Artikel

Alamat

Link Terkait

• Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan

• PPID Kabupaten Pekalongan
• Lapor Bup

Statistik Pengunjung

Pelantikan dewan kehormatan dan pengurus PMI Kabupaten Pekalongan masa bhakti 2021-2026 dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin selaku ketua dewan kehormatan PMI Provinsi Jawa Tengah. Selain itu tampak hadir pula Ketua PMI provinsi Jateng Sarwa Pramana, anggota dewan kehormatan PMI/ Ketua Baznas dan MUI Jawa Tengah DR KH Ahmad Daroji M.Si, Ketua PMI Kabupaten Pekalongan Ir Arini Harimurti, Mantan Bupati Pekalongan Amat Antono, Wakil Bupati Pekalongan , H Riswadi SH, ketua DPRD beserta unsur forkopimda, Pj Sekda, Ketua dekranasda/Bapera Ashraff, segenap pengurus PMI kabupaten Pekalongan periode 2021-2026 ,wakil dari Kemenag serta Ketua Santri Gayeng kabupaten Pekalongan. Selain pelantikan pengurus PMI, dalam kesempatan tersebut Bupati Fadia juga melaunching alat donor darah aferesis Unit Donor Darah PMI Kabupaten Pekalongan. Alat aferesis ini memiliki fungsi memisahkan sel darah merah, sel darah putih, trombosit dan plasma konvalesen.

“ Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus PMI. Semoga yang hari ini dilantik benar-benar menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara baik,” ucap Bupati Fadia mengawali sambutannya.

Disampaikan Bupati, menghadapi musim penghujan, pemerintah daerah memiliki banyak PR. Diantaranya persoalan banjir, rob atau tanah longsor. Dan ia meyakini PMI selalu terdepan membantu pemda mengatasi hal itu. Selain itu dari pihak pemerintah provinsi diharapkan juga membantu dan memperhatikan kondisi kabupaten Pekalongan yang secara grografis rawan terjadi bencana alam.

Dalam kesempatan itu Bupati juga melaporkan kepada Wakil Gubernur bahwa PMI kabupaten Pekalongan telah memiliki gedung sendiri. “ Saya sudah menandatangani hibah untuk tanah PMI. Berarti PMI sudah puya gedung. Saya yakin PMI kabupaten Pekalongan akan menjadi hebat, besar dan menjadi percontohan untuk kabupaten lainnya. Karena PMI kabupaten Pekalongan ini solid sekali kemanusiaannya dan membantu pemda dari segi kemanusiaan dan menanggulangi bencana,” pungkas Fadia.

Sementara itu Ketua PMI Provinsi Jawa Tengah Sarwa Pramana dalam sambutannya berpesan kepada jajaran PMI Kabupaten Pekalongan yang telah dilantik untuk menjaga integritas dan bekerjasama dengan pemerintah daerah. “ Bekerjalah bersama pemda karena Palang Merah adalah sinergi dengan visi misinya Bupati. Saat ini sudah masuk musim penghujan, PMI bekerja 24 jam dengan ikhlas. Tunjukkan bahwa PMI ada,” tegas Sarwa.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin selaku ketua dewan kehormatan provinsi Jawa Tengah dalam kesempatan itu menyampaikan terkait wabah covid 19, salah satu pengobatannya adalah dengan plasma konvalesen. Dan di Jawa Tengah sendiri sudah memulainya dengan Gerakan Donor Plasma konvalen (Gedor lakon). Dengan gedor lakon ini hasilnya Jawa Tengah mengalami surplus plasma. “ Ini artinya kerja PMI benar-benar masif untuk menggerakkan kemanusiaannya. Lewat PMI kita bersama-sama menjaga kemanusiaan,” ujar Taj Yasin.

Taj Yasin juga mengingatkan kesiapsiagaan PMI lebih ditingkatkan. Terlebih dalam menghadapi wabah covid yang belum selesai serta penyakit-penyakit turunan lainnya. Selain itu ancaman penyakit seperti DBD, angka kematian ibu dan balita, yang kesemuanya yang paling utama saat ini adalah bagaimana kantong darah tercukupi. “Saya titip kepada PMI, ayo kita gerakkan bersama-sama tolong menolong dan rasa kemanusiaan, “ pesan Taj Yasin.

Dalam kunjungannya ke kabupaten Pekalongan kali ini, Wakil Gubernur Taj Yasin juga meninjau kegiatan pelatihan pertolongan pertama dan evakuasi di Gedung PMI kabupaten Pekalongan. (Ar-Kominfo)

Dalam bimtek tersebut, PJ Sekda Kabupaten Pekalongan Drs.Budi Santoso, M.Si., memaparkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menurutnya menjadi penyakit menahun pada pengelolaan keuangan daerah.

