Artikel

Banjir rob yang melanda diwilayah pantai utara diperkirakan akan mencapai puncaknya pada hari hari Rabu 31 Mei 2016. Hal tersebut sesuai hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir Kementrian Kelautan Republik Indonesia. Oleh karena itu untuk menghadapi hal tersebut berbagai pihak yang terkait telah melakukan antisipasi sejak awal.

“Untuk  mengantisipasi hal ini Pemkab melalui BPBD telah melakukan koordinasi dan singkronisasi tugas dengan Tim Satuan Komando Tanggap Darurat Penanganan Bencana banjir rob yang dipimpin oleh Dandim sebagai insiden komanditer” ungkap Bambang Sujatmiko kepala  BPBD di sela-sela rapat koordinasi antisipasi dampak rob.

Acara dilaksanakan  di Pendopo Kecamatan wiradesa hari senin(30/5). Dihadiri oleh Kodim pabung kodim Mayor Kav Hariyono, Wakapolres Kompol Widiyantoro,  Asisten administrasi Pemerintahan Drs. Ali Riza MSi, Muspika , PMI, RAPI , Tagana , Orari, Ubaloka,  Dinas sosial, Dinas SDA , Dinhub, Humas Setda, camat dan kepala Desa terkena dampak rob.

Menurut Bambang wilayah yang terkena dampak banjir rob ada 4 Kecamatan yaitu Tirto, Wonoketo, Siwalan, dan Wiradesa. Yang terdiri yang terdiri atas 13 desa meliputi wilayah Kecamatan Tirto meliputi Desa Jeruksari, Mulyorejo, TegalDowo, Karang jompo. Untuk wilayah Wonokerto meliputi Desa Wonokerto Kulon, Wonokerto Wetan, Tratebang, Pecakaran, Sijambe, Pesanggrahan dan Api –api. Untuk Kecamatan Wiradesa di desa Bener dan Kecamatan Siwalan di desa Depok. Dan saat berita ini diturunkan sudah ada 245 jiwa sedang mengungsi.

Kita pun sudah menyiapkan tempat untuk mengungsi di IBC Wiradesa, kantor Kecamatan, masjid Dupantex Tirto, SMK Wiradesa, Koperasi Bremi dan di balai desa masing masing. “ Tempat ini sewaktu waktu dapat digunakan untuk mengungsi setelah kita evakuasi.

Sementara itu PABUNG Kodim Mayor Kav Hariyono yang mewakili Accident Komander Dandim 710 Pekalongan menjelaskan bahwa pertemuan kali ini adalah dalam rangka menyigkronkan tugas masing masing sehingga dapat mengantisipasi dampak bajir rob dengan cepat.” Pada rakor ini disepakati sebagai pos utama adalah pendopo kecamatan Wiradesa dengan petugas standy selama 14 hari kedepan dari Kodim, Polres, Satpol PP, Dinhub, Dinkes, BPBD dan para  relawan bencana”tandasnya.

Hal ini untuk memberikan rasa aman untuk masyarakat dan untuk reaksi cepat jika sewaktu waktu dibutuhkan kehadiran para petugas untuk menolong masyarakat. “ di Posko ini kami sediakan 4 mobil yang siap akan mengevakuasi warga jika membutuhkan” terangnya.

Sementara itu untuk antisipasi saat ini untuk dinas sosial sudah menyiapkan 35 personil tagamna, sarden,  minyak goreng,  telur , dan beras 100 ton. Untuk Dinas sosial telah menyiapkan puskesmas dan sudah membentuk posko di wilayah tirto dan telah disiapkan personil untuk pelayanan kesehatan bergerak. (red)

Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Publisher : arif.kominfo

KAJEN – Berawal dari keprihatinan para pejabat wilayah Kedungwuni baik camat maupun Kepala Puskesmas terkait kondisi balita di wilayah Kecamatan Kedungwuni yang mengalami kondisi pertumbuhan dan perkembangan yang kurang optimal atau sedikit mengalami gangguan sehingga mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar seperti balita lain maka digagaslah sebuah gerakan yang kemudian dinamakan “Geber Sebata Merah” atau Gerakan Bersama Selamatkan Balita Dibawah Garis Merah”.

