Selasa, 6 Agustus 2019
KAJEN - Menanggapi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pekalongan dalam Rapat Paripurna 2 Agustus 2019 lalu, Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa (6/8/2019).
Bupati KH. Asip memberikan 3 jawaban atas pandangan umum Fraksi PAN terkait dengan optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan tugas pembantuan, dilakukan dengan mendorong organisasi perangkat daerah yang kementeriannya memiliki dana tugas pembantuan untuk pro aktif menyampaikan usulan-usulan dan pendekatan program ke kementerian tersebut serta mengundang kementerian dalam rangka implementasi pelaksanaan program di daerah.
Berkaitan dengan pemberian stimulan kepada perusahaan-perusahaan agar tetap berada di Kabupaten Pekalongan salah satunya menciptakan kondusivitas wilayah termasuk stabilitas hubungan ketenagakerjaan.
“Terkait dukungan anggaran pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan, dilakukan secara bersama-sama tidak hanya oleh pemerintah daerah namun juga mengoptimalkan dana desa, CSR, dan partisipasi masyarakat luas,” ujar Bupati.
KAJEN - Keringnya Telaga Sigebyar Mangunan Desa Tlogohendro Petungkriyono menjadi perhatian Bupati Pekalongan Asip Kholbihi. Ia bersama dinas terkait baru baru ini melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja di Telaga tersebut. Tinjauan itu dilakukan untuk melakukan observasi langsung penyebab telaga itu bisa kering pada musim kemarau tahun 2019 ini.(1/8).
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menjelaskan telaga itu kering karena sumber airnya untuk mengaliri lahan pertanian di wilayah pegunungan tersebut, dan untuk sumber kehidupan masyarakat. Dan adanya kekeringan ini malah membawa hikmah karena sebagai sarana untuk membersihan telaga sehingga permukaan lebih sehat lagi. “ Dan selanjutnya akan ditata dirancang untuk dikembangkan kolam renang batu alami seluas kurang lebih 1 atau 2 hektar lebih” terangnya.
Menurut Bupati jika beberapa waktu lalu wisata di Telaga Sigebyar ini hanya bermain perahu kolekan saja , nanti setelah ditata diharapkan bisa untuk menyelam dan selfie di dalam air. “ Penataan itu sedang dirancang oleh Kepala desa Tlogohendro dan Pokdarwis agar dapat diwujudkan segera” tandasnya.
Ia menjelaskan bahwa di Telaga Sigebyar ini ada dua telaga,yaitu telaga Lanang dan telaga Wadon . Telaga lanang ini diindentikkan sebagai tempat hulu ekosistem hidrologi dimana sumber air berasal,. Saat ini sumbernya masih besar dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian dan sumber air.
KAJEN - Sebagai bentuk kunjungan balasan kepada Walikota Tebing Tinggi, Bupati PEKALONGAN KH. Asip Kholbihi, SH. M.Si menghadiri acara Hari Jadi Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara ke 102 dengan berbagai kegiatan salah satunya Pawai Budaya Kota Tebing Tinggi yang diikuti oleh 1500 orang dari tuan rumah Tebing Tinggi yang terdiri dari lintas etnis atau suku, sekolah dan Perguruan Tinggi serta perwakilan Kabupaten dan Kota sekitarnya. Walikota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan mengucapkan terima kasih kepada para kepala daerah yang menyaksikan karnaval budaya itu. Dia juga mengatakan, kegiatan ini dimulai dari tanggal 3 Agustus 2019 dan puncaknya 7 Agustus, dengan menampilkan Tebingtinggi Expo 2019 yang dipusatkan di Anjungan Sri Mersing Lapangan Merdeka.