‘’Memang kalau berbicara tentang tata kelola keuangan daerah secara makro, Ibu Menteri Keuangan pernah mengatakan bahwa ada 2 masalah besar yang ada kaitannya dengan APBD maupun APBN nasional,’’ kata Pj Sekda Budi Santoso.

Permasalahan pertama, yaitu terkait dengan permasalahan makro tentang tingkat keterserapan APBD yang banyak dialokasikan untuk belanja pegawai daripada untuk pembangunan daerah yang ditujukan langsung kepada masyarakat.

‘’ terkait belanja, dimana sebagian besar terserap kepada belanja pegawai. pos-pos yang harusnya bisa digunakan untuk belanja pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sebagainya.,’’ ungkapnya.

Untuk itu, PJ Sekda Budi Santoso berharap seluruh aparatur negara yang berada di lingkungan Pemkab Pekalongan, khususnya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah, bisa lebih meningkatkan kompetensi dan kualitas diri, sehingga pengelolaan keuangan bisa lebih efektif dan efisien lagi.

Selanjutnya, sesuai kutipan menteri , hal tersebut karena adanya permasalahan politik anggaran. Dimana menurutnya, politik anggaran ini biasanya disebabkan karena wakil rakyat akan memprioritaskan aspirasi dari masyarakat yang berada di daerah pilihnya (dapil) masing-masing. Sehingga pemerataan pembangunan di setiap daerah itu akan sulit dicapai.

‘’Karena memang secara politis para wakil rakyat itu di pilih untuk mewakili kita atau mewakili masyarakat di daerah masing-masing.Yang mana mereka tentu akan menyerap aspirasi apabila masyarakat butuh sesuatu. Atau prioritas yang dibutuhkan masyarakat di tempat daerah pilihan (dapil). Hal itu terjadi karena mereka mempunyai hak budgeting di APBD,’’ jelasnya.

Dan permaslahan yang terakhir, menurut PJ Sekda adalah terkait permasalahan teknis. Dimana secara teknis kualitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah itu biasanya belum mempuni secara kompetensi.

Sehingga permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan di setiap daerah di Indonesia itu bisa terjadi.

‘’ Ayo pola kerja dan kompetensi yang kurang harus kita tingkatkan, kita kelola dengan belajar otodidak hari ini adalah pembelajaran yang sedikit resmi tetapi belum mengeluarkan sertifikat. Tetapi hanya bersifat mengingatkan. Untuk itu teruslah belajar, supaya kita bisa mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat,’’ pungkasnya.

Dan dari semua permasalahan tentang tata kelola keuangan daerah yang telah dipaparkan tersebut, PJ Sekda Budi Santoso berharap itu bisa menjadi gambaran bagi setiap aparatur negara peserta bimtek untuk lebih meningkatkan tingkat keefisien dan keefektivan dalam mengelola keuangan daerah di Kabupaten Pekalongan. (Lus-Kominfo)

Kepada perangkat daerah yang terkait penyusunan dan pembahasan Raperda baik inisiatif DRRD maupun usulan pemerintah daerah, Bupati berpesan agar benar benar melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu disampaikan pula penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada regulasi terkini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan daerah pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021.

“ Perencanaan dan penganggaran tahun 2022 ini, penyusunan dokumen dan proses tahapannya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mulai dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan KUA-PPAS termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang diinput dari masing masing perangkat daerah” terangnya.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan struktur rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, antara lain Pendapatan Daerah, Belanja daerah dan pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.151.787.150.560,00. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 2.156.287.150.560,00.

Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (Silpa) diperkirakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sebesar Rp. 4.500.000.000,00 diperuntukkan penyertaan modal pada PDAM Tirta Kajen melalui pembiayaan reimburse dari pemerintah pusat. Dengan demikian secara riil defisit sebesar Rp.0,00 ( Nol Rupiah).

Rapat paripurna DPRD dalam rangka penetapan PROPEMPERDA Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan penyampaian Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dihadiri pula Wakil Bupati Pekalongan H Riswadi SH, ketua DPRD Hj Hindun MH, para wakil ketua beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, unsur Forkopimda, Pj Sekda beserta para asisten dan staf ahli bupati serta para kepala OPD. ( Ar-Kominfo)

Apel Kesiapsiagaan Bencana tersebut, dihadiri langsung oleh Wali Kota Pekalongan H.A. Afzan Arslan Djunaid, S.E., PJ Sekda Kabupaten Pekalongan Drs.Budi Santoso, M.Si., Kapolres Pekalongan AKBP Arief Fajar Satria, dan Dandim 0710 Pekalongan Letkol CZI Hamonangan Lumban Toruan.