Gerakan tersebut hari ini secara langsung dilaunching oleh Bupati Pekalongan Drs. Amat Antono, M.Si di Aula Kecamatan Kedungwuni. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Ibu Arini Antono yang merupakan istri Bupati sekaligus calon Wabup Pekalongan periode mendatang serta Ibu Munafah Asip Kholbihi yang juga istri dari Calon Bupati Pekalongan periode mendatang Asip Kholbihi, Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pekalongan, Kepala BPMPKB Kab. Pekalongan, Muspika Kedungwuni, Lurah dan Kepala Desa se- Kecamatan Kedungwuni serta masyarakat umum yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada program ini.

Dalam laporannya, Camat Kedungwuni, Bambang Dwi Yuswanto, SIP mengungkapkan bahwa Gerakan yang baru pertama kali di Kabupaten Pekalongan dan juga di Jawa Tengah ini, merupakan sebuah gerakan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat umum. “ Dari tiga komponen tersebut maka diharapkan akan memunculkan hasil yang optimal,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi dan terimaksih kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada program ini, karena gerakan ini dinilainya sangat bagus dan strategis. Menurutnya gerakan ini dapat memberikan hal atau alternatif lain yang strategis bagi masyarakat Kedungwuni yang agamis untuk menyalurkan amalnya, yaitu dengan mempersiapkan generasi atau SDM yang sehat dan beriman, yaitu dengan menyisihkan sebagian rezekinya bagi pengurangan jumlah Balita dibawah garis merah.

KAJEN - Para peserta Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Pelajar dan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Umum Kabupaten Pekalongan diharapkan untuk tidak merasa puas kalau nanti mendapatkan predikat juara, akan tetapi diminta untuk selalu meningkatkan kemampuannya. Salah satu kuncinya adalah hendaknya antar peserta dengan pembimbing dan pelatih maupun pendamping harus menjadi “segitiga siku” yang kompak, saling mengisi dan saling memperkuat menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga prestasi bisa diraih. Hal tersebut dikatakan Bupati Pekalongan Drs.H.A.Antono, MSi saat membuka acara MTQ Pelajar ke 31 dan STQ Umum ke 24 Tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 di Gedung Islamic Centre Kedungwuni (25/5/2016).

Lebih lanjut Bupati mengharapkan semua pihak yang terlibat untuk tidak terjebak pada MTQ maupun STQ saja, tetapi lebih dari itu, untuk bisa diwujudkan, dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat Islami betul-betul nyata yang penuh dengan toleransi, saling menghormati, tetapi kuat di dalam syariat. “Ini betul-betul saya harapkan, jangan sekedar seremonial saja, tetapi dalam perilaku kita dinafasi oleh Al Qur’an.  Ini kesempatan kita untuk menunjukkan pada saudara-saudara kita non Islam bahwa kita bisa menjadi panutan dalam sebuah kehidupan,” ujarnya.

Sebagai kota SANTRI (Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapi dan Indah), Antono juga menaruh harapan besar agar hendaknya semboyan ‘Santri’ inipun dapat diwujudkan dalam prestasi yang nyata bahwa Kabupaten Pekalongan bisa benar-benar menjadi Santri dengan mendapatkan juara umum dalam MTQ di Tingkat Propinsi nanti.  “Mari kita renungkan. Ini kesempatan untuk membawa nama baik Pekalongan. Ini adalah sebuah tantangan dan kesempatan untuk menunjukkan pada daerah lain, bahwa betul Pekalongan itu “Kota Santri” yang notabene ahli dalam tilawah maupun yang lain dan bisa menjadi kiblat bagi santri-santri yang lain,” ujarnya.

KAJEN – Sejak diproklamirkannya kemerdekaan, bangsa Indonesia telah berjanji dan  berketetapan hati bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini adalah harga mati   yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam kondisi  dan keadaan   apapun. “NKRI adalah Negara demokrasi    berlandaskan ideologi Pancasila,  yang menjunjung    tinggi nilai- nilai agama dan adat istiadat yang hidup  di tengah masyarakat,” Demikian antara lain isi sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara yang dibacakan Bupati Pekalongan Drs.H.A.Antono, MSi dalam Upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108 Jumat pagi (20/5) di Alun-alun Kajen.

