang lalu, dirinya bersama Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti diberi dua mandat oleh Gubernur Jawa Tengah.
KAJEN – Lansia dinilai memiliki peran yang besar dalam pembangunan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti selaku Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) dalam sambutan Pembukaan Rakor Komda Lansia Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 di Aula Dinas Sosial, Kamis (28/11/2019) pagi.
“Dalam konteks pembangunan, lansia punya peran yang besar. Pertama, fungsi kearifannya , kedua karena keahliannya, pengetahuannya. Hal inilah yang membuat perannya besar. Satu hal lagi yang tidak dimiliki yang muda yakni pengalamannya. Karena pengalaman itu sesuatu yang harus dijalani dan tidak bisa hanya dipelajari” ungkapnya
Lalu bagaimana upaya untuk mensejahterakan para lansia, menurut Arini, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang, ada 4 unsur utama yang harus kita tangani. “Pertama unsur keagamaan, unsur kesehatan, sarana prasarana, serta kemudahan akses fasilitas umum,” jelasnya.
Arini menuturkan bahwa rakor komda lansia ini digelar untuk ketiga kalinya. “Bagaimana kita bisa mensejahterakan para lansia ini. Para lansia memang kalau di dalam Undang-Undang termasuk dijamin. Tetapi harapan saya agar lansia semakin hari semakin diperhatikan, baik oleh UU, maupun dalam hal ini pemerintah. Harapan kami lansia semakin berdaya sehingga semakin produktif,” ucap Arini.
SOLO - Kabupaten Pekalongan kembali memperoleh anugerah penghargaan atas prestasi kinerjanya dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Kali ini Kabupaten Pekalongan mendapatkan peringkat ke-dua se-Jawa Tengah dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) katagori Enabling Environment dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Tengah yang diwakili Kepala BAPPEDA Jawa Tengah, DR. Prasetyo Aribowo, SH, M.Soc.SC kepada Bupati Asip Kholbihi,SH, M.Si bersama Kepala Daerah lainnya pada acara Semiloka Nasional "Penguatan Inovasi menuju Daya Saing dan Kemandirian Bangsa” pada Kamis, (28/11) di Hotel Best Western, Solo Baru.
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah model/metode pengukuran potensi dan kinerja pemerintahan daerah yang dikembangkan oleh Kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi. Pengukuran IDSD meliputi 4 Aspek yaitu Enabling environment (Penguat), Market (Pasar), Sumberdaya Manusia dan Ekosistem Inovasi. 4 Aspek tersebut dilengkapi dengan 12 pilar, 23 Dimensi dan 78 indikator, yang dilaksanakan setiap tahun melalui pengisian assessment pada setiap daerah di seluruh Indonesia.
Bupati menambahkan, dengan banyaknya turnamen yang diselenggarakan oleh semua pihak, dirinya optimis olahraga di Kabupaten Pekalongan utamanya sepak bola akan menjadi lebih baik. “Persekab tahun ini tidak lolos Divisi 3, semoga dengan adanya turnamen ini dapat mendongkrak prestasi sepakbola khususnya Persekab,” tuturnya.
Sepakbola yang baik, kata bupati, dimulai dari kompetisi lokal yang tujuan utamanya adalah menjaring pemain lokal terbaik. “Ayo, melalui Pekajangan HW Cup ini kita tingkatkan prestasi, junjung sprotivitas, jaga silaturahmi dan yang penting menggunakan pemain lokal asli,” harapnya.(red)
Menurutnya, tugas Satpol PP adalah menegakan peraturan daerah, peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum serta menjaga ketentraman masyarakat.
"Ini adalah tupoksi dari Satpol PP yang harus dipedomani, sehingga semua harus bersih. Memang, kita mengakui kalau masih ada oknum yang tidak on the track atau masih menyimpang dari tupoksinya," ungkapnya.
Bupati Asip mengungkapkan, hal itu adalah tugas Kepala Satpol PP yang baru untuk membenahi. Pertama, dengan cara memberikan pembinanan secara persuasif. Namun, jika tidak berhasil akan dilakukan tindakan tegas dengan cara dipecat.
"Untuk peredaran miras yang disinyalir makin menjadi-jadi, ini menjadi konsen kita untuk ditertibkan. Karena, ada oknum membackingi penjual miras dan kongkalikong sama penjual miras. Tapi ini masih praduga tak bersalah, ini juga akan kita tertibkan. Kita masih dalami keterlibatannya sejauh mana," jelasnya.