Dalam acara tersebut, mewakili Bupati Pekalongan yang berhalangan hadir, PJ Sekda Kabupaten Pekalongan Drs.Budi Santoso, M.Si., mengatakan bahwa apel kesiapsiagaan yang digelar oleh leading sektor antar kota dan kabupaten Pekalongan tersebut dilaksanakan dalam rangka melakukan koordinasi untuk mengecek seberapa jauh kesiapan untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam.

Menurut PJ Sekda, acara tersebut diinisiasi oleh Kodim 0710 Pekalongan yang mengajak seluruh forkopimda untuk bersama-sama bersinergi menyatukan kekuatan guna lebih cepat mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya bencana alam.

‘’Prinsip dari semua sisi itu siap dikerahkan untuk penanganan bencana secepat dan sedini mungkin termasuk adalah dari sisi early warning sistemnya atau peringatan dininya, apakah itu banjir, rob, tanah longsor maupun puting beliung yang sebenarnya bencana alam ini bisa diprediksi daerah mana yang rawan, daerah mana yang miss. Ini sudah kita petakan semuanya.,’’ kata PJ Sekda Kabupaten Pekalongan Budi Santosa.

Selanjutnya, PJ Sekda menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sudah melakukan pemetaan titik-titik lokasi yang berpotensi terjadi bencana alam. Menurutnya, untuk daerah yang rawan longsor ada di daerah atas seperti Kandangserang, Lebakbarang, Paninggaran dan Petungkriyono. Adapun untuk daerah yang rawan banjir dan rob ada di daerah pesisir seperti Siwalan, Wonokerto dan Tirto.

‘’Dan pemetaan itu tentunya akan kami jadikan dasar untuk mengambil kebijakan. Baik itu dari sisi pemukiman untuk penduduk yang kira-kira rawan, tentu kedepan harapannya tidak diijinkan untuk didirikan pemukiman baru,’’ ucapnya.

Adapun untuk bencana banjir dan rob yang berpotensi akan terjadi di perbatasan kota dan kabupaten Pekalongan, semua unsur baik dari TNI, Polri dan BNPB siap digerakan apabila nanti terjadi kembali bencana tersebut. Dan Ia juga berharap seluruh masyarakat juga bisa ikut berperan aktif dalam rangka upaya antisipasi tersebut.

‘’Untuk daerah pesisir tentunya berpotensi rob dan banjir. Ini kebetulan yang daerah pesisir berbatasan dengan daerah kota dan kabupaten Pekalongan. Sehingga ini langkah yang bagus untuk kerjasama penanganan termasuk kesiapsiagaan yang berkaitan seperti bendung dan rehabilitasi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga,’’ pungkasnya. (Lus-Kominfo)

Dalam tinjauan tersebut, tampak hadir PjSekda Kabupaten Pekalongan Budi Santoso, Dandim 0710 Pekalongan Letkol CZI Hamonangan Lumban Toruan, Kapolres Pekalongan AKBP Arief Fajar Satria, Asisten 1 Setda Totok Budimulyanto, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Setiyawan Dwi Antoro.

Mewakili Bupati Pekalongan yang berhalangan hadir, Pj Sekda Kabupaten Pekalongan Budi Santoso, mengatakan bahwa untuk wilayah di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Petungkriyono merupakan kecamatan dengan prosentase vaksinasi Covid-19 yang terendah. Prosentase vaksinasi untuk suntikan pertama di Kecamatan Petungkriyono bahkan masih dibawah 30%.

"Saya berharap masyarakat Petungkriyono khususnya lansia usia di atas 60 tahun mau melakukan vaksinasi. Karena vaksinasi ini merupakan upaya terakhir kita supaya dapat terhindar dari paparan Covid-19," kata Pj Sekda Kabupaten Pekalongan Budi Santoso.

Apalagi, lanjut Pj Sekda Budi Santoso, vaksinasi saat ini sangat dipermudah oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah benar-benar mengupayakan supaya persediaan vaksin melimpah, serta gratis supaya masyarakat segera melakukan vaksinasi. Bahkan saat ini telah dihadirkan Bus Vaksinasi dari Pemprov Jateng yang sudah beroperasi di Kabupaten Pekalongan, untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat.