Menurut Menteri, menjadi kewajiban seluruh komponen   bangsa Indonesia secara konsisten untuk menjaga,  melindungi dan memelihara tegaknya NKRI dari   gangguan apapun, baik dari dalam maupun dari   luar  dengan cara menerapkan prinsip dan nilai-nilai    nasionalime dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut Rudiantara menekankan pentingnya menegaskan Komitmen   terhadap   NKRI  mengingat     setelah sekian lama berdiri sebagai bangsa,   ancaman dan tantangan akan keutuhan NKRI  tidak selangkah pun surut. Bahkan melalui kemajuan   teknologi digital, ancaman radikalisme dan  terorisme, misalnya mendapatkan medium baru untuk penyebaran paham dan praktiknya. “Selain itu, kita juga menghadapi permasalahan ketahanan bangsa secara kultural dengan munculnya kekerasan dan pornografi, misalnya,    terutama yang terjadi pada  generasi    yang   masih   sangat belia, adalah satu dari beberapa permasalahan cultural utama bangsa ini yang akhir-akhir ini mengemuka dan memprihatinkan,” ujarnya.

Ditambahkan Rudiantara, ketika berbicara tentang lanskap dunia dalam konteks teknologi digital tersebut, kita juga  menghadapi problem kaburnya batas-batas fisik antara domestic dan internasional. “Potensi pergaulan dan kerja sama saling menguntungkan   akibat relasi dengan  dunia  internasional   tumbuh   makin lntens,  tetapi  juga  sekaligus  makin  rentan  terhadap penyusupan  ancaman terhadap  keutuhan NKRI dari luar wilayah negeri ini,” tambahnya.

KAJEN – Bupati Pekalongan Drs. Amat Antono, M.Si hari ini (19/5) melaunching Website Desa Pungangan, Kec. Doro, Kab. Pekalongan. Pembuatan web yang diprakarsai masyarakat Desa Pungangan dan mahasiswa KKN STAIN Pekalongan ini diantaranya memuat data demografi dan monografi desa lengkap dengan berbagai potensi desa Pungangan.

Kepala Desa Pungangan, Rubai dalam sambutannya mengungkapkan bahwa proses pembuatan web telah dilakukan selama 5 bulan sejak Januari 2016. Disebutkan Rubai bahwa data – data yang telah dipetakan dan kini ada di dalam web, diharapkan mampu dijadikan acuan atau rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek.

Hadir dalam acara yang diselenggarakan di Lapangan Desa Pungangan tersebut antara lain Ketua STAIN Pekalongan, Kepala SKPD terkait, Muspika Doro serta perwakilan PTPN IX Belimbing. Dalam kesempatan tersebut Bupati Pekalongan juga menerima Buku Pungangan Dalam Angka Tahun 2016 dari perwakilan STAIN Pekalongan.

Sementara itu, dalam sambutannya Bupati menyatakan apresiasi dan rasa terimakasihnya kepada STAIN Pekalongan atas partisipasinya dalam pembuatan Website Desa Pungangan. Menurutnya hal ini dapat menjadi catatan dan inspirasi tersendiri dalam membangun Kabupaten Pekalongan, dan diharapkan kedepan desa-desa yang lain bisa melakukan hal yang sama.”Ini adalah langkah cerdas masyarakat dalam upaya untuk memperkenalkan desa menuju masyarakat desa yang berdaulat dan bermartabat”.

Ditegaskan Antono, agar masyarakat Pungangan jangan hanya berhenti sampai dengan adanya website ini, namun harus bisa menjadikan keberadaan website tersebut sebagai sarana informasi yang mampu mensejahterakan masyarakatnya, diantaranya dengan mempublikasikan potensi desa, sehingga mampu menarik investor.

KAJEN - Bertempat di Ruang Rapat Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Kabupaten Pekalongan pagi tadi (11/5), Bupati Pekalongan yang diwakili oleh Asisten II Sekda Hari Suminto, SH, MH menerima kunjungan kerja Komisi C dan D DPRD Kabupaten Blora-Jawa Tengah di Kabupaten Pekalongan.