Tidak hanya itu, termasuk usaha karaoke yang menyediakan PL (pemandu lagu) dan usaha jeans wash yang tidak berizin juga akan ditindak lanjutin. "Pasar modern yang tidak memiliki izin maka harus ditutup," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Satpol PP Risnoto menambahkan pesan yang diungkapkan oleh Bupati Pekalongan akan ditindaklanjuti. "Pasca penandatanganan integritas, dalam minggu ini akan melakukan perombakan di internalnya," katanya.
Saat disinggung mengenai berapa oknum yang terlibat kongkalikong dengan pedagang miras, Risnoto mengungkapkan baru ada satu oknum yang terlibat. "Satu oknum itu berdasarkan hasil keterangan pedagang miras. Nantinya kita akan mengundang oknum tersebut, setelah itu oknum akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang ada," tambahnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Serta para pensiunan pejabat dan staf yang pernah mengabdi di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Tampak hadir antara lain mantan Kepala DPU Wahyudi Ponco Nugroho, mantan Sekda Susiyanto, mantan Inspektur Umaidi, dan para mantan Kepala Dinas.
Bupati menjelaskan, pada saat sekarang ini, kita memasuki era zaman revolusi 4.0 yang serba digitalisasi, tanpa batas dan serba cepat. “Di dalam era yang seperti ini, kita harus melakukan inovasi agar harapan bersama dapat diwujudkan yakni kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Bupati Pekalongan KH. Asip menyampaikan, bahwa makna silaturahmi hakekatnya ada dua, yaitu reintrospeksi dan refresh. Untuk itu, di momen HUT Korpri, Bupati mengharap agar seluruh ASN Kabupaten Pekalongan untuk mengintrospeksi diri apa yang telah dikerjakan dan merefresh apa yang akan dilakukan ke depan.
“Tugas kita selanjutnya, meneruskan apa yang sudah dicapai oleh pendahulu yang baik dipertahankan, dan melakukan inovasi-inovasi karena kehidupan sifatnya dinamis,” terangnya.
Dilanjutkan Bupati, kinerja eksekutif diukur dari dua pendekatan, yakni pendekatan proses dan pendekatan hasil. Pendekatan proses harus dipertanggungjawabkan secara administratif. Untuk itu diperlukan soliditas persatuan dan kesatuan untuk menjalankan pendekatan proses ini.
“Pendekatan selanjutnya yakni pendekatan hasil, yang selalu dituntut oleh atasan dan mayarakat. Ekpektasi masyarakat terlalu tinggi terhadap kinerja para ASN utamanya yang masih aktif, untuk itu perlu dijawab dengan kinerja yang tepat waktu, tepat aturan dan tentu saja yang bermanfaaat,” ujar Bupati KH. Asip.
Bupati dalam kesempatan malam hari itu mengharapkan para sepuh yang sudah purna untuk senantiasa tetap menjaga tali silaturahmi baik antar sesama pensiunan maupun dengan pejabat Pemkab Pekalongan yang masih aktif, termasuk dengan dirinya sebagai Bupati.
“Karena bagaimanapun para sepuh telah meletakkan pondasi pembangunan di Kabupaten Pekalongan, tugas kita selanjutnya adalah melanjutkan program-program tersebut agar Kabupaten Pekalongan dapat lebih maju lagi, lebih sejahtera,” paparnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur kepada Allah SWT. Bupati Asip Kholbihi, menyerahkan tumpeng tersebut secara berurutan kepada Sekda Mukaromah Syakoer, mantan Kepala DPU Ponco Nugroho, mantan Sekda Susiyanto, mantan Inspektur Umaidi dan R. Pujotomo Satoto Ketua PWRI Kab Pekalongan.(didik /dinkominfo kab.pekalongan).
Menurutnya, selama aturan ini belum turun secara jelas, maka akan menjalankan roda pemerintahan dengan model eselonisasi.
"Model eselonisasi yang selama ini berjalan masih cukup efektif untuk di Kabupaten Pekalongan," ungkapnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Pekalongan Mukaromah mengatakan pihaknya sudah diminta Kemenpan RB untuk mendata berapa jumlah eselon III dan IV di masing-masing Kabupaten dan Kota.
"Namun surat edaran itu jelas, untuk eselon III seperti camat, lurah, kepala kantor, kepala UPT tidak hilang. Ini kami masih mendata dan akan segera laporkan ke Kemenpan," katanya.