‘’Kami hadir di tengah-tengah bapak/ibu sekalian memberikan bantuan telur sekaligus kami ingin tahu bagaimana vaksin di tempat bapak/ibu saat ini. Dan kami juga menyampaikan salam dari Ibu Bupati Pekalongan yang berhalangan hadir untuk menyapa bapak/ibu semua, karena beliau ada tugas di Medan,’’ kata Budi Santoso.

Jadi, menurutnya sudah tidak ada alasan lagi bagi masyarakat yang memenuhi syarat, untuk tidak melakukan vaksinasi supaya Kabupaten Pekalongan bisa turun dari level 3 bahkan zero Covid-19. ‘’Ini adalah upaya terakhir kita supaya masyarakat tidak terkena paparan Covid-19, dan Kabupaten Pekalongan segera turun dari level 3, bahkan kalau bisa sampai tidak ada Covid-19 di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, silahkan nantinya bapak/ibu saya minta tolong untuk segera lakukan vaksinasi untuk segera divaksin ke puskesmas. Terutama yang lanjut usia ayo segera lakukan vaksin,’’ jelasnya.

Menutup sambutannya, Pj Sekda Budi Santoso mengatakan bahwa untuk masyarakat lansia yang berusia di atas 60 tahun, yang mau melakukan vaksinasi akan diberikan kupon untuk mendapatkan hadiah yang akan diundi pada akhir tahun 2021 mendatang. (Lus-Kominfo)

Kepada anggota dewan yang hadir, Bupati Fadia menyampaikan bahwa untuk pandangan umum fraksi-fraksi berupa pertanyaan akan dijawab sekaligus, Sedangkan untuk pertanyaan dan tanggapan yang berbeda dari masing-masing fraksi akan dijawab secara fraksional. Untuk pandangan umum dari beberapa fraksi yang berupa apresiasi dan masukan, saran maupun himbauan akan diperhatikan dan tindaklanjuti sebagai pertimbangan dalam proses selanjutnya.

Selanjutnya Bupati menyampaikan jawaban umum secara garis besar terhadap Raperda tentang RPJMD kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 . “Pada kesempatan pertama akan kami sampaikan jawaban atas pandangan umum dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut, pemerintah Kabupaten Pekalongan terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sebagai pintu masuknya adalah layanan kesehatan gratis cukup dengan pakai KTP. Tentunya harus diikuti dengan perbaikan sarana prasarana peningkatan kualitas SDM kesehatan, inovasi pelayanan dan membangun kerjasama yang baik dengan stakeholder kesehatan lainnya,” paparnya

Menanggapi pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bupati menyampaikan bahwa tolak ukur keberhasilan kerja kepada Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah sampai tahun 2024 dilihat dari ketercapaian target kinerja setiap tahun sampai akhir jabatan atau sampai dengan tahun 2024.

Sementara untuk Fraksi Persatuan Pembangunan, Bupati memberikan jawaban, dari beberapa hasil telaah terhadap isu-isu strategis pembangunan maka dapat diidentifikasikan lima isu strategis pembangunan daerah kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Terkait program unggulan kesehatan telah dijabarkan dalam isu keempat yaitu perlunya peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia dan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan sasaran salah satunya adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Kemudian disampaikan pula jawaban atas pandangan umum dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya, PAN dan Partai Golkar.

Selanjutnya disampaikan jawaban atas pandangan umum terhadap Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2018 tentang penambahan penyertaan modal daerah Kabupaten Pekalongan pada Badan Usaha Milik Daerah.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan jawaban bupati Pekalongan atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap 2 (dua) Raperda yaitu Raperda tentang RPJMD kabupaten Pekalongan 2021-2026 dan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2018 tentang penambahan penyertaan modal daerah kabupaten Pekalongan pada Badan Usaha Milik Daerah, dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hj Hindun MH, dan dihadiri pula Wakil Bupati Pekalongan H Riswadi SH, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, perwakilan Forkopimda, para asisiten Sekda dan staf ahli Bupati serta para kepala OPD yang hadir. (Ar-Kominfo)

‘’Di sekolah itu yang nomer satu adalah kenyamanan siswa-siswi kita dalam belajar. Karena kalau mereka tidak nyaman, pada akhirnya mereka malah tidak mau sekolah. Untuk itu saya benar-benar apresiasi sekali acara Deklarasi Sekolah Anti Perundungan dan Kekerasan yang diselenggarakan oleh SMK Ma’arif NU Tirto ini’’ungkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat menghadiri acara Deklarasi Sekolah Anti Perundungan dan Kekerasan di SMK Ma’arif Tirto.