"Ini semua kami lakukan demi suksesnya pembangunan di kota kami, dengan mengembagkan daya tarik wisata agar orang mau datang ke Tebing Tinggi. Selain itu juga kota ini merupakan kota perdagangan dan kota smart city," terang Umar, Sabtu (3/8/2019). Titik Start Karnaval dimulai dari Kantor Koramil 13 Jalan KF Tandean menuju Lapangan Jalan Sutomo yang dilepas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Pemko Tebingtinggi, Jumpa Ukur Sembiring. Dalam karnaval kontingen Kecamatan banyak menyuguhkan atraksi budaya, seperti Jawa, Simalungun, Melayu dan barongsai, sehingga masyarakat terhibur dan antusias menyambutnya.
KAJEN - Untuk relokasi Lapas Pekalongan, Pemkab Pekalongan akan sediakan lahan seluas 10 hektar di Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen. Sedangkan maksud dan tujuannya pemindahan lapas sendiri yang pertama karena warga binaan lapas Pekalongan kebanyakan dari orang Kabupaten Pekalongan.
Hal itu terungkap dalam audiensi antara Bupati Pekalongan, KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si dengan Pejabat Lapas Kelas IIA Pekalongan terkait relokasi Lapas Pekalongan ke Kabupaten Pekalongan. Audiensi tersebut bertempat di Ruang Kerja Bupati Pekalongan, Kamis (1/8/2019).
Bupati didampingi Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM, Asisten I Drs. Ali Reza, M.Si, Kepala Bappeda dan Litbang Ir. Bambang Irianto, M.Si, Kepala DPU Taru Wahyu Kuncoro, ST.MT, Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Abdul Kholid dan Kabag Hukum Setda Moh.Arifin, SH. MH.
"Karena kebanyakan warga binaanya adalah warga Kabupaten Pekalongan, makanya kita pindah ke Kabupaten Pekalongan saja agar tidak repot jika ada keluarga yang ingin berkunjung. Jika masih di Kota Pekalongan, warga Kabupaten Pekalongan akan mengeluarkan banyak biaya (High Cost) jika ingin berkunjung," ujar Bupati Asip Kholbihi.
Menurut Bupati Asip, layaknya sebuah kabupaten, sarana publik juga harus disiapkan, salah satunya lapas. Di Kabupaten Pekalongan yang belum ada itu Pengadilan Negeri (PN), nanti juga akan dikaji juga supaya ada juga di Kajen. Sedangkan untuk Kejaksaan dan Polres sudah ada, dan tidak menutup kemungkinan untuk Kodim di daerah Kajen juga akan direncanakan. Hal itu diperlukan dalam rangka melengkapi sarana untuk kepentingan masyarakat.
KAJEN – Usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pasar Wiradesa dan Pasar Sragi, di hari yang sama yakni Selasa (31/07/2019) Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si juga secara resmi meletakkan batu pertama pembangunan Pasar Kedungwuni Blok D, E dan I.
Peletakkan batu pertama diikuti oleh Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Sekretaris Daerah Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM., Ketua Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4AD) A. Syaeful Anwar dari Kejari Kajen, dan Kepala Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan Ir. HB. Riyantini.
Menanggapi pandangan umum Fraksi PDIP, Bupati menyampaikan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan/ dana transfer dari pemerintah pusat diupayakan dengan pelaksanaan kegiatan tepat waktu serta mengupayakan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari semua sektor yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Untuk Fraksi Merah Putih, Bupati memberikan 2 jawaban, yakni berkaitan penurunan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2019 dikarenakan berkurangnya dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Dan penganggaran kebencanaan khususnya infrastruktur penunjang dilakukan berdasarkan kesesuaian wilayah bencana, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang belum direncanakan disediakan melalui anggaran dana tak terduga.
Menanggapi pandangan umum Fraksi PKB, Bupati KH. Asip memberikan 3 jawaban. Yakni untuk meningkatkan geliat pariwisata, Pemerintah Kabupaten Pekalongan membangun infrastruktur penunjang dan mempromosikan pariwisata melalui penyelenggaraan event-event dan paket wisata.
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan UMKM adalah melalui memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM agar melek teknologi perdagangan online yang salah satunya dengan mengundang manajemen bukalapak dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Berkaitan dengan penanganan pasien di rumah sakit berdasarkan ketersediaan kamar, namun dalam kondisi darurat dapat dilayani di ruang lain yang bisa dimanfaatkan,” terang Bupati.