Mukaromah menambahkan, ada 8.601 ASN di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. "Lebih kurang 50 persennya ialah eselon III dan IV," tambahnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Pihaknya berharap, kepada seluruh ASN di Kabupaten Pekalongan untuk bersatu padu, mewujudkan cita-cita bersama yaitu menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat.
Upacara HUT Korpri ke 48 Pemerintah Kabupaten dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH beserta para Unsur Forkopimda, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten, para Staf Ahli Bupati dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan. Dan upacara diikuti oleh ribuan ASN Kabupaten Pekalongan.
Dalam upacara tersebut juga diberikan penghargaan dan beasiswa bagi para atlet dan putra-putri ASN yang berprestasi dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Dan penghargaan diberikan langsung Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si didampingi Sekda selaku Ketua Umum Korpri Kabupaten Pekalongan dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan.
Usai Upacara, dilaksanakan ziarah tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan Bakti Wiratama di Bojong oleh Sekda beserta para Asisten Sekda dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
“Dua mandat tersebut yakni mengatasi rob di pesisir Pekalongan, karena 10 kilometer pantai kita terkena rob, dan alhamdulillah saat ini sudah selesai. Yang kedua yakni mengatasi angka kemiskinan yang pada saat itu masih diatas Jawa Tengah,” katanya.
Untuk mengatasi kemiskinan, lanjut Bupati, Pemkab Pekalongan menciptakan program inisiatif progresif dengan menciptakan laboratorium kemiskinan di tiga wilayah yang meliputi daerah kemiskinan kota, pantai dan pegunungan. “Alhamdulilah dengan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, sekarang angka kemiskinan kita di bawah Jawa Tengah. Dari yang semula 12,96 persen kini turun menjadi 10,06 persen,” terang Bupati.
Selain itu, Pemkab lewat program inisiatif progresif juga mendorong berdirinya delapan perguruan tinggi baru di Kabupaten Pekalongan yakni tiga negeri dan lima swasta. Karena dengan berdirinya perguruan tinggi tersebut dipercaya dapat menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi. “Pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2018 berada di angka 5,76 melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional 5,01 dan angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 5,52,” tutur Bupati.
Hal lain yang diciptakan, tambah Asip, yakni menginisiasi lahirnya 20 destinasi wisata baru. Kabupaten Pekalongan masih mempunyai hutan alam yang masih tersisa di Pulau Jawa, dimana 25 ribu hektar nerupakan hutan produksi dan 3 ribu hektar adalah hutan lindung. “Di hutan lindung inilah kita manfaatkan untuk mendorong lahirnya potensi anak muda untuk memanfaatkan hutan tersebut,” lanjutnya.
Upaya lain dalam mewujudkan kesejahteraan, terang Bupati Asip, adalah dengan menumbuhkan iklim investasi yakni dengan melakukan deregulasi dengan memberi kemudahan serta menjaga iklim yang kondusif. “Dalam waktu dekat banyak investor yang datang, sekarang masih dalam tahap perijinan dan penataan lahan, sambil menunggu perda tataruang dari kementerian Agraria dan Tata Ruang,” tambahnya.
Dalam menciptakan kesejahteraan, sambung Bupati, hal yang paling penting adalah kesejahteraan tersebut wujudnya nyata, mustahil mewujudkan kesejahteraan jika tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. “Kita tingkatkan anggaran pendidikan di Kabupaten Pekalongan sampai 31 persen. Selain itu kita juga dorong sektor kesehatan dan lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Chief Content Officer Katadata, Heri Susanto mengatakan, penghargaan Indeks Kelola 2019 diberikan kepada 64 kabupaten/kota di Indonesia. Mereka adalah yang berhasil dan efektif dalam mengelola anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta berdampak signifikan untuk perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan kesejahteraan. "Daerah-daerah tersebut memang melakukan banyak inovasi dan layak mendapatkan apresiasi," katanya.
Dia berharap, melalui Indeks Kelola ini diharapkan lahir pemimpin-pemimpin daerah yang berprestasi dari seluruh pelosok Nusantara dan maju bersaing ke pentas nasiona. "Bukan hanya Joko Widodo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, atau Ganjar Pranowo," katanya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Lebih lanjut Arini menjelaskan, kalau dilihat dari trend, usia hidup kita, khususnya di Indonesia semakin lama semakin tinggi, sehingga jumlah lansia semakin banyak. dan menurut UU yang berlaku di Indonesia, kriteria lansia adalah umur 60 tahun.