Menurut Fadia, apabila kenyamanan dapat diciptakan oleh pihak sekolah, maka siswa-siswi yang belajar akan merasa nyaman dan senang menempuh pendidikan di tempat Ia bersekolah. Untuk itu, Fadia berharap apa yang telah dideklarasikan oleh SMK Ma’arif NU Tirto itu bisa dilaksanakan dengan baik, supaya dapat mewujudkan sekolah yang benar-benar anti terhadap perundungan dan kekerasan. ‘’Dan apabila ini bisa dijalankan, saya yakin murid-muridnya yang saat ini seribu lebih bisa bertambah menjadi tiga ribu lebih kedepannya,’’ ujar Fadia.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadia juga menyampaikan bahwa ‘Deklarasi Anti Perundungan dan Kekerasan’ yang diselenggarakan oleh SMK Ma’arif NU Tirto ini, merupakan sebuah kegiatan yang pertama diadakan oleh sekolah di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, Ia berharap kegiatan tersbut bisa dijadikan contoh oleh sekolah-sekolah lain di Kabupaten Pekalongan, dalam rangka menjamin keselamatan dan kenyamanan siswa-siswi di Kabupaten Pekalongan dalam menempuh pendidikan.

Selain itu, Fadia juga berpesan kepada siswa-siswi SMK Ma’arif NU Tirto untuk tetap semangat dalam belajar, supaya kedepannya bisa memiliki daya saing yang tinggi di masa depan dan bisa menjadi orang yang sukese. Karena menurut Fadia, masa depan dapat ditata sejak kita berada di sekolah. Apabila siswa-siswi bisa belajar disiplin, ulet dan cekatan, maka kedepannya mereka tidak akan kaget saat memasuki dunia kerja. ‘’ Jadi saya minta, yang perempuan juga. Kalian harus semangat sekolah karena contoh hari ini pemimpin juga bisa diduduki oleh perempuan. Perempuan harus kuat, perempuan juga bisa memimpin,’’ pungkasnya. (Lus-Kominfo)

Acara deklarasi dan pengukuhan Satgas Covid 19 Kabupaten Pekalongan dihadiri secara langsung oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM beserta asisten, juga perwakilan Forkopimda Kabupaten Pekalongan, Tampak hadir pula wakil dari OPD terkait seperti Dinas Kesehatan dan BPBD, Camat dan Forkompimcam Bojong, Kepala satuan pendidikan dan pimpinan pondok pesantren serta pelajar dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta dari pondok pesantren.

Dijelaskan bupati Fadia, deklarasi dan pengukuhan Satgas Covid 19 pelajar Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari pelajar SD sampai tingkat pondok pesantren merupakan bukti pemerintah daerah serius dalam menangani covid 19. “ Kita nggak main-main untuk menghilangkan copid ini supaya level kita cepat menurun. Anak-anak sekolah yang baru mulai masuk sekolah juga kita swab semua, “ungkap Fadia

Dengan adanya Satgas Covid 19 Pelajar Kabupaten Pekalongan ini diharapkan level Kabupaten Pekalongan segera turun ke level 2. Menurut Fadia, saat ini kabupaten Pekalongan masih berada di level 3 karena banyak warga yang belum divaksin.

Bupati Fadia mengatakan kepada para Satgas Covid 19 pelajar Kabupaten Pekalongan bahwa tugas mereka adalah memastikan di lingkungan belajar mereka (sekolah dan pondok pesantren), semua sudah divaksin. Hal ini sesuai aturan dari pemerintah yang mana vaksin merupakan syarat mengikuti ujian sekolah. “Pemerintah akan mengeluarkan satu aturan, anak di atas 12 tahun yang tidak divaksin tidak boleh ikut ujian. Ayo kita rayu teman – teman supaya mau divaksin dan orang tuanya juga nanti dicek sudah divaksin atau belum, “jelasnya

Lebih lanjut Fadia juga menegaskan bahwa jenis vaksin yang diberikan adalah sama, Dan jika ada isu yang mengatakan vaksin bisa menyebabkan seseorang meninggal, itu adalah hoak. Untuk itu para Satgas Covid diharapkan bisa mengedukasi tentang pentingnya vaksin terutama bagi para lansia.“Nanti kasih tahu orang tuanya yang tidak mau divaksin,mau buat KTP, KK atau surat apapun kalau tidak divaksin akan dipersulit karena supaya ikut aturan pemerintah. Ayo sehat bareng karena ini merupakan ikhtiar paling maksimal, “ pintanya

Ditambahkan, vaksinasi untuk pelajar ditargetkan selesai pada bulan Desember mendatang. (Ar-Kominfo)