Kunjungan  Kerja yang dipimpin oleh Ketua Rombongan Ir. Siswanto, serta diikuti oleh 24 orang perwakilan dari bidang Pekerjaan Umum, Pendidikan dan PSDA Pemkab. Blora dan berlangsung selama 1 hari (11 Mei 2016) ini dalam  rangka study banding ke daerah-daerah diluar Blora termasuk di Kabupaten Pekalongan dengan harapan agar bisa diperoleh informasi dan masukan yang lebih rinci dan jelas dari SKPD terkait, sehingga bisa mendapatkan tambahan ilmu untuk ditularkan didaerahnya.

Asisten II yang didampingi perwakilan Kepala SKPD Kab. Pekalongan dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang pada rombongan yang telah memilih Kab. Pekalongan sebagai lokasi kunjungan kerja. Hari juga menuturkan sekilas tentang Kab. Pekalongan dan pengelolaan kegiatan di Kabupaten Pekalongan khususnya kegiatan di DPU dan Dinas Pendidikan.

“Untuk kegiatan di DPU dan Dinas Pendidikan, kami minta pendampingan dari Kejaksaan, dari sejak penyusunan program hingga pelaksaan kegiatan. Hal ini untuk menjaga agar tidak ada yang tersangkut masalah hukum karena semuanya telah sesuai ketentaun sejak awal,” jelasnya.  

Lebih lanjut Asisten II mengungkapkan bahwa Kabupaten Pekalongan merupakan daerah industri, khususnya kerajinan batik dan jins. Menurutnya, untuk pemasaran kerajinan home industri  di daerahnya ini relatif lebih mudah karena Pekalongan terletak di jalur Pantura. “Ini merupakan bentuk kepekaan dari para pengrajin. Dan untuk melindungi mereka agar bisa terus menjalankan home industrinya ini, kami telah membangun sebuah area IBC (Internasional Batik Centre) untuk memudahkan mereka memasarkan produk-produknya,” ungkap Hari.  

Ada informasi yang beredar di media sosial tentang penyalahgunaaan Petugas Sensus Ekonomi dengan memamaki atribut petugas BPS yang melakukan tindak kriminal kepada narasumber. Mereka berkedok memakai seragam petugas sensus sebagai modus untuk kemudian melakukan perampokan kepada warga yang mintai data. “Bagaimana pihak BPS menyikapi permasalahan ini, agar masyarakat tenang tidak memiliki fikiran negatif terhadap petugas yang akan melaksananan sensus,” tanya Bupati Pekalongan Drs, Amat Antono kepada Tim Sensus Ekonomi Tahun 2016 .

Hal tersebut terungkap saat  kegiatan Sensus Ekonomi keluarga Drs. Amat Antono, MSi yang didampingi Arini Harimurti di rumah dinas Bupati Pekalongan baru baru ini (10/5). Rombongan dipimpin oleh Kepala BPS Kabupaten Pekalongan Unang Syaifudin Rofi’I,S.Sos, Budi Suswantoro Camat, Daryanto Lurah Kajen dan para petugas Sensus Ekonomi Tahun 2016.

Menanggapi permasalahan tersebut Kepala BPS Kabupaten Pekalongan Unang Syaifudin Rofi’I,S.Sos menjelaskan bahwa pihaknya selalu dilengkapi indentitas resmi baik tanda pengenal, atribut serta surat tugas yang jelas. Dari hal itu masyarakat bisa mengidentifikasi apakah hal tersebut oknum atau petugas resmi. “Para petugas Sensus data ini juga didampingi oleh petugas petunjuk jalan dari RT atau petugas yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang sehingga menambah kelegalan petugas dalam menjalankan tugas, ” terangnya.

Sementara itu pada kesempatan diskusi Bupati berharap BPS hendaknya dapat menyajikan data dasar yang riil lebih cepat waktu, karena saat ini data merupakan hal penting untuk mengambil kebijakan.