Untuk Fraksi Golkar yang berkaitan tentang penyerapan anggaran tahun 2019, dijelaskan Bupati bahwa sampai dengan akhir bulan Juli 2019 sebesar 37 persen. Hal ini, kata Bupati, dikarenakan sebagian kegiatan masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
Terakhir jawaban untuk Fraksi Persatuan Pembangunan Sejahtera, Bupati memberikan 3 jawaban. Yakni, pertama, berkenaan dengan peningkatan daya saing untuk pengembangan produk lokal yang mendukung ekonomi masyarakat dilakukan melalui perbaikan infrastruktur jalan untuk kelancaran distribusi barang dan pembinaan terhadap kualitas produk UMKM.
Kedua, berkaitan dengan penyediaan PJU dilakukan berdasarkan prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan luasnya jangkauan jalan yang membutuhkan penerangan jalan.
“Dalam rangka antisipasi kekeringan di Kabupaten Pekalongan, telah dilakukan droping air di daerah yang membutuhkan dengan kemampuan armada tangki air sebanyak lima buah siap dioperasikan,” tandas Bupati. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Selasa, 6 Agustus 2019
Hal ini menunjukan bahwa keberadaan wisata ini tidak mempengaruhi kelestarian alam karena eksisenti mata air dijaga dan debit air dari masih besar untuk keperluan masyarakat, telogo lanang sebagai hulunya dan telogo wadon sebagai hilir digunakan untuk penyiraman tamanan dan rumah tangga sisanya untuk keperluan pariwisata.
“Besyukur kita di Kabupaten Pekalongan karena kaya air baku diantaranya di petungkriyono hal ini akan kita jaga. Bahkan nantii setelah dikaji cukup matang , kita kembangkan wisata yang berbasis air agar akan berfungsi lebih banyak lagi seperti pengobatan mengingat airnya yang alami dan lain sebagainya” terangnya.(Red)
Selasa, 6 Agustus 2019
Senin, 5 Agustus 2019
Senin, 5 Agustus 2019
Senin, 5 Agustus 2019
Sementara itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si menerangkan bahwa tujuannya datang ke Kota Tebing Tinggi ini sebagai kunjungan balasan karena Walikota Tebing Tinggi pada Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke 396 tahun 2018 lalu datang ke Kabupaten Pekalongan memenuhi undangan dari Bupati Pekalongan. "Tahun lalu Walikota Tebing Tinggi datang pada acara Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke 396, kali ini giliran dari rombongan Kabupaten Pekalongan datang ke Tebing Tinggi untuk menghadiri acara Hari Jadi Kota Tebing Tinggi ke 102. Juga untuk menegaskan kembali bahwa hubungan antar daerah sangat bermanfaat untuk pembembangan UMKM terutama yang berkaitan dengan Batik," jelas Bupati Asip.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Minggu, 4 Agustus 2019
"Prinsipnya Pemkab Pekalongan sudah siap lahannya, dan Panloknya sudah ditandatangani, tinggal nanti MoU dengan Kemenkumham yang rencananya nanti pada 22 Agustus 2019 mendatang," terang Bupati Asip.
Pejabat Kalapas Kelas IIA Pekalongan yang baru, Agus Heryanto didampingi beberapa pejabat dibawahnya datang ke Pemkab Pekalongan guna memastikan bahwa lapas mendapat percepatan pembangunan dalam 3 tahapan. Untuk tahun 2020 mendatang diharapkan pembangunan tahap pertama sudah bisa dilaksanakan.
"Saya datang kesini dalam rangka untuk percepatan relokasi tanah, selama ini baru turun penunjukan relokasi tanah saja untuk penetapan tanah yang diperuntukan untuk lapas pekalongan," ucap Agus.