Dia berharap dengan terbentuknya Komda di tingkat kecamatan yang akan membawahi desa, mulai tahun depan seluruh desa yang ada di kecamatan tersebut, diharapkan kegiatannya mulai diaktifkan kembali. “Contoh di puskesmas sudah ada kegiatan untuk lansia yaitu posyandu lansia. Di desa desa ada yang namanya senam untuk lansia. Di tingkat kecamatan banyak kegiatan kegiatan yang bisa disinergikan untuk menangani lansia. Misalnya di kecamatan sendiri ada rapat koordinasi,” tutur Arini.
Arini juga menekankan sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi agar kita jangan berorientai pada proses tetapi kita berorientasi pada hasil. “Hasilnya agar benar-benar terkirim, bisa dirasakan oleh masyarakat,” harapnya.
Wabup Arini berharap, kegiatan Komda Lansia bisa benar-benar ada aksinya dan ada manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. “Saya sangat berharap, kemarin sudah ditindaklanjuti Komda Lansia di tingkat kecamatan. Ada 7 kecamatan yang belum, rata-rata di kecamatan daerah bawah. Yang sudah 12 kecamatan. Mungkin memang lansia yang kurang produktif berada di desa-desa, sehingga kami harapkan mungkin tahun depan kita punya data klansia sebagai tolak ukur. Kita tentukan desa atau kecamatan mana yang akan menjadi laboratorium untuk kita kelola secara khusus lansianya. Sehingga lansia itu dapat kita sejahterakan” pungkasnya.
Sebelumnya, Pengurus Komda Lansia Kabupaten Pekalongan, Sutrisno dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan rakor adalah untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan Komda Lansia Kabupaten Pekalongan dengan Komisi Kecamatan Lanjut Usia yang baru terbentuk.
Rakor dihadiri pengurus dan anggota Komda Lansia serta juga Camat se-Kabupaten Pekalongan atau yang mewakili.
Peserta rakor terdiri unsur Pengurus Komda Lansia Kabupaten Pekalongan sebanyak 24 orang dan peserta dari kecamatan 19 orang. Rakor menghadirkan narasumber Dosen IAIN Pekalongan.*)Tim Humas Dinkominfo Kab. Pekalongan
Hasil pengukuran IDSD adalah menggambarkan produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah.
Kabupaten Pekalongan pada IDSD tahun 2018 menempati posisi terbaik di tingkat Provinsi Jateng pada Aspek Market (pasar) yang meliputi efisiensi pasar, ketenagakerjaan, aspek keuangan, dan ukuran pasar. Hasil tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Pekalongan unggul pada aspek tersebut.
Pada IDSD tahun 2019 di tingkat Provinsi Jateng Kabupaten Pekalongan menempati posisi kedua pada aspek enabling environment (penguat) yang meliputi pilar Kelembagaan, Infrastruktur dan Perekonomian Daerah.
Pilar kelembagaan meliputi dua dimensi yaitu tata kelola pemerintah dan keamanan serta ketertiban. Pilar infrastruktur meliputi dua dimensi yaitu air bersih serta kelistrikan dan transportasi (jalan, jembatan, dll).
Pilar Perekonomian Daerah meliputi dua dimensi yaitu keuangan daerah dan stabilitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Kab.Pekalongan dapat mengelola aspek tersebut dengan baik dibandingkan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di Lingkungan Provinsi Jawa tengah.
Dalam tanggapannya terkait makna strategis penghargaan pasca penganugerahan, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.M.Si mengutarakan bahwa penghargaan adalah masalah persepsi dan pengakuan pihak luar terhadap kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Namun, menurutnya, yang lebih penting dan esensial adalah bagaimana hasil kinerja pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kita bersyukur atas anugerah ini dan saya mengimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan untuk memaknai penghargaan ini sebagai penambah motivasi untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi di semua sektor, karena inovasi merupakan salah satu "kunci" percepatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan," ungkap Bupati Asip Kholbihi, yang segera meninggalkan acara setelah penyerahan penghargaan, karena pada hari yang sama malam harinya orang nomer satu di Kabupaten Pekalongan tersebut akan menjadi salah satu Panelis bersama Menteri Dalam Negeri sekaligus menerima Penghargaan dari lembaga kridebel Katadata terkait Kinerja dan Efektifitas Pengelolaan APBD, di Ballroom Djakarta Theater XXI.(red)