Sebagai contoh tentang data perkembangan ekonomi, jika menurut Bagawan Ekonomi Indonesia Sumitro bahwa data ekonomi yang ideal dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jika diatas itu, data tersebut sudah kadaluwarsa. Sensus Ekonomi yang dilakukan saat ini setiap 10 tahun sekali. Contoh lain, penggunakan data  penerima bantuan Raskin yang memakai data tahun 2011. Padahal dinamika dilapangan selama 3 tahun tersebut banyak terjadi. Hal ini tentunya dilapangan dapat menimbulkan permasalahan. “Jika begini terus BPS dapat ditinggal sebagai acuan data untuk mengambil kebijakan,” tandanya.

KAJEN – Menteri Sosial Republik Indonesia Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga miskin di Kabuaten Pekalongan, Sabtu (7/5/2016). Sebanyak 12.400 jiwa akan menerima bantuan program perlindungan sosial tersebut.

Penyerahan simbolis tersebut dilakukan di aula lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dan disaksikan langsung oleh Bupati Pekalongan Drs. H. Amat Antono, M.Si. PKH adalah sebuah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Menteri Sosial  Khofifah Indar Parawansa mengatakan,  PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi melalui bantuan tetap.  “Program ini untuk diberikan supaya keluarga bisa sejahtera, anak-anaknya sehat dan cerdas,” kata Menteri Khofifah.

Pada kesempatan tersebut Menteri Khofifah menyerahkan secara simbolis bantuan PKH kepada 10 orang ibu pengelola rumah tangga, 5 anak peserta PKH berprestasi, 33 penyandang disabilitas (25 kursi roda, 1 krek dan 7 protese/kaki palsu).

Tahun 2016, di Kabupaten Pekalongan penerima PKH sebanyak 12.400 keluarga dengan nilai total bantuan Rp. 23.102.345.000. PKH terdiri atas bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan bantuan tetap. Bantuan pendidikan dimpelmentasikan lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan menyasar anak usia SD, SMP, Dan SMA. Nilainya untuk Sekolah Dasar (SD) Rp 450 ribu/ tahun, Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp 750 ribu/ tahun, serta ana Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat Rp 1 juta/ tahun.

Ujian Nasioal Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pekalongan berjalan jujur. Karena sampai selesai pemantauan Bupati Pekalongan,  nihil adanya laporan kebocoran soal atau yang kunci jawaban. “ Tentang kebocoran soal atau jawaban, sampai detik ini saya belum mengidentifikasi bocoran jawaban, saya berharap semua itu tidak ada, karena pendidikan itu mengajarkan moral jiwa dan raga yang baik” ungkap Antono saat meninjau pelaksanaan UN SMP Tahun 2016.

Jika seandainya ada bocoran,  akan saya telusuri siapa yang bertanggung jawab. Kalau itu oknum ya saya beri sanksi sesuai aturan yang ada, karena lembaga pendidikan itu disamping mencerdaskan otak tetapi juga mendidik hati. Sehingga dapat membentuk generasi yang jujur dan percaya diri.

Selanjtunya bupati menyampaikan adanya peningkatan kualitas pelaksanaan UN semakin bagus karena adanya masukan dari berbagai pihak yang terkait. Kita percayakan dalam dunia pendidikan itu ya kepada pendidik jadi kita harus mempercayakan kepada yang memang bertanggung jawab jangan kita dicurigai terus dan terbukti hari ini mereka mampu. “ Dengan datang tepat waktu, soal ujiannya tidak ada yang kurang dan rusak sampai detik ini Kabupaten Pekalongan dalam keadaan bagus, semua berjalan sesuai yang diinginkan.

Pastikan ujian berjalan baik

Tujuan tinjauan UN ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak itu bisa mengerjakan ujian dengan baik, tenang, kosentrasi sehingga nanti hasilnya bisa optimal. Oleh karena itu saya cek tentang soalnya datang terlambat atau tidak, soalnya cukup apa tidak, terus ada kesalahan-kesalahan apa tidak, itu saya pastikan sehingga anak-anak bisa mengerjakan dengan tenang, termasuk hal yang sepele seperti pensil, penghapus itu saya cek satu persatu kurang apa tidak biar anak-anak optimal dalam ujian dan diharapkan hasilnya bisa bagus juga optimal.