Menurut Agus kedepan akan ada MoU antara kedua belah pihak antara Kemenkumham dengan Pemkab Pekalongan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2019. Pada tanggal itu juga bertepatan dengan peresmian Lapas Karanganyar Super Maximum Security di Nusakambangan.
Dalam MoU tersebut akan diserahkan ke panlok secara simbolis dari Pemkab ke kantor wilayah, dan akan diteruskan kembali dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Rencana Januari sudah mulai pembangunan, dan anggaran pembangunan sudah masuk ke dipa lapas tahun 2020.
Pembangunan dilakukan selama 3 tahun berturut-turut. Ada 4 blok, 1 blok kapasitas 400 orang, jadi total keseluruhan kapasitas ada 1600 orang.
"Itu akan dibangun secara bertahap, tahun pertama dibangun 1 blok ditambah dengan perkantoran dan pagar keliling. Jika dilihat dari konsepnya lapas pekalongan masuk kategori Medium Security," terang Agus.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)
Kamis, 1 Agustus 2019
Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa Pasar Kedungwuni sudah ada sejak dulu. Untuk itu, saatnya kini dibangun kembali guna mengikuti perkembangan zaman. Dalam pembangunan pasar Kedungwuni akan dilakukan secara bertahap karena biaya yang dibutuhkan sangat besar.
“Pada hakekatmya pasar adalah tempat untuk para pedagang semuanya, hanya saja belum selesai pembangunanya. Untuk itu nanti di tahun 2020-2021 masih akan anggarkan lagi sekitar kurang lebih Rp 10 milyar termasuk membangun masjid, drainase, dan jalan. Eranya sekarang sudah berubah, lingkungan ini harus bersih, pasarnya harus baik. Insya Allah rejekinya tambah banyak dan masyarakat akan menikmati hasilnya,” terang Bupati.
Bupati menjelaskan target pembangunan pasar Kedungwuni selesai akhir tahun 2019. Setelah itu pedagang pasar darurat akan dipindah, namun sebelumnya akan ditata sesuai zonasi penjualaan.
“Pasar Kedungwuni ini akan kita jadikan pasar terbesar di Kabupaten Pekalongan karena transaksi komoditasnya tidak hanya lokal saja, akan tetapi para pembelinya juga banyak datang dari berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan bahkan dari luar negeri seperti Malaysia,” tutur Bupati.
Oleh karena itu, kata Bupati, Pasar Kedungwuni harus kita tata agar berkualitas dan pedagangnya untung. Disamping itu, sebagai keunggulan lainnya karena Pasar Kedungwuni dekat dengan daerah produksi, lokasinya di tengah-tengah produksi pakaian. Sehingga, memiliki keunggulan komotitif terkait dengan harga.
“Harga-harga barang yang dijual di Pasar Kedungwuni adalah dari tangan pertama, sehingga dapat bersaing dengan pasar-pasar besar, seperti pasar Tanah Abang, pasar Klewer Solo, dan lain sebagainya. Saya optimis pasar ini akan menjadi pasar besar,” lanjut Bupati.
Orang nomor satu di Kota Santri itu menuturkan, pedagang akan dikumpulkan berdasarkan zonasi. System zonasi tersebut diberlakukan agar pembeli dapat dengan mudah mencari dagangan yang akan dibeli sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
“Pembangunan Pasar Kedungwuni ini adalah untuk menambah kemakmuran masyarakat. Untuk itu saya mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar pembangunan pasar ini tepat waktu dan tepat mutu,” tandas Bupati.
Sementara itu Kepala Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Pekalongan Ir. HB. Riyantini dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan Pasar Kedungwuni Blok D, E, dan I dianggarkan biaya sebesar Rp 28 milyar dari APBD Kabupaten Pekalongan. Dan waktu pelaksanaan pembangunan pasar tersebut sekitar 150 hari kalender.
“Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019 adalah pembangunan pasar Kedungwuni Blok D, E, dan I, pembangunan drainase lingkungan, pembangunan jaringan hidran, dan pembangunan jaringan air bersih,” kata Tining.(red)
Kamis, 1 Agustus 2019